Istishab Dan Madzhab Shababy Dalam Ekonomi Islam

Oleh Mutmainah Juniawati

246 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Istishab Dan Madzhab Shababy Dalam Ekonomi Islam

ISTISHAB DAN MADZHAB SHABABY DALAM EKONOMI ISLAM Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih Disusun oleh: Mutmainah Juniawati Tia Martha Ls JURUSAN MAGISTER PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH TAHUN PELAJARAN 2017 KATA PENGANTAR Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Seiring dengan terselesaikannya makalah yang berjudul “Istishab dan Madzhab Shababy dalam Ekonomi Islam” ini dengan lancar. Dalam pembuatan makalah ini tidak luput pula kami menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan serta dorongan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan makalah ini. Kami berharap dengan disusunnya makalah ini, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Jakarta, Oktober 2017 Penulis DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... A. Latar Belakang............................................................................................... B. Rumusan Masalah.......................................................................................... BAB II PEMBAHASAN........................................................................................... A. Istishab....................................................................................... 1. Pengertian Istishab................................................................................... 2. Macam-macam Istishab............................................................................ 3. Kedudukan Istishab Sebagai Sumber Hukum Islam................................ 4. Kaidah-kaidah Istishab............................................................................ 5. Istishab pada Hybrid Contract................................................................. 6. Macam-macam hybrid contract.............................................................. B. Madzhab Shababi....................................................................... 1. Pengertian Madzhab Shahabi................................................................. 2. Siapa yang disebut dengan Sahabat?..................................................... 3. Keadaan para Sahabat setelah Rasulullah SAW wafat ......................... 4. Dalil-Dalil tentang Madzhab Shahabi ................................................... 5. Implikasi Dari Perbedaan Pandangan..................................................... BAB IV PENUTUP................................................................................................... A. Kesimpulan.................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan telah ditetapkan bahwa dalil syar’i yang dijadikan dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat : Al-Qur’an, Al- Sunnah, Al-Ijma’, dan Al-Qiyas,dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal itu dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama Al-Qur’an, kedua Al-Sunnah, ketiga Al-Ijma’ dan keempat AlQiyas. Empat sumber hukum yang telah disebutkan di atas, telah disepakati dan tidak ada perselisihan di antar ulama. Akan tetapi, ada dalil lain selain dari yang empat di atas, yang mana mayoritas ulama Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Sebagian diantara mereka. Ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum syara’, dan sebagian yang lain mengingkarinya. Dalil-dalil yang diperselisihkan pemakaiannya ada enam : Al-Istihsan, Al-Maslahah Mursalah, Al-Ihtishhab, Al-Urf, Madzhab Shahabi, dan Syaru Man Qablana. Al-Ihtisab dan Fatwa Shahabat (Madzhab Shahabi) termasuk sumber dalil yang masih diperselisihkan oleh para ulama atas penggunaannya sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Sehingga, hal ini sangatlah penting bagi kita sebagai generasi Muslim untuk membahas lebih dalam lagi tentang Fatwa Shahabat ini. B. Rumusan Masalah Bertitik tolak pada uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa pengertian Istishab dan Madzhab Shahabi? 2. Bagaimana kehujjahan Istishab dan Madzhab Shahabi? 3. Bagaimana Istishab pada Hybrid Contract serta bagaimana implikasi dari perbedaan pandangan dari Madzhab Shahabi? BAB II PEMBAHASAN A. Istishab 1. Pengertian Istishab Istishab menurut etimologi berasal dari kata istishaba dalam sighat istif’al(‫س ِت ْفعَا ِل‬ َّ ‫ار ال‬ َّ ‫ ال‬diartikan ْ ِ‫ )ا‬yang bermakna: ‫ص َحبَ ْه‬ ْ ِ‫ا‬. Kalau kata ‫ص َحبَ ْه‬ ُ ‫س ِت ْم َر‬ dengan sahabat atau teman dan ‫ار‬ ْ ‫ ا‬diartikan selalu atau terus ُ ‫ِس تِ ْم َر‬ menerus, maka istishab secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Atau diartikan dengan minta bersahabat, atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya, atau pengakuan adanya perhubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya (Totok Jumantoro, 2005). Dan disebutkan juga bahwa istishab berasal dari kata shuhbah artinya “menemani atau menyerta”, dalam artian menurut kebersamaan atau “terus menerusnya