Dewan Perlindungan Daerah Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.pdf

Oleh Alinoer Zaman

789,3 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Dewan Perlindungan Daerah Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.pdf

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF Ali Noer Zaman FISIP alinoerzaman@gmail.com ABSTRACT ABSTRAK The Regional Representative Council is a high state institution authorized by the constitution to fight for the aspirations of the people in the region. Although it is not an institution that passes a law, it has the right to propose and a bill together with the House of Representatives. In the framework of carrying out these constitutional duties, the Regional Representative Council submitted a draft law to protect the creative economy in Indonesia. This article examines the board members’ views on the creative economy through interviews and documentary studies. Discursive analysis is also conducted on the contents of the Creative Economy Bill submitted by the DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah. Meskipun bukan merupakan lembaga yang mengesahkan sebuah undang-­ undang, namun lembagai ini memiliki hak untuk mengajukan dan membahas sebuah rancangan undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kerangka menjalankan tugas konstitusional tersebut, Dewan Perwakilan Daerah mengajukan sebuah rancangan undang-undang untuk melindungi ekonomi kreatif di Indonesia. Artikel ini mengkaji pandangan para anggota dewan tentang ekonomi kreatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisa konten juga dilakukan terhadap isi Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang diajukan oleh DPD. Key Words: DPD, Creative Economy, Bill Kata Kunci: DPD, Ekonomi Kreatif, Rancangan Undang-Undang PENDAHULUAN Menjelang berakhirnya abad keduapuluh, terjadi perubahan besar-besaran terhadap produk-produk yang laku di pasaran. Selama ini selalu diasumsikan bahwa barang-barang yang terpakai sehari-hari seperti baju, komputer, mobil, dan pesawat memberikan nilai penjualan yang lebih besar dibandingkan produk lain. Namun fakta menunjukkan bah- 80 KAJIAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial wa di Amerika Serikat, barang-barang hasil industri kreatif seperti buku, film, musik, TV dan produk hak cipta menghasilkan penjualan yang jauh lebih banyak, yakni $4.4 triliun. Sedangkan di Jenewa, pada tahun 1999, Telecom, pasar komunikasi terbesar di sana, mampu menarik orang dalam jumlah yang tak terjadi sebelumnya. Kantor Paten dan Merek Dagang di Amerika Serikat mencatat Dewan Perwakilan Daerah dan Perlindungan Ekonomi Kreatif rekor paten sebanyak 169.000 buah, yakni bentuk atau simbol yang menunjukkan ciri-­ paten yang berupa gajet dan penemuan me- ciri tertentu.2 kanis umumnya maupun metode pengguna- Masih menurut John Howkins, ada bebe- nya. Semua ini menggambarkan bahwa ak- rapa alasan mengapa ekonomi kreatif akan tivitas ekonomi yang unggul di masa depan menjadi bentuk yang dominan di abad ke- adalah produk dari individu yang memanfat- duapuluh satu. Yang pertama adalah cara kan imajinasi dan mengeksploitasi nilainya. manusia berevolusi sebagai makhluk sosial Orang-orang yang memiliki ide akan lebih dan makhluk fisik. Mengutip Abraham Mas- berkuasa ketimbang orang-orang yang men- low, kebutuhan manusia beranjak dari fisik ke jalankan mesin atau memiliki mesin. emosional dan spiritual. Ketika manusia telah 1 John Howkins menjelaskan, produk-pro- bisa memenuhi kebutuhan fisiknya, mere- duk kreativitas biasanya diasumsikan seba- ka akan mencari kenikmatan emosional dan gai kekayaan