Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia Di Era Reformasi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisni...

Oleh Lesti Olivia

473,2 KB 12 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia Di Era Reformasi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa Bekasi 2020

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO INDONESIA DI ERA REFORMASI Mata Kuliah Pengantar Aplikasi Komputer Dosen Pengampu : Muhamad Ekhsan, S.Kom Lesti Olivia Ningsih (111910253) MA.19.C15 PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS PELITA BANGSA BEKASI 2020 KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah dengan judul “Ekonomi Makro Indonesia Di Era Reformasi” ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Melalui makalah ini, saya berharap agar saya dan pembaca dapat mengenal lebih jauh mengenai ekonomi makro dan memahami perannya dalam pembangunan dinegara kita, khususnya di era reformasi kala itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan makalah ini, khususnya kepada dosen Bahasa Indonesia Bapak Irfan Afriantoro. S.Kom,MM yang bersedia membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan makalah ini. Saya berharap agar makalah ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi pembaca dan penulis yang lain dan menjadi acuan yang baik dan berkualitas. Bekasi, 05 Juni 2020 Lesti Olivia Ningsih ii DAFTAR ISI PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO INDONESIA ................................ i KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii BAB I .................................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah.................................................................................. 3 1.3 Tujuan Pembuatan Makalah ................................................................... 3 1.4 Manfaat Pembuatan Makalah ................................................................. 3 1.5 Metode Pembuatan Makalah .................................................................. 4 BAB II ................................................................................................................ 5 2.1 Pengertian Ekonomi............................................................................... 5 2.2 Pengertian Ekonomi Makro ................................................................... 5 2.3 Pemerintahan Reformasi ........................................................................ 6 2.3.1 Masa Kepemimpinan B.J. Habibie .................................................. 7 2.3.2 Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).......... 10 2.3.3 Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ............................. 14 BAB III ............................................................................................................. 17 3.1 Kesimpulan.......................................................................................... 17 3.2 Saran .................................................................................................. 18 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 20 iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade 1980. Pasca resesi diawal sampai pertengahan tahun 1980, pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% pertahun. Namun ekonomi Indonesia tumbuh rata – rata diatas 5% setelah 1987 sampai tahun 1994 (Tjiptohrijanto, 1997,21). Sebagai akibat krisis moneter pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis pada tahun 1998 tetapi tumbuh kembali secara perlahan mulai tahun 1999. Namun sejak saat itu hingga 2006 ekonomi kita bergerak lambat dengan pertumbuhan yang rendah. Apabila benar perekonomian kita telah terperangkap pada pertumbuhan rendah, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa keluar dari perangkap tersebut dan apa langkah – langkah yang dapat ditempuh agar secara bertahap dapat keluar dari perangkap tersebut. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia adalah efek domino dari krisis serupa yang dimulai dengan menurunnya nilai mata uang Thailand baht terhadap dolar AS pada 2 Juli 1997, dari 24,7 baht per dolar AS menjadi 29,1 baht per dolar AS. Puncak krisis moneter di Thailand tersebut adalah penutupan 56 dari 58 lembaga keuangan utama pada 8 Desember 1997. (Habibie, 2006 : 2) 1 2 Pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih diatas 6 persen meski turun tipis ke angka 6,01 persen. Saat itu impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, ekonomi Indonesia tumbuh melambat diangka 4,63 persen. Kelambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga negara lain. Pada tahun itu Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaiama yang diamanatkan dalam undang undang dasar 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban mencerdaskan dunia yang kehidupan berdasarkan bangsa, serta kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial negara”. Berbagai macam prospek pembangunan telah di lakukan dari orde lama , orde baru hingga orde reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Pembangunan nasional juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di berbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi dan sosial budaya, dan aspek pertahanan. 