Kebijakan Ekonomi Pemerintah Ri: Tinjauan Etika Bisnis

Oleh Jafithry Dermawan

207,6 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kebijakan Ekonomi Pemerintah Ri: Tinjauan Etika Bisnis

KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH RI: TINJAUAN ETIKA BISNIS∗) Oleh: Kwik Kian Gie∗∗) Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang Terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Para panelis dan peserta seminar yang saya hormati, Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhamaadiyah ke 26, dan merasa sangat terhormat menjadi salah satu pembicara utama dalam kesempatan ini. Pada acara seminar yang menjadi rangkaian Munas Tarjih ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pemikiran yang mudahmudahan dapat memperkaya materi yang akan Saudara-saudara diskusikan. Di samping itu saya berharap pemikiran-pemikiran tersebut dapat membantu menempatkan diskusi hari ini dalam memperbaiki carut-marut pembangunan ekonomi kita yang sedang terpuruk. Bahasan seminar ini sangat luas cakupannya dan mendalam. Isu mengenai kebijakan ekonomi Pemerintah telah banyak dibahas di berbagai kesempatan, oleh banyak kalangan. Ditinjau dari sudut tinjauan etika bisnis maka topik tentang kebijakan ekonomi Pemerintah menjadi ∗) Makalah disampaikan dalam forum Munas Tarjih ke-26 PP Muhammadiyah di Padang, tanggal 3 Oktober 2003 ∗∗) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 1 sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Krisis ekonomi yang sangat parah, dan hingga kini kita masih belum pulih, merupakan refleksi buruknya etika bisnis di Indonesia, baik di kalangan pemerintahan maupun swasta, baik di pusat maupun di daerah, serta di segala tingkatan. Etika Bisnis dan Governance Saya akan mulai pembahasan dengan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan konsep governance. Etika bisnis merupakan bagian Code of Conduct (pedoman tentang perilaku etis) suatu entitas usaha. Pemerintah dan lembaga-lembaga Pemerintah dapat kita anggap di sini sebagai entitas usaha, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk produk kebijakan publik maupun produk barang/jasa publik. Di dalam Code of Conduct inilah tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah pembahasan etika bisnis Good tidak Governance. dapat Dengan terlepas dari kata lain, pembahasan muaranya, yakni governance. Di dalam literatur ilmu ekonomi pembangunan, konsep governance meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi (termasuk perangkat peraturan) yang mempengaruhi operasi perekonomian dan membentuk kebijakan publik Pemerintah. Kapasitas governance Pemerintah yang baik diyakini akan memberikan hasil adanya suatu pasar di berbagai sektor yang berjalan secara efisien dan kemampuan negara untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara efektif. Secara umum, etika adalah ilmu normatif penuntun manusia, yang memberi perintah apa yang mesti kita kerjakan dalam batas-batas kita sebagai manusia. Etika menunjukkan kita dengan siapa dan apa yang sebaiknya dilakukan. Maka, etika diarahkan menuju perkembangan manusia dan mengarahkan kita menuju aktualisasi kapasitas terbaik kita. Sebagai contoh, jika kita rasional, maka etika memberi perintah 2 bahwa kita harus bertindak secara masuk akal. Itu akan membawa kita menuju ke keutamaan. Mengapa suatu entitas perlu menerapkan nilai-nilai etika berusaha sebagai bagian dari pelaksanaan good governance? Jawabannya adalah dengan adanya praktek etika berusaha dan kejujuran dalam berusaha dapat menciptakan aset yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan nilai entitas. Banyak kasus