intelektual, yang didefinisikan kepuasan intelektual. Di sisi permintaan, per- dalam empat bentuk: copyright, patents, tumbuhan ekonomi yang tinggi akan men- trademarks and desain. Yang dimaksud de- dorong pengeluaran,yang berarti bertam- ngan copy right adalah ekspresi individu yang bahnya bujet untuk hiburan. Orang-orang terdapat pada karya tertentu. Meski awalnya Inggris, Amerika dan Jepang, menghabiskan terbatas pada karya tulisan, copy right lam- lebih banyak pengeluaran untuk mencari hi- bat laut mencakup hal lain seperti film dan buran ketimbang belanja pakaian atau pera- rekaman suara, program komputer dan ia watan kesehatan.3 melekat secara otomatis pada karya seseo- Sementara itu Colette Henry menyatakan rang. Sementara itu, ketentuan paten awal- bahwa di masa-masa setelah resesi ekono- nya berasal dari keinginan untuk melindungi mi, industri kreatif semakin menarik sebagai produk dan proses industrial, sehingga pemi- sumber usaha dan penciptaan lapangan ker- lik hak paten bisa memonopoli penggandaan ja guna meningkatkan pencapaian ekonomi. produk. Hak paten diperoleh setelah melalui Hal ini telah diakui oleh para pembuat kebi- serangkaian uji coba. Sedangkan merek da- jakan di Inggris.4 gang tidak menuntut ekspresi kreatif seperti halnya copy right ataupun keahlian tertentu sebagaimana paten. Merek dagang sekedar tanda atau simbol yang menggambarkan organisasi atau perdagangan. Desain adalah Bagi Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif merupakan sebuah hal mendesak mengingat Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang membebas- Ibid., h. 7. Ibid. 4 Colette Henry,dkk., Entrepreneurship and the Creative Economy Process, Practice and Policy. Edward Elgar Publishing Limited: 2011, h. 1. 2 3 John Howkins, How People Make Money from Idea, The Penguin Press, 2001, h. 1. 1 Volume 28, Nomor 2, Juli 2017 81 Ali Noer Zaman kan peredaran manusia dan barang di antara Menurut Haripinto Tanuwidjaya, anggo- para anggotanya. Dalam era kebebasan ter- ta dari Provinsi Kepulauan Riau, blok perda- sebut, semua produk akan bersaing untuk gangan yang membebaskan perlintasan ba- mendapatkan pasar. Oleh karena itu, penting rang dan manusia di antara negara-negara sekali untuk mengembangkan variasi produk anggotanya, merupakan sebuah kenyataan dengan kualitas yang kompetitif. yang tidak bisa dihindari. Politik isolasi atauEkonomi pun proteksi tidak bisa lagi diterapkan, kare- ASEAN di kawasan Asia Tenggara, termasuk na negara lain juga bisa menerapkan kebijak- Indonesia memang dapat membawa keun- an yang serupa. Masyarakat Ekonomi ASEAN tungan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai merupakan sebuah kesempatan untuk men- misal, pangsa pasar produk-produk Indo- dorong peningkatan ekonomi. Karena MEA nesia akan lebih luas berkat penghapusan akan memicu standarisasi barang dan tenaga hambatan tarif ataupun non-tarif. Peluang ini kerja. MEA akan memberikan manfaat yang tentu saja harus dimaksimalkan oleh masya- lebih banyak. Dalam kerangka itu, Indonesia rakat Indonesia yang salah satunya dengan perlu melakukan banyak hal terkait sumber cara mengembangkan industri ekonomi kre- daya manusia, seperti memperbaiki mindset, atif anak bangsa. Namun sebaliknya, jika pro- meningkatkan kedisiplinan, kejujuran, etos duk-produk Indonesia tidak memiliki kualitas kerja yang tinggi di antara pelaku ekonomi, dan kuantitas yang kompetitif, sangat mung- dan produk yang ramah lingkungan. Di sisi kin Indonesia akan dibanjiri oleh produk-pro- lain, perbaikan juga perlu dilakukan terka- duk dari negara lain. it dengan perijinan usaha yang tidak rumit, Pemberlakuan