3 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang maka saya mendapatkan batasan dan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sejarah perekonomian Indonesia di era reformasi ? 2. Bagaimana keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri? 3. Seperti apa kebijakan – kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia di era Reformasi? 1.3 Tujuan Pembuatan Makalah Tujuan pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas makalah dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Tujuan lain dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis lainnya dalam memahami bagaimana perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun khususnya di era Reformasi. 1.4 Manfaat Pembuatan Makalah Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah: 1. Agar masyarakat khususnya pelajar dapat memahami betul perekonomian Indonesia di era Reformasi. Serta menjadi referensi penulisan bagi pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, bahkan dosen atau guru. 4 2. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang perkembangan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. 1.5 Metode Pembuatan Makalah Saya membuat makalah ini dengan beberapa metode antara lain: a. Kepustakaan, yaitu mencari buku – buku yang berkaitan dengan materi yang saya bahas. b. Pencarian ilmu dan teori yang berkaitan dengan materi yang saya bahas melalui jurnal dan artikel. 5 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Ekonomi Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos, atau “peraturan , aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”, jadi pada intinya bahwa ilmu ekonomi itu meruupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam (resource) yang terbatas kemudian untuk dijadikan komoditas yang memiliki nilai dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tersebar di kalangan masyarakat lainnya. (Timur : 2012) 2.2 Pengertian Ekonomi Makro Ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mengkhususkan, membahas mekanisme perekonomian secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (gousehold), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target – target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Berikut ini merupakan 6 variabel – variabel yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro yang mencakup 10 variabel agregatif ekonomi makro yaitu: 1. Pendapatan Nasional 2. Konsumsi Rumah Tangga 3. Saving/Tabungan 4. Investasi 5. Harga – Harga Secara Umum 6. Belanja Pemerintah 7. Jumlah Uang Yang Beredar 8. Tingkat Bunga 9. Kesempatan Kerja 10. Neraca Pembayaran (Ekspor/Impor) 2.3 Pemerintahan Reformasi Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul oleh Pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa itu tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehinngga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. (Amal : 2017). Paska kolonial dan berganti pemerintahan, sistem ekonomi di mana negara menciptakan banyak aturan untuk membatasi bekerjanya mekanisme pasar dan inisiatif kaum swasta malah diteruskan dan dikembangkan dengan lebih intensif. (Benjamin Higgins : 1968 ) 7 2.3.1 Masa Kepemimpinan B.J. Habibie Pengangkatan B.J Habibie menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 diwarnai dengan suasana politik dan ekonomi yang kacau. B.J Habibie merupakan seorang ilmuwan tingkat internasional. Selama 17 bulan masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia ketiga, Habibie memperkenalkan reformasi pasca Soeharto. Ketika Habibie mulai memegang kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat lima isu terbesar yang harus dihadapi yaitu, masa depan reformasi, masa depan ABRI (sekarang TNI), masa depan daerah yang melepaskan diri dari Indonesia, masa depan Soeharto (Keluarga, kekayaan dan kronikroninya) dan masa depan perekonomian serta kesejahteraan rakyat (Rickles, 2008). Kabinet Presiden Habibie dibentuk dalam waktu 24 jam, dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat. Selama lima Repelita yang pertama di bawah pemerintahan Soeharto, dari 1969 sampai 1994, PDB meningkat rata-rata 6,8%setahun. Pertumbuhan penduduk rata-rata 2% setahun (Emmerson (Ed), 2001, 192). Pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Peristiwa Badai El nino menjadikan panen beras berkurang. Nilai tukar rupiah berada di bawah Rp 10.000,00 per dollar, bahkan 8 mencapai level Rp 15.000,00 - Rp 17.000,00 dan diperkirakan 113 juta orang Indonesia (56%dari jumlah penduduk) berada di bawah garis kemiskinan. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%. B.J. Habibie mundur dari kekuasaan pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J Habibie melakukan langkah – langkah sebagai berikut: 1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara. 2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000 4. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF 6. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat. 7. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 9 Adapun kebijakan – kebijakan Habibie yang buat ekonomi bangkit dari krisis adalah sebagai berikut: 1) Menekankan Praktik Politik, UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikeluarkan. 