di berbagai Negara yang telah membuktikan hal tersebut. Sayangnya, sebagai manusia para penguasa dan pebisnis sangat rentan terhadap godaan untuk melanggar etika. Tujuan para pebisnis adalah untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Filosofi yang dominan bagi para pebisnis adalah cara mana yang membuat uang paling banyak. Tujuan hidup mereka didasarkan atas pertanyaan ini. Orangorang macam ini seperti yang dikatakan oleh Charles Diskens dalam Martin Chuzzlewit, "Semua perhatian, harapan, dorongan, pandangan dan rekanan mereka meleleh dalam dolar. Manusia dinilai dari dolarnya." Theodore Levitt mengatakan bahwa para pebisnis ada hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menciptakan dan mengalirkan nilai kepuasan dari suatu keuntungan hanya pada dirinya dan nilai budaya, spiritual dan moral tidak menjadi pertimbangan dalam pekerjaaannya. Jelas tanpa suatu etika yang menjadi acuan, para penguasa dan pebisnis akan lepas tidak terkendali, mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya. Akibatnya sungguh mengerikan. Mereka dapat menyebabkan perang antar bangsa, antar lembaga, atau antar perusahaan. Mereka menganggap dan membuat bisnis seperti medan perang. John Rodes menggambarkan mereka sebagai orang yang tidak alamiah, yang bahkan disamakan dengan monster yang sangat kejam. 3 Ketidakwarasan dalam Etika Bisnis yang Tercermin dari Angka-angka Para hadirin yang terhormat, Telah disinggung sedikit di muka, bahwa keterpurukan bangsa ini adalah disebabkan oleh bobroknya perilaku penguasa dan pengusaha kita. Tidak adanya etika bisnis yang baik merupakan akar terjadinya KKN. Bagaimana kinerja Pemerintah dari dulu hingga sekarang, tercermin pada gambaran menyeluruh dari kondisi bangsa kita sekarang. Kebijakan ekonomi kita selama ini ditinjau dari etika bisnis banyak yang tidak masuk akal. Ketidakwarasan ini tercermin dari angka angka-angka berbagai indikator ekonomi. Selama 30 tahun sebelum masa krisis pembangunan ekonomi dianggap berhasil. Indonesia dipuja-puja oleh Bank Dunia sebagai salah satu contoh negara yang pembangunannya dianggap berhasil dan dimasukkan sebagai bagian dari keajaiban dari Asia Timur. Tetapi sangatlah ironis bahwa negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir netto minyak untuk kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal. Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. mengandung kewajiban pembayaran bunga oleh pemerintah. Di jaman pemerintahan 4 Soeharto dikatakan bahwa ukuran apakah utang luar negeri sustainable atau tidak diukur dengan Debt Service Ratio (DSR). Juga disebutkan patokannya yang sudah merupakan lampu merah, yaitu kalau sudah menyentuh angka 20 persen. Ketika angka ini sudah jauh dilampau, ukurannya diubah menjadi berapa persen dari GDP. Jelas angkanya menurun drastis dan lalu dikatakan bahwa utang luar negeri masih sustainable. Pikiran kita sudah corrupted, sehingga kita sudah mengacaukan antara likuiditas dan soliditas. Jumlah utang dalam persen dari GDP adalah indikator untuk soliditas, sedangkan DSR adalah indikator untuk likuiditas. Corrupted mind memakainya secara opportunistis tanpa mempedulikan dampaknya pada kondisi keuangan negara. Sementara gambaran utang seperti tersebut di atas, kita membiarkan ikan kita dicuri senilai USD 3,5 milyar. Pasir yang dicuri sebesar USD 3 milyar. Hutan yang sudah gundul masih ditebang secara liar dan hasilnya laku dijual senilai USD 2,5 milyar. Kalau ini dijumlah sudah mencapai USD 9 milyar setahun. Tetapi kita mengemis utangan sebesar USD 3 milyar setahun on top dari penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan pertanggungjawaban bunga di bagaimana Paris Club pemerintah sambil dimintai Indonesia mengurus bangsanya sendiri. Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah atau maakloon yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di film "New Rulers of the World" buatan John Pilger. Bank-bank kita digerogoti oleh para pemiliknya sendiri. Bank yang kalah clearing dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia 5 dengan menciptakan apa yang dinamakan fasilitas diskonto. Setelah itu masih kalah clearing lagi, dan diselamatkan lagi dengan fasilitas diskonto ke II. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk mendanai pembentukan konglomerat sambil melakukan mark up. Legal Lending Limit dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah yang menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur. Apa hubungan kerusakan ini semuanya dengan etika bisnis, good governance yang sudah membuat kita tidak waras lagi? Karena para pemimpin kita tidak dapat melihat bahwa apa yang tergambarkan itu sudah sangat merusak keuangan negara dan akan merusak terus yang semakin hari semakin hebat. Pernyataan-pernyataan pendapat dari elit penguasa menganggap kesemuanya itu normal-normal saja. Kalau kita baca setiap LoI dan setiap Country Strategy Report serta setiap keikutsertaan lembaga-lembaga internasional dalam perumusan kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka secara politik, tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri. Pemerintah harus menjalankan kebijakan IMF. Sedikit kebijakannya yang baik, tetapi banyak yang merusak keuangan negara secara fatal. Selama program berjalan, pinjamannya diberikan sedikit demi sedikit setelah dinilai sebagai good boy menjalankan semua perintah IMF. Elit bangsa kita memuji perolehan kucuran dana IMF ini, padahal tidak boleh dipakai dan kita harus membayar bunga. Yang lebih gila lagi, sejak kuartal pertama tahun 2001 setiap kali kita menerima beberapa ratus juta dollar, yang dibayar kembali lebih banyak. Sejak tahun 1997 6 total penerimaan sebesar USD 12 milyar, dan yang sudah dibayarkan USD 3 milyar. Tersisa USD 9 milyar ketika IMF meninggalkan Indonesia nanti pada akhir tahun 2003. Jadi ditinjau dari sudut keuangan tidak ada gunanya karena hanya boleh dipakai untuk mendukung neraca pembayaran dan hanya boleh dipakai kalau cadangan devisa habis. Kenyataannya cadangan devisa kita meningkat terus karena sejak tahun 1997 transaksi berjalan selalu positif. Apa hubungan antara patuh kepada IMF dengan korupsi? Mental dan mindset-nya sudah korup, sehingga tidak bisa lagi melihat persoalan dengan jernih, apakah IMF masih ada gunanya ataukah sudah banyak merusak dan akan merusak terus. Mari kita telaah dengan cermat panduan atau bahkan "paksaan" oleh IMF dalam kebijakan pemerintah tentang perbankan. Serentetan kebijakannya mengakibatkan bahwa setiap tahunnya minimal sekitar Rp. 80 trilyun anggaran dipakai untuk membiayai perbankan yang tidak pernah menjadi lebih sehat setelah lebih dari 3,5 tahun diberi subsidi sebesar itu. Secara konsepsional bank tidak akan pernah dapat berfungsi sebagai intermediasi yang menjadi hak hidupnya selama perbankan Indonesia nurut dengan cara menghitung kecukupan modal atau CAR yang ditetapkan oleh BIS dan dipaksakan oleh IMF untuk diikuti oleh Indonesia. Kesemuanya ini diterima dan dijalankan sampai saat ini tanpa dapat melihat apa dampaknya buat kita dalam jangka menengahnya. Keseluruhan anggaran pembangunan untuk tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 65 trilyun, tetapi pengeluaran untuk subsidi kepada bankbank sebesar Rp. 91 trilyun. Semua subsidi dari bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat harus dipangkas, tetapi subsidi besar-besaran untuk bank-bank yang tidak pernah akan sehat dibela. Jumlah uang sebesar minimal Rp. 90 trilyunan per tahun untuk membela bank tidak apa-apa, tetapi para menteri berkelahi untuk program-program kemanusiaan yang hanya puluhan sampai ratusan milyar rupiah. 