Komersialisasi Seks (pelacuran) Dalam Perspektif Ekonomi Wilayah

Oleh Kasmiati Kasmiati

170 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Komersialisasi Seks (pelacuran) Dalam Perspektif Ekonomi Wilayah

Komersialisasi Seks (Pelacuran) Dalam Perspektif Ekonomi Wilayah Oleh: KASMIATI H152120261 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PERDESAAN SEKOLAH PASCASARJANA INSITITUT PERTANIAN BOGOR 2013 Komersialisasi Seks Dalam Perspektif Ekonomi Wilayah1 Kasmiati2 A. Komersilaisasi Seks dan Teori-Teori Sosial Menelusuri bagaimana posisi komersialisasi seks dalam teori-teori sosial menjadi penting untuk melakukan analisis lanjutan bagaimana sesungguhnya seks yang diperdagangkan dipandang dalam kehidupan sosial yang kini mungkin telah mengalami tranformasi akibat pergeseran makna yang dapat merubah berbagai perspektif dan cara pandang akan seks itu sendiri, sehingga menjadi suatu hal yang menarik sekaligus rumit mengingat seks sebagai bagian yang sangat personal dan intim dalam kehidupan sesorang namun disisi lain ketika dikomersilaisasi maka tentu sangat erat terkait dengan persoalan interaksi sosial. Merujuk pada Encyclopeda Britanica (1973-74) mendefinisikan pelacuran sebagai praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promuskiutas), untuk imbalan berupa upah. Definisi ini menujukan bahwa dalam persoalan pelacurann memuat masalah hubungan sosial dan persoalan ekonomi karena adanya upah sebagai imbalan atas aktivitas seksual yang telah dilakukan. Sebagaimana yang dinyatakan Truong (1992) bahwa kesadaran seksual tidak dapat hadir dalam satu bentuk tunggal yang dapat tercerabut dari hubungan-hubungna sosial dan ekonomi. Melihat pelacuran sebagai kegiatan seks karena adanya upah sebagai stimulus tentu menjadi sangat dangkal tanpa melihat sisi lain mengapa dan bagaimana seorang perempuan mau dan terlibat dalam promuskiutas yang menurut Rowboton (1973) dalam Truong (1992) menyatakan bahwa pelacuran dipandang sebagai ekspresi dari “ hegemoni kultural ” pria atas perempuan. Bahkan dalam buku Truong yang sama Barry (1981b) berargumentasi bahwa dibawa hegemoni budaya pria , perempuan membentuk kelompok rentan dan kerentanan ini membuka kesempatan luas bagi pria untuk menindas dan mengeskploitasi perempuan secara seksual seperti yang di tuliskanya bahwa “ perbudakan seskual perempuan hadir di semua situasi dimana perempuan tak dapat mengubah kondisi lansung keberadaan mereka , dimana terlepas dari bagaimana mereka masuk kedalam kondisi-kondisi tersebut, mereka tak dapat keluar darinya dan dimana mereka menjadi objek dan eksplotasi seksual”. 1 Sumber utama dalam penulisan paper ini adalah buku seks, uang dan kekuasaan oleh Thanh-Dam Truong (1992) Mahasiswa S2 (H152120261) PS. Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB * Alamat korespondensi ; Email : Kasmiati_J@yahoo.com 2 Ulasan diatas menunjukan bahwa menempatkan disatu sisi pelacuran dianggap sebagai persoalan kerja namun disisi lain pelacuran sebagai bagian dari budaya patriarki yang terbentuk dan memposisikan laki-laki sebagai subjek yang mendominasi kehidupan perempuan. Secara keseluruhan terdapat tiga elemen utama dari pelacuran yang dikenal luas : ekonomi, seksual dan psikologi (struktur psiko-individual, emosional) Truong (1992). Konsep biologi sosial merupakan langkah awal untuk menjelaskan tingkah laku manusia mengunakan teori evolusi yang di prakarsai oleh Charles Darwin dalam menjelaskan hubungan pria perempuan menyatakan bahwa ada ketidak setaraan perkembangan yang dialami pria dan perempuan dalam sejumlah fakultas bilogis mereka sehingga terjadi perbedaan mental antar seks. Darwinis sosial ortodoks telah didiskreditkan sehingga lahir konsep baru meskipun masih menggunakan prinsip yang serupa sebagaimana gagasan yang dinyatkana oleh Wilson (1975:575) bahwa “ sudah saatnya kita memandang diri kita bahwa memiliki komponen alamiah, bilogis, dan