Reinterpretasi Pertanian Pembangunan Pertanian Dan Ekonomi Pertanian

Oleh Agus - Pakpahan

525,6 KB 64 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Reinterpretasi Pertanian Pembangunan Pertanian Dan Ekonomi Pertanian

REINTERPRETASI PERTANIAN, PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN ILMU SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN1 Agus Pakpahan2 PENDAHULUAN The real voyage of discovery lies not in seeking new lands but in seeing with new eyes. Marcel Proust Pembahasan tentang pertanian tentu saja bukan hal yang baru, apalagi bagi hadirin sekalian yang selama karirnya mendalami bidang pertanian ini. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang sifatnya statis, semua bergerak dan semua berubah. Termasuk dengan kebenaran itu sendiri bisa berubah: dulu yang difahami benar sekarang menjadi salah dan bisa juga dulu salah sekarang menjadi benar. Oleh karena itu, tetap saja alam memberi ruang kepada kita semua untuk menerima secara terbuka berbagai pandangan, mencernanya dan kemudian melakukan reinterpretasi-reinterpretasi. Kata reinterpretasi menjadi kunci pada tulisan ini. Reinterpretasi akan dilakukan untuk konsep pertanian, pembangunan pertanian dan ilmu sosial1 Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Brawijaya, sebelum acara diskusi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) di Universitas Brawijaya, Jawa Timur, 28 September 2011. Penulis ucapkan terima kasih kepada PERHEPI dan Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berbagi pemikiran pada kesempatan yang sangat berharga ini. Saran dan kritik untuk perbaikan sangat diharapkan. Semua kesalahan dalam tulisan ini menjadi tanggung jawab penulis dan atas kesalahan tersebut penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. 2 Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) (Peraturan Presiden No. 39, 2010); Ketua Umum PERHEPI 2001-2003; Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan 2005-2010; Direktur Jenderal Perkebunan, Kementrian Pertanian 1998-2003; Kepala Biro Kelautan, Kedirgantaraan, Lingkungan Hidup dan IPTEK, Bappenas 1996-1997; Kepala Biro Bantuan Pembangunan dan Regional I, Bappenas 1995-1996; Pembantu Asisten Menteri Bidang Ilmu Pengetahuan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 1994-1995; Kabag Analisis Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian, Biro Pertanian dan Pengairan Bappenas, 1993-1994. Sekretaris Jenderal Komite Reformasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan, 1997-1998. Fasilitator dan Pendiri 13 Asosasiasi Petani Perkebunan Indonesia yang bergabung mendirikan Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) 1999-2003; Ketua Umum Badan Eksekutif Gapperindo (2003-sekarang); Ahli Peneliti Utama (APU) Bidang Agro Ekonomi (Badan Litbang Pertanian) 1996sekarang; Promotor Seni Berlatar Belakang Patriotisme; Pembina Pasundan Asih dengan seniman utama antara lain Tan Deseng; Penulis dan Penerbit Buku. 1 ekonomi pertanian. Reinterpretasi ini dilakukan sebagai suatu kerja pikiran yang mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan akan berkembangnya pemahaman baru tentang pertanian, pembangunan pertanian dan ilmu sosial-ekonomi pertanian, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan ilmu sosial-ekonomi pertanian pada waktu yang akan datang. Kekeliruan dalam interpretasi akan menjadi masukan kedalam alam perasaan-pikiran-keyakinan yang akhirnya akan membelenggu budaya masyarakat secara keseluruhan. Untuk melepaskan perangkap atau belenggu yang sudah membudaya itu sangatlah sulit, misalnya, betapa sulitnya kita mengubah kebiasaan yang sudah mendarah-daging, seperti melepaskan ketergantungan kita kepada nasi sebagai sumber utama karbohidrat bagi masyarakat Asia. Tulisan ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut. Pada bagian awal disampaikan pembahasan tentang makna kata pertanian dengan menggunakan kamus sebagai bahan utama. Pendekatan ini didasarkan atas pemikiran bahwa kamus itu bukan sekedar daftar kata-kata dari suatu bahasa yang digunakan oleh suatu bangsa. Kamus menggambarkan tingkat kebudayaan suatu bangsa dan menunjukkan status penerimaan bahasa akan pentingnya suatu kata dalam budaya bangsa yang dibicarakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia disandingkan dengan Webster’s New Collegiate Dictionary untuk memahami status dan posisi kata pertanian. Tampak bahwa kata pertanian bukan sebagai suatu entry kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga pertanian diartikan dengan makna yang sangat sempit. Berbeda status dan posisi kata pertanian yang digunakan dalam kamus Webster’s yaitu bukan hanya berdiri sendiri sebagai entry kata tetapi juga didefinisikan secara luas dan komprehensif dengan kata agriculture. Dengan menggunakan kata agriculture ini maka pengertian pertanian merupakan bagian dari kebudayaan atau bahkan penentu kemajuan peradaban. Pada bagian selanjutnya secara berurutan diuraikan hasil pemikiran tentang reinterpretasi pembangunan pertanian, reinterpretasi ilmu sosial-ekonomi pertanian dan reinterpretasi pendidikan sosial-ekonomi pertanian. Penulis tidak banyak membahas aspek pertanian itu dengan menggunakan angka-angka yang menggambarkan komoditas pertanian. Penulis mengikuti pengertian ilmu ekonomi 2 dan apa yang harus ekonom lakukan sejalan dengan pandangan James Buchanan3 yang disampaikannya pada buku ―What Economist Should Do?‖4 Menurut Buchanan yang perlu didalami para ekonomi adalah manusia, perilaku manusia dan institusi yang mendorong atau membangun perilaku tersebut. Pandangan Buchanan itu sendiri diambilnya dari Adam Smith, Bapak Ilmu Ekonomi aliran kapitalisme yang menggambarkan bahwa hal terpenting dalam ekonomi adalah ―how to truck and to barter‖ atau transaksi kegiatan ekonomi. Schmid (1987)5 mengelompokkan transaksi kedalam tiga kategori: transaksi secara administrasi, pasar dan hibah (grant). Apabila pendekatan pemikiran di atas dilakukan, maka kata menjadi modal utama mengingat semua pekerjaan sosial-ekonomi modal utamanya kata untuk menerangkan, memahami, menyusun kontrak, menyusun peraturan perundangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam mempersiapkan, menjalankan, melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dengan latar belakang pemikiran di atas, penulis menyampaikan pandangan bahwa pada dasarnya ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi atau fenomena sosial, karena itu harus dibaca dan difahami dalam satu nafas. Hal ini mengandung implikasi perlunya reinterpretasi pada dunia pendidikan kita untuk menempatkan dan mempelajari bidang sosial-ekonomi ini secara utuh dan saling memperkuat. Intisari dari seluruh uraian dalam tulisan ini adalah bahwa mulai dari landasan falsafah keilmuan, metodologi penelitian sampai dengan metode penelitian dan interpretasi hasil-hasil penelitiannya perlu diwujudkan sebagai upaya reinterpretasi terutama dalam hubungannya dengan pengamalan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, mengingat ilmu sosial ekonomi pertanian yang kita bicarakan merupakan ilmu terapan. Karena itu, ilmu sosial-ekonomi pertanian yang kita bicarakan ini tidaklah bebas nilai. Nilai tertinggi yang menjadi pedoman kita sebagai negara adalah Pancasila dan UUD 1945. Seluruh reinterpretasi yang dikembangkan dalam tulisan ini dilandasi oleh satu amanah utama yaitu kemerdekaan dan pemerdekaan petani pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. 