Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik

Oleh Sri Hartati

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik

Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam Masa Klasik
Kharidatul Mudhiiah
PP. Asholatiah Rembang
Email:faridatul198@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam
di era klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada
di Madinah hingga masa pemerintahan khulafaurrasyidin. Pada
awalnya ekonomi syariah masih sederhana, prinsip itu hanya dari
wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Setelah
beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam
dan menekankan pada ketepatan pembayaran zakat. Praktek
ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul
Mal dan pajak pengelolaan lahan (kharaj) yang disita dari
negara ditaklukkan. Di era Ustman, ia memutuskan untuk tidak
mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya
untuk investasi negara. Dalam era Ali bin AbiThalib, pajak atas
pemilik hutan adalah sekitar 4000 dirham dan diperbolehkan Ibnu
Abbas, Gubernur Kufah, mengambil sayur sebagai zakat yang akan
digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali
memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan
kemampuan mereka.
Kata kunci: Sejarah, Ekonomi, Klasik
Abstract

HISTORICAL ANALYSIS OF ISLAMIC ECONOMIC
THOUGHT DURING CLASSICAL ERA. This article describes
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

189

Kharidatul Mudhiiah

the history of Islamic economic thought in classic era fom the time
of the Prophet Muhammad until the Four Chaliphs. At that time,
the Islamic economy was still simple; its principle was only from
a revelation of Al-Quran and ijtihad of the prophet Muhammad
SAW. After the Prophet passed away, Abu Bakar continued the
practice of Islamic economy and emphasized on zakat payment.
The practice of Islamic economy in Umar era emphasized on
Baitul Mal management and tax of land management (kharaj)
which was seized from the conquered country. In Ustman era, he
decided not to take salary from his office. Instead, he enlighted
government’s burden in serious things and saved his money for
country’s investment. In Ali bin AbiThalib era, taxes upon forest
owners was about 4000 dirham and allowed Ibnu Abbas, Kufah
governor, took zakat onfresh vegetable that would be used as spices.
In its authority, Ali had principle that the distribution of money for
people based on their capacity.
Keywords: History, Economy, Classic

A. Pendahuluan

Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi
Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya
merujuk satu azas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip
syariah. Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah
lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase
ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum
sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam
rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang
menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana
ketika beliau berada Madinah dengan menata pemerintahan
sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.
Shiddiq menjelaskan dalam Karim (2002) melihat fakta
sejarah, pemikiran Islam seusia Islam itu sendiri. Sejak nabi
mempraktikkan ekonomi dikalangam masyarakat madinah ketika
itu perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah
dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini.
Sepanjang 14 abad sejarah Islam ekonomi Islam juga senantiasa
190

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

dikaji melalui perspektif syar’iah dan mu’amalah. Sebagian besar
diskusi ini hanya terkubut dalam literar tafsir al-Qur’an, syarah
hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqih dan hukum fikih.
Dari kajian-kajian di atas, disinyalir belum ada usaha
yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam materi-materi ini
dan menyajikannya secara sistematis. Bahkan sebagian orientalis
juga memberikan perhatian khusus pada pemikiran politik dan
ekonomi dari pemikir-pemikir Islam pendahulu. Namun demikian,
sampai saat ini kita tidak mempunyai satu buku pun yang khusus
membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang dimiliki
pemikir dan sarjana muslim serta pengkaji ekonomi Islam hanyalah
makalah-makalah yang kebanyakan ditulis setelah setengah abad
pertengahan tentang pemikiran ekonomi sarjana-sarja Islam di
masa lalu (Karim, 2002).
Dari literatur-literatur yang telah ditulis oleh para sarjana
dan pemikir ekonomi Islam, kita hanya menemukan sedikit buku
yang secara khusus menelaah tentang ekonomi Islam. Di antara
ulama’ kontemporer yang menuangkan pemikirannya tentang
ekonomi Islam adalah Muhammad al-Ghazali dalam al-Islam wa
al-Aud}a’ al-Iqtis}adiyah (Islam dan Kedudukan Ekonomi), dan
al-Isla>m wa Muftara ‘alaihi baina al-Syuyuiyyi>n wa al-Ra’sumaliyyi>n
(Islam yang didiskritkan antara: Sosialisme dan Kapitalisme).
Karya lain ditulis oleh Sayyid Qutb yaitu al-‘Adalah al-Ijtima>’iyyah
fi> al-Isla>m (Keadilan Sosial dalam Islam). Sedangkan karya dalam
bentuk artikel misalnya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah
Darraj tentang bunya bank yang disampaikan pada Konferensi
Paris 1951; ceramah yang disampaikan Dr. Muhammad Abdullah
al-Arabi serta Dr. Isa Abduh dan lainya (al-Qardhawi, 2000).
Melihat fakta di atas maka ruang lingkup studi tentang
ekonomi Islam sangat terbatas. Sudi ini tidak melakukan survey
tertahap pemikiran ekonomi Islam secara langsung, tetapi hanya
mensurvey tulisan-tulisan terkini yang ditulis dalam bahasa Arab,
Inggiis dan Urdu tentang pemikiran ekonomi dari para pemikir
Islam di masa lalu. Sebenarnya, masih banyah isu yang luput dari
perhatian ekonom seperti mereka ungkapkan dapat menimbulkan
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