genetis dalam tingkah laku kita, bahwa kita telah mulai merancang dunia fisik dan sosial untuk menanggapi segenap kecendrungan tersebut, dikutip dari Lowe (1978:124) dalam Truong (1992). Kajian pelacuran yang menggunakan metode sosial bilogis terbagi dalam dua tipe yaitu wilayah kriminalogi yang memandang pelacuran sebagai suatu aspek tingkah laku seksual manusia sebagai kejahatan moral dan kegiatan melacurkan diri sebagai bentuk keterbelakangana moral. Tipe kedua memandang bahwa pelacuran sebagai tingkah laku seksual manusia dan menganalisisnya dalam konteks biologi dan masyarakat, serta berargumentasi bahwa pranata tersebut adalah sebuah imperative sosial untuk mengakomodasikan gairah seksual pria yang tak terkendali. Perlu disadari bahwa pendekatan sosio-biologis sangat statis dan ahistoris sehingga tidak mampu menangkap hubungan-hubungan sosial yang kompleks, karena itu Truong (1992:34) menganggap bahwa alih-alih menyediakan panduan bagi keputusan etik dan politik, Biologi seksual justru menyediakan argumentasi yang dibutuhkan bagi pembenaran terhadap operesi dan eksploitasi. Fungsionalisme merupakan kerangka teoritis lain yang dapat dijadikan sebagai pisau anlisis untuk memahami bagaimana pelacuran dalam dinamika sosial. Akar fungsionalisme dapat dilihat dalam karya Durkheim, dua prinsip utama yang dapat di identifikasi adalah (1) kekuatankekuatan sosial memberikan paksaan eksternal terhadap individu-individu, dan (2) individuindividu sendiri terorganisir secara hirarkis oleh kekuatan-kekuatan tersebut. Konsep utama Durkhemian beranjak dari wilayah material biologi menuju wilayah gagasan sebagai refleksi dari kehidupan sosial. Berdasarkan temuan dan inferensi kraniometri dan antropologi ragawi yang menunjukkan dimorfisme evolusioner, Durkeim berkesimpulan bahwa perempuan secara psikis mengalami kemunduran dan pria mengalami kemajuan sebagai hasil dari evolusi sosial (Gane, 1983) dalam Truong (1992). Hal ini didasarkan bahwa evolusi sosial dan pembagian kerja mempengaruhi hubungan pria-perempuan yakni pada fungsi prokreasi dan pembagian kerja antar jenis kelamin yang di perluas pada fungsi sosial lainya. Ketika evolusi sosial telah berakibat pada kontruksi biologis dan strukutur psikis antar jenis kelamin, hal ini berperan dalam penciptaan sebuah bentuk ikatan baru yang sangat mendasar bagi masyarakat modern, yakni ikatan perkawinan. Seks menjadi hasrat individual yang tidak rasional dan masyarakat memperagkan kerasionalitasanya dengan menundukkan dorongan ini serta dengan menciptakan dan mengembangkan bentuk-bentuk melalui mana seks dapat didistribusikan untuk memuaskan kebutuhan manusia hal ini kemudian melahirkan institusi yang disebut perkawinan atau rumah tangga sebagai tempat menyalurkan seks yang formal, sementara orang yang melakukan diluar kerangka tersebut dianggap immoral. Ross dan Rapp (1981) yang dikutip dari Truong (1992) menyatakan tak dapat dibantah bahwa semua masyarakat menjalankan semacam bentuk kontrol terhadap seksualitas manusia dan bahwa kebutuhan seksual secara biologias adalah sama mendasarnya akan kebutuhan makanan , bentuk-bentuk pengontrolan seksualitas manusia secara dinamis berkaitan dengan pengorganisasian basis produktif masyarakat. Setiap perubahan dalam basis ini akan diikuti dengan perubahan prilaku norma-norma prilaku seksual yang mempengaruhi kontruksi sosial dan hasrat seksual. Asumsi utama dari pendekatan institusional adalah bahwa pelacuran lahir dari kekacauan sistem moral yang menyanjung tinggi keluarga seraya menekan hubungan seksual di luar perkawinan. Sehingga pendekatan fungsionalis dapat dikatakan menghianati tujuanya sendiri berkenaan dengan isu moralitas. Pandangan kaum sosialis juga memandang pelacuran dengan basis penyebabnya adalah masalah moralitas sehingga Lenin mengeyahkan isu seksulaitas dari diskurus sosialis karena menganggap sebagai gejala borjuasi