Andre Mandala Putra 18102004 (sistem Ekonomi Indonesia)

Oleh Andre Mandala

197,2 KB 12 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Andre Mandala Putra 18102004 (sistem Ekonomi Indonesia)

RUK331 SISTEM EKONOMI INDONESIA PENDAPATAN NEGARA Andre Mandala Putra 18102004 Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang 082250285213 andremandala99@gmail.com A. Pendapatan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa disebutkan pendapatan negara merupkan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan non-perpajakan, serta penerimaan hubah dari dalam dan luar negeri. Dari penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor, yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber ini yang menjadi lambung penerimaan dari kas negara. Besarnya penerimaan yang diterima suatu negara ditetapkan oleh Kementriaan Keuangan atas persetujuan presiden yang telah dibahas bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Yang mana nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat sebagai sebuah perwujudan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendapatan negara tadi juga akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum. B. Jenis-Jenis Sumber Pendapatan Negara Seperti yang telah disinggung sekilas sumber pendapatan negara terdiri atas tiga jenis tadi, yaitu pajak, non-pajak, dan juga 1 hibahbaik dari dalam atau luar negeri. Disini akan dibahas lebih rinci mengenai jeni-jenis pendapatan negara ini. a. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Utama Sumber pendapata suatu negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuan sektor, yaitu Pajak Pnghasilan, Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Penjualan Barang Mewah , Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak telah ditentukan oleh UndangUndang Perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Realisasi Penerimaan Perpajakan Indonesia Mei 2018Mei 2019 1400 1200 Triliun Rupiah 1000 800 600 400 200 0 Jul Jan Berapa penerimaan pajak Indonesia? Dalam hal ini Pemerintah menargetkan targetpenerimaan perpajakan dalam APBN 2019 sebesar Rp. 1.77,56 triliun, hingga Mei 2019, target tersebut baru tercapai 31,48% atau tercatat Rp. 496,65 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada Mei 2019 yang mencapai target tertinggi berasal dari migas, yakni mencapai 39,83% dari target APBN. 2 Realisasi ini diikuti oleh pajak penghasilan yang mencapai 35,83%, dan non-migas sebesar 35,51% dari target APBN. Sementara itu, realisasi penerimaan terkecil berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya sebesar 10,29%. Realisasi penerimaan perpajakn pada Mei 2019 lebih tinggi Rp. 109,65 triliun dari April 2019 yang mencapai Rp. 387 triliun. Selain itu, jika dubandingkan dari priode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan Mei 2019 lebih tinggi sebesar Rp. 12,15 triliun dibandingkan Mei 2018yang mencapai Rp. 484,5 triliun. b. Sumber Pendapatan Negara Non-Pajak Adapun sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang, atau sumbangan. Berikut ini merupakan contoh pendapatan negara yang non-pajak:  Sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik Pemerintah. Barang-barang yang dikuasai ini kemudian disewakan kepada pihak swasta. Kemudian, biaya sewanya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara  Perusaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Seperti yang disebutkan, salah satu pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan negara biasanya bersifat monopoli dan berskala besar. Keuntungan dari BUMN ini menjadi pendapatan negara yang disisikan untuk pembiayaan negara itu sendiri.  Denda yang dijatuhkan untuk kepentingan unun selanjutnya juga termasuk menjadi pendapatan negara non-pajak. Denda yang dimaksud adalah hukuman berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati besarnya. Untuk barang sitaan biasanya 3 akan dilelang untuk kemudian hasilnya masuk dalam kas negara. c. Hibah Sumber pendapatan negara yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada Pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa adanya kontrak tertent. Dana bantuan yang biasanya didaptkan diperuntukkan bagi pembiayaan untuk pembangunan. Disamping itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjamn program atau pinjaman proyek dengan janka waktu tertentu. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuannya pada Indonesia antara lain Bank Dunia (Worl Bank), ADB (Asean Development Bank), dan IMF (International Monetary Fund). C. Pendapatan Nasional Pendapatan nasional merupakan suatu ukuran dari nilai output yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dala kurun priode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh sekelompok masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara, karena pendapatan nasional ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Meskipun demikian, pendapatan nasional secara spesifik merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam tahun tertentu (Sadono, 2008). Dengan pendapatan nasional, akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara, semakin tinggi pendapatn nasional suatu negara maka dapat