3 James Buchanan merupakan ekonom Amerika Serikat yang mendalami Economics of Public Choice dan mendapatkan penghargaan Nobel dalam Ekonomi yang diterimanya pada 1986. 4 J. Buchanan, 1979. What Should Economist Do? Liberty Fund Inc. 5 A. Schmid, 1987. Property, Power, and Public Choice: An Inquiry into Law and Economics. Praeger. 3 REINTERPRETASI KATA PERTANIAN Dunia manusia adalah dunia kata-kata, atau lebih tepatnya dunia simbol. Ilmu pengetahuan juga dimulai dengan mencipta kata bagi sebuah nama dan kemudian menyusunnya dalam kategori-kategori yang rinci dan konsisten. Kita menamakan ilmu ini dengan nama taxonomi. Dengan taxonomi kita diajarkan membuat klasifikasi mulai dari yang paling umum (kerajaan) sampai yang paling spesifik (spesies), bahkan cara penulisannya pun mengikuti aturan-aturan khusus. Misalnya, nama spesies ditulis dalam huruf miring atau diberikan tanda garis bawah dengan huruf besar pada nama genus, seperti berikut: Tectona grandis atau Tectona grandis untuk penulisan nama spesies pohon jati dalam bahasa Latin. Model pendekatan ilmu taxonomi ini berlaku umum pada semua jenis ilmu, hanya saja tidak dinamakan taxonomi, tetapi lebih dikenal dengan klasifikasi6. Klasifikasi adalah pemilahan unsur-unsur atau elemen-elemen berdasarkan kategori-kategori tertentu. Secara umum terdapat dua kelompok penyusunan kategori, yaitu berdasarkan kriteria homogenisasi atau kriteria fungsional. Dalam klasifikasi kota-desa digunakan kriteria homogenisasi, yaitu ciri desa digambarkan oleh dominannya situasi lingkungan pertanian di wilayah yang dimaksud desa. Tetapi, dalam penyusunan hirarki kota-kota di dunia maka yang digunakan adalah kriteria hubungan fungsional antar kota-kota di dunia sehingga tergambar pusatpusat kota dunia dan pengaruhnya sampai pada kota-kota lain di dunia ketiga. Misalnya, walaupun jumlah penduduk Jakarta sudah tergolong dalam jumlah penduduk megapolitan, tetapi secara hirarki, status dan kekuatan Jakarta tidak tergolong sebagai kota yang mempengaruhi globalisasi. Untuk Asia, kota yang dominan pengaruhnya terhadap globalisasi adalah Tokyo, sekelas London di Eropa dan New York di Amerika Serikat; Bangkok, Singapura, Hongkong, Shanghai, Beijing dan Seoul sebagai kota yang powerful; dan Mumbai, Bangalore, Taipei 6 Misalnya, taxonomi dalam ekonomi misalnya: pembagian aktivitas ekonomi kedalam produk, perusahaan atau industri. Dalam industri kita mengenal Standar Industri Indonesia (SNI), International Standard Industrial Classification (ISIC); the United States Standard Industrial Classification (SIC), the North American Industry Classification System (NAICS). Dalam teori ekonomi kita membagi ekonomi mikro dan ekonomi makro, yang masing-masing dapat dikembangkan kedalam bidang spesialisasi yang lebih rinci. 4 digolongkan kota-kota yang influential, sekelas dengan Dallas di Amerika Serikat atau Melbourne di Australia.7 Dalam proses klasifikasi itu, baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, apa yang dikeluarkan dianggap tidak penting dan apa yang dimasukkan dianggap penting. Misalnya, dalam contoh pengaruh kota di atas, apabila kriterianya adalah kota berpenduduk terbesar yang berada di selatan garis khatulistiwa, maka Jakarta akan masuk menjadi kota yang dicatat. Tetapi kriteria itu tidak dianggap penting dalam urusan pengelompokkan kota yang dominan atau kota yang berpengaruh. Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa penyusunan dalam proses klasifikasi itu akan dipengaruhi oleh pemahaman si penyusun terhadap kompleksitas permasalahan, tujuan dari klasifikasi, ketersediaan data dan metode untuk menyusun klasifikasi serta konteks yang ingin dibangun. Mengingat ada istilah penting atau tidak penting, maka di dalam proses klasifikasi kepentingan para pihak akan menentukan, termasuk nantinya adalah penetapan atau pilihan dari definisi-definisi dari dunia kata-kata yang diciptakan, mengingat dengan definisi itu maka akan ada yang kepentingannya dikeluarkan dari pilihan kata dan definisinya. Jadi, unsur subyektifitas tetap akan memberikan warna dalam pemahaman dunia kata-kata ini, khususnya dalam proses klasifikasi. Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila kita mengatakan bahwa pihak yang kuat atau berkuasa yang akan menetapkan suatu klasifikasi termasuk menetapkan pengertian atau definisi yang akan digunakannya. Pada hakekatnya melalui proses inilah awal perubahan atau tidak adanya perubahan dalam budaya masyarakat ditentukan. Kekayaan kata-kata dalam suatu masyarakat menggambarkan kekayaan pikiran atau perasaan yang telah berhasil menjadi simbol yang bisa ditafsirkan sebagai suara batin dari masyarakat tersebut. Asal –usul serta variasi kata-kata itu juga menunjukkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antar-budaya masyarakat dunia yang sudah berevolusi ribuan tahun. Pada situasi akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan betapa banyak dan derasnya kata-kata dalam Bahasa Inggis yang masuk kedalam jiwa kita yang dihantarkan melalui berbagai media. Sebagai ilustrasi, pada koran harian terkemuka di Jakarta, edisi Rabu, pada lembar halaman pertama, 21 September 2011 memuat kata yang berasal dari Bahasa Inggris, antara lain: bisnis, property, lunch with CEO, solusinya, indeks, gain, 7 Lihat H.D. Blij, 2009. The Power of Place. Oxford University Press. New York. 5 cement, update, holiday inspiration, save up to 20 % off or free dessert at ...restaurant, hotline 24 jam, marine, bonding, import inflation, dan masih banyak lagi. Penggunaan kata-kata tersebut tentunya tidak sekedar munculnya kata-kata baru, melainkan banyak hal yang berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia akan mendapatkan pengaruhnya. Kata bukan sekedar memberikan pesan, tetapi mendorong berkembangnya suatu perubahan. Apabila kata dan klasifikasi menjadi fenomena yang sangat penting, untuk menarik gambaran umum suatu budaya masyarakat dari kata yang digunakan, sumber apa yang dapat dipakai sebagai acuan? Tentu, sumber penting yang dapat kita pakai adalah kamus mengingat kamus merupakan ―khasanah perbendaharaan kata suatu bahasa yang menggambarkan tingkat peradaban bangsa pemiliknya‖ 8. Kata kamus berasal dari bahasa Arab qamus, yang diambil dari bahasa Yunani oekanos, yang berarti ―lautan‖. Dengan demikian kata kamus diartikan sebagai simbol wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terbatas dalam dan luasnya.9 Karena itu, isi suatu kamus dapat memberikan gambaran secara tidak langsung status kemajuan atau perhatian suatu budaya masyarakat terhadap hal-hal tertentu. Dalam Kamus Besar10 Bahasa Indonesia Edisi Ketiga yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka (2007) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, samasama terbitan Balai Pustaka (1991), kata PERTANIAN tidak dapat kita temukan sebagai suatu entry. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke -3 (2007) kita melihat bahwa setelah kata pertanda kata berikutnya adalah pertepel, sedangkan pada Kamus Umum (1991) setelah kata pertanda kata berikutnya adalah pertiwi. Analog dengan ilustrasi kota Jakarta dalam konteks kota-kota berpengaruh di dunia, maka nasib yang serupa juga dialami pertanian, yaitu para perumus kamus tidak menggunakan kriteria yang membuat kata pertanian masuk sebagai salah satu entry dalam Kamus Besar tersebut. Salah satu penyebabnya mungkin karena tidak adanya perwakilan keahlian pertanian yang termasuk dalam tim Penyumbang 8 Lihat Prakata Edisi Ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007. Balai Pustaka. Ibid, hal xxi 10 Lihat, antara lain: (1) C. Grenon-Nyenhuis, “The Dictionary as a Cultural Institution “, Intercultural Communication Studies X: 1 2000: 159-166; ( 2) W. Sachs (ed), “The Development Dictionary A Guide to Knowledge as Power”, Zed Books Ltd, London and New Jersey. 9 6 Saran dan Istilah sebagaimana dapat dibaca pada halaman xviii Kamus Besar Bahasa Indonesia11. Kedua kamus tersebut menempatkan pertanian sebagai bagian pengayaan dari kata tani. Menurut Kamus Besar (2007), kata tani mengandung arti: (a) sebagai kata benda berarti mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam; mata pencaharian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam; (b) dalam kata kerja bertani berarti bercocok tanam, mengusahakan tanah dengan tanam menanam. Sedangkan pertanian (kata benda) diartikan sebagai (a) perihal bertani, dan (b) segala yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya), dengan pengayaan arti selanjutnya yang bersifat: (a) pertanian ekstraktif, (b) pertanian generatif, (c) pertanian huma, (d) pertanian kering (tanpa irigasi), (e) pertanian komersial, (f) pertanian ladang, (g) pertanian menetap, (h) pertanian monokultur, (j) pertanian multikultur. Dalam kamus ini petani diartikan sebagai orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Sebagaimana telah disinggung, kamus tidak sekedar menggambarkan jumlah entry kata dari suatu bahasa yang digunakan oleh suatu bangsa. Kamus merupakan indikator yang sangat penting yang menggambarkan maju-tidaknya suatu peradaban dari suatu bangsa. Selain itu, kamus juga menggambarkan sampai sejauh mana atau sedalam apa suatu kata atau pengertian sudah meresap dalam diri suatu masyarakat-bangsa. Dalam pengertian di atas usaha di luar tanam-menanam seperti peternakan, perikanan atau usaha sejenisnya tidak termasuk dalam kategori pertanian. Selanjutnya, dan ini yang paling penting, kita tidak merasakan adanya pesan bahwa pertanian itu sebagai budaya atau bagian dari kebudayaan, karena itu tidak ada pesan budaya yang menyatakan bahwa pertanian itu penting dalam menentukan kehidupan dan tinggi-rendahnya peradaban suatu bangsa. Dalam Bahasa Inggris, aspek yang disebutkan terakhir sangat jelas terlihat dan terasa. Dalam Bahasa Inggris pertanian disimbolkan oleh kata agriculture, ada kata culture yang menyatu dalam satu kata. Kita bisa membaca pengertian agriculture dalam Webster’s New Collegiate Dictionary (1981) sebagai berikut: 11 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, pada halaman xviii dapat dilihat daftar nama yang tercatat sebagai penyumbang saran dan daftar nama pakar sebagai penyumbang istilah, yang ikut dalam Seminar Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3 Maret 1990. 7 “agriculture: the science or art of cultivating the soil, producing crops, and rising livestock and in varying degrees the preparation of these products for man’s use and their disposal (as by marketing)”. (hal:24). Tulisan ini menggunakan pertanian dengan makna agriculture sebagaimana dikandung dalam Kamus Webste’s mengingat maknanya selain lebih lengkap juga lebih mendalam serta lebih mengena dengan situasi realitas yang sebenarnya. Kata kunci dari makna yang dalam itu terletak pada kata culture. ―Rumahnya‖ pertanian itu budaya di mana di dalamnya terdapat science (ilmu), art (seni) yang melandasi pemanfaatan tanah, tanaman, ternak dan tingkatan selanjutnya termasuk marketing. Untuk lebih meyakinkan lagi, kata marketing dalam Kamus Webster juga diartikan (a) “the act or process of selling or purchasing in a market, (b) an aggergate of functions involved in moving goods from producer to consumer”. Fungsi-fungsi marketing tersebut tentunya mencakup fungsi transaksi (exchange ulitity), fungsi penyimpanan (time utility), fungsi pengolahan (form utility), dan fungsi distribusi (spatial atau place utility), yang mana ini adalah sama dengan sistem agribisnis. Jadi, dengan menggunakan pengertian pertanian sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Webster juga kita menemukan pesan bahwa antara pertanian dan agribisnis itu dua kata yang maknanya bisa sama. Dengan demikian kita memerlukan reinterpretasi kata pertanian dan mensosialisasikannya secara lebih baik kepada masyarakat sehingga pertanian difahami sebagai bagian dari budaya dan pembangunan pertanian ditafsirkan sebagai pembangunan untuk meningkatkan peradaban. Peradaban yang maju dicirikan oleh pertaniannya yang maju, dan sebaliknya peradaban yang mundur dicirikan oleh pertaniannya yang mundur. Salah satu hal yang perlu segera diusulkan adalah perbaikan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu agar kata pertanian menjadi entry pada Kamus tersebut dan pengertiannya mengikuti kenyataan yang sebenarnya ada. Pengertian pertanian sebagai agriculture yang terdapat dalam Kamus Webster’s perlu dijadikan referensi. 