namun pandangan ini tentu saja mengabaikan bahwa kepuasan seksual dan kenyamanan psikologis merupakan dimensi dari eksistensi manusia baik dikalangan borjuasi maupun dikalangan kelas pekerja. Sehingga penting untuk memperhatikan kondisi dimana pelayanan seksual diberikan apakah pada konteks cinta dan pemenuhan personal atau menjadi dikomoditikan atau di sediakan dengan kekerasan fisik. Beragam dan luasnya persoalan yang meliputi dan menyelimuti masalah komersilaisasi seks merupakan hal yang tentu sulit dikaji dengan hanya menggunkan satu alat analisis teori atau pendekatan karena begitu banyak fenomena atau bagian derivatif lainya dari aktivitas sesksual yang harus turut terekam secara baik dan terperinci untuk menjelaskan mengenai komersilaisasi seks karena hal ini mungkin akan terus ada dan hadir dalam kehidupan manusia walau dalam wilayah yang penuh perdebatan tentang moralitas, hukum ekonomi dan baik benarnya atau boleh tidaknya, sebagaimana yang diungkapkan oleh St. Agustin bahwa “ … menyingkirkan pelacuran dari kehidupan manusia akan mengotori semua hal dengan nafsu birahi dan karena itu “ perempuan sundal “ adalah imoralitas yang dapat dibenarkan secara hukum. Sementara St.Thomas Aquinus berpendapat bahwa enyahkan tempat sampah dan anda akan mengotori istana… enyahkan pelacur dari muka bumi dan anda akan memenuhinya dengan sodomi ( Patrinder , 1980: 225-6) dalam Truong (1992). Tampaknya akan selalu ada trade off dalam kehadiran dan penghilangan aktivitas pelacuran. Berikut akan dijelaskan bagaimana kekuatan eksternal kondisi kemiskinan dan kekuatan kapitalisme dalam membentuk aktivitas pelacuran. B. Pelacuran Dalam Bingkai Kemiskinan dan Kapitalisme Pelacuran pada kasus di Mungthai, Truong dalam buku seks, uang dan kekuasaan secara jelas mengambarkan bagaimana Budihisme dan penggunaan elemen-elemen diskursifnya sebagai basis bagi formulasi hukum telah mentransfromasikan perdagangan perempuan ke dalam bentukbentuk eksploitasinya yang sangat nyata, yang ditunjukan secara jelas dewasa ini dalam industri seks yang berafiliasi dengan industri turisme. Kepercayaan atau praktek keagamaan yang menciptakan penafsiran hukum dan sosial yang memberikan banyak keuntungan bagi pihak lakilaki untuk memanfaatkan dan mengontrol aktivitas seksual perempuan. Perempuan lalu dilihat seperti apa yang seharusnya dilihat dari sosok anak manusia tetapi dilihat seperti apa yang dipersepsikan manusia tentang perempuan, amak jadilah hubungan antara laki-laki dan perempuan direflesikan dalam model hubungan dalam hubunagan antara pemimpin yang dengan yang dipimpin (kepercayaan di masyarakat Iran dan Cina), anatara pendominasi dan didominasi (Falsafah Mao Tse Tung) antara pemerintah dan rakyat (Ujaran Aristoteles), dan antara yang dilayani dan melayani (gaya Indonesia), Hubeis (2010). Hal ini kemudian diamanfaatkan oleh para pebisnis yang memperoleh legitimasi dari pemerintah yang menjadikan pelacuran sebagai bagian untuk memfasilitasi persoalan militer dan ekonomi dimana pada awal perkembangnaya memang hanya tujuan bisnis jangka pendek untuk menangkap besarnya permintaan atas rest and recreation. Berdirinya barak-barak militer tentara sehingga mereka membutuhkan banyak hiburan termasuk pelayanan seksual karena orang yang melakukan permintaan atas pelayanan seksual adalah mereka yang cendrung jauh dari keluarga atau memiliki pendapatan atau kemapanan finansial seperti yang dijelaskan oleh Iriana (2005) bahwa Sisi permintaan jasa seks berasal dari berbagai kalangan untuk memenuhi kebutuhan seks , diantaranya penduduk yang mobilitasnya tinggi, yaitu penduduk yang sering melakukan perjalanan tanpa membawa keluarga dan pergi untuk waktu yang lama. Mereka umumnya berasal dari daerah yang tingkat perekmbanganya tinggi atau daerah kaya. Pengguna jasa seks setempat yang tingkat kesejahteraanya yang sudah tinggi atau pendatang yang tinggal sendiri tanpa