Masyarakat Dengan memperhatikan peluang ekonomi kreatif di Indonesia dan besarnya tantangan yang muncul dalam era kebebasan Ma- prosess birokrasi yang sederhana, peningkatan ketrampilan, pengguatan kelembagaan, dan sertifikasi tenaga kerjasa Indonesia.5 syarakat Ekonomi ASEAN, Dewan perwakilan Sementara itu, menurut Irfan Asyari Sudi- Daerah (DPD) mencoba untuk mencari upaya rman, anggota Tim Ahli RUU Ekononi Kreatif, guna mendukung dan melindungi industri Indonesia saat ini sudah saatnya melindungi kreatif di Indonesia. Sebagai lembaga parle- ekonomi kreatif berdasarkan pada lima hal, men yang mewakili daerah, DPD menyadari yakni: kontribusi yang besar ekonomi kreatif bahwa peluang dan pertumbuhan ekonomi terhadap ekonomi nasional, penciptaan nilai kreatif banyak muncul di daerah, yang se- tambah dari ide dan kreativitas, ekonomi kre- ring luput dari perhatian pemerintah pusat. atif bisa menjadi citra dan identitas bangsa, Sementara itu, pemerintah daerah sering ter- melestarikan sumber daya alam (SDA) dan ikat dengan kegiatan rutin dan anggaran ma- Sumber Daya Budaya, serta bisa mengi- upun kekuasaan yang terbatas. Wawancara dengan Haripinto Tanuwidjaya pada 1 September 2016. 5 82 KAJIAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dewan Perwakilan Daerah dan Perlindungan Ekonomi Kreatif ngatkan toleransi sosial terhadap kreativitas Pengembangan industri fashion dan bangsa. Sedangkan anggota Tim Ahli yang ekonomi kreatif jika dilakukan secara kon- lain, Fitriani Ahlar Syarif, mencoba memban- sisten akan turut mendorong pertumbuhan dingkan situasi ekonomi kreatif di Indonesia ekonomi, mengurangi pengangguran, dengan negara lain yang dijadikan tempat menurunkan angka kemiskinan dan mem- studi banding: “Misal Turki yang memiliki perkuat daya saing industri nasional.8 background budaya mirip dengan Indone- Sementara itu, anggota DPD yang lain, sia, memiliki beberapa institusi pendukung. Pdt. Charles Simaremare selaku Wakil Ketua Selain itu pemerintah berpihak kepada lem- Komite III, mengatakan bahwa untuk melin- baga-lembaga tersebut untuk membangun dungi ekonomi kreatif di Indonesia dibutuh- Istambul, selain Istambul lembaga tersebut kan sebuah UU Ekonomi Kreatif, sehingga bertugas menggali potensi pembangunan bisa mengoptimalkan potensi ekonomi kre- setiap daerah di Turki untuk kepentingan na- atif yang luar biasa di Indonesia dan men- sional juga global dengan tetap mempertim- sinergikan sektor-sektor yang terkait dengan bangkan kemampuan daerah”.6 ekonomi kreatif. “Tujuan Komite III DPD RI Menurut Irvan A. Noe’man, Founder dan dalam penyusunan RUU tentang Ekonomi CEO BD+A Design/the Design Alliance Asi- Kreatif ialah mengoptimalkan potensi kreatif aTM dan Board Member Dewan Kesenian Indonesia yang luar biasa, sehingga kesadar- Jakarta, menggerakkan ekonomi kreatif bisa an pelaku kreatifitas akan nilai ekonomi dari melalui tiga cara: connecting, collaboration sebuah kreativitas dapat dimaksimalkan ser- dan commerce/celebration. Connecting yaitu ta mengatur sinergi yang jelas antar sektor perpaduan antara akademis, bisnis, peme- pemerintahan dalam menyikapi persoalan rintah dan masyarakat. Collaboration meli- ekonomi kreatif yang ada.”9 batkan seni desain berpadu dengan proses industri kreatif. Sedangkan commerce/celebration menyangkut produk, event, dan pasar.7 Anggota DPD dari NTT, Adrianus Garu, mengatakan bahwa pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan secara konsisten untuk perbaikan ekonomi dalam masyarakat. http://www.dpd.go.id/berita-000-diperlukan-keberpihakan-pemerintah-dalam-pengembangan-industri-ekonomi-kreatif. Diakses 14 Oktober 2016. 