Rangkuman Bab 7 Ham Buku Pengantar Ilmu Politik, Professor Miriam Budiardjo

Oleh Muhammad Raihan Imamnawi

236,8 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Rangkuman Bab 7 Ham Buku Pengantar Ilmu Politik, Professor Miriam Budiardjo

Pengantar Ilmu Politik Rangkuman Bab 7: HAM Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Prof. Miriam Budiardjo Oleh: Muhammad Raihan Imamnawi (1406569384) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, 2014 Hak Asasi Manusia adalah sebuah bagian penting dari demokrasi. Hak ini dianggap sebagai hak individu manusia yang melekat karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1996), dirumuskan bahwa Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Perkembangan HAM di Eropa Tahun 1215 telah ditandatangani perjanjian Magna Charta antara Raja Inggris dan para bangsawan. Raja dipaksa mengakui hak para bangsawan yang mencakup hak politik dan sipil yang mendasar. Hak ini lambat laun berkembang untuk semua warga Negara. HAM berkembang pesat pada abad ke-17 sampai ke-18 dikarenakan banyak yang mempertanyakan hak raja yang menganggap dirinya berkuasa atas wahyu tuhan. Di Inggris telah dibuat sebuah undang-undang tentang hak yaitu Bill of Rights pada tahun 1689 dan semua warga Negara harus memeatuhinya termasuk raja sekalipun HAM pada Abad ke-20 dan Awal Abad ke-21 Presiden Amerika, Roosevelt di tahun 1941 mencanangkan Empat Kebebasan yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan. Di masa ini juga jika hak dianggap ancaman terhadap komunisme,maka hak itu tidak memperoleh perlindungan. Pandangan ini kemudian berubah seiring perpecahannya Negara komunis di Eropa. Dampaknya, Negara komunis mulai transisi ke demokrasi dan memiliki pandangan tentang HAM sesuai Negara barat. Deklarasi Universal HAM (1948) Terdapat usaha untuk merumuskan HAM yang diakui seluruh dunia. Usaha pertama dimulai oleh Komisi HAM yang didirikan PBB pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1948 dikeluarkan Universal Declaration of Human Rights, diterima oleh 48 negara. Dua Kovenan Internasional Usaha selanjutnya yaitu membuat`perjanjian yakni, mencakup hak politik dan sipil serta mencakup hak ekonomi, social, dan budaya. Dua kovenan ini bersama Deklarasi Universal HAM serta dua Optional Protocol dibuat satu kesatuan bernama Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia. Perdebatan dalam Forum PBB Terdapat perdebatan dalam forum PBB sehingga mendapatkan kesukaran. Kesukaran itu salah satunya perbedaan sifat antara hak politik dan ekonomi. Politik bermaksud untuk mengakkan demokrasi sementara ekonomi meningkatkan kesejakteraan masyarakat. Pembatasan dan Konsep Non-Derogable Untuk memantau perkembangan hak politik, didirikan panitia hak asasi yang menerima dan menyelidiki pengaduan dari Negara terhadap Negara lain tentang pelanggaran HAM. Masalah Ratifikasi Meratifikasi perjanjian berarti Negara tersebut mengakui dan mnegikat diri serta melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian dan menjadikannya sebagai bagian dari hokum nasionalnya. Negara yang belum meratifikasi HAM umumnya keberatan bila setiap tahun menghadapi pemantauan Komisi HAM dan pelaksanaan HAM di Negara masingmasing. Peran Negara Dunia Ketiga Negara dunia ketiga mendukung perumusan hak ekonomi dan rakyat menjadi prioritas utama. Pada 1980-an, Negara dunia ketiga mencanangkan hak perdamaian dan hak pembangunan yang dituangkan dalam Declaration on the Right of Peoples to Peace pada tahun 1984 dan Declaration on the Right to Development pada tahun 1986. Dilema baru yang dihadapi Negara dunia ketiga ialah bagaimana memperjuangkan kehormatan dimata dunia tanpa mengorbankan identitas bangsa sendiri. Jadi diperlukan penyelarasan nilai tradisional yang relevan dengan standar hak asasi internasional. Banyak Negara Asia-Pasifik lebih mempertahankan ciri khas kebudayaan dan sejarahnya daripada mengakui sifat universal hak asasi. Hak asasi di ASEAN mencantumkan unsur agama dalam konsep hak asasi yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan karena itu memiliki hak asasi. HAM pada Awal Abad ke-21 Ancaman terorisme global memaksa Negara demokrasi memperketat keamanan sehingga mengurangi beberapa civil liberties, Tahun 2002 didirikan International Criminal Court yang bertugas mengadili kejahatan berat internasional. Salah satu wewenangnya adalah melakukan pengadilan kasus pelanggaran hak. Hak Asasi Manusia di Indonesia Pada awalnya hak asasi di masukan kedalam UUD ’45 tidak mendalam karena terdesak waktu.Pada masa demokrasi terpimpin, hak asasi beberapa dibatasi seperti hak menyatakn pendapat. Bahkan hak asasi ekonomi diabaikan. Ketika orde baru tiba, banyak yang menidamkan penerapan HAM kembai. Tetapi semua pudar ketika golongan militer mengambil alih pimpinan sehingga pengubahan tentang HAM di UUD’45 tidak terjadi. Menjelang reformasi, masyarakat mulai menyerukan peningkatan pelaksanaan hak politik kembali sehingga tidak menghambat demokratisasi. Dalam masa reformasi, Indonesia meratifikasi konvensi tentang penyiksaan dan konvensi penghapusan diskriminasi rasis. Di masas ini juga hak mengutarakan pendapat tidak dibatasi lagi walaupun hak asasi ekonomi mengalami kemunduran. Hak asasi perempuan menonjol di Indonesia seperti tidak ada diskriminasi dalam UUD tetapi dalam praktiknya masih terjadi diskriminasi. Indonesia sudah meratifikasi perjanjian Hak Politik Perempuan dan Perjanjian Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan serta menerima Deklarasi Wina. Pada tahun 1998 melalui TAP No. XVII MPR dirumuskan Piagam HAM yang terdapat dalam 44 Pasal. Sesudah mengalami perjalanan perumusan Ham yang panjang, Indonesia cendrung menganut konsep hak asasi yang berbeda dengan Konven Internasional. Indonesia tetap memegang teguh universalitas dan agama yang tidak menyalahkan Konvensi Wina.

Judul: Rangkuman Bab 7 Ham Buku Pengantar Ilmu Politik, Professor Miriam Budiardjo

Oleh: Muhammad Raihan Imamnawi

Ikuti kami