keluarga. Selain itu dijelaskan pula bahwa kemiskinan merupakan alasan klasik yang diungkapkan pekerja seks komersial. hal ini menunjukkan selain adanya peluang kerja akibat banyaknya permintaan atas pelacuran masyarakat juga mengalami desakan ekonomi untuk menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, melakukan pelacuran atau membiarkan anak-anak perempuan mereka bekerja sebagai pelacur adalah pilihan untuk bertahan hidup. Meskipun pada awalnya pelacuran masih dianggap sebagai hal yang memalukan atau immoral namun lama kelamaan paradigma tersebut bergeser kaum perempuan desa yang memasuki industri seks di Asia Tenggara memandang diri mereka sebagai pencari nafkah keluarga daripada sebagai perusak moral (Phongpaicit, 1982 ; Whitol, 1982) dalam Truong (1992). Hal ini sangat erat kaitanya dengan besaran uang yang mampu mereka hasilkan dari kegiatan pelacuran dan bagaimana mereka membantu meringankan beban kelauraga serta memenuhi kebutuhan di kampung halaman yang ditinggalkan sehingga pembenaran penilaian atas kerja pelacuran yang dilakukan menjadi sesuatu yang dipandang rasional atau merupakan pekerjaan produktif yang menghasilkan. Fireston (1972) dalam Truong (1992) menyatakan bahwa “tubuh perempuan adalah alat produksi” menjadi alasan dan landasan untuk melakukan pembenaran atas kerja pelacuran yang dilakukan, selain itu kebangkitan kapitalisme telah mengintesifkan penggunaan kerja seksual dalam pelacuran Terlepas dari tafsir keagamaan yang tidak mengukuhkan secara jelas status pelacuran mengenai boleh tidaknya maka kemiskinan adalah alasan penting yang menjadi pendorong pokok tumbuh dan berkembangnya pelacuran ditengah gempuran globalisasi yang menjebak masyarakat dalam kubang kemiskinan (proverty trap). Kapitalisasi yang melakukan pembangunan namun disertai pula dengan marginalisasi kian memojokan masyarakat kecil dan ditengah ketidakberdayaan dan lemahnya akses, mereka tidak memiliki alternatif untuk memperbaiki kondisi kehidupan maka pelacuran dijadikan sebagai jalan atau strategy untuk bertahan hidup (livelihood) sebagaimna yang diungkapkan dalam Truong (1992) bahwa “ pelacuran harus dipahami sebagai sebuah strategy perempuan bagi kelanjutan hidup dibawah kondisi kemiskinan” Para pebisnis internasional menangkap situasi masyarakat dengan sangat tepat sehingga mereka mmapu mengembangkan kota dengan pelacuran sebagai tumpuan utama aktifitas perekonomian selain itu perekembangan industri pesawat terbang secara drastis meningkatkan mobilitas masyarakat diberbagai belahan dunia untuk bepergian, maka jasa-jasa traveling untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan turisme ikut tumbuh dan berkembang yang tentu mendorong berbagaia fasilitas lokal yang terkait dengan turisme seperti hotel, bar, panti pijat dan berbagai tempat hiburan lainya ikut tumbuh berkembang tidak ketinggalan pelacuran sebagai bagian penting dari bisnis turisme mengalami peningkatan permintaan. Memandang pelacuran sebagai bentuk kerja akibat adanya keputusasaan oleh para pelacur tentu snagat subjektif karena fakta menunjukan bahwa ada kondisi eksternal yakni kemiskinan dan kapitalisasi yang menjanjikan mereka kehidupan yang lebih baik dari kerja pelacuran maka melihat hal ini dari sudut pandang ekonomi merupakan keputusan rasional. Disisi lain pemerintah memberikan dukungan terhadap aktivitas pelacuran sebagaimana yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dari paper ini yang akan menunjukkan bahwa ada berbagai pihak yang meraup keuntungan dari kegiatan komersilaisasi seks. C. Dukungan Pemerintah Dalam Pelestarian Pelacuran Lestarinya aktivitas pelacuran terlebih untuk kasus Muangthai yang tidak akan berbeda jauh dari kota-kota lain yang memiliki pusat pelacuran atau tempat lokalisasi pelacur tak cukup dipahami karena adanya penafsiran kepercayaan yang menjadi pegangan utama masyarakat serta terjadinya kemiskinan dan