Fatwa Mui Terkait Dengan Produk Ekonomi Syariah

Oleh Ida Nurjannah

205,7 KB 10 tayangan 1 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Fatwa Mui Terkait Dengan Produk Ekonomi Syariah

TUGAS MATA KULIAH FIQIH Dosen Pembimbing: Dr. Zubair, M.A. Resume Fatwa MUI terkait dengan Produk Ekonomi Syariah Oleh Ida Nur Jannah, Jurusan Tarjamah Semester III B, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Produk Ekonomi Syariah dan Status Hukumnya 1. Bank Umum Syariah atau Perbankan Syariah Perbankan Syariah adalah Badan Usaha yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus dana kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit dana dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Mengenai statusnya, ada dua pendapat di kalangan ulama di Indonesia tentang apakah bank syariah dan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Pertama, pendapat yang lebih berhati-hati menyatakan bahwa pada praktiknya Bank dan BMT Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Dalam arti, sama-sama mengandung unsur riba. Salah satu contoh kesamaan itu adalah adanya keuntungan bersama yang sudah ditentukan sebelumnya yang tidak ada bedanya dengan bunga bank konvensional. Pendapat kedua menyatakan sudah sesuai dengan syariah dengan berpedoman pada pendapat Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (fatwa-fatwa DSN MUI. DSN adalah lembaga MUI yang punya otoritas memberikan label apakah suatu bank syariah memenuhi syarat untuk disebut Syariah atau tidak. 2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adlah lemabaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. FATWA MUI TERKAIT DENGAN PRODUK EKONOMI SYARIAH IDA 3.BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal (usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit), seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Hingga saat ini belum ada undangundang yang mengatur secara spesifik tentang BMT sehingga BMT operasional BMT menggunakan peraturan yangsangat beragam. Hal ini membawa akibat beragamnya bentuk dana hukum BMT walaupun mayoritas BMT berbadan hukum koperasi. 4. Asuransi Syariah Asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi, disanalah menjadi kontroversial, dari masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok yaitu; Asuransi syariah haram karena: Ø Gharar : Terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis. Ø Maysir adalah Yaitu unsur judi yang gambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak yang lain, Ø Riba adalah Asuransi Ø Asuaransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT Argumentasi ulama dalam memperbolehkan asuransi, adalah : Ø Tidak terdapat nash Al-Qur’an atau Hadist yang melarang asuransi Ø Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak Ø Asuransi menguntungkan kedua belah pihak FATWA MUI TERKAIT DENGAN PRODUK EKONOMI SYARIAH IDA Ø Asuransi mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi-premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan 5. Pegadaian Syariah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman. 6. Reksa Dana Syariah Reksa dana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Pada reksadana syariah sudah tentu dana akan disalurkan kepada saham syariah dan surat berharga syariah seperti sukuk. Saham syariah adalah kepemilikan atas usaha tertentu dimana usaha tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sedangkan kegiatan transaksi saham syariah tidak berbeda jauh dengan saham konvensional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 yang membolehkan kaum muslim untuk berinvestasi reksa dana, khususnya reksa dana syariah. 7. Obligasi Syariah Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 32/DSN-MUI/ /2002 menyatakan boleh menggunakan Obligasi Syariah asal tidak bersifat hutang dengan kewajiban membayar bunga dan memakai prinsip-prinsip dalam islam. FATWA MUI TERKAIT DENGAN PRODUK EKONOMI SYARIAH IDA 8. Koperasi Syariah Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam. 9. Pasar Modal Syariah Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Seperti Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah diperbolehkan menurut Fatwa DSN MUI, asal tidak bertetangan dengan syari’ah islam.(Nomor 40/DSN-MUI/X/2003) 10. Modal Ventura Syariah Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (capital gain). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Modal Ventura Syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan. Perbedaan Ekonomi Syariah dan Konvensional FATWA MUI TERKAIT DENGAN PRODUK EKONOMI SYARIAH IDA Syariah Konvensional Melakukan hanya investasi yang halal menurut hokum Islam Melakukan investasi, baik yang halal maupun yang haram menurut hokum Islam Memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa Memakai perangkat suku bangsa Berorientasi keuntungan dan falah(kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam) Berorientasi keuntungan Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur debitur Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis Mengandaikan peran Negara sebagai wasit yang adil. Cenderung menharamkan intervensi Negara tersebut Hanya mengakui motif pencarian keuangan secara halal Membebaskan setiap orang untung mencari keuntungan dengan cara dan sebanyak apa pun hingga tak terbatas FATWA MUI TERKAIT DENGAN PRODUK EKONOMI SYARIAH IDA

Judul: Fatwa Mui Terkait Dengan Produk Ekonomi Syariah

Oleh: Ida Nurjannah


Ikuti kami