bersama”sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli bahasa dengan mengatakan“Segala sesuatu yang menetapi pada sesuatu, maka ia menemani atau menyertainya”. Dari pengertian yang lain, menurut bahasa perkataan Istishab diambil dari perkataan “Istishhabtu maa kaana fil maadhi,” artinya “saya membawa serta apa yang telah ada waktu yang lampau sampai sekarang. Menurut Istilah Usul, Istishhab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain; Istishhab ialah menganggap hukum sesuatu soal yang telah ada menyertai tetap soal tersebut, sampai ada dalil yang memutuskan adanya penyertaan tersebut. Kalau sesuatu dalil syara` menetapkan adanya sesuatu hukum pada sesuatu waktu yang telah lewat dan menetapkan pula berlakunya untuk seterusnya, maka hukum tersebut tetap berlaku, tanpa diragukan lagi. Seperti firman Allah: “Jangan kamu terima persaksian mereka selamanya.”. Akan tetapi kalau dalil tersebut hanya menetapkan adanya hukum saja, pada waktu yang telah lampau, tanpa menyinggung-nyinggung tetap berlakunya, maka apakah hukum tersebut dianggap telah berlaku atau tidak?Sedang menurut istilah ditemukan beberapa redaksi dari para ahli yang mendefinisikannya, diantaranya adalah: Menurut Imam al- Asnawy:“Istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Istishab diartikan Hasby Ash-Shiddiqy dengan:“Mengekalkan apa yang telah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum, atau karena sesuatu hal yang belum diyakini”. Dari pengertian yang lain juga disebutkan, istishab berasal dari bahasa Arab ialah: pengakuan adanya perhubungan. Sedangkan dari kalangan ulama` (ahli) ushul fiqih Istishab menurut istilah adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Adapun definisi Istishab menurut Al Ghazali adalah berpegang pada dalil akal atau syara`, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada. Atau tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut, atau menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu. Menurut Ibnu Qayyim, istishab adalah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Menurut Asy Syatibi, istishab adalah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa yang lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik sebuah ikhtisar bahwa istishab adalah: a. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya. Contohnya adalah sebagai berikut: Seseorang yang mulanya ada wudhu, kemudian datang was-was dalam hatinya, bahwa boleh jadi dia telah mengeluarkan angin yang membatalkan wudhunya. Dalam kondisi begini, hendaklah ia menetapkan hukum semula, yaitu ada wudhu. Dan was-was yang datang belakangan itu, tidak boleh mengubah hukum yang semula. b. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa yang lalu. Contohnya adalah sebagai berikut: Telah terjadi pernikahan antara laki-laki A dengan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin menikah dengan laki-laki C. Karena dalam hal ini B belum dapat menikah dengan C karena ia telah terikat tali pernikahan dengan A dan belum ada perubahan hukum tali pernikahan walaupun mereka telah lama berpisah. 2. Macam-macam Istishab Para ulama Ushul Fiqih mengemukakan bahwa istishab itu ada lima macam yaitu: a. Istishab hukm al- ibahah al ashliyah. Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya: seluruh pepohonan yang ada dihutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing berhak menebang dan mengambil manfaatkan pohon dan buahnya, sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. b. Istishab Al-Bara`at Al Ashliyat. Yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar’i. Maksudnya memberlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar’i yang menjelaskannya. Dalam objektivitasnya, istishab tersebut bereferensi kepada hukum akal dalam hukum ibadah atau baraatul ashliyah (kemurnian menurut aslinya). Akal menetapkan bahwa dasar hukum pada segala yang diwajibkan adalah dapat diwajibkan sesuatu, kecuali apabila datang dalil yang tegas mewajibkannya. Contoh: hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. c. Istishab Al-‘Umumi. Istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan istishab dengan nash selama tidak ada dalil yang naskh (yang membatal-kannya). Suatu nash yang umum mencakup segala yang dapat dicakup olehnya sehingga datang suatu nash lain yang menghilangkan tenaga pencakupannya itu dengan jalan takhsish. Atau sesuatu hukum yang umum, tidaklah dikecualikan sesuatupun daripadanya, melainkan dengan ada suatu dalil yang khusus. Contohnya: kewajiban puasa di Bulan Ramadhan yang berlaku bagi umat sebelum Islam, tetap wajib wajib bagi umat Islam (QS.Al-Baqarah : 183) selama tidak ada nash lain yang membatalkannya. d. Istishab An-Nashshi (Istishab Maqlub/Pembalikan). Istishab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau, sebab istishab pada bentuk-bentuk sebelumnya, merupakan penetatapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapannya pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Urgensinya, dalam suatu dalil (nash) terus-menerus berlaku sehingga di-nasakh-kan oleh sesuatu