Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia 1

Oleh Aldy Alviandy

135,8 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia 1

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA1 Nurul Husnanda Arif A. Latar Belakang Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori trickle-down effect yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (Least Develop Contries/LDCs) pada dekade 1950-an dan 1960-an. Teori trickle-down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhaan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penuruan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari 1 Artikel merupakan tugas MKU WSBM kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Siregar (2006) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya (sufficient condition) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan. Kasus di beberapa negara cukup membuktikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kesuksesan negara-negara Asia Timur di tahun 1970an dan 1980-an menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi yang dikombinasi dengan rendahnya ketimpangan pendapatan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan (World Bank, 1993 dalam Cord, 2007). Analisa yang dilakukan oleh Kakwani dan Son (2006) terhadap beberapa negara Asia menunjukkan bahwa selama tahun 1990-an pertumbuhan ekonomi Korea dan Vietnam tergolong pro-poor. Analisa yang menggunakan data panel negaranegara berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an juga menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi penurunan kemiskinan. Kemiskinan sendiri pada negara berkeembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016). Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Christianto, 2013) . Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian. Pratama ( 2014) mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih mengalami masalah kemiskinana sebesar 24% jika angka kemiskinan di bawah 1$US dari 240 juta jiwa. Namun, jika angka kemiskinan menggunakan standart hidup dibawah 2$ maka angka kemiskinan tersebut melonjak menjadi 35%. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dirasa masih kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang ada. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masih adanya angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi pada daerah provinsi yang ada di Indonesia, Masih adanya tingkat kemiskinan yang terjadi pada daerah Indonesia. Maka saat ini pro-poor growth menjadi salah satu konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara khususnya di Negara berkembang, dimana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan. B. Tinjauan Pustaka Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi (Atalay, 2015). Berbagai studi empiris yang telah ada menunjukkan bahwa harapan pembangunan ekonomi adalah untuk membawa perbaikan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, standart pendidikan yang lebih baik atau perbaikan kesehatan (Cremin & Nakabugo, 2012). Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertainya (Cremin & Nakabugo, 2012). Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan (World Bank). Menurut Wijono (2005), pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (self generating). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional/PN. Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB rill. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori telah dikemukakan yang menerangkan hubungan diantara faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teoriteori tersebut diringkas sebagai berikut: i. Teori Klasik: Menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. ii. Teori Schumpeter: Menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujidkan pertumbuhan ekonomi. iii. Teori Harrod-Domar: Mewujudkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. iv. Teori Neo-Klasik: Melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya (seperti PNB) sebagai pertumbuhan. C. Pembahasan Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaaan keterwakilan dan kebebasan”. Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kcal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektorsektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan yang paling atas dalam struktur tersebut menjadi ciri khas suatu perekonomian. Sektor ekonomi yang dominan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang besar. Dapat juga dikatakan sektor yang memberikan kontribusi yang terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas perekonomian. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Kesenjangan antara region di Indonesia (antar provinsi, antar pulau maupun antar kawasan) tidak saja terlihat dari nilai pertumbuhan ekonomi namun juga kesejahteraan masyarakat atau kemiskinan di setiap daerah. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode pengamatan cenderung menurun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Penurunan persentase penduduk miskin di sebagian besar daerah berdampak secara akumulatif pada persentase penduduk miskin secara nasional. D. PENUTUP D.1 Kesimpulan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2001-2011 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,33% per tahun sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 16,13% per tahun. Provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Papua Barat dengan ratarata pertumbuhan ekonomi 11,27% per tahun sedangkan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Papua dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 0,07% per tahun. Selanjutnya ditinjau dari aspek kemiskinan, provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah provinsi Papua yakni sebesar 38,82% per tahun sedangkan provinsi dengan persentase kemiskinan terendah adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 3,73% per tahun. Pulau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74% per tahun sedangkan pulau dengan ratarata pertumbuhan ekonomi terendah adalah pulau Kalimantan sebesar 3,98% per tahun. Ditinjau dari aspek kemiskinan, pulau dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah pulau Sumatera yakni sebesar 27,05% per tahun sedangkan pulau dengan persentase kemiskinan terendah adalah pulau Kalimantan sebesar 7,35% per tahun. Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki keadaan yang relatif lebih baik jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) baik dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi KBI sebesar 5,45% per tahun diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan persentase penduduk miskin sebesar 43% sedangkan KTI sebesar 57%. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sebagaimana fenomena yang terjadi di provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional (11,27% per tahun) namun persentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi nomor dua (35,77%) atau setelah provinsi Papua. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin. D.2 Saran Bagi pemerintah daerah hendaknya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia harus dilaksanakan secara multisektor dengan dukungan berbagai pihak. Beberapa daerah perlu penanganan yang serius dalam penanggulangan kemiskinan. DAFTAR PUSTAKA Atalay, R., 2015. Science Direct The education and the human capital to get rid of the middle-income trap and to provide the economic development. Procedia Social and Behavioral Sciences, 174, pp.969–976. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.720. Cremin, P. & Nakabugo, M.G., 2012. Education, development and poverty reduction: A literature critique. International Journal of Educational Development, 32(4), pp.499–506. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.0 2.015. Kakwani, N dan Son, HH. 2003. Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies. The Pakistan Development Review, 42: 4 Part 1 pp 417-444. Kakwani, N dan Son, HH. 2006. Pro-Poor Growth: The Asian Experience. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). Research Paper No. 2006/56. Ketut, N. & Endrayani, E., 2016. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud ), Bali , Indonesia Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat . , 1, pp.63–88. Pratama, Ci.Y., 2014. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Bisnis dan Manajemen, 4(September), pp.210–223. Rustam, 2010. Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran Dan Kemiskinan. , 6(1). Sartika, C. et al., 2016. No Title. , 1(April), pp.106–118. Siregar, H. 2006. Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja. Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan. INDEF. Jakarta. Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta. Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Ghalia Indonesia. Jakarta. Teddy Christianto, 2013. Volume VII, No. 2, Desember 2013 ISSN : 1978 3612. Determinan dan karakteristik kemiskinan di provinsi Riau, VII(2). Wijono, Wiloejo, Wiryo. 2005. Mengungkap Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir, Jurnal Manajemen dan Fiskal, Volume V, Nomor 2, Jakarta.

Judul: Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia 1

Oleh: Aldy Alviandy

Ikuti kami