Krisis Ekonomi 98 Ditinjau Dari Perspektif Ketergantungan

Oleh Bagus Riadi

518,9 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Krisis Ekonomi 98 Ditinjau Dari Perspektif Ketergantungan

2018 KRISIS EKONOMI 98 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETERGANTUNGAN Diki Drajat, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, Iin Indrawati Universitas Padjadjaran PENDAHULUAN Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang menimbulkan permasalahan kompleks. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia yang pada awalnya bertumbuh pesat tiba-tiba bergejolak. Pada saat itu, krisis ekonomi moneter telah menjalar terhadap sistem ekonomi dan politik nasional. Krisis ini terjadi sejak Juli 1997 bagi perbankan, keadaan ini berdampak langsung terhadap kesulitan likuiditas luar biasa karena hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB). BI memiliki peranan penting untuk membantu menstabilkan sistem perbankan dan pembayaran agar dapat mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Namun, kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering hal sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas. Keadaan tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada perbankan mulai menurun. Sehingga terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional tergoncang. Oktober 1997, pemerintah mengundang IMF agar dapat membantu program pemulihan krisis di Indonesia. Lalu 31 Oktober 1997 disetujui LoI pertama yang merupakan program pemulihan krisis IMF. Pemerintah menyatakan akan menjamin pembayaran kepada para deposan. Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar mencapai Rp 16.000 karena pasokan barang yang menurun tajam dan kegitan produksi berkurang lalu jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan akibat kerusuhan Mei 1998. Pada 15 Januari 1998 Pemerintah mempercepat program stabilisasi dan reformasi ekonomi dengan LoI kedua. LoI kedua diikuti dengan LoI ketiga 8 April 1998 yang mencakup program stabilisasi Rupiah, pembekuan 7 bank dan penempatan nya pada BPPN serta penyelsaian hutang swasta dengan Pemerintah sebagai mediator. Kemudian LoI keempat pada 25 Juni 1998 berisi revisi target-target ekonomi dan penyediaan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Namun, adanya kebijakan-kebijakan tersebut IMF nyatanya tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi 2018 dan rupiah. Keadaan semakin parah dan lepas kendali. Krisis ekonomi Indonesia tercatat yang terparah di Asia Tenggara, krisis semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand tetapi di tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi. Kondisi menjelang krisis ekonomi ialah dampak dari warisan ekonomi orde lama yang sangat parah. Sebagian besar produksi terhenti dan laju pertumbuhan ekonomi selama periode 1962-1966 kurang dari 2% yang mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita. Defisit anggaran belanja pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan kredit dari BI meningkat tajam dari 63% dari penerimaan pemerintah tahun 1962 menjadi 127% tahun 1966. Selain itu, buruknya perekonomian Indonesia masa transisi juga disebabkan oleh besarnya defisit neraca perdagangan dan utang luar negeri yang kebanyakan diperoleh dari negara blok timur serta inflasi yang sangat tinggi. Disamping itu, pengawasan devisa yang amat ketat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS naik dua hingga tiga kali lipat. Akibatnya terjadi kegiatan spekulatif dan pelarian modal ke luar negeri. Hal ini memperburuk perekonomian Indonesia pada masa itu (Siregar,1987). Krisis kedua adalah laju inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar dan krisis pangan akhir tahun 1972. Laju inflasi memuncak hingga 41% tahun 1974 (Hill,1974). Selain itu, terjadi devaluasi rupiah sebesar 50% pada November 1978. Bulan September 1984, Indonesia mengalami krisis perbankan, bermula dari deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank negara untuk memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit macet, serta bebas untuk menentukan tingkat suku bunga, baik deposito berjangka maupun kredit (Nasution,1987). Masalah tersebut terus berlangsung hingga terjadi krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997. Terakhir, antara tahun 1990-1995 ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami gangguan dari waktu ke waktu. Pertama, walaupun tidak menimbulkan suatu krisis yang besar, apresiasi nilai tukar yen Jepang terhadap dollar AS sempat merepotkan Indonesia. Laju pertumbuhan ekspor Indonesia sempat terancam menurun dan beban ULN dari pemerintah Jepang meningkat dalam nilai dollar AS. Kedua, pada awal tahun1994, perekonomian Indonesia cukup terganggu dengan adanya arus pembelian dollar AS yang bersifat spekulatif karena beredar isu akan adanya devaluasi rupiah. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana krisis ekonomi 1998 ditinjau dari perspektif ketergantungan. TOERI KETERGANTUNGAN THEOTONIO DOS SANTOS 1. Hubungan Negara Pusat dan Negara Satelit 2018 Dalam paradigma ketergantungan muncul dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan ketergantungan, yakni istilah negara pusat dan negara satelit. Negara pusat dapat diidentikan dengan negara-negara industri maju yang memiliki banyak tabungan dan modal. Sedangkan negara satelit dapat diartikan sebagai negara-negara terbelakang dalam hal industrialisasi, karena sistem produksi yang digunakan masih menggunakan cara tradisional. Hubungan antara negara pusat dan negara satelit ini telah dijelaskan oleh beberapa ilmuan teori ketergantungan. Andre Gunder Frank misalnya yang telah memaparkan hubungan antara negara pusat dan satelit sebelum Theothonio Dos Santos menjelaskan bahwa hubungan antara negara pusat dan negara satelit sifatnya selalu menimbulkan kerugian bagi negara satelit. Oleh karenanya, satu-satunya jalan adalah memutus hubungan tersebut melalui jalur revolusi. Berbeda dengan pandangan Frank, Dos Santos menganggap bahwa negara pinggiran atau satelit bisa juga berkembang, meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang tergantung, perkembangan ikutan. Impuls dari dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara satelit tersebut, tetapi dari negara induknya (Budiman, 1994). Dos Santos memandang bahwa hubungan antara negara pusat dan negara satelit tidak selalu menimbulkan kerugian kepada negara satelit seperti yang dikatakan Frank. Menurut Dos Santos justru sebaliknya. Dalam sisem internasional yang telah menciptakan hubungan ketergantungan, pembangunan di negara satelit tetap dapat dilakukan meskipun pembangunan tersebut adalah efek dari negara pusatnya. Cardoso & Faletto juga menyatakan bahwa pembanguanan dalam ketergantungan tidak selalu menimbulkan keterbelakangan, ketergantungan dan pembangunan dapat berjalan seiring (Fernando Cardoso, 1969). Bentuk ini disebut oleh Cardoso sebagai associated-dependent development, dimana negara satelit justru dapat melaksanakan pembanguanan karena bergantung kepada negara pusat. Oleh karenanya pendapat Frank yang menawarkan solusi untuk memutuskan hubungan dengan negara pusat dapat dikatakan sebagai upaya bunuh diri bagi negara satelit. Dos Santos kemudian sepakat dengan pendapat Cardoso & Faletto tentang gagasan pembangunan dalam ketergantungan tersebut. Dos Santos memperkenalkan istilah baru yang disebut “the new dependence”. Dos Santos mengambil studi kasus pada Amerika Latin melihat bahwa the new dependence ditandai dengan meningkatnya investasi Amerika Utara di Amerika Latin. Naiknya investasi ini menyebabkan perubahan industri dari raw material (barang-barang mentah) menuju produksi 2018 barang industri yang bernilai teknologi (Fakih, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa munculnya gejala industrialisasi di Amerika Latin diawali dengan adanya pemicu dari negara pusat. Meskipun Amerika Latin menjadi ketergantungan kepada Amerika Utara, tetapi