7 Bukankah ini manifestasi dari pikiran-pikiran yang sudah tidak waras lagi, yang sudah tumpul sama sekali terhadap sense of priority? Dalam bidang perpajakan, pendapatan pajak kita untuk tahun anggaran 2003 diperkirakan sebesar Rp. 240 trilyun. Jumlah ini dinilai terlalu kecil karena tax ratio kita yang masih rendah. Maka ekstensifikasi dan intensifikasi akan ditingkatkan. Tidak ada yang berbicara tentang kebocoran pajak. Dalam praktek jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan bersama antara wajib pajak dan pejabat pajak. Kalau jumlah sudah disetujui sebesar Rp. 400 juta misalnya, sering sekali yang masuk ke kas negara hanya Rp. 100 juta. Pembayar pajak diberi tanda terima dari kas negara dan dijamin tidak diganggu lagi. Katakanlah bahwa tidak ¾ yang tidak masuk ke kas negara. Kita aman mengasumsikan bahwa yang masuk ke kas negara hanya 50 persen. Sisanya dikorup oleh pejabat pajak. Biaya korupsi perolehan pajak ini Rp. 240 trilyun setiap tahunnya, atau USD 24 milyar dengan menggunakan kurs Rp. 10.000 per satu dolar. Ditambah dengan ikan, pasir dan kayu yang dicuri senilai USD 9 milyar jumlahnya sudah mencapai USD 33 milyar. Kalau obligasi rekapitalisasi perbankan dapat ditarik kembali dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, paling sedikit dapat dihemat USD 4 milyar lagi. Kesemuanya ini sudah mencapai angka USD 37 milyar hanya dalam satu tahun, sedangkan utang luar negeri kita seluruhnya sekitar USD 76 milyar. Kalau kebocoran anggaran rutin dan anggaran pembangunan diperkirakan 20 persen saja, yang bocor sudah sebesar Rp. 74 trilyun lagi. Seluruhnya menjadi USD 44,4 milyar atau Rp. 444 trilyun. Yang terbuang sia-sia sudah lebih besar dari seluruh APBN tahun 2003! Dari angka-angka ini sangat jelas bahwa KKN memang sudah merusak daya pikir kita yang berdampak kerugian material yang luar biasa dahsyatnya. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 57 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau 8 Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudah mendekat. Semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing sebagai instrumen untuk mengancam sikap dan pikiran yang sedikit saja mencerminkan keinginan untuk mandiri, dan keinginan untuk mempunyai percaya diri serta harga diri. Sikap percaya diri dan sikap harga diri langsung dihujat sebagai sikap anti asing yang kerdil seperti katak dalam tempurung. Sikap yang demikian dianggap sebagai sikap yang berbahaya karena akan membuat kita miskin. Kita dibuat yakin oleh para pemimpin bangsa kita bahwa kita tidak mungkin hidup layak tanpa utang atau bantuan dari negara-negara lain. Rendahnya Etika Bisnis dan KKN: Sumber Permasalahan Bangsa Kita lihat bahwa rusaknya kebijakan ekonomi Pemerintah ditinjau dari sudut etika bisnis sudah sangat dahsyat. Kerusakan oleh KKN yang sudah menjelma menjadi kerusakan pikiran, perasaan, moral, mental dan akhlak membuahkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Menurut saya KKN adalah sumber dari segala permasalahan yang mencuat dalam segala bidang. KKN adalah the roots of all evils. Kalau kita telusuri akar penyebab dari hampir semua permasalahan, yang berarti tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi saja, kita selalu terbentur pada