hadirnya kapitalisasi tetapi sisi lain yang harus diperhatikan adalah dukungan pemerintah untuk melestraikan pelacuran karena adanya manfaat ekonomi yang diberikan kepada negara seperti yang dinyatakan dalam Truong (1992) bahwa saat ini negara telah turut terlibat dalam pengaturan aktivitas seksualitas dalam hal ini promuskuitas yang mengakselerasi penggunaan kerja seksual perempuan karena adanya keuntungan finansial yang diperoleh sebagai bentuk pendapatan negara dari pembayaran pajak. Negara secara terangterangan menjadikan pelacuran sebagai bagian strategi ekonomi negara dimana para pejabat pemerintahan (pada rezim Marcos) secara eksplisit di depan publik menyatakan bahwa seksualitas perempuan harus dipandang sebagai asset ekonomi dalam sumbangan turisme bagi pembangunan nasional, atau seperti yang dinyatakaan oleh direktur Tourism Authority Of Thailand bahwa “ ya, kami harus mengakui bahwa kami memilik pelacuran… mungkin ada benarnya (bahwa turisme meransang pelacuran), namun pelacuran tumbuh terutama karena kondisi ekonomi karena setiap orang harus memperoleh penghasilan, kalau kami dapat menciptakn pekerjaan, dapat meningkatkatkan penghasilan perkapita, persoalan pelacuran akan hilang dengan sendirinya (far estren economic review, 9 januari1976) dalam Truong (1992). Dua pernyataan pemerintah diatas secara jelas memandang bahwa pelacuran merupakan hal penting dan memberi manfaat karena mendukung dan menopang perekonomian negara sehingga tak mengherankan jika ada daerah seperti Munagthai di penuhi dengan bar, panti pijat, kedai teh, hotel-hotel dan berbagai tempat hiburan lainya yang sangat erat terkait sebagi tempat menghibur diri, memperoleh layanan personal atau tempat berlansungnya komersialisas seks telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di Munghtai. Bahkan pihak perbankan sebagai bagian penting dari perekonomian karena dapat memberi pinjaman kepada para pengusaha telah turut berperan dalam menciptakan kelanggengan pelacuran dengan memberikan pinjaman berjangka untuk pembangunan hotel, selain itu pranata-pranta finansial internasional menyediakan pinjaman dengan persyaratan ringan sehingga pelacuran tidak hanya menajadi isu alternatif bagi kesempatan kerja perempuan namun juga isu yang berkaitan dengan struktur internal industri turisme dan berbagai kepentingan bercorak finansial lainya, Truong (1992). Langgengnya pelacuran karena ada dukungan pemerintah yang dapat meraup keuntungan melalui pemungutan pajak atau denda dari pelacur jalanan yang berkeliaran. Denda dari pelacur jalanan merupakan isyarat agar mereka bekerja ditempat yang lebih dapat dikontrol untuk memudahkan pemerintah dalam memungut pajak atas aktivitas pelacuran yang dilakukan. Dukungan lain dari pemerintah ditunjukan melalui maskapai penerbangan dengan menggunakan perempuan-perempuan mudah yang cantik sebagai pramugari yang dianggap representae dari perempuang vietnam atau Muangthai meskipun secara eksplisit hal ini merupakan cara lain yang dilakukan pemerintah untuk mengiklankan turisme dan pelacuran di negara mereka dengan menonjolkan berbagai kelebihan perempuan melalui pramugari. Hal ini mempertegas posisi pemerintah yang mendukung berlansungnya pelacuran. Meskipun pada kasus muangthai tampak bahwa Pemerintah sangat mendukung pelacuran namun hal ini tidak terjadi di semua negara atau daerah, bahkan untuk wilayah tertentu pelacuran tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda karena itu melihat pelacuran dalam perspektif ekonomi wilayah adalah cara pandang lain yang akan menambah khasanah pemahaman akan pelacuran. karena setiap kegiatan atau aktivitas tak dapat dipisahkan dari dimensi ruang atau wilayah (spatial elements) sehingga bagian selanjutnya dari paper ini akan membahas mengenai pelacuran dari perspektif wilayah terlebih pada kasus Indonesia. D. Komersialisasi Seks Dalam Perspektif Ekonomi Wilayah Pelacuran