faktanya industrialisasi dapat terjadi di Amerika Latin. Ini merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh negara satelit, apakah ia harus menghindari interaksi dengan negara pusat sehingga hidup dalam belenggu keterbelakangan, ataukah perlu untuk menyerahkan diri kepada negara pusat agar dapat menjadi negara berkembang yang dapat melaksanakan pembangunan, walaupun pembangunan tersebut bergantung pada negara induknya. Cardoso & Faletto juga menunjukkan bahwa tidak semua negara berkembang adalah negara terbelakang. Perlu dibedakan antara negara terbelakang dan negara berkembang. Negara terbelakang menurut Cardoso adalah negara yang tidak memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara industri, sehingga tidak terdapat gejala industrialisasi di negara tersebut dan dikatakan sebagai keterbelakang. Sedangkan negara berkembang dalam hubungannya dengan perdagangan dunia memiliki hubungan timbal balik (Fernando Cardoso, 1969). Artinya bahwa baik Cardoso maupun Dos Santos sepakat bahwa industrialisasi di negara berkembang hanya dapat dilakukan dengan melakukan hubungan dengan negara pusat. Tanpa adanya hubungan antara negara pusat, maka negara satelit akan masuk kedalam kelompok negara terbelakang karena tidak terdapat gejala indutrialisasi di negaranya. Dalam hal ini makna ketergantungan diartikan sebagai suatu situasi ketika ekonomi dari negara tertentu yang diekspansi dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain (Fakih, 2001). 2. Tiga Bentuk Ketergantungan Menurut Dos Santos Berdasarkan studinya yang dilakukan di negara-negara Amerika Latin, Dos Santos mengatakan bahwa rakyat Amerika Latin pada dasarnya menjadi bagian dari sistem kapitalis dunia. Dari perspektif historis, Dos Santos kemudian menguraikan tentang bentuk-bentuk ketergantungan. Setidaknya terdapat tiga bentuk kergantungan jika mengacu kepada Dos Santos. a. Ketergantungan Kolonial Ciri khusus dalam bentuk ketergantungan ini adalah terjadinya dominasi politik dalam bentuk penguasaan kolonial dari negara pusat terhadap negara satelit. Bentuk ini ditandai dengan monopoli perdagangan berupa monopoli tanah, tambang, dan tenaga kerja d negara jajahan (Fakih, 2001). Perdagangan yang dilakukan negara jajahan berfokus pada ekspor 2018 bahan-bahan mentah dan hasil bumi ke negara penjajah. Hubungan antara kedua negara tersebut bersifat eksploitatif karena hasil bumi dan bahan mentah yang dijual ke negara penjajah kemudian dimonopoli oleh negara penjajah tersebut. b. Ketergantungan finansial- industrial Dalam bentuk ini tidak terdapat dominasi politik oleh negara pusat terhadap negara satelit. Bentuk ini terjadi ditandai dengan konsentrasi modal di negara pusat. Kelebihan modal di negara pusat menyebabkan munculnya orientasi untuk melakukan investasi di negara pingiran. Mengingat negara pinggiran mempunyai biaya tenaga kerja yang cukup rendah dan ketersediaan barang mentah yang melimpah telah menggugah minat munculnya investasi di negara-negara satelit. Negara pinggiran merdeka secara politis, tetapi dalam kenyataannya negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat (Budiman, 1994). Pengendalian negara pusat terhadap negara satelit bukan lagi melalui caracara eksploitatif seperti pada masa kolonial. Tetapi pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi. c. Ketergantungan teknologis- industrial Ketergantungan model ini muncul pasca Perang Dunia II ditandai dengan kemunculan perusahaan multinasional yang banyak mendirikan pabrik yang berkaitan dengan pasar domestik negara yang bergantung (Fakih, 2001). Dalam jenis ketergantungan ini, kegiatan ekonomi negara satelit bukan lagi berupa ekspor bahan mentah ke negara pusat. Pada model ini, perusahaan multinasional yang mendirikan pabriknya di negara satelit berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dari negara pinggiran tersebut. Mengingat secara ekonomis dengan menjadikan negara satelit sebagai target pemasaran barang industri, maka