nash, yang lain. Contoh: kasus adanya seseorang yang sedang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini?, padahal kemarin ia benar-benar melihat Muhammad disini. Maka ia jawab, benar ia berada disini kemarin. e. Istishab Al-Washfi Ats-Tsabiti. Sesuatu yang telah diyakini adanya, atau tidak adanya masa yang telah lalu, tetaplah hukum demikian sehingga diyakini ada perubahannya. Disebut pula dengan istishabul madhi bilhali yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang. Yaitu istishab terhadap hukum yang dihasilkan dari ijma’ dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Contoh: Kasus orang yang bertayamum, dalam pertengahan shalat melihat air. Menurut ijma’ ditetapkan shalatnya tidak batal, keabsahan shalat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan ketetapan hukum, sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut. 3. Kedudukan Istishab Sebagai Sumber Hukum Islam Para Ulama Ushul Fiqih berbeda pendapat tentang kehujjahan Istishab ketika tidak ada dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. (Wahbah al-Zuhaili, 1986)Pertama, menurut mayoritas mutakallimin (ahli kalam), istishab tidak bisa dijadikan dalil. Karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang. Istishab bukanlah dalil, karenanya menetapkan hukum yang ada pada masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini sama sekali tidak dibolehkan dalam syara’. Kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiah, khususnya mutaakhirin, istishab bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Alasan mereka seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah di batalkan. Akan tetapi ia tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu sudah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut harus berpegang kepada hukum yang sudah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun penetapan ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, stishab hanya bisa dijadikan hujjah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul. Ketiga, ulama Malikiyah, Syafi’iyyah, Hanabilah, zhahiriyah dan syiah berpendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasannya adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qath’i maupun zhanni, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena di duga keras belum ada perubahan. Alasan yang menunjukkan berlakunya berlakunya syari’at di zaman Rasulullah Saw sampai hari kiamat adalah menduga keras berlakunya syariat itu sampai sekarang, tanpa ada dalil yang menasakh-kannya. 4. Kaidah-kaidah Istishab Para ulama fiqih menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan kepada istishab, diantaranya adalah: ‫االصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره‬ Maksudnya, pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Contohnya: adalah kasus orang yang hilang diatas. ‫االصل فى األشياء األباحة‬ Maksudnya, pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini, maka seluruh akad dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukumnya batal; sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara’yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh. ‫اليقين اليزال بالسك‬ Maksudnya, suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Melalui kaidah ini, maka seseorang yang telah berwudu, apabila merasa ragu akan wudunya itu apakah telah batal atau belum, maka ia harus berpegang kepada keyakinanya bahwa ia telah berwudu, dan wudunya tetap sah. Tetapi ulama Malikiyah melakukan pengecualian dalam masalah shalat. Menurutnya apabila keraguan tersebut berkaitan dengan shalat, maka kaidah ini tidak berlaku. Oleh sebab itu, apabila seseorang ragu dalam masalah wudunya, maka ia wajib berwudu kembali. ‫األصل فى الذ مة البراءة من التكاليف والحقوق‬ Maksudnya, pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh sebab itu, seseorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah. 5. Istishab pada Hybrid Contract Hybrid contract adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak. Al-“Imrani dalam buku Al-Ukud alMaliyah al-Murakkabah mendefinisikannya “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih – seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah.– sehingga semua akibat hukum akad-akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahpisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.” Kenapa Akad Hybrid dibolehkan? Alasan pertama adalah karena DSN MUI selaku otoritas ulama di Indonesia membolehkan. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan bay’ dan salaf, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan larangan shafqataini fi shafqatin. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang larangan two in one. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda. Telaah dan analisis atas ketiga hadits ini akan diuraikan pada paparan selanjutnya. Larangan hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. (Al-‘Imrâni, Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah). Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi Menurut Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh al-Muamalah alMaliyah al-Muqaran mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akadakad” Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh. 6. Macam-macam hybrid contract Pertama, Multi Akad yang mukhtalithah (bercampur) memunculkan nama baru, seperti bay’ istighlal , bay’ yang tawarruq, musyarakah mutanaqishah dan bay wafa’ a. Jual beli istighlal merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur 3 akad. Akad ini disebut juga three in one b. Jual Beli Tawarruq percampuran 2 akad jual beli. Jual Beli 1 dengan pihak pertama, Jual Beli kedua dengan pihak ketiga. c. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Akad ini campuran akad syirkah milik dengan Ijarah yang mutanaqishah atau jual beli yang disifati dengan mutanaqishah akad-akad ini melahirkan nama (decreasing). Percampuran baru, yaitu musyarakah mutanaqishah (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena transfer of title ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of tittle yang mutanaqishah, karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT. d. Bay’ wafa’ adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad ini merupakan multiakad (hybrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu bay wafa’. Kedua Hybrid Contract yang mujtami’ah/mukhtalitah dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (bay’ at-takjiry) Lease and purchase. Contoh lain ialah mudharabah musytarakah pada life insurance dan deposito bank syariah. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada GIRO, yang biaa disebut Tabungan dan Giro Aotomatic Transfer Mudharabah dan Wadiah. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus.(2 rekening dlm 1 produk).Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rek membutuhkan. Ketiga Hybrid contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya : Kafalah wal ijarah pada kartu kredit, Keempat, Hybrid berlawanan). Contract Bentuk menggabungkan akad ini yang mutanaqidhah (akad-akadnya dilarang dalam syariah. Contohnya jual beli dan pinjaman (bay’ wa salaf). Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya : Menggabungkan qardh dengan janji hadiah Contoh-contoh penerapan hybrid contract di atas, masih perlu penjelasan luas dan memadai, namun karena ruangan kolom yang terbatas, kajiannya besifat ringkas. Selain itu pembahasan tentang konsep hybrid contract ini dan penerapannya dalam transaksi perbankan dan keuangan masih membutuhkan kajian yang panjang. Namun demikian, para pembaca yag ingin mendalami hyibrid contract dalam teori dan aplikasinya secara mendalam dapat mengikuti Training dan Workshop Fikih Muamalah perbankan dan keuangan level advance yang digelar setiap bulan di kantor MES Pusat Jakarta. Apakah Hybrid Contract Bisa Jatuh Dalam 2 Akad Dalam 1 Transaksi yang Dilarang? Kontroversi tentang akad hybrid ada beberapa hadits yang dngan jelas melarangnya yaitu: “Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi. (HR. Muslin, Nasa’i dan Ibnu Majah). Hadist ini jelas bertentangan dengan pendapat Aliudin Za’tary diatas. Rasulullah Saw bersabda, “Tidak halal dua syarat yang ada dalam jual beli”. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi). Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Mughni berkata, “Dilarang dua syarat dalam satu akad jual beli”. Menurut hemat penulis, Praktek hybrid Contract lebih didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan semangat inovasi dalam produk keuangan syariah. Hal itu sangat rentan untuk bisa jatuh ke dalam praktek yang dilarang seperti praktek jual beli istghlol dan tawarruq dan inovasi ini terus berkembang. Namun idealnya dasar pengembangan inovasi tersebut bukan hanya sekedar mencari akad yang sesuai dengan praktek perbakan umum, merubah nama kontrak konvensional dengan akad berbahasa arab, atau hanya sekedar menghindari produk yang haram namun bila prakteknya cenderung lebih dekat ke arah ghoror, tidak jelas transaksinya dan membuka peluang prilaku tadlis maka ia harus tegas dikatakan sebagai haram, dengan mengacu pada asas kehat-hatian saddu dzari’ah. Apalagi dalam hybrid kontrak akibat hokum dari akad-kad berbeda yang disatukan itu menjadi satu kesatuan. Berikut adalah Contoh Kasus Istishab. 1. Dua akad dalam satu transaski yang jelas dilarang a. Kasus pertama yang dilarang, adalah menggabungkan akad qardh dengan jual beli sesuai dengan sabda Nabi Saw tentang hal tersebut. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad) b. Kasus Kedua, bai’al-‘inah, Pendapat ini dikutip dari pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan, bahwa dari 14 penafsiran terhadap hadits bai’atain fi bai’atin (dua akad dalam satu transaksi), penafsiran yang paling shahih adalah bai’ al-‘inah tersebut.Berdasarkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa’ berkata, “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu transaksi. (HR Tirmidzi, No.1231) c. Kasus ketiga yang dilarang, adalah penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan qabul), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (gharar). 