7 http://www.dpd.go.id/berita-830-ekonomi-kreatif-sebagai-soft-power. Diakses 14 Oktober 2016. 6 I. Undang-Undang Ekonomi Kreatif dari DPD DPD dibentuk untuk mendorong pembangunan di daerah dan mengawasi serta mengimbangi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terutama yang menyangkut hubungan pusat dan daerah. http://www.beritasatu.com/nasional/ 252527-dpd-akan-perjuangkan-ruu-ekonomi-kreatif.html. Diakses 14 Oktober 2016. 9 http://www.dpd.go.id/berita-553-komite-iii-dpd-ri-bahas-ruu-tentang-ekonomi-kreatif-dengan-badan-ekonomi-kreatif. Diakses 14 Oktober 2016. 8 Volume 28, Nomor 2, Juli 2017 83 Ali Noer Zaman DPD diberi kewenangan untuk menampung DPD untuk memiliki kewenangan menga- aspirasi dan membuat legislasi demi kepen- jukan dan membahas rancangan undang- tingan daerah. Ia juga memiliki kewenangan -undang, maka pimpinan DPD mengirim untuk menjadi pengimbang bagi Dewan Per- surat kepada seluruh komite di DPD untuk wakilan Rakyat yang sering hanya menjadi mengajukan usulan undang-undang. Semua pertarungan kepentingan elite partai politik. usulan yang masuk kemudian diputuskan da- Hal ini tidak berarti ia memonopoli segala lam rapat paripurna. Undang-undang yang urusan yang terkait dengan daerah, sehingga disepakati untuk diajukan kemudian dibawa semua hal kebijakan daerah harus melewati ke pertemuan tripartit yang melibatkan per- DPD. Penting ditekankan di sini bahwa selain wakilan dari pemerintah, DPD, dan DPR. DPD, anggota DPR memiliki basis konstituen Dalam pandangan Fahira Idris, Wakil Ke- yang berada di daerah, sehingga meski tidak tua Komite III DPD, Undang-Undang tentang atas nama daerah, ia akan menyuarakan ke- Ekonomi Kreatif menjadi sangat penting da- pentingan yang berasal dari daerah. lam kerangka menyambut Masyarakat Eko- Dalam kerangka memajukan dan melindungi ekonomi kreatif di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah melakukan berbagai inisiatif di antaranya, sebagaimana dikatakan oleh ketua DPD, Irman Gusman: Dalam kewenangan saya, kami usulkan dan perjuangkan Rancangan Undang-­ Undang Ekonomi Kreatif agar bisa menjadi payung hukum bagi pelaku industri kreatif, supaya kemajuan ekonomi 10 bisa dijalankan. Sebagai lembaga parlemen yang tidak memiliki kewenangan eksekutif, maka Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif pada 26 Januari 2016. Menurut anggota DPD Gede Pasek Suardika, yang juga mantan ketua Panitia Perancng Undang-Undang, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohoan http://www.beritasatu.com/nasional/ 252527-dpd-akan-perjuangkan-ruu-ekonomi-kreatif.html. Diakses 14 Oktober 2016. 10 84 KAJIAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial nomi ASEAN. Undang-undang ini diperlukan untuk melindungi para pekerja kreatif: Walaupun akan dibentuk Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana yang dijanjikan Presiden, Namun perlu sebuah undangundang, tidak hanya untuk melindungi para pekerja kreatif, tetapi juga agar ada keberpihakan yang konkret dari pemerintah untuk kemajuan ekonomi kreatif baik dari sisi infrastruktur maupun pendanaan. Jangan sampai negara besar ini hanya jadi penonton saja. Saya akan mendesak DPR dan pemerintah untuk memprioritaskan RUU Ekonomi Kreatif untuk di bahas pada masa persidangan 2015 sehingga di tahun yang sama bisa disahkan menjadi undang-undang. Harusnya ini tugas parlemen periode lalu, jadi saat MEA diterapkan kita sudah ada Dewan Perwakilan Daerah dan Perlindungan Ekonomi Kreatif undang-undang yang melindungi pekerja kreatif kita.11 Rancangan Undang-Undang Ekono- mi Kreatif merupakan rancangan undang-­ undang pertama