mendirikan pabrik di negara pusat lebih memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan mendirikan pabrik di negara satelit tersebut. Hal ini karena pada umumnya negara satelit yang dikatakan masih dalam tahap keterbelakangan memiliki keunggulan ekonomis dimata para pemilik modal berupa upah tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan lokasi, dan ketersediaan barang mentah yang memadai. Meskipun industri (pabrik-pabrik) ini lokasinya ada di negara satelit, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan multinasional (Budiman, 1994). Mesin-mesin industri yang diciptakan oleh Barat (negara pusat) seringkali tidak diperjual belikan sebagai barang komoditi. Negara pusat melakukan proteksi terhadap mesin industri tersebut dengan mekanisme hak paten. Hak paten itulah yang kemudian disewakan kepada negara-negara satelit yang ingin melaksanakan 2018 industrialisasi, tentunya dengan perjanjian tertentu. Oleh karenanya dalam bentuk ini penguasaan negara maju terhadap negara satelit dilakukan melalui teknologi dengan mekanisme paten. 3. Hambatan Industrialisasi Negara Dunia Ketiga Teori dependensi yang dikembangkan oleh Dos Santos bertolak dari ketidakmampuan negara-negara pinggiran dalam melaksanakan industrialisasi, sebagai akibat langsung dari penyusutan modal untuk membangun industri nasional karena menipisnya cadangan devisa yang hendak digunakan untuk pengadaan teknologi industri (Budiman, 1995; Fakih, 2013). Defisit cadangan devisa tersebut diperparah oleh monopoli negara pusat atas teknologi industri yang digunakan untuk mengolah bahan mentah yang menyebabkan negara pinggiran tidak mampu membuat produk industri nasional secara mandiri dan tergantung pada penanaman modal asing, sebagai bentuk ketergantungan finansial- industrial. Terkurasnya cadangan devisa yang dimiliki oleh negara pinggiran merupakan akibat dari penurunan harga komoditas ekspor –dimana ekspor merupakan sumber penghasilan utama bagi kas devisa— karena negara-negara pusat menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi petani penghasil produk pangan di negerinya, serta adanya peningkatan kemampuan teknologi yang mampu membuat produk substitusi dari produk yang selama ini diekspor oleh negara pinggiran. Penurunan harga komoditas ekspor bahan mentah diikuti dengan kenaikan harga barang teknologi yang semakin tidak terjangkau, hal tersebut menyebabkan cadangan devisa yang tersedia berubah dari devisa umum yang berguna sebagai alat pembayaran bagi pengadaan teknologi industri, dialihkan menjadi devisa impor yang bertujuan untuk melakukan pembelian barang-barang impor (barang elektronik, otomotif, dsb.) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketidakstabilan neraca perdagangan menjadi faktor penghambat proses industrialisasi di negara pinggiran dan memaksa negara tersebut untuk melakukan pinjaman luar negeri demi menutup defisit yang terjadi, dan melakukan proses industrialisasi dengan pengadaan teknologi. Proses tersebut berlangsung secara siklikal dengan dilakukannya angsuran utang luar negeri sekaligus pembelian teknologi industri dari negara pemberi pinjaman, menjadikan negara pinggiran tidak memiliki sumber daya modal yang memadai untuk membiayai proses industrialisasi dengan mengembangkan sendiri teknologi industri yang membutuhkan biaya riset dan pengembangan yang tidak murah. 2018 Pada akhirnya, untuk mengatasi kesulitan industrialisasi manakala negara pinggiran dituntut untuk melunasi utang luar negerinya, maka terpaksa negara tersebut menerima masuknya aliran modal asing sebagai jaminan agar negara tersebut dapat melunasi utangnya. Perusahaan multinasional yang mengembangkan modalnya di negara pinggiran tersebut kemudian memfokuskan diri para produksi barang-barang yang ditujukan bagi masyarakat negara pinggiran itu sendiri disamping memenuhi kebutuhan ekspor, sehingga surplus berupa laba yang dihasilkan dari negara tersebut akan terhisap keluar negara pinggiran menuju negara