mungkin akan selalu ada pada setiap bangsa dan tatanana hidup masyarakat terlebih di era yang kian kapitalistik ini, dimana uang seolah menjadi raja dalam kehidupan tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan namun uang telah menjadi tujuan itu sendiri sehingga berbagai aktifitas dilakukan hanya sekedar untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin termaksud aktifitas pelacuran, yang disisi lain ternyata memperoleh dukungan oleh pemerintah atau dilindungi oleh berbagi korporasi besar karena adanya keuntungan yang diperoleh dari aktifitas ini terlepas dari berbgai pandangan yang tetap menganggap pelacuran sebagai sebuah penyimpanan biologis maupun sosial. Namun hal menarik lainya adalah aktifitas ini tidak terjadi atau tumbuh disetiap daerah karena itu pada bagian ini pelacuran akan dilihat dalam perspektif ekonomi wilayah untuk menjelaskan bagaimana pola spasial dalam perkembangan pelacuran yang akan membantu kita dalam memahami mengapa ada wilayah yang tumbuh menjadi pusat pelacuran dan ada wilayah lain yang menjadi daerah asal pelacur. Umumnya tempat-tempat yang menampung kehadiran pekerja seks perempuan di daerah yang sedang berkembang dan mudah dilalui oleh orang-orang yang bepergian . terbentuknya tempat tersebut juga karena permintaan orang-orang yang singgah , baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Iriana (2005). Bahkan perkembangan tempat hiburan yang benuansa seks yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia tidak hanya di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan seks tapi seolah menjadi tempat hiburan bagi kalangan kelas atas atau kelompok-kelompok tertentu yang banyak membuat pesta erotis dan terkait dengan persolan seks seperti yang diungkapkan oleh Moamar Emka dalam buku “ Jakarta under cover” yang memotret fenomena seks di ibu kota Indonesia. Menurut Iriana (2005) bagi laki-laki yang mencari perempuan yang memberikan pelayanan seks yang dikomersialkan dapat ditemukan ditempat-tempat seperti berikut :  Lokasi tertentu dimana seks dapat dilaksanakna di tempat mislanya panti pijat, rumah bordir, lokalisasi rumah bordil.  Lokasi yang telah ditentukan dimana transaksi seks dapat terjadi, tetapi kegiatan seks biasanya dilakukan ditempat lain, misalnya klub malam, salon kecantikan, diskotik, pusat call-girl, bar, coffee shops.  Pekerja seks Komersial mandiri, seperti wanita panggilan (untuk kelas tingggi), perek, dan wanita jalanan, yang dapat di jumpai di berbagia tempat. Jika kita lihat tempat-tempat diatas maka lebih banyak tersedia di kota dibandingkan desa karena pertumbuhan atau penopang ekonomi di perkotaan secara umum lebih banyak di dukung oleh sektor jasa atau perdagangan sehingga tempat-tempat hiburan lebih banyak tumbuh dikota , gaya hidup diperkotaan yang sangat dinamis, individuliastik serta hedonistik (foya-foya) juga mendukung tumbuhnya industri jasa yang memberikan pelayanan yang sifatynya sangat personal. Tempat berlibur atau daerah yang ditopang oleh sektor pariwisata juga menyediakan banyak tempat yang memungkinkan digunakan sebagai tempat transaksi seks karena mereka yang melakukan perjalanan untuk berlibur terlebih di tempat yang jauh cendrung memiliki kempanan finasial yang cukup atau telah menyediakan anggaran khusus untuk biaya rest and recreation maka mencari layanan seks di daerah tujuan wisata sangat mungkin dilakukan sebagaimana promuskuitas bagi para turis juga dicitrakan sebagai bentuk pengalaman pribadi. Persolan turisme juga mendukung tumbuh kembang pelacuran di Munagthai yang tentu tidak akan berbeda jauh dengan daerah lain. Kota dan daerah pariwisata cendrung memilik akses infrastruktur yang bagus sehingga mobilitas lebih mudah dilakukan di kedua daerah tersebut dan dapat di jadikan sebagai tempat persinggahan, pertemuan atau peristirahatan sehingga dapat memicu permintaan layanan seks lebih tinggi di kedua