yang diajukan oleh DPD.12 bagi pelaku dan produsen dalam skala besar. Selain itu, cakupan ekonomi kreatif juga perlu diperluas.14 Untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut, tulisan ini akan membahas pasal-pasal yang terkait dengan batasan ekonomi kreatif. RUU Ekonomi Kreatif/Industri Kebudayaan/Industri Kratif menjadi penting untuk dibuat pertama agar ada payung hukum yang tegas untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan kreatifitas di Indonesia. Kedua agar regulasi yang terpisah dan Pasal 6 Kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya; b. Ekonomi Kreatif berbasis seni; lain bisa menjadi satu. Ketiga agar bisa c. Ekonomi Kreatif berbasis media; dan pengem­­bangan ekonomi kreatif di Indonesia d. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fung- berada dalam berbagai Undang-Undang bisa dilaksanakan dengan landasan hukum sional. yang kuat, terstruktur secara baik dan memiliki penangggung jawab yang jelas.13 Karena belum detetapkan sebagai undang-undang, rancangan undang-undang ekonomi kreatif masih memiliki beberapa hal yang perlu disempurnakan, sebagaimana uraian berikut. a. Cakupan Ekonomi Kreatif Dekan Fakultas Hukum Universitas Gad- Penjelasan Pasal 6: Pasal 6 Kegiatan ekonomi Kreatif dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok sebagaimana diatur dalam ketentuan ini didasarkan pada pemikiran aspek bisnis, finansial, dan keberpihakan pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia. jah Mada Muhammad Hawin mengatakan, rancangan undang-undang ini bisa meng- Ekonomi Kreatif berbasis warisan buda- hambat laju pertumbuhan ekonomi kreatif ya terdiri atas ekspresi budaya tradisional dikarenakan ada ketentuan tentang sertifi- yang antara lain meliputi seni kriya, kera- kasi bagi produk kreatif yang hanya berlaku jinan tangan, festival, dan perayaan serta dpd.go.id/artikel-dpd-sodorkan-ruu-ekonomi-kreatif-ke-dpr. Diakses 14 Oktober 2016. 12 naskah rancangan Undang-undang Ekonomi Kreatif yang dibahas di sini diperoleh dari Sekretariat DPD RI 13 http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/109. Diakses 14 Oktober 2016. 11 bentuk-bentuk arsitektur; situs budaya yang antara lain meliputi situs arkeologi, http://finansial.bisnis.com/read/20151014 /9/482162/ruu-ekonomi-kreatif-­d inilai-masihpunya-banyak-kelemahan. Diakses 14 Oktober 2016. 14 Volume 28, Nomor 2, Juli 2017 85 Ali Noer Zaman museum, galeri seni, perpustakaan, ge- diperlukan agar tercipta kondisi yang me- dung bersejarah. mungkinkan penerimaan terhadap gagasan-­ Ekonomi Kreatif berbasis seni terdiri atas gagasan inovatif yang tidak membahayakan Seni Rupa yang antara lain meliputi seni nilai-nilai kehidupan pribadi, masyarakat dan lukis, seni patung, dan keramik; seni per- negara Indonesia. Masyarak Indonesia yang tunjukan yang antara lain meliputi pang- beraneka ragam sebenarnya merupakan mo- gung teater, tari, opera, sirkus, wayang; dal bagi penumbuhan kreativitas. Hanya saja seni musik dan lagu; seni fotografi. akhir-akhir ini muncul kecenderungan homogenisasi dalam gerakan kebudayaan dan Ekonomi Kreatif berbasis media terdiri atas media cetak dan berita antara lain meliputi buku, cetakan dan publikasi; audiovisual antara lain meliputi film, televisi, radio, dan penyiaran. agama. Peran masyarakat bisa diujudkan dalam partipasi melalui lembaga swadaya masyarakat yang akan mendampingi kelompok-­ kelompok ekonomi kreatif. b. Fasilitas dan Kewajiban Dalam rancangan undang-undang terse- Ekonomi Kreatif berbasis Kreasi Fungsi- but, telah terlihat desakan agar pemerintah onal terdiri atas Desain yang antara lain melindungi dan