KKN. Sebagai contoh, mengapa daya saing bangsa kita lemah? Karena banyaknya pungutan liar dan komersialisasi jabatan. Mengapa banyak proyek tidak masuk akal dibangun dengan utang yang memberatkan? Mengapa demikian banyaknya proyek dirancang dengan pembiayaan utang yang tidak melaksanakannya? Karena perencanaan baik? yang diwujudkan tidak Tidak, ada karena tidak kemampuan sebabnya adalah mampu melakukan karena setiap pengeluaran untuk proyek dibocorkan untuk kantungnya pimpinan proyek dan orang-orang terkait. Ketika menggagas proyek, 9 pertimbangannya tidak karena proyek itu bermanfaat, tetapi karena mudah di mark up dan dikorup untuk dirinya penggagas beserta kelompoknya. Jadi kemampuan merencanakan ada, tetapi otaknya sudah dimasuki virus KKN. Mengapa mutu pendidikan kita sangat rendah? Karena gelar kesarjanaan dikomersialkan dan akreditasi oleh pemerintah dapat dibeli. Dampaknya tidak dalam bidang ekonomi, tetapi pembodohan seluruh rakyat. Logika juga sudah dibolak balik dengan pembelaan yang gigih dengan gaya menggebrak dengan dalil-dalil tanpa argumentasi. Banyak istilah-istilah terang-terangan diartikan lain. Utang yang terang-terangan utang disebut pendapatan untuk pembangunan. Pemberi utang yang mengenakan rente disebut donor. Anggaran yang terang-terangan defisit disebut berimbang. KKN dibenarkan, yang dibela dengan dalih bahwa karena hanya melalui KKN menjebol uang bank, maka industri-industri besar dapat tumbuh dan PDB meningkat terus. Maka semuanya justru yang sangat besar merugikannya dibebaskan dengan pemberian R&D. Pembelaan terhadap pemberian R&D tidak dapat dimengerti, karena lagilagi menggebrak tanpa argumentasi. Pejabat sangat tinggi dalam bidang penegakan hukum terang-terangan menawarkan trade off mau menghukum orang yang bersalah atau memperoleh kembali uang curiannya. Menangkap orang tanpa bukti kuat dikatakan mengamankan. Menganiaya dikatakan mendidik, mendevaluasi mata uang dikatakan menyesuaikan nilainya; tidak peduli bahwa kalau diukur dengan purchasing power parity dengan devaluasi itu nilai rupiah menjadi sangat-sangat undervalued. IMF yang jelas sudah memporak-porandakan perekonomian kita dikatakan membuat ekonomi kita sekarang stabil. Ekonomi dengan sendirinya menjadi stabil setelah mengalami gejolak yang siklis. Yang menentukan adalah stabilnya pada tingkat yang normal ataukah pada tingkat yang rusak? Tingkat suku bunga deposito yang memang menurun menjadi 11-12 persen dikatakan bagus, sedangkan di 10 negara-negara sekitar kita yang pada awal pembangunannya sama kondisi ekonominya, tingkat suku bunganya sekarang sekitar 4 persen sampai 6 persen. Bunga deposito dalam dollar AS sekitar 1,5 persen. Inflasi sekitar 6-7 persen dianggap bagus, sedangkan di negara-negara yang dianggap setara dengan kita antara 1 persen sampai 3 persen. Nilai tukar rupiah dianggap stabil, sedangkan dalam periode yang sama dengan Thailand rupiah turun dari Rp. 3870 per dollar menjadi Rp. 9.000 dan Bath Thailand turun dari Baht 20 menjadi sedikit lebih dari Baht 40. Konglomerat jahat yang sudah terang-terangan membenani APBN ribuan trilyun dikatakan harus diberi kepastian untuk berusaha lagi supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Bank-bank yang jelas disubsidi sangat besar sampai saat ini sudah mengucurkan kredit sangat besar kepada konglomerat jahat yang sama tetapi memakai nama orang lain. Perusahaan diterima sebagai pembayaran lunas utang konglomerat jahat, tetapi sampai saat ini masih dikelola oleh mereka sepenuhnya, dan nilainya merosot tajam. Terus dikatakan itu adalah biaya krisis yang harus ditanggung oleh rakyat pembayar