daerah tersebut (kota dan daerha pariwisata). Kasus Indonesia menunjukan bahwa pekeraja seks komersial secara umum berasal dari pulau jawa, namun demikian cukup banyak pekerja seks komersial yang berasal dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang ditunjukan dari hasil penelitian Iriana (2005). Hal ini dapat dipahami bahwa daerah jawa adalah daerah dengan tingkat penduduk yang sangat tinggi. meskipun merupakan ikon bagi kemajuan dan pertumbuhan tapi ketimpangan sangat tinggi masyarakat yang hidup didesa dengan pendidikan rendah tidak mampu bersaing atau berkompetisi sehingga mereka banyak memilih untuk bekerja sebagi pelacur. Dalam penelitian yang sama Iriana mengungkapkan bahwa Jawa memiliki daya dorong yang kuat dan alasan utamanya adalah kemiskinan. Sementara Sulawesi selatan dengan ibu kota Makassar merupakan daerah paling maju di kawasan Indonesia Timur (KIT) dan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia timur kegiatan ekspor impor dan perdagangan banyak dilakukan melalui kota ini. Makassar juga merupakan pusat pertumbuhan dan pelayanan KIT sehingga menajdi kota tujuan dan transit dengan mobilitas masyarakat yang tinggi tentu mengalami permintaan jasa pelacuran yang tinggi sehingga banyak pelacur berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Semenatara Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado dikenal sebagi daerah tujuan wisata dan sektor jasa merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian selain itu di kota ini telah dikenal beberapa tempat yang telah menjadi tempat aktivitas pekerja seks komersial yang tersebar di tengah-tengah kota seperti ditempat karaoke atau rumah bordil yang banyak tersebar dijalan-jalan Sinsingamaraja dan jalan Yos Sudarso kota manado. Dengan tersidanya tempat pelayanan jasa seks komersial dan sektor jasa yang menjadi penopang perekonomian maka kota ini memang sangat potensial menajadi salah satu kota yang menyediakan banyak pelacur. Penelitian Iriana (2005) juga menunjukkan bahwa daerah ujung timur Indoenesia yakni Provinsi Papua merupakan daerah yang memiliki daya tarik yang paling kuat dan ibu kota Jayapura paling tinggi daya tariknya di ikuti oleh Sorong dan Merauke, sebagai daerah yang sedang berkembang sangat banyak pendatang di daerah ini mulai dari pekerja serabutan hingga konsultan asing. Daerah ini cukup jauh dari daerah tempat tinggal para pendatang maka mereka terpaksa menetap dalam waktu cukup lama hal ini tentu dimanfaatkan para pebisnis hiburan seks yang ternyata tidak hanya diminati oleh para pendatang namun juga penduduk setempat . Daerah ini memiliki daya tarik yang kuat dan tandanya positif artinya jika terjadi perkembangan pasar seks komersial di daerah ini maka akan mendorong terjadinya hal yang sama di tempat lain. Daerah lain yang memiliki daya tarik yang kuat namun tandanya adalah negative yakni kota Bekasi dan Karawang artinya jika terjadi perkembangan pelacuran diwilayah tersebut maka akan terpusat dan tidak akan mempenagruhi daerah lainya. Kota karawang dan Bekasi yang dulu dikenal sebgai lumbung padi Jawa Barat kini telah menjadi kota industri dan pemukiman serta menajadi penyanggah ibu kota Indonesia yakni Jakarta. Meningkatnya jumlah penduduk karena pemukiman yang semakin meluas serta sebagai kota industri yang mendatangkan banyak pekerja dari luar menjadi salah satu stimulus berkembangya pelacuran didaerah ini untuk Karawang dari 18 kecamatan hanya 4 kecamatan yang tidak memiliki tempat pekerja jasa seks komersial sementara bekasi tempat pelacuran banyak disamarkan sebagai salon, panti pijat, karaoke hingga rumah makan namun disisi lain juga beroperasi sebagai tempat transaski jasa seks komersial. Daerah yang memiliki daya dorong yang kuat (mengahasilkan pekerja seks komersial) adalah jawa sebagamaimana telah dijelaskan diatas bahwa salah satu penyebabnya adalah persoalna kemiskinan di daerah Jawa yang