memfasilitas pengembang- Interior, Grafik, Fashion, Perhiasan, mainan an usaha ekonomi kreatif. Hal itu ditunjuk- dan boneka; program komputer, permain­ kan dengan adanya pasal yang mewajibkan an video, animasi, konten kreatif digital; pemerintah, baik di pusat maupun di dae- jasa kreatif yang antara lain arsitektur, per­ rah, untuk menyediakan rumah kreatif yang iklanan, rekreasi budaya, penelitian dan pembiayaannya bisa diambil dari anggaran pengembangan kreatif; produk kreatif negara maupun dana swasta dalam bentuk pertanian, produk kreatif kelautan. Corporate Social Responsibility. Pemerintah juga diminta untuk memberikan keringanan Selanjutnya, jika diperhatikan dengan pajak. seksama, tidak ada dalam pasal-pasal tersebut ketentuan bahwa ekonomi kreatif harus dikaitkan dengan gerakan untuk mendukung produk yang ramah lingkungan. Ketentuan ini penting agar ekonomi yang berbasis pada ide kreativitas tidak berujung pada eksploitasi berlebihan dan perusakan pada alam. Yang juga belum disebutkan adalah peran masyarakat secara luas dalam mendukung ekonomi kreatif. Padahal dukungan 86 KAJIAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Pasal 19 (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam pembentukan Rumah Kreatif di seluruh provinsi di Indonesia. (2) Apabila hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menunjukkan Dewan Perwakilan Daerah dan Perlindungan Ekonomi Kreatif kebutuhan adanya Rumah Kreatif, Menteri (2) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajib- berkewajiban melakukan promosi produk an membangun Rumah Kreatif. Ekonomi Kreatif untuk mendorong investasi asing dalam mengembangkan Ekono- Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas atas pajak daerah bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif di daerah masing-masing. (2) Pemberian fasilitas pajak daerah dapat berupa keringanan pajak hiburan, pajak mi Kreatif (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mempromosikan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dengan Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah. reklame, dan pajak lainnya atas jasa/produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Namun demikian, belum ada ketentuan Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengu- yang mewajibkan peran serta badan usaha saha Ekonomi Kreatif. milik negara dalam mendukung keberadaa- (3) Pemberian fasilitas pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah Daerah masing-masing. (4) Tata cara pemberian fasilitas pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pasal 39 an ekonomi kreatif. Padahal, sebagai lembaga negara, BUMN diberi kewenangan yang besar dalam menggerakkan beberapa sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, sebuah badan usaha negara yang sehat akan bisa efektif membantu pengembangan usaha ekonomi kreatif dengan ikut serta memasarkan/atau manerima produk-produk ekonomi kreatif yang menjadi kebutuhannya. Hal ini penting karena salah satu (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah hambatan terbesar dalam ekonomi kreatif berkewajiban untuk mempromosikan pro- adalah penciptaan pasar. Sebagaimana dike- duk Ekonomi Kreatif dengan ketentuan: tahui, sebagian besar pelaku ekonomi krea- a. penyelenggara kegiatan, pameran, pergelaran, dan/atau pertunjukan wajib menampilkan produk Ekonomi Kreatif nasional; dan b. tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman, serta hotel wajib mementaskan atau mempromosikan produk Ekonomi Kreatif paling sedikit 1 tif adalah usaha mikro, kecil dan menengah, yang belum memiliki akses pasar yang luas, yang sebagian besar