2. Istishab pada produk giro mudaharabah bil wadi’ah Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. (Adiwarman A. Karim, 2004) Barang titipan dalam fiqih dikenal dengan sebutan wadi’ah, menurut bahasa, wadi’ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (Ma Wudi’a ‘Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu), berarti bahwa wadi’ah ialah memberikan, makna yang kedua wadi’ah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: “awda’tubu” artinya aku menerima harta tersebut darinya (Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi’ah ‘Indi), secara bahasa wadi’ah memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya. (Ahmad Basri bin Ibrahim, 2011) Dalam tradisi islam, wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.Keharusan menjaga wadi’ah disebutkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :“Tunaikanlah mengamanahkan amanah kepadamu, kepada dan orang janganlah yang kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381).Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu pernah memutuskan tentang wadii’ah yang berada dalam sebuah kantong, lalu hilang karena bolongnya kantong tersebut bahwa ia (orang yang dititipi) tidak menanggungnya. Bahkan Urwah bin Az Zubair pernah meminta dititipkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam harta dari harta milik bani Mush’ab, lalu ternyata harta tersebut tertimpa musibah ketika masih berada di Abu Bakar atau sebagian harta itu, maka Urwah mengutus seseorang untuk memberitahukan, “Bahwa kamu tidak perlu menanggungnya. Kamu hanyalah orang yang diamanahi.” Lalu Abu Bakar berkata, “Saya telah mengetahui bahwa saya tidak menanggung, akan tetapi nanti orang-orang Quraisy menyebutkan bahwa diriku sudah tidak amanah”, lalu Abu Bakar menjual harta miliknya dan melunasinya. Penerima titipan harus menjaganya di tempat terjaga yang standar atau sesuai barang tersebut secara ‘uruf sebagaimana hartanya dijaga. Jika barang titipan berupa hewan, maka muuda’ harus memberinya makan. Jika tidak diberi makan tanpa ada perintah dari pemiliknya, lalu hewan itu mati, maka muuda’ harus menggantinya, karena memberi makan hewan adalah diperintahkan. Di samping dia harus menanggungnya, dia juga berdosa karena tidak memberi makan dan minum kepada hewan tersebut hingga mati, karena wajib baginya memberi makan dan minum sebagai pemenuhan terhadap hak Allah Ta’ala, dimana hewan tersebut memiliki kehormatan. Wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. Wadi’ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Wadi’ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi’ah dan dain (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi’ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi’ah. Salah satu produk wadi’ah di Perbankan Syariah adalah Giro Wadi’ah. Giro wadiah adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadia’h pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan ssetiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya. Penarikan giro wadiah bisa dilakukan kecuali pada giro wadi’ah yang diblokir, giro wadiah yang diblokir dalam pencatatannya dibuat dalam satu akun giro wadiah. Giro wadiah yang diblokir atau yang penarikannya dibatasi harus diawasi secara lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunakan sebagai bentuk pelanggaran akad dan penyimpangan syariah. Dalam kegiatan menghimpun dana produk giro wadi”ah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang wadia’ah. Akad wadi’ah adalah akad penitipan dana dengan ketentuaan penitip dana mengijinkan kepada Bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan Bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut. Dalam transaksi giro wadiah nasabah bertindak sebagai penitip (mudi’) dan Bank sebagai penerima dana (muda’). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bila diambil oleh nasabah pemilik dana. Keuntungan atas pengelolahan dana titipan tersebut menjadi milik Bank, karena hakekat wadiah tersebut adalah qardh. Pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh Bank kepada pemilik dana wadi’ah. Bank memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadi’ah diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan diawal. B. Madzhab Shababy 1. Pengertian Madzhab Shahabi Madzhab Shahabi berarti “pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan Madzhab Shahabat(pendapat sahabat) ialah pendapat para sahabat yang tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Disamping belum adanya ijma para sahabat yang menetapkan hukum tersebut. Persoalan yang dibahas oleh para ulama ushul fiqh adalah, apabila pendapat para sahabat itu diriwayatkan dengan jalur yang shahih, apakah wajib diterima, diamalkan, dan dijadikan dalil. Setelah Rasulullah wafat, maka tampilah untuk memberi fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum untuk mereka, kelompok dari sahabat yang telah mengenal fiqh dan ilmu, dan merekalah yang telah lama mempergauli Rasulullah dan telah memahami