2) Habibieconomic Untuk Indonesia, aliran ekonomi yang mengedapankan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis teknologi. 3) Membebaskan tahanan politik untuk stabilitas ekonomi, membebaskan tahanan politik guna menghadirkan kebebasan berdemokrasi kepada setiap orang. 4) Membuat Tim Ekonomi yang Bebas dari Intervensi Politik, meramu tim ekonomi yang sangat kuat dan memberukan dukungan penuh terhadap tim ekonomi. 5) Menguatkan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar, menggenjot nilai tukar rupiah terhadap Amerika yg sempat terpuruk di kisaran Rp. 16.650 menjadi Rp. 7000 per dollar dalam jangka waktu 5 bulan 6) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Minus Menjadi Positif, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh minus 13,13 persen pada 1998 berbalik positif tumbuh 0,79 persen pada 1999. 10 7) Menyelamatkan Empat Bank BUMN yang „Tenggelam‟, Dilansir dari infobanknews melalui Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang dibentuknya, BJ Habibie membuat keputusam bahwa merger 4 bank dilaksanakan sekaligus. 8) Independensi Bank Indonesia, Pembentukan Independensi Bank Indonesia agar fokus menjaga kondisi moneter domestik, khususnya menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia 1998. (Shemi, H. 2019) 2.3.2 Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999. Gus Dur memliki intelegensia, kekocakan, keterbukaan dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme (Rickles, 2008, 655). Pada tahun 2000 beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diprakirakan, yakni menjadi 4,8%. Beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses 11 restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000 masing- masing mencapai 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Di sisi penawaran, semua sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan. Dengan dorongan permintaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan menjadi motor pertumbuhan dengan sumbangan terhadap pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 1,6%, 0,9%, dan 0,7%. Sektor industri pengolahan pada tahun 2000 mencatat pertumbuhan sebesar 6,2%, sementara sektor perdagangan serta sektor pengangkutan masing-masing meningkat sebesar 5,7%dan 9,4%(Bank Indonesia 2000). Tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi guna mendorong pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar serta 12 kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan yang antara lain mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah minimum regional (UMR). Selain itu, tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Peningkatan ekspektasi ini mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cenderung bersifat menetap (persistent). Secara keseluruhan, laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01%(Bank Indonesia, 2000). Kegigihan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, keterbatasan dalam pengelihatan pada panca indra, masalah kesehatan, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, membuat Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden pada tanggal 23 Juli oleh MPR (Rickles, 2008, 655). Kebijakan – Kebijakan pada masa Abdurrahman Wahid adalah sebagai berikut : 1) Meneruskan pemerintahan kehidupan yang sebelumnya, demokratis memberikan seperti kebebasan 13 berpendapat. 2) Merestruktur lembaga pemerintaha seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien. Masalah yang ada adalah Abdurrahan Wahid tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI dan Polri. 3) Restrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efisien. 4) Mendirikan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Nussuma, bekerja sama dengan Bank Summa milik pengusaha Edward Soeryadjaya. Visi dibalik pemikiran Gus Dur adalah ekonomi kerakyatan, yaitu orientasi ekonomi yang memihak pengusaha gurem dan rakyat lemah. 5) Membentuk Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lembaga ini dirancang untuk pengembangan merintis ekonomi berbagai dan percontohan merangsang iklim kewirausahaan di kalangan warga NU. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk meyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan 14 mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh Presiden Megawati. 2.3.3 Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Masa jabatan Megawati sempat menuai persoalan keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia dengan temuan persoalan mendasar, yakni permasalahan keterwakilan perempuan yang sangat minim di bangku kursi parlemen atau di ruang publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari minimnya jumlah perempuan yang duduk sebagi anggota DPR RI, tetapi terkait partisipasi perempuan dalam politik dan masyarakat (Safitri, 2014). Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disusul dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah, undang-undang tersebut telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon legislatif. Akan tetapi, pada masa jabatannya, Megawati menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang berkarismatik. Tidak hanya karena faktor keturunan semata, tetapi juga karena kepribadiannya yang teguh dalam berprinsip. Meskipun tidak pernah belajar ilmu kepemimpinan secara formal, Megawati banyak belajar dari lingkungan yang membesarkannya. Sebagai pemimpin, Megawati memiliki visi dan misi yang memperjuangkan 4 pilar berbangsa dan bernegara, di antaranya: 15 Pancasila 1 juni 1945, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Serta 3 pilar Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepripadian secara budaya (Mustafa, 2011). 1) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 Milyar US Dollar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp. 116.3 Triliun. 2) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi aadalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perussahaan negara dari intervensi kekuatan – kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang di privatisasi dijual ke perusahaan asing. Adapun kebijakan – kebijakan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri antara lain : a) Memilih dan menetapkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. b) Membangun tatanan politik yang baru diwujudkan dengan di keluarkannnya UU tentang pemilu. c) Menjaga keutuhan NKRI. d) Melanjutkan amandemen UUD 1945 dilakukan agar lebih sesuai dinamika dan perkembangan zaman. e) Meluruskan otonomi daerah. Tidak ada masalah yang berarti pada 16 masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa bom bali dan perebutan pulau ligitan dan sipadan. Di masa ini juga di realisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukan perubahan yang berarti dalam bidang – bidang lain. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukan tanda – tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbedaa dengan kondisi ekonomi tahun 1999. Namun sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mulai membaik. Perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Pembangunan di era reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan masih tarik menarik mana yang harus didahulukan. 17 18 Namun setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia – manusia sebelumnya. 3.2 Saran Keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik yang dibanggakan selama ini hanyalah merupakan keberhasilan semu yang tidak memiliki fondasi yang kuat untuk kelanjutannya. Kebanggaan atas perkembangan ekonomi Indonesia yang selama dekade yang lalu mencapai rata –rata 7% per tahun, ternyata tidak mampu bertahan oleh serangan badai krisis. Krisis moneter yang terjadi telah menolak hipotesis bahwa sistem moneter Indonesia kuat dan memikul beban pertumbuhan yang tinggi disertai dengan pemerataan yang seimbang. Pada kenyataannnya, diperkirakan 80% kegiatan ekonomi Indonesia hanya dinikmati 17 – 20% penduduk Indonesia, suatu kenyataan yang sangat rawan bagi kestabilan nasional yang telah dibangun oleh rejim orde baru. Mungkin dalam hal ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam mewujudkan Indonesia bebass dari kemiskinan. Harga diri bangsa Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya. Era reformasi mengajarkan kepada Indonesia khususnya generasi muda 19 mengenai perjalanan panjang perekonomian di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus ikut berjuang dalam lebih mensejahterakan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Mengingat bagaimana sejarah pergolakan perekonomian kita yang mengalami fluktasi signifikan,seharusnya sekarang kita sudah mulai memikirkan untuk mengantisipasi pasar bebas yang akan terjadi nanti. Cara yang daapat dilakukan dengan membekali diri dengan sertifikasi kompetensi keahlian sehingga memiliki keunggulan bersaing dalam membangun perekonomian Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Badrianto, Y., & Ekhsan, M. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENINGKATAN MELALUI KUALITAS PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN DAN DESA CIKEDOKAN. KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1). Benjamin, Higgins. Economic Development: Problems, Principlies, and Policies,. New York: W.W. Norton and Co, 1968. Ekhsan, M. (2019). THE INFLUENCE JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE TURNOVER INTENTION. Journal of Business, Management, and Accounting, 1(1), 48-55. Ismail, Munawa. Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsir Pancasila dan UUD 1945. Penerbit Erlangga, 2014. Press.Emmerson, D.K. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Yogyakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2001. R. William Liddle. "Leadership and Culture in Indonesia Politics." Edited by Allen and Unwin. 1994. Rickles, M.C. "Sejarah Indonesia Modern." Gadjah Mada University, 1991 . Safitri, D. "woman and political communication : Megawati dan pemimpin simbolik." Jurnal Komunikasi, 2014: Vol 9 no 1, 50. Tjiptohrijanto, P. Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi. Jakarta: Rineka Cipta, 1997. 20

Judul: Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia Di Era Reformasi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa Bekasi 2020

Oleh: Lesti Olivia


Ikuti kami