dikuasai oleh korporat nasional atau bahkan lintas bangsa. Keberadaaan badan usaha negara dalam membantu ekonomi kreatif diharapkan mampu menghadapi tekanan pasar yang besar dari perusahaan besar. (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Volume 28, Nomor 2, Juli 2017 87 Ali Noer Zaman Dalam pasal-pasal yang lain, juga di- liputan atau program acara televisi mau- sebutkan ketentuan kalangan swasta ikut pun iklan pada media cetak, elektronik membantu ekonomi kreatif. Bantuan terse- dan digital. but misalnya diwajibkan bagi badan usaha/ pengusaha jaringan internet agar menyediakan fasilitas internet kepada pelaku ekonomi kreatif. Hal serupa diwajibkan kepada pengusaha media cetak, elektronik dan digital, serta kelompok asosiasi profesi. Bahkan ada ketentuan 5% dari seluruh siaran mereka itu Pasal 41 Asosiasi profesi atau organisasi pelaku Ekonomi Kreatif wajib mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Indonesia secara aktif dan berkesinambungan. adalah untuk promosi ekonomi kreatif. Ketentuan tentang kewajiban memPasal 22 Badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang penyedia layanan internet, dengan seizin Menteri dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam bentuk menyediakan layanan jasa akses internet nirkabel kepada sentra-sentra produk Ekonomi Kreatif. Pasal 18 promosikan sebuah usaha atas usaha yang lain sebetulnya merupakan hal yang agak janggal. Dalam hukum bisnis, dikenal istilah kerjasama yang saling menguntungkan. Seorang pengusaha hanya akan menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan unsur yang menguntungkan. Oleh karena itu, seharusnya dalam pasal-pasal tersebut dibuat klausul yang mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antar kalangan usaha ekonomi kreatif dan non kreatif. Jika tidak, pemerintah memberikan kompensasi atas kesediaan badan-badan swasta tersebut dalam (1) Setiap media cetak, elektronik, dan membantu mempromosikan usaha-usaha digital wajib mempromosikan produk ekonom kreatif. Adanya kewajiban tersebut Ekonomi Kreatif dalam konten dan/atau juga memberikan kesan bahwa usaha kre- program siarannya secara gratis dan ber- atif adalah pelaku-pelaku usaha kecil. Tidak kesinambungan. dibayangkan dalam pembuatan pasal terse- (2) Kewajiban promosi sebagaimana di- but bahwa usaha kreatif akan bisa menjadi maksud pada ayat (1) disediakan minimal sebuah usaha besar nasional bahkan lintas 5% dari keseluruhan konten dan/atau pro- bangsa. gram siarannya. (3) Kewajiban promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rubrik, 88 KAJIAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial II. Sosialisasi Ekonomi Kreatif Selain mengajukan rancangan undang-­ undang, Dewan Perwwakilan Daerah juga Dewan Perwakilan Daerah dan Perlindungan Ekonomi Kreatif melakukan sosialisasi. Pada tanggal 4 Maret Daerah antar pulau, dapat merugikan 2016 telah dilakukan sosialisasi & advokasi masyarakat dan perekonomian nasional. kesiapan dan daya saing daerah pada kerangka kerja sama masyarakat ekonomi ase- 4. ninjau ulang Paket Kebijakan Ekonomi X an yang berlangsung di provinsi sumatera pada 81 sektor dari Daftar Negatif Inves- utara. Berdasarkan notulensi, berikut ini be- tasi, artinya 100% pemodal asing dapat rapa hasilnya.15 1. berusaha di 81 sektor tersebut. Iklim per- Kesiapan dan Daya Saing Daerah me- saingan usaha yang sehat masih mem- menangi integrasi perdagangan dan in- butuhkan peranan Pemerintah. vestasi di Kawasan ASEAN memerlukan inklusivitas MEA. BKSP DPD RI sesuai kewenangannya melaksanakan advokasi dan menjadi pressure group untuk mengawasi dan mendorong Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah menjadikan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai isu sentral kebijakan pembangunan nasional dan daerah. 