Al-Qur’an serta hukumhukumnya. Dari mereka pula telah keluar beberapa fatwa mengenai beberapa macam peristiwa. Sebagian para tabi’in di antara para tabi’in dan tabi’in-tabi’in telah telah memeperhatikan periwayatannya, sehingga diantara mereka ada yang mengkondifikasikannya bersama sunah-sunah Rasul. Ringkasan pembicaraan dalam judul ini, adalah bahwasanya tidak ada perselisihan mengenai ucapan sahabat dalam hal yang tidak bisa terjangkau oleh pendapat dan akal sebagai hujjah bagi umat Islam, karena ucapan itu tidak boleh tidak diucapkan karena mendengar dari Rasul, seperti ucapan Aisyah r.a.: “Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun”. Contoh ini tidak dapat menjadi tempat ijtihad dan pendapat, oleh sebab itu apabila hal tersebut sah, sumbernya adalah pendengaran dari Rasul, maka termasuk Sunnah, sekalipun pada lahirnya ialah dari sahabat. Dan tidak ada perselisihan juga bahwa ucapan sahabat yang yang tidak diketahui dari kalangan sahabat lain adalah yang menentang, adalah juga hujjah bagi umat Islam, karena kesepakatan mereka atas hukum menegani suatu peristiwa, dengan dasar atas dekatnya waktu mereka bertemu dengan Rasul dan atas dasar pengetahuan mereka terhadap rahasia-rahasia pembentukan hukum, juga atas dasar perselisihan mereka dalam beberapa peristiwa selain peristiwa tersebut, adalah sebagai dalil atas bersandar mereka kepada dalil yang pasti. Hal ini seperti ketika meraka telah sepakat atas pembagian waris kepada nenek-nenek perempuan dengan bagian 1/6 (seperenam), maka itu adalah hukum yang wajib diikuti, dan dalam masalah itu tidak diketahui ada perselisihan antara umat Islam. 2. Siapa yang disebut dengan Sahabat? Sahabat, menurut ulama usul fiqh, adalah “Seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah SAW sehingga secara adat dinamakan sebagai sahabat. Adapula ulama yang mempersingkat identitas sahabat itu dengan “Orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama. 3. Keadaan para Sahabat setelah Rasulullah SAW wafat Setelah Rasulullah SAW. Wafat, tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal fiqh untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dalam mebentuk hukum. Hal itu karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah SAW. Dan telah memahami Al-Qur’an serta hukum-hukumnya. Dari mereka pulalah keluar fatwa mengenai peristiwa yang bermacam-macam. Para mufti dari kalangan Tabi’in dan Tabi’it-Tabi’in telah memperhatikan periwayatan dan pentakwilan fatwa-fatwa mereka. Di antara mereka ada yang mengodifikasikannya bersama sunnah-sunnah Rasul, sehingga fatwa-fatwa mereka dianggap sumber-sumber pembentukan hukum yang disamakan dengan nash. Bahkan, seorang Mujtahid harus mengembalikan suatu permasalahan kepada fatwa mereka sebelum kembali kepada Qiyas. Kecuali kalau hanya pendapat perseorangan yang bersifat ijtihadi bukan atas nama umat Islam. 4. Dalil-Dalil tentang Madzhab Shahabi Dalam menetapkan fatwa-fatwa Shahabat sebagai hujjah, jumhur fuqaha mengemukakan beberapa argumentasi, baik dengan dalil aqli maupun dalil naqli. Adapun dalil-dalil naqli adalah sebagai berikut : a. Firman Allah SWT. Yang Artinya : “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah”. (At-Taubah : 100). b. Sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi : “Saya adalah kepercayaan (orang yang dipercayai) shahabatku, sedangkan shahabatku adalah kepercayaan para umatku”. Kalau kita lihat dari dalil naqli yang pertama (firman Allah dalam surat at-Taubah : 100), sungguh allah swt. Telah memberikan apresiasi bagi orang yang mengikuti para Shahabat. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan oleh karena itulah fatwa-fatwa mereka dapat juga dijadikan hujjah. Adapun pada dalil naqli yang ke-dua (hadits Nabi), kepercayaan umat kepada shahabat berarti menjadikan fatwa-fatwa shahabat sebagai bahan rujukan karena kepercayaan shahabat kepada Nabi berarti kembalinya mereka kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW.Sedangkan argumentsi yang bersifat akal atau rasional (dalil aqli) ialah : a. Para Shahabat adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. dibanding orang lain. Dengan demikian, mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syara’, lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Al-Qur’an, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaatan yang mutlak kepada petunjuk-petunjuk Nabi, serta mengetahui situasi di mana nash–nash Al-Qur’an diturunkan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereak lebih layak untuk diikuti. b. Pendapat-pendapat yang dikemukakan para Shahabat sangat mungkin sebagai bagian dari sunnah Nabi dengan alasan mereka sering menyabutkan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. tanpa menyebabkan bahwa hal itu datang dari Nabi, karena tidak ditanya sumbernya. Dengan kemungkinan tersebut, di samping pendapat mereka selalu didasarkan pada Qiyas atau penalaran maka pandangan mereka lebih berhak untuk diikuti, karena pandangan tersebut kenungkinan besar berasal dari nash (hadits) serta sesuai dengan daya nalar rasional. c. Jika pendapat para Shahabat didasarakan pada Qiyas, sedang para Ulama yang hidup sesudah mereka juga nenetapkan hukum berdasarakan Qiyas yang berbeda dengan pendapat Shahabat, maka untuk lebih berhati-hati, yang kita ikuti adalah pendapat para Shahabat karena Rasulullah SAW. bersabda :“Sebaik-baik generasi, adalah generasiku di mana aku diutus oleh Allah dalam generasi tersebut”. 