191

Kharidatul Mudhiiah

keingintahuan, mendorong diskusi-diskusi yang menarik perhatian
isu-isu besar di atas (Karim, 2002).
Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi
pada masa klasik utamanya pada masa Khulafa’ al-Rasyidin. Pada
awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam mulai.
Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiring
dengan wahyu al-Qur’an dan kebijakan Nabi terkait dengan
ekonomi masyarakat madinah pada waktu itu, serta kebijakankebijakan ekonomi yang pada khulafa’ al-Rasyidin.
B. Pembahasan
1. Pengertian Ekonomi Islam

Pada dasarnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan
keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret
paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga masa
masa Yunani kuno (Noor, 2014). Sedangkan dalam pemikiran
ekonomi Islam, Shiddiqy dalam Abdullah (2010) menjelaskan
bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir
muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka.
Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran AlQur’an dan sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris
mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah
ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuan islam
tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami
ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran
ekonomi islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam
yang terjadi dalam praktik historis.
Merujuk pada al-Qur’an (5:66), ekonomi Islam diidentikkan
dengan iqtis}a>d (muqtashid; golongan pertengahan), atau bisa
diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan
cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan
tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepada-Nya. Uraian
di atas dapat diampil kesimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan
nama baku dalam terminology Islam, tidak ada peraturan atau
undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam.
192

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

Sehingga bisa saja orang mengatakan ekonomi syariah, ekonomi
ilahiyah, ekonomi Qur’ani, ataupun ekonomi saja. Namun nama
ekonomi Islam lebih popular dikarenakan masyarakat lebih mudah
mengidentifikasi nama Islam di mana nama tersebut lebih familiar
dengan masalah masyarakat sehari-hari (Sudarsono, 2002).Ahram
Khan berpendapat ekonomi Islam atau ekonomi syariat adalah
“Islamic ecomic aims the wtudy of human falah (well being) achieved
by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and
participation” (ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan
untuk melakukan kajian tentang kebahagian hidup manusia
(human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber
daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Sekilas dapat
disimpulkan bahwa definisi di atas bermaksud memberikan muatan
normatif dalam tujuan-tujuan aktifitas ekonomi yakni kebahagiaan
atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia akan tetapi
juga di akhirat nanti. Definisi ini secara implicit juga menjelaskan
tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yaitu
berupa kerja sama (ta’awun) dan partisipasi aktif dalam mencapai
tujuan yang baik (Hak, 2011).
Hampir sama apa yang dikemukakan oleh Mannan (1997),
ekonomi Islam adalah “Islamics problems of a people imbued with the
economics problems of a people imbued with the values of Islam” (Ilmu
ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari
masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilainilai Islam). Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu
ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan
juga manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri. Hal ini
disebabkan banyaknya kebutuhan dan kurangnya saran, maka
timbullah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun
dalam ekonomi Islam (Hak, 2011).
Istilah-istilah di atas menjelaskan antara ekonomi dan
Islam. Dengan adanya lebel Islam dalam ekonomi, ini berarti
menjadi dasar hukum bahwa ekonomi itu bukanlah ekonomi
konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu
ekonomi ini disebut “ekonomi Islam”, atau kalau dihubungkan
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