2. BKSP DPD RI mendesak Pemerintah me- Memperkuat daya saing dan kompetensi 5. BKSP DPD RI mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun roadmap keunggulan komparatif Sumber Daya Manusia bersertifikasi berbasiskan sektor-sektor unggulan daerah. BKSP DPD RI mendesak Pemerintah Daerah meninjau kembali penerapan SNI terhadap produk dan jasa impor, serta menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai penentu strategi bersaing. sumber daya manusia diwujudkan melalui Politik Anggaran di Pemerintah Daerah harus tertuang dalam Musrenbang dan Penyusunan APBD Provinsi dan Kabupaten. BKSP DPD RI menginisiasi “indeks inklusivitas MEA” di daerah, sebagai bentuk keseriusan Politik Anggaran dari Pemerintah Daerah. 3. BKSP DPD RI memandang serius permasalahan kesiapan dan daya saing daerah yang terintegrasi antar daerah belum ada kejelasan blue print Sistem Logistik Notulensi kunjungan ini diperoleh dari Sekretariat DPD RI. Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas sekretaria DPD, penulis mendapat kesan bahwa sosialisasi ekonomi kreatif belum dilakukan secara sistematis. 15 Hanya saja, sosialisasi tersebut masih bersifat parsial dan belum masif. Sosialisasi terkesan hanya sebagai kegiatan seremonial. Bahkan, dari beberapa anggota yang diwawancara, ada yang belum memahami dengan baik konsep-konsep ekonomi kreatif. KESIMPULAN Setelah reformasi, terjadi perubahan susunan dan hierarki ketatanegaraan, terutama akibat amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2000-2003. Amandemen ini dilakukan sebagai respon atas tuntutan reformasi yang ingin mengembalikan kedau- Volume 28, Nomor 2, Juli 2017 89 Ali Noer Zaman latan di tangan rakyat. Amandemen tersebut pung aspirasi masyarakat secara baik. Sela- juga dilakukan untuk melengkapi apa-apa in mengajukan rancangan undang-undang, yang belum diatur dalam UUD 1945 dan Dewan Perwakilan Daerah juga melakukan mengubah pasal-pasal yang dianggap ku- sosialisasi terhadap pengembangan dan per- rang sesuai dengan perubahan zaman. lindungan ekonomi kreatif. Namun, belum Di antara lembaga baru yang muncul terlihat cetak biru dari sosialisasi tersebut akibat amandemen tersebut adalah Dewan sehingga bisa diketahui kesuksesan maupun Perwakilan Daerah, yang para anggotanya kegagalannya. dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Karenanya, keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berbeda dari Utusan Daerah, yang dipilih dan ditetapkan dengan undang-undang. Anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili kepentingan setiap provinsi, dan saat ini memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya saja, Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau melakukan voting atas pengesahan sebuah rancangan undang-undang. Sebagai representasi dari masyarakat daerah, Dewan Perwakilan Daerah mengajukan rancangan undang-undang pertama, yakni Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, untuk dibahas secara tripartit, yakni pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Rancangan undang-undang ini dianggap penting untuk melindungi usaha ekonomi kreatif yang banyak bertebaran di daerah di seluruh Indonesia, yang umumnya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut masih perlu disempurnakan sehingga bisa menam- 90 KAJIAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Judul: Dewan Perlindungan Daerah Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.pdf

Oleh: Alinoer Zaman

Ikuti kami