pusat. Dalam upaya mengembangkan pemikirannya, Dos Santos membedakan faktor kondisi dan faktor penentu yang menyebabkan munculnya “kapitalisme tergantung” di negara pinggiran. Sebagaimana dijelaskan oleh Hettne (2001), Dos Santos meletakkan faktor kondisi seperti minimnya cadangan devisa akibat harga komoditas ekspor barang primer yang selalu mengalami penurunan sebagai faktor yang menyebabkan suatu negara mengintegrasikan dirinya kedalam kapitalisme global dengan menerima masuknya modal asing di negara tersebut, hal ini semata-mata bertujuan agar negara mampu membayar utang pinjam luar negeri dan mengumpulkan modal untuk industrialisasi. Sedangkan faktor penentu dari ketergantungan adalah tidak adanya kemampuan untuk melakukan industrialisasi secara mandiri, karena teknologi industri dimonopoli oleh negara pusat dengan adanya hak paten yang melindungi teknologi tersebut dari peniruan. METODE Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur. Ikbar (2012) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran kepustakaan dan artikel ilmiah dari website yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi kemudian divalidasi dengan metode triangulasi. Data yang dinyatakan valid kemudian diinterpretasi dengan metode penulisan deskriptif analisis untuk menghasilkan pemaparan yang holistik. PEMBAHASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU YANG BERORIENTASI PADA PARADIGMA NEO-KLASIK 2018 Pembangunan merupakan wacana dominan yang beredar terkait dengan orde baru. Pemerintah orde baru sendiri secara terang-terangan menetapkan ideologi developmentalism sebagai arah baru Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada orde lama melatarbelakangi Soeharo untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih sejahtera dengan berbagai cara. Keberhasilan program Marshall Plan di negara-negara Barat berhasil mengkontruksi rezim orde baru untuk mengadopsi program serupa dalam rangka memuliskan krisis ekonomi di Indonesia. Pembangunan yang didadarkan paradigma neo-klasik kemudian mulai dijalankan dalam program Repelita pemerintah. Figure 1: World Development Indicator (2000) dikutip oleh Jonathan Temple (2001) Grafik PDB (Produk Domestik Bruto) yang terus naik sepanjang orde baru menunjukkkan bahwa rezim orde baru berhasil menciptakan iklim ekonomi yang kuat dengan mengadopsi program-program pembangunan Barat. Sebagaimana dijelaskan oleh Dos Santos dalam Budiman (1994) negara dunia ketiga berusaha untuk mewujudkan industrialisasi seperti yang dilakukan Barat untuk mengejar ketertinggalannya. Kebijakan industrialisasi pada orde baru sendiri pertamakali dicetuskan oleh Soemitro pada 1950-an yang menawarkan gagasan industrialisasi pada tingkat kecil, menengah dan besar. Tidak dapat dipungkiti, munculnya industrialisasi dan diversifikasi ekonomi telah berperan besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gelombang Industrialisasi di Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh asing. Setelah didaulat menjadi suksesor orde lama, pemerintah orde baru dengan segera mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) diikuti dengan Undang-Undang 2018 Penanaman Modal dalam Negeri (UU PMDN). Dua kebijakan tersebut memberikan ruang yang luas kepada para investor asing maupun domestik untuk berinvestasi di Indonesia, inilah era dimana industrialisasi orde baru dimulai (Nugroho, 2017). Implementasi dari kebijakan pembangunan neo-liberal ini memang berhasil menurunkan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan memperbaiki krisis utang orde lama (Rock, 2003). Arah pembangunan yang mengarah pada kapitalisme klasik ini dilakukan dengan cara pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan transnasional, yang diasumsukan bahwa mereka dapat menyediakan modal, kemungkinan alih teknologi, dan peluang masuk ke pasar luar negeri, sementara sumber pembiayaan untuk pembangunan ditumpukan pada utang luar negeri (Rajab, 2004). Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh rezim orde baru ini dapat dibagi kedalam dua dimensi besar, yakni dimensi makroekonomi dan mikroekonomi. Dalam dimensi makroekonomi, para teknokrat ekonomi lulusan barat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pembangunan. Para teknokrat ini yang kemudian menjadi mitra pemerintah dan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia sehingga jabatan-jabatan strategis yang menyangkut kepentingan publik dipegang oleh para teknokrat tersebut. Kebijakan pembangunan dalam dimensi makro ekonomi ini terkait dengan kebijakan keuangan dan fiskal. Dalam tataran mikroekonomi, pembangunan ekonomi dikuasai oleh para pemodal besar sementara pengusaha pribumi termarjinalkan. Terlebih, sektor-sektor publik seperti migas, telekomunikasi, logistik, dan proyek-proyek infrastruktur lain dikuasai oleh keluarga Soeharto sendiri (Rock, 2003). Momentum oil boom juga menjadi keuntungan tersendiri yang diperoleh oleh rezim orde baru. Meningkatnya harga minyak dunia pada pertengahan 1970-an menyediakan pemerintah akses finansial yang besar (Eklof, 1999). Melalui oil boom ini pemerintah mendulang keuntungan yang sangat besar dari penjualan minyak dalam pasar global. Pada masa ini adalah puncak kejayaan orde baru. Rendahnya tingkat inflasi dan tingginya angka pertumbuhan ekonomi membuat orde baru mendapat legitimasinya dalam masyarakat. Namun hal ini segera berakhir ketika harga minyak mengalami penurunan. Sehingga pemerintah harus melakukan diversifkasi ekonomi melalui swasta agar tidak hanya tergantung pada industri migas. Namun dengan segala keberhasilannya, kebijakan pembangunan neo-liberal ini menyebabkan pemerintah memiliki ketergantungan terhadap swasta untuk melaksanakan 2018 pembangunan. Pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat telah bergeser dari makna hakikinya menjadi pembangunan untuk meningkatkan sebesar-besarnya pendapatan pemerintah. Hal ini kemudian memunculkan ketergantungan terhadap pihak swasta sebagai pemilik modal. Dimana sejak 1980-an, pihak swasta mulai mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan arah dan model pembangunan (Syahrie, 2009). Namun dorongan untuk melibatkan peran swasta ini lebih mengedepankan usaha-usaha swasta berskala besar yang dianggap dapat memproduksi barang dan jasa yang berorientasi ekspor (Rajab, 2004). Hal ini dilandasi dengan asumsi akan terjadinya tricke down effect dimana sektor makro lambat laun akan berpengaruh terhadap kemajuan industri mikro. Namun faktanya, hal ini hanya menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar. Ketergantungan pemerintah pada swasta ini bukan merupakan suatu yang baik. Apalagi dengan banyaknya kasus korupsi dan nepotisme di lingkungan kekuasaan Soeharto telah menimbulkan atmosfer yang tidak sehat bagi keberlangsungan kehidupan negara. Kebijakan pembangunan yang pro-kapitalis ini kemudian menimbulkan gelombang protes dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Namun dengan kekuatan militernya rezim orde baru dapat mengatasi instabilitas itu dengan mudah. Tetapi tetap saja aroma busuknya rezim tetap terasa oleh masyarkat yang pada akhirnya memunculkan protes besar pada 1998. Rezim orde baru bekerja sama dengan perusahaan swasta asing bermodal besar untuk memperoleh keuntungan pembangunan dengan cara memberi jaminan akan mempermudah regulasi, sementara pemodal asing yang memiliki orientasi profit terus mengambil sumber daya yang dimiliki Indonesia (Rock, 2003). Hubungan antara rezim dan swasta ini kemudian berimbas pada masyarakat. Dimana masyarakat terus diperas dengan hanya diberi keuntungan sedikit. Sementara keuntungan terbesar didapatkan oleh penguasa dan pengusaha asing. Seperti dikatakan oleh Dos Santos dalam Budiman (1994), perusahaan swasta asing yang berkembang di Indonesia menyebabkan kemajuan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun jika terjadi krisis dalam perusahaan atau dalam negara pusatnya, maka Indonesia juga akan mengalami krisis. Pada