8 REINTERPRETASI PEMBANGUNAN PERTANIAN Kalau kita coba amati dalam literatur ilmu ekonomi pembangunan, kita akan menemukan bahwa ilmu ini secara khusus dikembangkan untuk diterapkan di negara berkembang. Di negara yang saat ini tergolong sebagai negara maju, istilah yang lahir di sana bukanlah pembangunan tetapi industrialisasi. Kemajuan di negara tersebut dipandang sebagai hasil dari suatu proses evolusi yang kemudian dipercepat oleh revolusi industri. Jauh sebelum revolusi industri terjadi, yang berkembang adalah perdagangan sebagai manifestasi dari lahirnya faham baru, yaitu kapitalisme dimana dalam faham ini hak kepemilikan individu atau korporasi diakui sebagai entitas legal. Isme selanjutnya yang berkembang dalam era modern adalah imperialisme, merupakan dampak kapitalisme modern yang memerlukan dukungan persediaan bahan baku, tenaga kerja dan sekaligus juga pasar bagi industri-industri yang berkembang di negara-negara maju tersebut. Dengan berkembang dan dipraktekkannya faham imperialis12me tersebut maka lahirlah era penjajahan bagi hampir seluruh bangsa-bangsa Asia dan Afrika oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk kemudian Amerika Serikat pun menjadi imperium. Baru pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, sebagian besar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, sebagai dampak dari usainya Perang Dunia Ke-II, memperoleh kembali kemerdekaannya. Dengan latar-belakang fenomena sejarah di atas maka kita dapat memahami pesan sejarah tersebut, yaitu: industrialisasi di negara-negara maju sama artinya dengan eksploitasi di masyarakat bangsa yang dijajah oleh negara maju tersebut. Perlu difahami bahwa model pemikiran yang melandasi industrialisasi saat ini juga secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang diterapkan pada era penjajahan yaitu membatasi ekspor hasil pertanian dengan menerapkan pajak atau bea keluar dengan tujuan untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri yang akan dikembangkan atau akan berkembang atau diharapkan berkembang di Indonesia dengan korbanan kesejahteraan petani. Padahal persoalannya bukan sekedar 12 Lihat N. Ferguson, 2004. Colossus: The rise and fall of the American Empire. Penguin Books, New York. Pada Tabel 1 buku ini dapat dilihat daerah atau negara yang diokupasi Amerika Serikat baik yang diokupasi permanen sampai sekarang maupun yang kemudian ditinggalkan sejak 1893. Misalnya, Hawaii, Puerto Rico dan Guam masing-masing diokupasi Amerika Serikat pada 1893, 1898 dan 1898, yang sampai sekarang masih menjadi bagian Amerika Serikat. Sedangkan Filipina, Panama, dan Republik Dominika masing-masing diokupasi pada 1898, 1903, dan 1916 yang kemudian ditinggalkan masing-masing pada tahun 1946, 1979, dan 1924. 9 keterediaan bahan baku pada harga murah sebagaimana telah diperlihatkan pada periode 50 tahun terakhir abad ke-20 dimana harga komoditas pertanian terus menurun tetapi industri berbasis pertanian tidak berkembang di Indonesia 13, kecuali yang berbasis impor seperti industri mie berbasis impor terigu dan industri tekstil berbasis impor kapas. Data menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada pertanian sebagaimana digambarkan oleh penurunan persentase nilai produk domestik bruto (PDB) pertanian yang tidak seimbang dengan penurunan persentase tenaga kerja yang bekerja di sekotor pertanian. Perbandingan data tahun 1957 dengan tahun 2002 menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 % PDB pertanian di Korea Selatan, Malaysia dan Thailand diikuti oleh penurunan persentase tenaga kerja pertanian sebesar 1.56 %, 1.02 % dan 1.1 %; sedangkan untuk Indonesia penurunan pangsa tenaga kerja pertaniannya hanyalah 0.43 %14. Dengan demikian kita dapat menafsirkan bahwa pelajaran dari sejarah yang paling penting bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika itu bukanlah pelajaran yang sifatnya fisik-biologis, melainkan yang sifatnya mental-spiritual, yaitu membangun kembali sikap mental-spiritual bangsa yang pernah lama dijajah, yang telah kehilangan budaya kemerdekaannya dalam periode yang sangat lama, menjadi bangsa baru dengan sikap mental-spiritual sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Karena itu pula dapat difahami apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa kita itu masih merupakan bangsa yang belum bisa berpikir15. Bahkan lebih seram lagi kita dinamakan bangsa kuli, yang mana Bung Karno dengan geram mencari jalan keluar atas tuduhan itu. Pandangan tersebut perlu kita fahami sebagai suatu kritik positif, mengingat kalaupun pandangan itu salah, kita sudah mendapatkan manfaat dari pesan tersebut dan kita mestinya terdorong mencari jalan keluarnya. Salah satu alasan penting agar kita menerima pandangan tersebut di atas secara positif adalah bahwa pada kenyataannya evolusi manusia menunjukkan bahwa berpikir itu bukanlah persoalan yang mudah. Dapat dibayangkan untuk 13 Lihat A. Pakpahan, “Menyoal Bea Ekspor Komoditas Pertanian”, Bisnis Indonesia, Senin, 27 Juni 2011: 11. Lihat A. Pakpahan, “Industrialisasi yang Menyakiti Petani”, Suara Pembaruan, 17 Nopember 2004: 5. 15 rd Lihat antara lain, K. Mahbubani, 3 Ed. 2004. Can Asian Think? Singapore Times Editions. 14 10 mencapai gelar sarjana, apabila semuanya lancar dan tepat waktu, seseorang memerlukan waktu 16 tahun investasi; ditambah sekitar 4-6 tahun lagi untuk mendapatkan gelar doktor. Total investasi waktu dari masuk sekolah dasar sampai mendapatkan gelar doktor diperlukan waktu sekitar 20-22 tahun. Belum lagi biaya dan tenaga yang dikeluarkan dalam seluruh investasi pengembangan sumberdaya manusia ini. Periode tersebut berlaku pada zaman sekarang. Perkembangan teknologi tentu saja harusnya dapat mempercepat proses tersebut. Untuk bisa berpikir diperlukan bukan hanya kemampuan individu atau karakter masyarakatnya yang menempatkan kebahagian yang diperolehnya sebagai ungkapan rasa syukur apabila mereka berhasil mendapatkan buah pikiran yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar, dan yang selalu merasa dahaga terhadap pemikiran-pemikiran atau penemuan-penemuan baru, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan secara keseluruhan yang membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk tumbuh dan berkembangnya secara subur budaya berpikir ini. Dalam iklim dan budaya penjajahan, ruang untuk berpikir itu tertutup. Karena itulah para leluhur rakyat dan bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan dirinya yang mana nikmatnya itu diberikan kepada kita semua yang menjadi anak-bangsa Indonesia. Kita belajar bahwa biaya ketidakmerdekaan itu besarnya tidak terbatas. Memang ada pilihan apakah kita ingin menjadi ―ayam kampung‖ yang bebas dan merdeka ataukah kita ingin menjadi ―ayam broiler‖ yang diberikan ―rumah‖, makan dan minuman terjamin tetapi kemudian setelah sampai pada waktunya yang paling menguntungkan bagi pemilik ayam itu kita semua dipotong16. Bukti dari biaya kemerdekaan yang sangat mahal itu dapat kita lihat dari korbanan yang diberikan para leluhur pejuang kemerdekaan, yaitu biaya berupa pengorbanan17 jiwa-raganya demi mewujudkan status bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Pejuang tersebut termasuk juga dalam bidang ilmu pengetahuan, demi kebenaran yang mereka yakini mereka juga rela mengorbankan jiwa raganya. Dalam bidang ilmu pengetahuan ini kita mengenal, misalnya, Socrates atau Copernicus, yang dengan teguh membela keyakinan akan kebenaran yang mereka yakini. Dalam konteks inilah bahwa yang 16 A. Pakpahan, “Busung Lapar, Ayam Kampung dan Pohon Jati”, Koran Tempo 16 Juli 2005: hal A15; (2) A. Pakpahan, “Busung Lapar dan Tepung”, Koran Tempo 30 Mei 2005, hal: A15. 