193

Kharidatul Mudhiiah

dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah
ilmu yang didasarkan atas al-Qur’an dan Hadis. Ini berarti bahwa
kata Islam sebagai syarat suatu perilaku manusia dalam memenuhi
kebutuhan didasarkan atas pedoman ekonomi Islam. Maka kalau
kata ekonomi tidak disandingkan dengan kata Islam, maka tidak
menggunakan dasar al-Qur’an dan hadis. Namun, hal ini akan
menimbulkan masalah apabila dalam praktiknya ekonomi Islam
tidak sesuai dengan apa yang diidealkan, sehingga menyebabkan
Islam akan kehilangan makna sebagai pedoman yang paling
sempurna untuk manusia (Sudarsono, 2002).
Oleh karena itu, nama ekonomi Islam sangat dipengaruhi
oleh mainset dan penafsiran kaum muslimin terhadap praktik
ekonomi Islam yang kita temukan. Apabila pengalaman ekonomi
Islam berkaitan dengan aturan-aturan tentang perintah dan
larangan semata, maka maka nama ekonomi Islam lebih banyak
berkitan dengan norma. Justru, interpretasi ini akan membangun
paradigm bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu normative. Bila
pengalaman yang kita temukan banyak berkaitan tentang persoalan
actual, misalnya praktik lembaga keuangan syariah dan praktik
zakat maka menghasilkan maka ekonomi Islam yang lebih berbeda
(Sudarsono, 2002).
2. Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah Saw.

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai
Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban
manusia. Pada saat di Makkah Rasullah saw. mengemban tugas
menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah
hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah
ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau.
Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang
berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai
daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah
suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota
Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok
masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah
194

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada
bidang pertanian (Karim, 2002).
Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan
terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam
waktu yang singkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang
kecil yang terdiri dari para pengikutnya, namun jumlah hari demi
hari semakin meningkat. Hampir seluru penduduk kota Madinah
menerima Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah,
tak terkecuali orang-orang Yahudi. Di bawah kepemimpinannya,
Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah
menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayahwilayah lain di seluruh jazirah Arab (Karim, 2002).
Di Madinah, Rasulullah mula-mula mendirikan majelis
syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari
mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriyah
Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah
dibangun. Rasulullah juga telah mengutus utusan ke pemimpin
negara-negara tetangga. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya
dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen,
sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian
penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan
orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian.
Setelah Makkah telah dikuasai kaum muslimin, jumlah delegasi
yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal
untuk melayani mereka bertambah (Sudarsono, 2002).
Tentara secara formal juga belum terbentuk. Ketika diseru
untuk berjihad, semua muslim yang mampu dianjurkan untuk
menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi
mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang
(ghanimah). Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta
dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang
(Sudarsono, 2002). Situasi ini berubah setelah turunnya surat alAnfal ayat 41:
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

195

Kharidatul Mudhiiah

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,
jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan
kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari
bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
(QS. al-Anfal: 41).

Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah mengimplementasikannya kepada para sahabatnya yang telah menang dalam
peperangan. Rasulullah membagi seperlima (khums) rampasan
perang menjadi tiga bagian. Bagian pertama untuk Rasulullah
sendiri dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian
ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan yang
sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Empat perlima bagian yang
lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam
kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang
juga mendapat bagian). Penunggang kuda mendapatkan dua
bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya. Bagian untuk prajurit
wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal
tidak mendapatkan bagian dari ghanimah (Sudarsono, 2002).
Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di
Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan
masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi
dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Al-Qur’an
telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat
dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah
ekonomi adalah kekuasan tertinggi hanyalah milik Allah swt.
semata (QS, 3: 26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptkan sebagai
khalifah-Nya di muka bumi (QS, 2:30, 4:166, 35:39), sebagai
pengganti Allah di muka bumi, Allah melimpahkan urusan
bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kamakmuran
dunia merupakan pemberian Allah Swt. dan manusia akan dapat
mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran
tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi
orang lain (Karim, 2002).
Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan
pribadi, Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban
mencara nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah
196

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui
perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang
mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak
bermoral. Islam tidak mengakui permbuatan menimbun kekayaan
atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi
lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam,
misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar
gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya
(Karim, 2002).
Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan
pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orangorang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktikpraktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba
didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi
yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapn “apakah
itu dilakukan olehorang-orang kaya terhadap orang-orang miskin,
oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh
laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya.” Al-Qur’an pun
menyebut, “Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba)
untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah
di sisi Allah” (QS, 30: 39).
Maka untuk menghilangkan riba ini, al-Qur’an memberi
solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai
dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah
atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan
datang, yang didistribukan kepada para fakir, miskin, budak, amil
(pengurus zakat), muallaf dan lain-lain. Sebelum diwajibkannya
zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan
bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusu atau ketentuan
hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul
pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah
negera berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong
masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi
pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