pajak. Kalau ada yang memprotes dan berani membela kepentingan rakyat tak berdosa yang membayar pajak dimaki bahwa rakyat pembayar pajaknya tidak mengeluh. Yang mengatakan hal yang benar itu dimaki sebagai orang yang kalau ditelusuri tidak membayar pajak, hanya ingin mencari popularitas. BUMN harus diprivatisasi karena mesti rusaknya dan mesti ruginya. Tetapi Telkom sejak tahun 1996 disehatkan. Setelah sangat sehat diprivatisasi. Ketika ditanya mengapa dijual kepada kepada swasta dijawab bahwa kalau tidak sehat tidak laku dijual. Jadi dikatakan rusak, merugi dan obatnya adalah penjualan kepada swasta. Tetapi ketika yang dijual jelas-jelas sangat sehat dikatakan kalau tidak sehat tidak laku dijual. Kalau kita perhatikan semuanya ini, bukankah bangsa kita bukan saja sudah terjangkit KKN luar biasa, tetapi juga sudah sakit jiwa dan pikirannya? Apa simtom dari bangsa yang sakit? Ya itu tadi, yang 11 ucapan, perbuatan, perilaku dan alur pikir dari banyak elit terpandai sudah tidak bisa lagi dimengerti oleh nalar dan etika moral yang paling elementer sekalipun. Kesemuanya ini menunjukkan betapa bangsa kita sudah sakit walaupun belum separah Nazi Jerman, Cina kuno dan beberapa dinasti kerajaan Eropa menjelang revolusi Perancis. Penyakit bangsa seperti ini bisa berlangsung sangat lama. Di Cina berdinasti-dinasti. Demikian pula dengan banyak raja-raja Eropa sebelum revolusi Perancis. Secara terbuka, elit kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh asing memberi pernyataan di mana-mana bahwa Indonesia masih harus berpikir keras apakah bisa hidup terus tanpa bantuan dari lembagalembaga internasional yang dipimpin oleh IMF. Kalau kita perhatikan dan baca semua publikasi dari IMF, Bank Dunia, ADB, keseluruhannya PBB dan memberi masyarakat arahan dan internasional ajaran kepada lainnya, isi pemerintah Indonesia bagaimana pemerintah harus mengurus bangsanya sendiri. Tidak sedikit yang arahan-arahannya bersifat imperatif, merupakan conditionalities atau persyaratan untuk mendapatkan utangan dari masyarakat internasional. Dari pihak pemerintah sendiri, oleh para pejabat tingginya boleh dikatakan tidak ada hal lain yang dipikirkan kecuali bagaimana mendapatkan utangan yang sebesar-besarnya dari negara mana saja. Buat saya yang sangat baru dalam pemerintahan sangat mengejutkan dan menyedihkan betapa utang sebanyak-banyaknya dianggap hal yang rutin dan mesti. Para pejabat itu bahkan menakut-nakuti siapa saja yang menyuarakan kemandirian sedikit saja, bahwa kalau mandiri pasti akan menderita luar biasa karena kemiskinan. 12 Di mana-mana di dunia bangsa Indonesia sudah dijadikan bahan hinaan dan tertawaan dalam percakapan-percakapan sosial. Namun semakin lama semakin sering publikasi internasional menggambarkan Indonesia yang sudah mirip dengan banana republic. Tetapi melainkan Bukannya bukannya malu minta-minta, menciptakan dan mengemis kekayaan, mati-matian kepada tetapi mengkoreksinya, bangsa-bangsa menjual apa saja lain. yang dimilikinya dengan harga murah. Bukannya membangun industriindustri sendiri dengan semua kekayaan alam yang ada, tetapi berkeliling dunia mengemis supaya perusahaan-perusahaan asing datang berinvestasi di Indonesia. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa tanggung jawab investor adalah mencari laba untuk para pemegang sahamnya, tidak membantu bangsa Indonesia secara altruistis. Semakin kita minta-minta mereka datang, semakin mereka mentertawakan dan menghina, selama mereka tidak dapat membuat laba di Indonesia. KKN sudah membuat beberapa elit bangsa kita tidak lagi dapat berpikir secara waras. Nalarnya jungkir balik dan tanpa sadar menyatakannya di mana-mana hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Sejarah telah membuktikan bahwa kalau kita sedang lemah dan terpuruk, apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan dirasakan sebagai demonstrasi kelemahan. Tetapi kalau pada suatu hari nanti kita kuat, semua gerak-gerik kita dianggap sebagai hebat. Contoh selaku pribadi adalah Mahatma Gandhi, yang selama menjadi mahasiswa di London selalu bersikap sangat correct dan santun, berpakaian sangat sopan. Tetapi seringkali mahasiswa Inggris meludah dipingggir kakinya sebagai penghinaan. Namun ketika dia berhasil menumbangkan the British Empire melalui gerakan tanpa kekerasan, dan India sudah merdeka, dan dia diundang ke London oleh Ratu Elizabeth, 13 Gandhi hanya mengenakan cawet dan membawa tongkat. Koran-koran di London menyebutnya the holy man! Contoh sebagai negara adalah Cina yang terpuruk selama berpuluh-puluh tahun. Mereka justru menutup diri sehingga terkenal dengan nama negara tirai bambu. Dengan pengorbanan yang luar biasa mereka bekerja keras sendirian dalam ketertutupan. Entah berapa besar korban benda maupun jiwa. Tetapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengemis dan tidak pernah minta-minta supaya investor datang. Dalam keterpurukan dan ketertutupannya itu, mereka bahkan menolak investor asing seandainya mereka mau datang. Namun setelah dirinya kuat dan mulai membuka diri, tanpa berbicara sama sekali beberapa orang sudah mulai mengenali bahwa Cina sudah mulai bangkit memasuki aufklärung dan renaisance. Namun masih sangat-sangat banyak orang menganggapnya masih sangat ketinggalan. Hanya beberapa tahun yang lalu pejabat sangat tinggi Indonesia menyatakan terbuka bahwa dalam penguasaan teknologi RRC masih ketinggalan 30 tahun dibandingkan dengan Indonesia. Sebuah lembaga pengkajian terkemuka dan ternama ketika itu juga masih mengatakan bahwa RRC masih sangat miskin dan tertinggal. Tetapi ketika majalah-majalah dan pers internasional menggambarkan bahwa RRC sedang bangkit menjadi salah satu super power, RRC sendiri tidak berbicara apa-apa. Alangkah kontrasnya dengan kita yang berteriak bahwa dunia internasional mempercayai kita karena mendapat kucuran utang dari IMF sebesar USD 365 juta. Ini dianggap sebagai vote of confidence. Sudah berkali-kali IMF memberikan kucuran utangnya setiap kali RI menyelesaikan pelaksanaan LoI. Tetapi tetap saja tidak ada investor asing yang masuk. Bagaimana disebut vote of confidence? IMF sendiri di manamana mendapatkan demonstrasi besar-besaran sebagai vote of no confidence. Semakin lama semakin banyak ahli-ahli Barat yang menelanjangi kebodohan IMF. Kucuran ini disebut liquidity support, sedangkan sebenarnya adalah balance of payment support yang tidak 14 boleh dipakai sebelum cadangan devisa yang kita miliki habis. Nyatanya cadangan devisa kita meningkat terus. Tingkat bunga yang sekitar 4 persen dikatakan sebagai incredibly low, sedangkan kalau kita menempatkan uang dalam dollar AS sebagai deposito berjangka hanya mendapatkan 1,3 persen setahun. Dikatakan bahwa utangan dari IMF masih dibutuhkan sedangkan sejak kuartal pertama tahun 2001 kita sudah mulai membayar kembali. Jumlah utang dari IMF sejak tahun 1997 tidak pernah melampui sekitar USD 10 milyar, karena sejak kuartal pertama tahun 2001, sambil memberi pencairan utang sedikit demi sedikit, yang dibayarkan setiap kalinya lebih besar. Toh dikatakan liquidity support. Lagi-lagi, bukankah kita sudah sakit karena KKN? Bukan karena uang, tetapi KKN yang sudah menjangkiti mindset sehingga tidak lagi dapat melihat dan membaca dengan jernih. Dikatakan terang-terangan