5. Kehujjahan Madzhab Shahabi Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa pendapat sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’, baik pendapat itu berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak dapat dinalar logika atau ijtihad, dapat diterima sebagai hujjah. Kemudian, para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa ijma’ sahabat jelas, atau ijma’ sahabat yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujjah, seperti kakek berhak menerima pembagian warisan seperenam harta yang ditinggalkan simayat (pewaris). Persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama adalah pendapat para sahabat yang berdasarkan ijtihad semata-mata, apakah menjadi hujjah bagi generasi sesudahnya? Ulama Hanafiyyah, Imam Malik, Qaul Qaddim Imam Al-Syafi’i dan pendapat terkuat dari Imam Hanbal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah dan apabila pendapat para sahabat bertentangan dengan qiyas (analogi) maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan yang mereka kemukakan antara lain adalah firman Allah alam surat Ali-Imran ayat 110: yang artinya: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk menusia, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar…” menurut mereka, ayat ini ditunjukan kepada para sahabat. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman, yang artinya “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka… {Q.S. AlTaubah, 9: 100}.Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah secara jelas memuji para sahabat, karena merekalah yang pertama sekali masuk Islam. Pujian ini juga diberikan kepada generasi sesudah mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat. Alasan ini yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu sahabatku ibarat bintang, siapapun kamu ikuti, maka kamu akan mendapat petunjuk. (H.R. Abu Daud). Dalam Hadits lain Rasulullah juga bersabda: Hendaklah kamu berpegang sunnahku dan sunnah khalifah yang empat sesudah saya…(H.R. Abu Daud dan Ahmad ibn Hanbal). Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, kedua sabda Rasulullah SAW. Itu secara jelas menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk mengikuti sunnah para sahabat. Selanjutnya Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa adalah sangat mungkin apa yang dilakukan dan dikatakan para sahabat itu datangnya dari Rasulullah SAW., bahkan tidak sedikit pendapat mereka yang didasarkan kepada petunjuk Rasulullah SAW. Disamping itu, para sahabat tidak akan mengeluarkan pendapatnya kecuali dalam hal-hal yang amat penting. Sebagian ulama Syafi’iyyah, Jumhur al-Asya’irah, Mu’tazilah dan Syi’ah mengatakan bahwa pendapat sahabat itu tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena ijtihad mereka sama denga ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib diikuti mujtahid lain. Dalam penelusuran terhadap pendapat para sahabat, ditemukan bahwa sebagian pendapat mereka didasarkan kepada ijtihad, dan terjadinya kesalahan dalam ijtihad itu bukanlah suatu yang mustahil, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan salah dalam melakukan ijtihad. Adakalanya para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pada suatu kasus. Imam Al-Ghazali mengatakan, “Terhadap pendapat orang yang tidak terlepas dari suatu kesalahan dan kelalaian, pendapatnya tidak bisa dijadikan hujjah, karena mereka bukanlah orang yang ma’shum (terhindar dari kesalahan). Para sahabat sendiri sepakat untuk berbeda pendapat, sehingga Abu Bakar Bin ‘Umar ibn Khathab membiarkan saja orang-orang yang tidak sependapat dengannya, bahkan mereka menganjurkan agar setiap sahabat beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing”. Akan tetapi, Imam al-Syafi’I, menurut Mushthafa Dib al-Bugha, banyak mengambil pendapat para sahabat, bahkan ijma’ yang ia terima sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah ijma’ yang dilakukan para sahabat. Disamping hukum-hukum parsial yang diambilnya dari pendapat para sahabat. Misalnya, apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, Imam al-Syafi’I mengambil pendapat sahabat yang lebih dekat kepada kandungan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, seperti pendapat ibn ‘Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian seorang anak kecil. Dalam hubungan ini Imam al-Syafi’I mengatakan pendapat ibn ‘Abbas lebih dekat kepada al-Qur’an dan qiyas, Imam al-Syaafi’I juga mengambil pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui apakah disetujui atau tidak oleh sahabat lain, seperti pendapat Utsman ibn ‘Affan tentang hilangnya kewajiban shalat jum’at apabila bertepatan