197

Kharidatul Mudhiiah

dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbedabeda (Karim, 2002).
Tatanan ekonomi negera madinah sampai tahun keempat
hijrah, pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil.
Kekayaan pertama datang dari banu Nadzir, kelompok ini masuk
dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan
berusaha membunuh Rasulullah saw. nabi meminta mereka
meninggalkan kota Madinah, akan tetapi mereka menolaknya,
Nabipun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada
akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan
membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju
baja. Semua milik Banu Nadzir yang ditinggalkan menjadi milik
Rasulullah saw. sebagaimana ketentuan yang sampaikan Allah
dalam al-Qur’an, kaerena mereka mendapatkan tanpa peperangan.
Rasulullah pun membagikan tanah-tanah ini kepada kaum fakir
miskin dari golongan anshar dan muhajirin. Sendangkan bagian
Rasulullah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi
kebutuhannya (Sudarsono, 2002).
Aset pemerintahan Islam Madinah juga didapat dari
Khaibar, yang terlah ditaklukkan pada tahun ke-7 hijrah. Setelah
pertempuran satu bulan mereka menyerah dengan syarat tidak
meninggalkan tanah mereka. Mereka mengatakan kepada
Rasulullah, bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman
khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka meminta izin
untuk tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah mengabulkan permintaan
mereka dan memberikan kepada mereka setengah bagian hasil
panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah Rawabah
biasanya daang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi
dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Hal itu
terus berlangsung selama masa pemerintahan kepemimpinan
Rasulullah saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq (Sudarsono, 2002).
Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam pendapatan yang
didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di
antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumbersumber, diantaranya: rampasan perang (ghanimah),tebusan
198

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, khumuz atau rikaz
(harta karun temuan pada periode sebelum Islam), wakaf, nawaib
(pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran
negara selama masa darurat, amwal fadhla (harta kaum muslimin
yang meninggal tanpa ahli waris), zakat fitrah, kaffarat (denda atas
kesalahan yang dilakukan seorang mislim pada acara keagamaan),
maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari
para shahabat yang tidak mengikat.
3. Perekonomian Islam para Masa Khulafa’ al-Rasyidin

a.

Masa Abu Bakar
Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu
Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama
lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintahan
Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahunan.
Dalam kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi persoalan
dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan
pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan
para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok
tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah (perang
melawan kemurtadan) (Yatim, 2000).
Sebelum menjadi Khalifah Abu Bakar tinggal di Sikh yang
terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari
kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan
bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi
khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul
Mal ini. Abu Bakar diperbolehkan mengambil dua setengah atau
dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan
beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi
sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut
keterangan 6000 dirham per tahun (Al-Usairy, 2006).
Namun di sisi lain, beberapa waktu menjelang wafatnya
Abu Bakar, ia banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan
pendapatan negara sehingga ia menayakan berapa banyak upah atau
gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

199

Kharidatul Mudhiiah

tunangannya sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan
untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh
hasil penjualannya diberikan kepada negara. Juga, Abu bakarr
mempertanyakan tentang berapa banyak fasilitas yang telah
dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan
tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan
semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti
(Karim, 2004).
Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi
masyarakat Madinah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan
perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah
yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua
umat Islam termasuk Badui (a’rabi) yang kembali memperlihatkan
tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal
Rasulullah saw. Dalam kesempatan yang lain Abu Bakar
mengintruksikan pada pada amil yang sama bahwa kekayaan dari
orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah
digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi
kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil
pengumpulan zakat tersebut dijakan sebagai pendapatan negara
dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan
seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa
(Karim, 2006)
Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan
harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan
jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak
membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk
Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang
merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama
masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul mal tidak pernah
menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung
didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu
Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan
negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama
dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat,
200

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak
ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan (Karim, 2006).
b. Masa Umar bin Khattab
Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar.
Untuk pertama kalinya, pergantian kepimpinan dilakukan melalui
penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat
memutuskan untuk menunjuk Umar bin al-Khattab sebagai
khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik
oleh kaum Muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin
Khattab menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalafati Rasulillah
(Pengganti dari Pengganti Rasulillah). Umar juga memperkenal
istilah Amir al-Mu’minin (Komandan orang-orang yang beriman)
kepada para sahabat pada waktu itu (Yatim, 2000).
Pemerintahan umar berlangsung sepuluh tahun. Banyak
kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk
dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak
daerah-daerah disekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah
Persia dan Romawi (Syiria, Palistina dan Mesir). Atas keberhasilan
dan menguasai wilayah-wilayah yang diluar wilayah jazirah Arabia
ini, Umar dijuluki sebagai The Saint Paul of Islam (Karim, 2006).
Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi
kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim
pada waktu itu, di antaranya:
Pertama, pendirian Lembaga Baitul Mal. Seiring dengan
perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapatan
kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini
memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya, agar dapat
dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah mengadakan
musyawarah dengan para pemuka sahabat, maka diputuskan
untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, akan tetapi
dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat
didasarkan atas musyawarah.
Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi
sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