di mana-mana oleh para pembentuk opini publik bahwa kecuali uangnya, IMF beserta seluruh gerbongnya yang Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan CGI sangat diperlukan untuk mendisplinkan para pemimpin Indonesia. Beberapa menteri tertentu dari kelompok tertentu pula sejak era Presiden Soeharto sampai sekarang sengaja melakukan penekanan-penekanan dan menakut-nakuti Presidennya sendiri lewat para pejabat IMF dan lembaga internasional lainnya bahwa kalau tidak nurut lembaga-lembaga internasional yang mereka pertuankan, bangsa Indonesia akan celaka, akan hidup sangat sengsara, akan timbul revolusi sosial dan sebagainya. Kalau kita hanya dapat mengurus diri sendiri atas tekanan, arahan dan rangsangan utangan yang diberikan bagaikan pawang memberikan makanan kepada ikan Flipper untuk berkinerja, buat apa kita dahulu merdeka? Bukankah Belanda mengajukan tawaran kepada Bung Karno dan rekan-rekannya supaya menunda kemerdekaan barang 10 sampai 15 tahun. Maksudnya supaya Belanda dapat mengajari para pemimpin Indonesia bagaimana mengurus negara sambil memberikan bantuan keuangan yang diperlukan dalam proses belajar ini? 15 Bung Karno menolak keras yang tercermin dengan tajam dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang sekarang terkenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Ketika itu Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka sekarang juga, menit ini juga walaupun dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang seperti apapun juga. Dalam alam kemerdekaan itulah kita membangun menurut pola dan yang sesuai dengan kehendak kita sendiri. Itulah hakikat dari kemerdekaan yang diperjuangkan sekian lama dengan pengorbanan yang tidak terhingga. Sekarang ini, saya harus mengatakan dengan sedih dan kecewa, bahwa etika moral penguasa dan pengusaha tidak mendapat perbaikan yang berarti sejak jatuhnya Suharto, sehingga falam hal-hal tertentu, bahkan menjadi lebih buruk lagi. Saya menyaksikan korupsi yang makin bertambah ganas, brutal dan merusak. Namun, betapapun berat beban dan betapapun sulitnya memperbaiki etika bisnis dan memberantas korupsi, kita harus terus mengakui bahwa korupsi adalah sebab yang utama dari penyakit dan kesulitan kita, dan kita harus tetap bertekad dan terus berusaha untuk memberantasnya. Kesimpulan Pembenahan etika bisnis dan pemberantasan KKN harus diwujudkan secepatnya. Tidak melalui slogan-slogan, tetapi melalui konsep dan rencana tindak (action plan) yang konkret. Kerugian kebendaan yang diakibatkan oleh KKN buat bangsa kita luar biasa besarnya. Yang lebih menyedihkan, KKN terus berjalan yang semakin lama semakin hebat, dan sudah merambat ke dalam otak, budaya, gaya hidup, tata nilai yang membuat kita tidak mempunyai kepercayaan dan tidak mempunyai harga diri lagi. Sogok menyogok dan korupsi tetap merajai negara ini. Apa sebabnya? Sebab moralitas bukan sesuatu yang diajarkan dengan baik. Lebih parah lagi, politikus kita seringkali malah kurang bermoral sehingga peraturan-peraturan serta perundang- 16 undangan tetap sangat lemah. Adalah sangat penting untuk membangkitkan moralitas dikalangan penguasa dan pengusaha agar secara pelahan moralitas ditegakkan dinegara ini. Ataukah kita sudah apatis dengan kondisi yang tak menguntungkan ini? Kalau sudah demikian, celakalah bangsa Indonesia. Para hadirin yang terhormat, Demikian paparan saya, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih. Selamat berseminar dan semoga sukses.▀ Jakarta, 3 Oktober 2003 Kwik Kian Gie 17

Judul: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Ri: Tinjauan Etika Bisnis

Oleh: Jafithry Dermawan

Ikuti kami