kondisi ini pula, trickle down effect tidak bekerja dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Akibatnya pemerintah kehilangan legitimasi dari masyarakat pheriperal yang kecewa dengan rezim. Kekecewaan masyarakat ini kemudian terakumulasi dan berujung pada krisis ekonomi pada 1998 yang menimbulkan kejatuhan rezim orde baru. KRISIS EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETERGANTUNGAN 2018 Dos Santos membangun argumentasinya tentang bentuk-bentuk ketergantungan yang terjadi dalam relasi tidak seimbang antara negara pusat (center) dan negara pinggiran (periphery) dengan mengawali pembahasannya mengenai ekspansi modal dari negara pusat ke negara pinggiran. Negara pusat mengartikulasikan kelebihan modal yang terdapat di negaranya dalam bentuk pinjaman luar negeri dan investasi modal industri yang ditujukan kepada negara pinggiran yang bertujuan agar negara pusat dapat mengambil keuntungan dari pembayaran bunga pinjaman, serta laba korporasi yang didirikan di negara pinggiran (Santos, 1970). Dengan demikian Dos Santos menempatkan aktivitas ekonomi negara pusat sebagai inti dari kegiatan produksi yang berlangsung di negara pinggiran berdasarkan asumsi bahwa mustahil bagi negara pinggiran untuk melangsungkan kegiatan industri tanpa investasi dan pendirian industri asing yang membawa serta peralatan industri canggih. Kuatnya sifat ketergantungan dari negara pinggiran terhadap kegiatan ekonomi negara pusat tercermin dalam kasus runtuhnya perekonomian Indonesia di masa krisis ekonomi 19971998 di era Orde Baru. Para investor baik dari Asia Tenggara maupun dari negara-negara lain mulai menarik investasi dari kawasan (Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filipina) untuk mengamankan aset-asetnya. Dampaknya sangat jelas yaitu bahwa nilai tukar mata uang negaranegara ini merosot, pada gilirannya menyebabkan hutang yang semakin membengkak. Indonesia merupakan negara Asia yang paling parah terkena krisis 1997 ini. Hal ini antara lain disebabkan oleh struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh kekuatan kroni yang berpusat pada lingkungan kekuasaan (Eklof, Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto 1966-98, 1999). Nilai Rupiah anjlok dari sekitar Rp 2.600,00 ke Rp 18.000,00 per dolar Amerika, dari bulan Desember 1997 hingga 1998 angka inflasi mencapai 59,1%. Krisis Ekonomi Asia 1997-1998 dengan seketika menghancurkan fondasi perekonomian Indonesia yang kala itu mengalami peningkatan secara drastis sejak Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing yang dengannya mampu untuk menjalankan program pembangunan. Perlu diketahui bahwa kegiatan industri yang dilangsungkan selama era tersebut amat sangat bergantung kepada kehadiran modal asing—baik berbentuk modal tetap maupun tidak tetap—sehingga kegiatan industrialisasi yang berlangsung cenderung bersifat pseudo-industrialisasi ketimbang berupaya menumpuk modal untuk industri nasional. Relasi ekonomi yang tidak seimbang inilah yang mendirikan menyebabkan perekonomian Indonesia amat bergantung kepada kegiatan ekonomi dari perusahaan multinasional asing, menyebabkan bertumbuh maupun anjloknya perekonomian Indonesia bergantung pada kondisi perusahaan asing. 2018 PENYEBAB KRISIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETERGANTUNGAN Dengan penarikan investasi secara besar-besaran oleh para investor asing maka secara otomatis kegiatan produksi yang kala itu menopang perekonomian Indonesia terhenti. Aspek krusial dari fenomena tersebut adalah gagalnya pemerintah untuk tetap mempertahankan keberlangsungan kegiatan produksi dari industri-industri yang ditinggalkan oleh korporasi, hal tersebut terjadi karena—menurut Dos Santos—negara pinggiran seperti Indonesia tidak memiliki modal untuk mendatangkan bahan baku dan suku cadang dari peralatan industri. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan industrialisasi yang berlangsung selama 33 tahun pemerintahan Orde Baru tidak mampu memunculkan peluang untuk mengembangkan industri nasional. Ketidakmampuan untuk menumpuk modal tersebut yang oleh Dos Santos disebabkan karena monopoli pasar internasional terhadap produk agrikultur dan barang tambang, serta terserapnya akumulasi modal yang dihasilkan dari kegiatan produksi di negara pinggiran ke negara pusat oleh skema kepemilikan modal perusahaan multinasional. Selain itu pinjaman luar negeri juga merupakan faktor komplementer dalam kegiatan industri yang berlangsung selama kehadiran modal asing di Indonesia. Pinjaman luar negeri untuk menambah cadangan devisa negara pada akhirnya lebih banyak digunakan untuk membeli produk-produk impor ketimbang melakukan pengadaan alat industri untuk program industri nasional, proses ini terjadi secara siklikal. Ketergantungan akan pinjaman luar negeri tersebut menjadikan Indonesia rentan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut karena rendahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing—dalam hal ini dollar AS—sehingga pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan pinjaman lebih lanjut kepada lembaga keuangan internasional seperti IMF (Bank Indonesia). Dengan demikian dua dari tiga tesis ketergantungan Dos Santos sebagaimana dalam tulisannya: The Structure of Dependence telah terbukti dalam fenomena hancurnya perekonomian Indonesia pada Krisis Ekonomi Asia 1997-1998 dengan ketiadaan modal untuk mempertahankan kegiatan produksi pasca penutupan beberapa perusahaan dan amat bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membeli produk-produk impor. SIMPULAN Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa ketergantungan tidak selamanya memberikan dampak keterbelakangan, sebagai mana dijelas Kardoso & Faleto bahwa pembanguanan dalam ketergantungan tidak selalu menimbulkan keterbelakangan, 2018 ketergantungan dan pembangunan dapat berjalan seiring, dimana negara satelit justru dapat melaksanakan pembanguanan karena bergantung kepada negara pusat. Pembangunan dilakukan ketika negara mampu menarik para pemodal menanamkan modalnya di Indonesia atau negara-negara berkembang, akan tetapi ketika kondisi perekonomian tidak baik dan disusul krisis ekonomi di asia melanda membuat para investor menarik modalnya karena mengalami kerugian akibat krisis itu. Ketika para investor ini menarik modalnya terjadi berbagai ketimpangan diberbagai sektor, hal ini memperlihatkan ketergantungan kita terhadap modal asing dalam pembangunan dan kestabilan ekonomi. DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia. (n.d.). Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia. Retrieved from Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarahbi/bi/Documents/f0c4cdd061e4493fafe0cadf16ec4235SejarahMoneterPeriode19971999.pd f Budiman, A. (1994). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Eklof, S. (1999). Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto 1966-98. Copenhagen: NIAS Publishing. Eklof, S. (1999). Indonesian Politics In Crisis: The Long Fall of Suharto 1996-98. Queensland: NIAS. Fakih, M. (2001). Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fernando Cardoso, E. F. (1969). Comprehensi Analysis of Development. Nugroho, W. B. (2017). Konstelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Era Orde Baru. Peringatan 19 Tahun Reformasi. Denpassar: Universitas Udayana. Rajab, B. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. Jurnal Sosiohumaniora, 182-202. Rock, M. T. (2003). The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia. William Davidson Institute. Santos, T. D. (1970). The Structure of Dependence. The American Economic Review, 231. Sari, P. K., & Fakhruddin. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 377-388. Syahrie, S. P. (2009). Politik Pembangunan Orde Baru: Industrialisas, Swastanisasi, dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Sejarah Lontar, 1-11.

Judul: Krisis Ekonomi 98 Ditinjau Dari Perspektif Ketergantungan

Oleh: Bagus Riadi


Ikuti kami