201

Kharidatul Mudhiiah

merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.
Namu demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta
Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan
Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, akni
sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan
untuk musim panas (shaif) dan musim dingin (syita’) serta serta
seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji
(Karim, 2004).
Pada masa ini harta Baitul Mal dianggap sebagai harta
kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan
sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung
jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak
yatij, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang
miskin; membayar utang-utang yang bangkrut; membayar uang
diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit
Shebani yang membunuh seorang Kristianiuntuk menyelamatkan
nyawanya; serta memberikan pinjaman tanpa bunya untuk tujuan
komersial, seperti kasus Hind bint Ataba (Karim, 2004).
Kedua, Pajak Kepemilikan tanah (Kharaj). Pada zaman
Khalifah Umar, telah banyak perkembangan admistrasi dibanding
pada masa sebelumnya. Misal, kharaj yang semula belum banyak
di zaman Rasulullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi.
Sejak Umar menjadi Khalifah, wilayah kekuasan Islam semakin
luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil
ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai.
Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan
yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan
diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil
ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka
menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada
mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kepada
mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum
Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut (Karim, 2004).
Dari berbagai perdebatan dan musyawarah itu akhirnya
Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut
202

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

sebagai fai, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang
akan datang. Sayyidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut
karena sedangan menggantikan posisi Umar sebagai Khalifah
di Madinah. Diriwayatkan bahwa Ali tidak sependapat dengan
pandangan Umar seluruhnya. Ia juga berpendirian bahwa seluru
pendapatan Baitul Mal harus didistribuskan seluruhnya tanpa
menyisakan sedikitpun sebagai cadangan (Karim, 2004).
Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat
signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Oleh
karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan
juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang
itu. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja dibidang
itu. Tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya yang
bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah
tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadi invasi
dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali
tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khaliah
memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Pada
waktu invansi ke Syiria seorang tentara Muslim dalam perjalanan
melalui telah merusak tanamannya. Mendengar pengaduan
ini, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham
(Sudarsono, 2002).
Ketiga, Zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab,
kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak,
berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah
kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang
dimiliki oleh Kaum Muslimin. Misalkan, dalam perang badar kaum
Muslim hanya mempunyai dua kuda. Pada saat pengepungan suku
Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum Muslimin memiliki 36 Kuda.
Pada tahun yang sama, di Hudaybiyah mereka mempunyai sekitar
dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang
yang memiliki produktivitas maka seorang buka atau seekor kuda
yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat
(Karim, 2006).

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

203

Kharidatul Mudhiiah

Pada generasi selanjutnya, kuda-kuda sudah mulai
banyak, di Syiria Misalkan, kuda-kuda sudah mulai diternakkan
secara besar-besaran di Syiria dan di berbagai wilayah kekuasan
Islam lainnya. Beberapa kuda memiliki nilai jual tinggi, bahkan
diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Tabhlabi diperkirakan
bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam
perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka
menanyakan kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syiria ketika itu,
tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur
memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian
mereka menguslkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban
zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan.
Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan
bersikeras ingin membayar. Akhirnya, Gubernur menulis surat
kepada Khalifah dan Khalifah Umar menanggapinya dengan
sebuah instruksi agar Gubernur menarik zakat dari mereka dan
mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak.
Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas
dasar ad valorem, sperti satu dirham untuk setiap empah puluh
dirham (Karim, 2004).
c. Masa Utsman bin Affan
Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah
wafatnya Umar bin Khatab. Perluasan daerah kekuasaan Islam
yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab
diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama
kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti
Balkan, Kabul, Grozni, Kerman dan Sistan. Setelah negera-negara
tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan
mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh
Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan empat kontrak
dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka
mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan
dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan
perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi
kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah
204