menurut penilitian Iriana (2005) hal ini dapat dilihat dalam 6 indikator yaitu PDRB perkapita, jumlah penduduk, luas wilayah , jumlah PSK, angka ketrgantungan, dan pengeluaran perkapita yang mencerminkan indikator kemiskinan memiliki nilai determinasi yang tinggi. Selain itu persolan budaya dan lingkungan dapat pula memicu seseorang menjadi pekeerja seks komersial mislanya untuk daerha-daerah seperti Indramayu , Jepara, Grobogan, Malang, Blitar dan Banyuwangi merupakan daerah dalam sejarah yang terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersbeut dikenal sebagai pelacur untuk daerah kota. Dan didaerah seperti Indramayu, Banyuwangi, dan Jepara perempuan yang bekerja sebagai pelacur diterima oleh masyarakat setempat karena keluarga yang memiliki pelacur tingkat kesejahteraanya lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak memiliki pelacur. Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Saptari dalam pengantar buku Truong bahwa pelacuran di anggap sebagai kerja biasa setingkat dengan kerja upahan lainya, seperti yang terjadi di beberapa desa di pantai utara Jawa yakni di Pati, atau Indramayu. Dimana ibu rumah tangga maupun gadis-gadis memperoleh pendapatan dari kerja melacur. Hal ini menandakan bahwa pandangan tentang pelacuran sangat erat terkait dengan masalah sosial budaya yang terkontruksi secara berbeda-beda disetiap tempat dan ruang yang berbeda karena itu memahami persolan pelacuran dari perspektif wilayah atau spasial merupakan sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan ketika membicarakan soal pelacuran. E. Penutup Pemberian stigma atau penilaian atas pelacur bukanlah hal yang mudah karena begitu banyak variabel yang mesti diperhatikan dimana pelacuran tidak lahir secara tunggal sebagai dorongan seksual manusia atau akibat moralitas yang rendah namun faktor eksternal seperti tekanan, eksploitasi, bahkan kontruksi budaya hingga kepercayaan atau juga sebagai pilihan bebas yang dilandasi dengan rasionalitas berpikir dapat menjadi alasan kenapa seseorang kemudian memilih pelacuran sebagi jalan hidup. Namun ketika pelacuran dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti para pebisnis atau pemerintah karena adanya keuntungan yang diperoleh maka tentu pelacuran dalam pandangan seperti ini harus dipikirkan alternatif lain yang dapat memberdayakan perempuan sehingga mereka memiliki banyak pilihan dalam menentukan cara hidup seperti apa yang akan dilakukan bukan karena keterpaksaan dan ketidakberdayaan sehingga mereka memilih pelacuran sebagai strategi bertahan hidup. Pandangan tentang pelacuran mengenai baik buruknya juga tidak terlepas dari konstruksi sejarah,dan budaya yang telah memberikan cara pandang tersendiri bagi masyarakat akan makna pelacuran. Selain Itu pelacuran pada dasarnya penting untuk dilihat dari perspekti wilayah dimana interaksi spatial telah meberikan kontribusi dan alat analisis yang berbeda dalam memandang tumbuh kembang aktifitas pelacuran disuatu daerah atau wilayah karena kita akan dapat dengan memudah menganalisis kira-kira didaerah mana yang akan tumbuh menjadi spotspot pelacuran dengan melihat daya dorong dan daya tarik suatu sehingga mobilitas faktor antara pelacur dan pengguna jasa pelacuran akan mudah di identifikasi. REFERENSI Emka M. 2002. Sex n’ the city , Jakarta Undercover. Yogyakarta (ID) : Galang Press Emka M. 2003. Jakarta Undercover 2 : karnaval malam. Jakarta (ID) : Gagas media Hubeis, S V A. Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Kemasa .Bogor (ID) : IPB press Iriana N.2005. Pola Spasial Struktur Wilayah Pasar Jasa Seks Komersial [Tesis]. Bogor (ID) : Insitut Pertanian Bogor Truong TD. 1992. Seks, Uang dan Kekuasaan ;Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara. Jakarta (ID) : Unit Percetakan LP3ES

Judul: Komersialisasi Seks (pelacuran) Dalam Perspektif Ekonomi Wilayah

Oleh: Kasmiati Kasmiati

Ikuti kami