dengan hari raya ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha. Tidak diketahui pendapat sahabat lain-setuju atau tidak-berkaitan dengan pendapat Utsman ibn ‘Affan ini. Pendapat sahabat seperti ini dapat diterima oleh ulama Syafi’iyyah. Ulama Hanifiyyah membedakan antara pendapat sahabat yang sama sekali bukan permasalahan ijtihadiyyah dengan pendapat para sahabat yang populer (tersebar luas) dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang tidak menyetujui pendapat tersebut, serta pendapat sahabat yang didasarkan kepada ijtihad tetapi tidak populer. Apabila pendapat tersebut bukan dalam masalah ijtihadiyyah dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang tidak menyetujuinya, menurut ulama Hanafiyyah, pendapat itu dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Alasan mereka adalah, dalam permasalahan yang tidak boleh dilakukan ijtihad, para sahabat tidak mungkin melakukan ijtihad terhadap permasalahan itu. Juga diduga keras bahwa pendapat itu muncul dari petunjuk atau sikap Rasulullah SAW. Pendapat seperti ini, menurut ulama Hanafiyyah, statusnya sama dengan Sunnah Taqririyyah (pengakuan Rasulullah SAW. Terhadap perbuatan para sahabat). Terhadap pendapat sahabat yang didasarkan kepada hasil ijtihad mereka dan pendapat tersebut tersebar luas dikalangan sahabat serta tidak diketahui ada sahabat lain yang tidak menyetujuinya, maka pendapat seperti ini, menurut ulama Hanafiyyah, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Menurut mereka, pendapat sahabat dalam kategori kedua ini sama statusnya dengan ijma’ sukuti (kesepakatan yang terbentuk dari pendapat seorang mujtahid sedangkan mujtahid lainnya tidak membantah atau diam saja). Ulama Hanafiyyah berprinsip bahwa ijma’ sukuti dapat dijadikan hujjah alam menetapkan hukum syara’. Misalnya, pendapat Abu Bakar tentang bagian warisan nenek sebanyak seperenam harta waris. Apabila pendapat para sahabat itu didasarkan kepada hasil ijtihadnya dan tidak populer, ulama Hanafiyyah tidak menjadikannya sebagai hujjah. Terhadap permasalahan ini seluruh ulama ushul fiqh sepakat untuk menolaknya. Dalam hubungan inilah Imam Abu Hanifah mengatakan, “Mereka itu (sahabat) laki-laki (pahlawan, mujtahid) kita juga laki-laki. 6. Implikasi Dari Perbedaan Pandangan a. Jual beli ‘Inah (Bai al’inah) Jual beli ‘Inah (Bai al’inah) adalah suatu bentuk jual beli seperti si A menjual suatu barang kepada si B dengan harga tertentu untuk jangka waktu tertentu (tempo), lalu si A membeli kembali barang dari si B dengan harga lebih rendah secara tunai. Kalangan ulama syafi’iyah membolehkan jual beli ini. Sedangkan dikalangan ulama `Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabillah memandang haram dan tidak sah hukumnya transaksi jual beli yang mengiringi`, yakni jual beli antara si A dan si B dengan harga yang rendah secara tunai. Dalil yang digunakan mereka adalah sadd Al-`Dzariyyah, yakni dalam hal ini menutup rapat-rapat jalan terjadinya riba. Dalam hal ini mereka menggunakan suatu perkara yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah pernah ditanya oleh seorang perempuan (budak yang diperistri Ziad bin Arq`an) bahwa ia telah menjual kepada Al-Atha seorang budak seharga 800 dirham secara tempo, lalu Zaid membutuhkan budak itu dan membeli lagi seharga 600 dinar secara tunai. Aisyah menjawab bahwa itulah seburuknya jual beli dan Zaid telah membatalkan amaliah jihadnya bersama Rasulullah jika Ia tidak bertaubat. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan di atas maka dapat dipahami Istishab merupakan landasan hukum yang menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula selama belum terbukti sesuatu yang mengubahnya. Selain itu Istishab juga merupakan suatu sumber hukum yang masih diperselisihkan akan tetapi kita sebagai umat Islam sepatutnya kita mempelajari dan mengetahui setiap hukum-hukum yang ada. Selain itu juga dapat dipahami bahwa tidak semua Ulama sepakat untuk mengambil dan mengikkuti Madzhab Shahabat sebagi hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Muhammad Abu Zahrah jumhur ulama mengikuti dan mengambil Madzhab Shahabat sebagi hujjah dalam istimbath hukum, terutama Imam Madzhab yang empat (Imam, Maliki, Imama Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali). DAFTAR PUSTAKA Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Publishing. 1992 Jazuli, H. A; dkk, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Karim,Adiwarman A. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004 Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, An-Nasyr Wattawzi’, Kuwait, 1978. Khallaf, Abdul Wahhab.“Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh” Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002 Syafi’I,Rahmat, Ilmu Ushul Fiqih,Bandung : Pustaka Setia,2007. Umam, Chaerul, dkk,Ushul Fiqih 1, Bandung : Pustaka Setia,2000. Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu, Ushul Fiqh, Darul Fikri Al-Arabi, 1957.

Judul: Istishab Dan Madzhab Shababy Dalam Ekonomi Islam

Oleh: Mutmainah Juniawati

Ikuti kami