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

Utsman membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah
komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi
kelautannya di wilayah Mediterania (Sudarsono, 2002).
Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah
kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya,
ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius,
bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut
menimbulkan kesalahfahaman dan ketidakcocokan dengan
Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini
semakin meruncing ketika ia tidak hanya membuat Abdullah
menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak upah dari
pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan
publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahan tersebut semakin
rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversional
mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati
(Karim, 2004).
Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait
perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian
bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang
kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip
persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia
memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi.
Dalam hal pengeloaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan
menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing.
Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai
gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak
jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat
bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang
setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga
mengurangi zakat dari dana pensin (Karim, 2004).
Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin
Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiki kebijakan kontrol
harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat
harga sepernuhnya kepada pada pengusaha, tetapi berusaha untuk
tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

205

Kharidatul Mudhiiah

di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit
dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan
tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh
kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah
(Karim, 2004).
Memasuki paruh kedua kepemimpinannya yaitu enam
tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat
perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai
kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya
(terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang
mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada
masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik
yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah (Karim, 2004).
d. Masa Ali bin Abi Thalib
Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat
menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai
gelar karramahu wajhah. Ia menikah dengan putri Rasulullah
Fatimah al-Zahra dikarunia dua putra yaitu Hasan dan Husain.
Pada masa Ali, merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus
dilampaui karena karena masa-masa itu merupakan masa paling
kritis berupa pertentangan antar kelompok (Sudarsono, 2002).
Muncul pula pada waktu itu tuntutan para sahabat untuk menelisik
siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan.
Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana,
ia dengan suka rela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan
Baitul Mal (kas negara), bahkan menurut yang lainnya dia
memberikan 5000 dirham setiap tahunnya. Apapun faktanya
hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan rigit dalam
menjalankan keuangan negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang
kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu
sama dengan mencuri uang milik masyarakat (Sudarsono, 2002).
Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya,
ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000
dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut
zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu
206

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip
bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan
kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama
kalinya diadopsi hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari
pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan
pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi
yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang
sedang berada dalam masa-masa transisi (Karim, 2006).
Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin
Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali alokasi
pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya
pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk
ankatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman
dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan
Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian,
dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak
masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang
terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya
diberi gelar shahibu al-sulthah (Karim, 2006).
Keistimewaan khalifah Ali dalam mengatur strategi
pemerintahan adalah masalah admistrasi umum dan masalahmasalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep
penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal
yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang
tersebut antara lai mendekripsikan tugas, kewajiban serta tanggung
jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksaaan
dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi
dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga disebutkan kelebihan dan
kekuarangn para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya; selain itu
juga menjelaskan pendapatan pegawai admisitrasi dan pengadaan
perbendaharaan. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana
berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan
angkatan perang. Selanjutnya, Ali menekankan Malik agar lebih
memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan
diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui
Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

207

Kharidatul Mudhiiah

pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin
(Karim, 2006)
C. Simpulan

Pada dasarnya pada zaman Rasul tatanan perekonomian
Islam masih sangat sederhana, landasannya hanya dari wahyu alQur’an dan ijtihad Nabi Muhammad Saw. sendiri yang tertuang
dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke
Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau.
Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang
berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai
daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah
suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota
Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok
masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah
Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada
bidang pertanian.
Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik
perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keakuaratan
pembayaran zakat. Dengan menindak tegas dan memerangi
suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar,
praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring
ditaklukkannya negera-negara di sekitar jazirah Arabia yang
meliputi Romawi timur (Syiria, Palestina dan Mesir) dan seluruh
Persia termasuk Irak, titik berat praktik ekonomi Islam pada masa
Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan
tanah (kharaj) yang disita dari negera yang ditaklukkan. Pada
masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari
kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam
hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara
negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik
hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur
Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan
digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya
juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang
rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya.
208

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

Daftar Pustaka
Abdullah, Boedi. (2010). Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam.
Bandung: Pustaka Setia.
Al-Usairy. (2006). Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga
Abad XX, Jakarta: Raja Grafindo.
Hak, Nurul. (2011). Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah
(Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan
Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah).
Yogyakarta: Teras.
Karim, Adiwarman Azwar. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
Karim, Adiwarman. (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
Jakarta: The International Institute of Islamic Thought
(IIIT).
Mannan, Muhammad Abdul. (2007). Islamic Economics, Theory
and Practice. Terjemahan Drs. Nastangin dengan judul Teori
dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf.
Noor, Deliar. (2012). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi
Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar.
Yogyakarta: Ekonosia.
Yatim, Badri. (2000). Sejarah Peradaban Islam. Cet. Ke-4. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

209

Kharidatul Mudhiiah

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan

210

Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015

Judul: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik

Oleh: Sri Hartati


Ikuti kami