dikatakan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun, sesungguhnya pendapatan nasional suatu negara tidak dapt sepenuhnya dijadikan sebagai 4 indikator naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Sebagai contoh meskipun pendapatan nasional di negara kita Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja masih banyak masyarakat Indonesia yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat (Suryamin, 2014), pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia tahun 2013 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012. Berdasarkan penghitungan PDB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mencapai 5,78% dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah 6,25%. Laju Pertumbuhan Rill PDB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010-2013 No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) 1. Pertanian, Peternakan, 3,01 3,37 4,20 3,54 Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan 3,86 1,60 1,56 1,34 Penggalian 3. Industri Pengolahan 4,47 6,14 5,74 5,56 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5,33 4,71 6,25 5,58 5. Konstruksi 6,95 6,07 7,39 6,57 6. Perdagangan, Hotel, dan 8,69 9,24 8,15 5,93 Restoran 7. Pengangkutan dan 13,41 10,70 9,98 10,19 Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat, dan 5,67 6,84 7,15 7,56 Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa 6,04 6,80 5,25 5,46 Produk Domestik Bruto 6,22 6,49 6,26 5,78 PDB Tanpa Migas 6,60 6,98 6,85 6,25 Seluruh sektor ekonomi PDB pada tahun 2013 mencatat pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi secara berturutturut dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19%, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar 7,56%, sektor konstruksi sebesar 6,57%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,93%, sektor listrik, gas dan air bersih 5 sebesar 5,58%, industri pengolahan sebesar 5,56%, sektor jasajasa sebesar 5,46%, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 3,54, dan sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan terendah sekitar 1,34%. D. Konsep Pendapatan Nasional Ada beberapa konsep yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional di suatu negara. Adapun konsep untuk menghitung pendapatan nasional adalah sebagai berikut. a. Produk Domestik Bruto (PDB) Sebelum kita dapat menghitung pendapatan nasional terlebih dahulu yang harus kita lakukan, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto (PDB), karena PDB merupakan salah satu instrumen penting untuk dapat menghitung pendapatan nasional. PDB merupakan jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu negara (Domestik) salama kurun waktu satu tahun. Dalam perhitungan GDP (Gross Domestik Bruto) atau PDB ini, termasuk juga hasil produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barangbarang yang dihasilkan masih termasuk kedalam barang modal yang masih belum diperhitungkan penyusutannya, dikarenakan jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Perhitungan nilai PDB juga dapat dilakukan atas dua macam dasar harga, yaitu:  PDB atas dasar harga yang berlaku, merupakan PDB yang dapat dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDB atas dasar harga yang berlaku yang berfungsi untuk melihat dinamika atau perkembangan struktur ekonomi yang rill pada tahun tersebut.  PDB atas dasar harga konstan, merupakan PDB yang dapat dihitung dengan harga yang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga konstan ini berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 6 b. Produk Nasional Bruto (PNB) Produk Nasional Bruto (Groos National Product) atau PNB meliputi nilai produk yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan oelh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk hasil produksi barang atau jasa yang dihasilkan warga negaranya yang berada di luar negeri, tetapi dalam hal ini tidak termasuk hasil prouksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Jadi Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di negara tersebut, atau dengan kata lain PNB atau GNP adalah jumlah Produk Domestik Bruto yang ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri (penghasilan neto) yang merupakan penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi dengan penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. c. Pendapatan Nasional Neto (NNI) Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh sekelompok masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung merupakan dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah dan lainlainnya. Atau jika kita menghitung melakukan perhitungan dari GNP dapat kita rumuskan: NNI=GNP-Depresiasi-Pajak Tidak Langsung. d. Pendapatan Perseorangan Pendapatan perseorangan (Personal Income) merupka suatu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap perorangan dalam suatu masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendaptan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment ialah suatu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan juga diambil dari sebagian pendapatan 7 masa lalu. Contohnya pembayaran dana dari pensiunan, tunjangan, sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang Pemerintah, dan lain sebagainya. e. Pendapatan Perkapita Secara umum pendapatan setiap penduduk Indonesia dicerminkan oleh pendapatan nasional perkapita. Peningkatan pendapatan nasional dipengaruh oleh Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dari tahun 2000 sampai sekarang, PDB, PNB, dan Pendapatan Nasional (PN) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perhitungan pendapatan perkapita merupakan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu negara tersebut. Perhitungan pendapatan perkapita pada umumnya dilakukan dengan membagi komponen pendapatan nasional seperti Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau Pendapatan Daerah Bruto (PDB) dengan jumlah penduduk suatau negara. Perhitungan Badan Pusat Statistik dalam buku Pendapatan Nasional Indonesia 2010-2013 (Suryamin, 2014), Indonesia merupakan salah satu negara Asia Pasifik yang memiliki posisi yang penting dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan laporan Organisasi Dana Moneter Internasional (IMF), lima negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, secara total mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% pada tahun 2013, menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 6,2%. Laos PDR menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN, yakni 8,3%, diikuti oleh Kamboja dengan pertumbuhan 7,0%. Berikutnya Myamnar dan Filipina dengan pertumbuhan masing-masing 6,8%, Indonesia 5,8%, Vietnam 5,3 persen, Malaysia 4,7%, Singapura 3,5%, Thailand 3,1%, dan terendah adalah Brunei Darussalam sebesar 1,4%. 8 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN (persen), 2010-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Negara (1) Brunei Darussalam Kamboja Indonesia Laos PDR Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam ASEAN5 2010 (2) 2,6 6,1 6,2 8,1 7,4 5,3 7,6 14,8 7,8 6,4 7,0 2011 (3) 3,4 7,1 6,5 8,0 5,1 5,9 3,6 5,2 0,1 6,2 4,5 2012 (4) 0,9 7,3 6,3 7,9 5,6 6,4 6,8 1,3 6,5 5,2 6,2 2013 (5) 1,4 7,0 5,8 8,3 4,7 6,8 6,8 3,5 3,1 5,3 5,0 E. Berita Terkait Pendapatan Negara dan Nasional a. Pendapatan Negara Tahun 2019 Ditargetkan Rp. 2.142, Triliun Jakarta, Kompas.com - Pemerintah menargetkan pendapatan negara dan hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan, tahun depan, pemerintah tetap konsisten berupaya menggali sumber pendapatan secara realistis dan berkeadilan. "Dengan menjaga iklim investasi, melakukan konservasi lingkungan, dan melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Jokowi mengatakan, pendapatan negara dan hibah pada 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari proyeksi di tahun 2018. Target tersebut meliputi proyeksi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 361,1 triliun, dan hibah sebesar Rp 0,4 triliun. 9 Dari sisi perpajakan, kata Jokowi, arah kebijakan tahun 2019 dilakukan salah satunya dengan mengumpulkan sumber pendapatan negara dari kegiatan ekonomi nasional. "Serta terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan," kata Jokowi. Dengan kebijakan tersebut, serta melihat perkembangan positif penerimaan perpajakan dan momentum pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio alias rasio perpajakan tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut naik dari perkiraan di tahun 2018 sebesar 11,6 persen. Jokowi mengatakan, Pemerintah terus memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen.nUtamanya insentif perpajakan sektoral untuk mendukung sektor prioritas, antara lain melalui kebijakan tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan bea masuk, dan subsidi pajak. Pemerintah juga menawarkan insentif perpajakan Kawasan, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri, dan tempat penimbunan berikat," ungkap Jokowi. Selain itu, ada pula insentif perpajakan khusus untuk mendorong ekspor, antara lain melalui kemudahan impor tujuan ekspor, penugasan khusus ekspor, dan tempat penimbunan berikat. "Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan vokasi dan litbang, Pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan khusus berupa fasilitas pengurangan pajak," kata Jokowi. Sementara itu, untuk kebijakan PNBP 2019, esensinya diarahkan untuk optimalisasi penerimaan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam melakukan optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam, pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta menjaga pengelolaan dan keberlanjutan kelestarian alam. Apalagi, pemerintah telah melakukan revisi UU PNBP sehingga diharapkan pengelolaan PNBP akan lebih baik dan optimal. 10 "Dengan tetap mempertimbangkan keadilan masyarakat, serta kesinambungan pengelolaan sumber daya alam ke depan," kata Jokowi. b. Capai Rp. 1.053 Triliun Pendapatan Negara Baru 48% dari Target Jakarta, Komaps.com - Pendapatan negara masih jauh dari target APBN 2019. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasinya baru Rp 1.053 triliun hingga 31 Juli 2019. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi penerimaan negara itu hanya 48,6 persen dari target APBN 2019 yang mencapai Rp 2.165 triliun. "Pertumbuhannya lebih lemah dari tahun lalu," ujarnya dalam konferensi pers APBN KITa, Jakarta, Senin (26/8/2019). Tahun lalu pertumbuhan penerimaan negara hingga akhir Juli 2018 mencapai 16,5 persen. Namun pada Juli 2019, penerimaan negara malah positif namun tumbuhnya hanya 5,9 persen. Penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan Rp 810 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu ada juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 241,3 triliun, tumbuh 14,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pos penerimaan negara dari sisi hibah sebesar Rp 800 miliar, melonjak 75,7 persen dibandingkan 2018 Semantara itu dari sisi belanja negara, totalnya sudah mencapai Rp 1.236 triliun, realisasi ini naik 7,9 persen dari realisasi belanja pada akhir Juli 2019. Di sisi lain total belanja anggaran mencapai Rp 229 triliun. Dengan begitu maka defisit anggaran mencapai Rp 183,7 triliun, atau 1,14 persen dari PDB nasional. c. Pendapatan Negara Semester I 2018 Mencapai Rp 833,4 Triliun Jakarta, Kompas.com - Kementerian Keuangan mencatat terjadi peningkatan pendapatan negara per semester I 2018 dibanding periode yang sama tahun lalu. Melalui realisasi APBN hingga Juni 2018, tertera total pendapatan 11 negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah sebesar Rp 833,4 triliun. "Realisasi pendapatan negara ini tumbuh 16,04 persen year on year, lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp 718,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (17/7/2018) malam. Realisasi pendapatan negara per Juni 2018 ini sudah memenuhi 44 persen dari target APBN 2018 yang dipatok sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara hingga Juni 2017 lalu, posisi saat itu baru memenuhi 41,4 persen terhadap target APBN 2017. Bila dirinci, semua komponen pendapatan negara mengalami pertumbuhan yang positif pada realisasi APBN semester I 2018. Seperti penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 581,54 triliun serta penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 71,95 triliun ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 176,83 triliun. Penerimaan pajak semester I 2018 tumbuh 13,99 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara penerimaan bea dan cukai tumbuh 16,66 persen serta PNBP tumbuh 21,02 persen. Adapun penerimaan dari hibah mencapai Rp 3,1 triliun atau sudah melebihi target APBN 2018 sebesar Rp 1,2 triliun. Menurut Sri Mulyani, tren positif pertumbuhan penerimaan di sektor perpajakan didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan kepatuhan Wajib Pajak (WP). "Penerimaan perpajakan (pajak ditambah bea dan cukai) tumbuh 14,3 persen pada semester I, sementara tanpa memperhitungkan tax amnesty maka penerimaan perpajakan tumbuh 16,7 persen," tutur Sri Mulyani. Pemerintah sebelumnya optimistis penerimaan negara tahun ini akan tercapai, bahkan melebihi target dalam APBN 2018. Sri Mulyani pada Selasa (10/7/2018) pekan lalu mengungkapkan,berdasarkan kalkulasi yang memperhitungkan kurs dan faktor lainnya, penerimaan negara diprediksi akan ada 12 Rp 8 triliun lebih tinggi dari target APBN. Tambahan Rp 8 triliun tersebut bersumber dari kombinasi antara penerimaan perpajakan serta PNBP. 13 DAFTAR PUSTAKA Faradis Jauhar. (2014). Menghitung Pendapatan Nasional. Farida, A. S. (2011). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. Faried Wijaya Mansoer, M. A. (1999). Ekonomika Makro. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. Gilarso, T. (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius. Imam Adlin. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Impor Barang dan Jasa Konsumsi di Indonesia. Khoiruroh, A. F, & Setiawan, S. (2014). Analisis Ekonometrika Model Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Persamaan Sistem Simultan. Jurnal Sains dan Seni POMITS, 3(2). Kholis, M., Astuti, D, & Febrianti, R. (2016). Hubungan Antara Pendapatan Nasional dan Investasi di Indonesia (Suatu Kajian Ekonomi Makro dengan Model VAR). Jurnal Organisasi dan Manajemen, 12(1). Lipsey, R. G., Courant, P. N., Puruis, D. D, & Steiner, P. O. (1995). Pengantar Makro Ekonomi Jilid Satu Edisi Kesepuluh. Jakrta: Binarupa Aksara. Nasir M,, & Sari, D. (t.thn.). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspeo, Infrastruktur Jalan dan Jumlah Penduduk. (2, Penyunt.) 2. Prawira Dwi Mahendra. (2020). Pengantar Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Purwati Dian Eka, Agustin Mira, & Wulansar Eka Trisna. (2017). Pendapatan Nasional. Raghandi, A. (2011). Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, dan Suku Bunga Deposito terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia. Doctoral dissertation. Sadono, S. (2008). Mikro Eonomi Teori Pengantar. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persda. 14 Soediyono. (1992). Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional (ke lima ed.). Yogyakarta: Liberty. Soelistyo, A. (2010). Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembbangunan, 8(1). Suryamin. (2014). Pendapatan Nasional Indonesia 2010-2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Indonesia. 15

Judul: Andre Mandala Putra 18102004 (sistem Ekonomi Indonesia)

Oleh: Andre Mandala


Ikuti kami