17 Kata korbanan ini sangat tepat mengingat ilmu ekonomi selalu berbicara dalam konteks opportunity costs atau trade-off. Hanya karena cintanya kepada kemerdekaan maka jiwa-raga dikorbankan oleh para pahlawan demi pemerdekaan dari penjajahan. 11 terberat bagi ilmuwan adalah mencari dan mempertahankan kebenaran sebagai ukuran integritasnya kepada ilmu pengetahuan. Kelihatannya demikianlah prinsip yang harus dipegang apabila kita ingin menjadi makhluk yang merdeka. Pemikiran ekonom pembangunan yang menggunakan kemerdekaan atau pemerdekaan sebagai subyek sekaligus juga obyeknya secara langsung adalah pemikiran yang dikembangkan oleh Amartya Sen, ekonom asal India yang menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi 18, dengan judul bukunya: Development as Freedom19. Menurut Sen bahwa pembangunan itu diartikan sebagai what people can do or can be. Ini adalah pemahaman pembangunan sebagai capabilities (kapabilitas) yang mana kapabilitas itu sebagai faktor utama yang akan menentukan kita merdeka atau tidak. Tentu saja pemahaman kemerdekaan pada konteks ini adalah kemerdekaan dalam status dan sekaligus pula dalam kemampuan. Artinya, serajin dan sekuat apa pun bagi seorang budak, maka ia tidak memiliki hak apa-apa terhadap hasil kerjanya karena ia statusnya sebagai seorang budak. Karena itu ia tidak merdeka. Sebaliknya, sebagai warga negara yang merdeka di negaranya yang merdeka, maka ia semiskin apa pun karena kekurang mampuannya dalam menghasilkan barang atau jasa, ia tetap hidupnya harus ditanggung oleh negara karena Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin ditanggung oleh negara (UUD 1945, Pasal 34)20. Sejalan dengan pemahaman ini, ukuran pembangunan tampaknya sudah jauh berkembang dibandingkan dengan ukuran yang digunakan pada awal penerapan konsep pembangunan di negara-negara berkembang yang terpusat saat itu pada ukuran pendapatan per kapita. Dewasa ini telah banyak ukuran lain yang digunakan seperti Human Development Index (HDI), Human Freedom Index, Sustainable Development Index dan sejenisnya. Dengan sejarah pembangunan yang cukup lama, kita telah menyaksikan bahwa dampak penggunaan kata pembangunan ini luar biasa besarnya terhadap budaya masyarakat, mencakup: cara berpikir, cara merasa dan dalam membentuk 18 Amartya Sen, mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang Ekonomi pada 1998. Kontribusi utamanya dalam bidang Welfare Economics. 19 A. Sen, 1999. Development as Freedom. Alfred A. Knoff, New York. 20 Lihat, antara lain: J.W. Dawson, 2002. “Causality in the freedom–growth relationship”. European Journal of Political Economy Vol. 19 (2003) 479–495. Menurut hasil penelitian ini bahwa kemerdekaan itu merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan. 12 keyakinan baru beserta perilakunya yang menyatu dengan pemikiran, perasaan dan keyakinannya itu. Dengan perkataan lain kata pembangunan itu telah berdampak terhadap perkembangan budaya secara keseluruhan. Pada zaman Orde Baru, kata pembangunan merupakan kata sakti Pemerintah untuk menjalankan programprogramnya atau untuk mengalahkan kepentingan lain yang menentangnya. Dengan kata pembangunan ini birokrasi pemerintah menjadi sangat kuat. Dengan interpretasi pembangunan sebagai alat Pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam rumusan-rumusan formal seperti Repelita Nasional dan Repelita Sektoral atau Regional, maka pembangunan dilaksanakan secara sistimatik dan birokratik. Untuk mengetahui apa yang dirasakan, dipikirkan dan diyakini oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunannya itu dapat dikaji berdasarkan dokumen-dokumen resmi, antara lain yang dimuat dalam buku-buku Repelita. Atas dasar hasil pengkajian akan substansi yang terdapat dalam buku Repelita I-VI, dapat disimpulkan bahwa walaupun telah terjadi perubahan fokus yaitu dari swasembada ke diversifikasi pangan, dan kemudian ke ketahanan pangan, pola dasar pemikiran pembangunan pertanian tetap relatif sama yaitu terfokus pada produksi pangan, dominannya peran pemerintah, dan tidak adanya perubahan yang fundamental khususnya perbaikan dalam distribusi penguasaan lahan petani, pembiayaan pertanian rakyat, pengembangan pasar komoditas pertanian, dan ekspansi infrastruktur perdesaan serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi21. Hasil yang dicapai dengan menggunakan pola dasar pemikiran sebagaimana yang kita fahami sekarang ini adalah Indonesia tidak siap menghadapi ancamanancaman yang datang dari seluruh penjuru seperti dalam menghadapi perubahan iklim global, harga-harga pangan dunia yang terus meningkat, kelangkaan berbagai faktor-faktor produksi penting seperti gas, fosfat dan potasium; luas lahan petani yang semakin sempit, lingkungan sosial yang semakin rawan akan konflik, dan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana yang sedang dihadapi sekarang dan akan sangat berbahaya bagi Indonesia pada masa mendatang apabila hal tersebut tidak dapat segera diatasi. 21 Lihat A. Pakpahan, 2007. Freedom for Farmers Freedom for All. Ideals Agro Abrar, Bogor. Dalam buku ini dibahas dalam bab khusus tentang perkembangan pemikiran yang menyatu dalam Repelita I, II, III, IV, V dan VI, yang diperbandingkan dengan kinerja pertanian pada masing-masing periode tersebut. 13 Karena itu, sekarang adalah momentum untuk kita melakukan reinterpretasi kata pembangunan pertanian dan berbagai krisis ekonomi yang berkembang di negara maju sekarang ini mestinya membuka kesadaran kita bahwa kita harus mandiri dalam berpikir, merasa dan berkeyakinan ini. Hal ini tidak berarti kita membangun budaya tertutup. Yang kita perlukan adalah budaya mandiri sehingga kita akan menemukan jati diri kita dan karena itu akan menemukan pula tujuan, jalan dan organisasi untuk mencapainya yang dinamakan proses pembangunan itu sendiri. Keseluruhan nafas faham pembangunan itu adalah pemerdekaan. Dengan melihat pembangunan pertanian sebagai proses pemerdekaan petani dan subyek pelaku pembangunan yang saling tergantung dengan petani, maka kita akan lebih jernih dalam memahami kompleksitas permasalahan dan dalam mencari solusi baru bagi permasalahan-permasalahan pembangunan pertanian yang kita hadapi. Faham pemerdekaan dalam pembangunan bagi Indonesia sebenarnya sudah diamahkan apabila kita mencoba memahami lebih mendalam amanah UUD 1945, khususnya Pembukaan, Pasal 27 khususnya ayat 2, Pasal 33, dan Pasal 34, maka faham pembangunan sebagai proses pemerdekaan sangatlah jelas. 22 Untuk memudahkan diskusi, berikut ini penulis kutip amanah dimaksud: Pembukaan UUD 1945:‖ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 22 Bandingkan misalnya dengan cara pandang pendekatan fungsi produksi dimana petani diorganisir oleh kekuasaan yang berada di atasnya untuk mencapai target-target pembangunan tertentu dengan fenomena petani mengorganisir dirinya sendiri dan didukung Pemerinntah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada kasus yang disebut terakhir tampak jelas bahwa pilihan berada di tangan petani yang sangat berbeda dengan proses perubahan institusi yang didasarkan atas pemanfaatan konsep Revolusi Hijau. Berlanjutnya involusi pertanian sebagaimana yang disampaikan Geertz (1963) dalam C. Geertz, 1963. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. University of California, Berkeley. 14 Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam batang tubuh UUD 1945, kita secara tegas dan jelas menjumpai amanah konstitusi yang mengajarkan pembangunan sebagai proses pemerdekaan rakyat. Dalam Pasal 27 ayat (2): (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun Pasal 33 dan Pasal 34 menyatakan: Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 15 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan memahami pesan-pesan atau amanah UUD 1945 tentunya harus hidup kembali kesadaran kita semua bahwa pembangunan pertanian itu merupakan pelaksanaan amanah dari UUD 1945 dan amanah itu isinya yang paling penting adalah pemerdekaan bagi keseluruhan rakyat Indonesia, khususnya pemerdekaan para petani dan keluarganya apabila konteksnya adalah pembangunan pertanian. Atas dasar uraian di atas, maka reinterpretasi pembangunan pertanian yang diusulkan melalui tulisan ini adalah memahami pembangunan pertanian sebagai amanah UUD 1945 dengan tujuan pemerdekaan para petani dan keluarganya sehingga pembangunan pertanian bukan hanya memberikan makna bagi kehidupan nasional yang lebih sejahtera tetapi juga sekaligus bagian proses peningkatan kapabilitas petani dan masyarakat perdesaan baik dalam statusnya dalam struktur dan kultur mayarakat Indonesia, maupun dalam kapabilitasnya sebagai masyarakat di era modern seperti sekarang ini dan pada waktu yang akan datang. REINTERPRETASI ILMU EKONOMI PERTANIAN Orientasi Falsafah Ilmu Apa yang membuat beraneka-ragamnya pandangan dan interpretasi realitas dalam bidang keilmuan itu, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial termasuk ekonomi? Faktor penentunya adalah falsafah atau orientasi metodologi yang melandasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Johnson (1986)23 mengidentifikasi tiga orientasi metodologi yang melandasi ilmu ekonomi yaitu: positivisme, normativisme, dan pragmatisme. 23 G.L. Johnson, 1986. Research methodology for economists: philosophy and practice. Macmillan, New York. 16 Positivisme merupakan faham yang memandang bahwa nilai itu bukanlah suatu realitas melainkan hanya ada di dalam pikiran atau perasaan manusia saja. Karena sifatnya seperti itu maka positivisme menolak nilai itu sebagai bagian dari pekerjaan ilmiah. Nilai yang dimaksud di sini adalah salah/benar atau baik/buruk. Dalam bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk ekonomi, terdapat faham yang menerima nilai sebagai bagian analisis tetapi sebatas diterima sebagai asumsi saja, misalnya, diasumsikan bahwa konsumen itu memaksimumkan kepuasannya, faham ini dinamakan conditional normativism. Normativisme merupakan faham yang menerima nilai itu merupakan bagian dari realitas. Atas dasar faham ini maka alat-alat riset ilmiah digunakan untuk meneliti dan menghasilkan pengetahuan tentang nilai yang mana nilai itu diterima sebagai karakteristik dari realitas. Adapun pragmatisme merupakan aliran falsafah ilmu pengetahuan yang melihat bahwa pengetahuan tentang nilai dan pengetahuan positif itu selalu saling berhubungan atau berinteraksi secara interdependen. Sejalan dengan orientasi metodologi tersebut Johnson mengelompokkan tiga jesis riset yaitu: riset disiplin (disciplinary research), riset tentang suatu subyek (subject matter research), dan riset untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu (problem solving research) yang dihadapi oleh pengambil keputusan atau sekelompok pengambil keputusan yang memiliki masalah yang sama. Dari dari ketiga jenis riset tersebut akan diperoleh tiga jenis pengetahuan yaitu pengetahuan tentang disiplin (disciplinary knowledge), pengetahuan tentang suatu subyek (subject matter knowledge) dan pengetahuan tentang penyelesaian masalah (prescriptive knowledge). Semua jenis riset memerlukan uji kesahihan obyektifitas yaitu uji kejelasan (clarity), uji koherensi (coherency), dan uji kesesuaian (correspondency). Khusus untuk problem solving research kaidah uji obyektifitasnya adalah workability atau keampuhan menyelesaikan masalah. Kekacauan dalam pemahaman akan konteks di atas akan membuat berbagai bentuk kesalahan baik dalam proses produksi pengetahuan, penyebaran pengetahuan atau pemanfaatan pengetahuan dalam masyarakat. Ilmu ekonomi pertanian, yang merupakan bidang aplikasi dari ilmu ekonomi pada umumnya, tampak lebih banyak atau bahkan didominasi oleh pengaruh aliran 17 positivisme. Karena itu, ilmu ekonomi pertanian yang berkembang di tanah air juga didominasi oleh faham positivisme tersebut. Dengan dominannya faham ini maka tidak banyak dihasilkan pengetahuan tentang nilai dalam bidang pertanian atau dalam pemikiran pembangunan pertanian. Akibatnya, apabila kita berbicara tentang kebijakan pembangunan pertanian atau pembangunan lainnya, maka pengetahuan tentang nilai ini hanyalah sifatnya diasumsikan saja. Padahal, dalam setiap kebijakan diperlukan pengetahuan tentang nilai tersebut mengingat dalam prakteknya suatu kebijakan tidak akan pernah terlepas dari nilai. Bahkan, pernyataan tujuan itu sendiri adalah pernyataan yang menyatakan suatu nilai. Karena itu pengetahuan tentang nilai diperlukan baik sebagai pedoman maupun sebagai bagian integral dari suatu kebijakan pembangunan. Kesenjangan kebutuhan pengetahuan normatif yang diperlukan oleh penentu kebijakan di satu pihak dengan bidang riset ilmu sosial ekonomi di pihak lain sebagai produsen pengetahuan yang tidak melihat nilai sebagai subyek dari ilmu pengetahuan melahirkan kondisi yang kurang menguntungkan. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan nilai akhirnya ditetapkan secara ad hoc; kedua, pengetahuan tentang nilai tidak berkembang; dan terakhir, bidang ilmu sosial ekonomi pertanian itu sendiri menjadi kerdil. Jadi, orientasi metodologi apa yang diperlukan untuk Indonesia yang merupakan negara berkembang dan memiliki karakteristik negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Penulis berpendapat bahwa lebih tepat kita mengambil makna dari seluruh orientasi metodologi dengan mengembangkan sikap eclectisism yaitu menerima beragam cabang falsafah ilmu dan menggunakannya sesuai dengan konteks dan tujuan yang ada mengingat beragamnya masalah yang dihadapi dan masing-masing orientasi metodologi memiliki kelemahan atau kelebihan masing-masing. Faham ini sebenarnya merupakan turunan dari faham atau falsafah negara kita yaitu Pancasila. Sebelum kita membahas ilmu ekonomi pertanian, perlu disampaikan terlebih dahulu gambaran umum ilmu sosiologi yang menjadi subyek ilmu pengetahuan yang mendalami bidang sosial. Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan dalam tulisan ini, subyek analisis ekonomi pertanian yang perlu 18 dipilih bukanlah komoditas melainkan manusia dan institusinya dengan melihat transaksi sebagai unit analisis. Dengan demikian menjadi penting untuk mengenal variasi dalam teori sosiologi yang mana hal ini akan berkaitan erat dengan ilmu ekonomi pertanian yang menjadi subyek bab ini. Di antara para pemikir dalam bidang ilmu sosiologi, Sorokin (1928)24 mengelompokkan 13 mazhab ilmu sosiologi, yaitu: (1) aliran mekanistik, (2) aliran Frederic Le Play, (3) aliran Geografi, (4) aliran interpretasi biologi, (5) aliran rasial, seleksi dan hereditaris, (6) aliran ―struggle for existence‖ dan sosiologi perang, (7) aliran cabang biologi dan aliran demografi, (8) aliran sosiologi, (9) Formal School and Systematics of Social Relationships, (10) aliran sosiologi cabang ekonomi, (11) aliran psikologi, (12) aliran teori psycho-sociologistic agama, adat, hukum, opini publik, seni dan fenomena kultural lainnya, dan (13) aliran lainnya. Dalam bidang ekonomi, American Economic Association (AEA)25 mengklasifikasikan ilmu ekonomi kedalam kelompok berikut: A - General Economics and Teaching B - History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches C - Mathematical and Quantitative Methods D - Microeconomics E - Macroeconomics and Monetary Economics F - International Economics G - Financial Economics H - Public Economics I - Health, Education, and Welfare J - Labor and Demographic Economics K - Law and Economics L - Industrial Organization M - Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting N - Economic History O - Economic Development, Technological Change, and Growth P - Economic Systems Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics R - Urban, Rural, and Regional Economics Y - Miscellaneous Categories Z - Other Special Topics 24 Pitirim Sorokin, 1928. Contemporary Sociological Theories. Harper and Brothers, New York. American Economic Association, “Journal of Economic Literature (JEL) Classification http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php# 25 19 System”. Kelompok Q, yaitu Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics, oleh AEA dirinci kedalam: Q00 - General Q01 - Sustainable Development Q02 - Global Commodity Crises Q1 - Agriculture Q10 - General Q11 - Aggregate Supply and Demand Analysis; Prices Q12 - Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and Farm Input Markets Q13 - Agricultural Markets and Marketing; Cooperatives; Agribusiness Q14 - Agricultural Finance Q15 - Land Ownership and Tenure; Land Reform; Land Use; Irrigation; Agriculture and Environment Q16 - R&D; Agricultural Technology; Biofuels; Agricultural Extension Services Q17 - Agriculture in International Trade Q18 - Agricultural Policy; Food Policy Q19 - Other Q2 - Renewable Resources and Conservation Q20 - General Q21 - Demand and Supply Q22 - Fishery; Aquaculture Q23 - Forestry Q24 - Land Q25 - Water Q26 - Recreational Aspects of Natural Resources Q27 - Renewable Resources and Conservation: Issues in International Trade Q28 - Government Policy Q29 - Other Q3 - Nonrenewable Resources and Conservation Q30 - General Q31 - Demand and Supply Q32 - Exhaustible Resources and Economic Development Q34 - Natural Resources and Domestic and International Conflicts Q33 - Resource Booms Q38 - Government Policy Q39 - Other Q4 - Energy Q40 - General Q41 - Demand and Supply Q42 - Alternative Energy Sources Q43 - Energy and the Macroeconomy Q47 - Energy Forecasting Q48 - Government Policy 20 Q49 - Other Q5 - Environmental Economics Q50 - General Q51 - Valuation of Environmental Effects Q52 - Pollution Control Adoption Costs; Distributional Effects; Employment Effects Q53 - Air Pollution; Water Pollution; Noise; Hazardous Waste; Solid Waste; Recycling Q54 - Climate; Natural Disasters; Global Warming Q55 - Technological Innovation Q56 - Environment and Development; Environment and Trade; Sustainability; Environmental Accounts and Accounting; Environmental Equity; Population Growth Q57 - Ecological Economics: Ecosystem Services; Biodiversity Conservation; Bioeconomics; Industrial Ecology Q58 - Government Policy Q59 - Other Khusus mengenai subyek budaya, sosiologi dan antropologi yang dipandang sebagai bidang spesialisasi dari ekonomi diberi lambang dengan huruf Z berjudul Other Special Topics, sebagai berikut: Z - Other Special Topics Z0 - General Z00 - General Z1 - Cultural Economics; Economic Sociology; Economic Anthropology Z10 - General Z11 - Economics of the Arts and Literature Z12 - Religion Z13 - Economic Sociology; Economic Anthropology; Social and Economic Stratification Z19 - Other Dengan mendalami klasifikasi ilmu ekonomi kedalam bidang-bidang khusus yang menjadi spesialisasi bagi seorang ekonom menurut American Economic Association sebagaimana dikemukakan di atas, maka kita menemukan bahwa bidang yang menyangkut budaya sebagai subyek ekonomi, sangatlah terbatas, dengan dikelompokkan pada kelompok Z. Padahal, pada era Sorokin pada awal abad ke-20 sudah menggolongkan ekonomi kedalam sosiologi. Kekuatan yang sangat besar telah menggeser ekonomi menjadi ilmu seperti fisika, yaitu bukan manusia dan institusinya yang menjadi subyek studi melainkan komoditas dengan matematik menjadi bahasa atau alat utama dalam eksplorasinya. Menurut 21 Buchanan (1979)26 apabila memang menjadi begitu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi maka sebaiknya ilmu ekonomi itu diserahkan saja kepada matematikawan. Persoalan yang dihadapi negara-negara berkembang, khususnya yang menderita penjajahan yang sangat lama tentu mengalami perbedaan budaya dari bangsa-bangsa yang pernah menjajahnya. Lahirnya kata pembangunan itu sendiri merefleksikan makna bahwa industrialisasi di negara berkembang tidak akan berjalan dengan sendirinya sebagaimana yang dialami oleh sejarah negara-negara di Eropa atau Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara di Amerika Latin yang berasal dari Eropa juga ternyata tidak mengalami perjalanan sejarah yang sama, melainkan berbelok menjadi negara berkembang sampai sekarang. Tentu hal tersebut tidak dapat dijelaskan oleh fenomena alam atau komoditas melainkan hanya bisa dijelaskan oleh terjadinya perbedaan budaya dalam proses perkembangan bangsa-bangsa tersebut. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1870-an Argentina lebih maju dari Jerman, tetapi 100 tahun kemudian Jerman menjadi negara maju terkemuka sedangkan Argentina masih menjadi negara berkembang. Data atau bukti-bukti semacam inilah yang tidak dapat menolak bahwa sosialbudaya masyarakat tidak penting, apalagi dalam bidang pembangunan pertanian. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi ini, khususnya yang biasa dinamakan kultur atau budaya, menjadi unsur yang sangat penting dalam pembahasan pembangunan pada masa mendatang. State of The World 2010 yang diterbitkan oleh The Worldwatch Institute (2010) memilih tema khusus: Transforming Cultures, from Consumerism to Sustainability.27 Buku ini penuh dengan informasi dan data penting serta hasil analisis yang perlu diketahui apabila dunia menghendaki bumi satu-satunya tempat hidup kita ini terjaga, terpelihara dan lestari. Menurut buku ini (Tabel 1), apabila standar tingkat hidup tingkat konsumsi rendah dengan patokan pendapatan per kapita rata-rata US$ 1230 (nilai dollar tahun 2008 PPP), maka bumi, sesuai dengan kapasitasnya, dapat dihuni oleh 13,6 milyar jiwa. Tetapi, apabila menggunakan standar tingkat hidup rata-rata Amerika Serikat, maka kapasitas bumi untuk menghidupi manusia hanya mampu sampai 5 milyar jiwa. Kondisi saat ini, penduduk dunia sudah 6 26 ibid Lihat State of The World 2010, “Transforming Cultures, From Consumerism to Sustainability. The Worldwatch Institute, W.W. Norton & Company, New York. 27 22 milyar jiwa lebih, karena itu, sudah melampaui kapasitas lestari bumi ini. Kesimpulannya: diperlukan transformasi budaya dari budaya konsumerisme ke budaya pelestarian. Atas dasar pemikiran bahwa ilmu-ilmu sosial ekonomi pertanian adalah sebagai faktor penting dalam perubahan budaya, khususnya untuk pemerdekaan petani28 di negara berkembang, maka kita perlu mendalami perkembangan kontribusi ilmu pengetahuan ekonomi pertanian terhadap proses tersebut. Perlu penulis kemukakan sejak awal agar tidak terjadi kesalahan pemahaman bahwa apa yang dimaksud di atas bukanlah sebagai ajakan membangun proses politik praktis sehingga ilmu pengetahuan dijadikan bahan propaganda ilmiah. Yang dimaksud adalah diperlukannya suatu reorientasi pendidikan, penelitian dan pengembangan terhadap subyek pemerdekaan petani yang selama ini terabaikan melalui pengamalan ilmu sosial ekonomi pertanian. Ilmu pengetahuan perlu dipandang sebagai pencerah, obor atau bahkan api yang menyala-nyala untuk memberikan kontribusi perubahan positif bagi pembangunan pertanian sebagaimana yang dimaksud di atas. Hal ini sangat penting mengingat pada fase penerapan ilmu itu tidak terbebas dari nilai. Sebagai ilustrasi, semua teori itu berlaku umum tetapi pada saat ia akan dipakai, kondisi lingkungan lokal membuatnya menjadi unik, misalnya, secara umum diterima bahwa titik didih air itu 100C tetapi ini hanya terjadi apabila air dididihkan di pantai pada ketinggian 0 meter dari muka laut. Demikian pun halnya dengan teori ekonomi pada saat ia diterapkan pada pertanian maka diperlukan pemahaman baru akan keunikan-keunikannya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa ilmu ekonomi pertanian diperlukan untuk memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Amanah UUD 1945 itu perlu diterjemahkan ke dalam model pendidikan, penelitian atau pengembangan ilmu ekonomi pertanian di Indonesia dan untuk Indonesia. Berikut ini kami mencoba memberikan ilustrasi kasar tentang pengejewantahan amanah UUD 1945 kedalam bidang ilmu ekonomi pertanian. Sebelum penulis menyampaikan hal tersebut, terlebih dahulu digambarkan tentang perlunya 28 Lihat A. Pakpahan, 2007. Freedom for Farmers Freedom for All. Ideals Agro Abrar, Bogor, Indonesia. Buku ini mencoba mengkaji dengan menggunakan perspektif bahwa pembangunan pertanian merupakan proses pemerdekaan petani. 23 dilakukan penyesuaian konteks atau ruang lingkup penerapannya mengingat perubahan zaman yang sudah terjadi. Apapun yang akan dilakukan, utuk hal yang sifatnya penerapan diperlukan pemahaman akan konteksnya agar penerapan tersebut dapat berjalan dengan sukses. Pembahasan pertanian pada tahun 1960an, 1980an dan apalagi pertanian pada abad ke-21, memerlukan pemahaman akan konteksnya tersebut dengan baik. Dalam literatur kita dapat mengidentifikasi bahwa pertanian itu sendiri sering difahami sebagai suatu era tertentu. Misalnya, Pink (2006)29 mengurutkan perkembanga zaman kedalam zaman berikut: 1) 2) 3) 4) Era pertanian—agriculture age (farmers) (abad ke-18), Era industri—industrial age (factory worker) (abad ke-19), Era informasi—information age (knowledge workers) (abad ke-20), Era konsep—conceptual age (creators and empathizers) (abad ke-21). Pemikiran Pink di atas seolah-olah dunia ini bergerak linear dengan zaman yang berubah, misalnya, pandangan Pink apabila tidak ditafsirkan dengan baik maka seolah-olah pertanian pada abad ke-21 ini tidak dipentingkan lagi. Namun demikian, Pink sangat benar apabila kita mengartikan bahwa pembangunan pertanian pada zaman sekarang ini situasinya sudah sangat berbeda dengan pada era abad ke-18. Pembangunan pertanian pada zaman sekarang sudah berada dalam era informasi dan era konsep baru. Pangan zaman sekarang sudah tidak diartikan sebagai pangan untuk memenuhi rasa kenyang melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan kesehatan dan kenyamanan. Bahkan, apabila kita masukkan benihbenih hasil rekayasa genetik, yang tingkat penggunaannya sudah mencapai 148 juta hektar pada tahun 2010, pengertian pertanian itu sendiri akan berubah total menjadi pertanian yang sangat intensif akan ilmu pengetahuan dan teknologi 30,31. Sejalan dengan perubahan zaman di atas, telah terjadi keragaman pola perubahan yang sangat nyata dalam hal nilai-nilai dan perikehidupan masyarakat 29 D.H. Pink, 2006. A Whole New Mind. Riverhead Books, New York. Lihat G.P. Pisano, 2006. Science Business: The promise, the reality, and the future of biotech. Harvard Business School Press, Boston. 31 A. Pakpahan, 2011. World Trend In Biotechnology Crops and Its Implications To Indonesia. Biosafety Commission for Genetically Engineered Products, Indonesia. (unpublished paper). 30 24 dunia, sehingga diperlukan pemahaman akan esensi dari perubahan dan dampaknya terhadap kehidupan baru yang perlu dibangun. Gasset (1927)32, Hsu (1963)33, Toffler (1970)34, Downs (1973)35, Sowell (1980)36, Etzioni (1996)37, Abramson dan Inglehart (1998)38, Elkington dan Hartigan (2008)39, Chang (2008)40, Kano (2008)41, Sen (2009)42, Wilkinson dan Pickett (2010)43 merupakan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman kontekstual apabila kita akan menerapkan ilmu ekonomi pertanian pada lingkungan tertentu. Gasset (1927) memberikan analisis yang sangat tajam akan dampak dari perubahan demografis yang membuat penduduk dunia jumlahnya berlipat ganda, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pertambahan penduduk yang sangat pesat pada abad ke 18, dipandang Gasset sebagai pertambahan massa. Pertambahan massa ini sangat dahsyat dampaknya bagi dunia mengingat sifat dasar manusia itu tidak terdapat pada massa, yaitu massa tidak memiliki sifat berpikir. Dapat diperkirakan apa yang akan terjadi apabila massa yang besar itu menghadapi kelaparan, kekurangan air, kekurangan ruang kehidupan, dan berbagai bentuk keterbatasan lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengembangan institusi yang dapat mengelola massa tersebut menjadi faktor-faktor positif bagi kemanusiaan dan kehidupan yang lebih luas lagi. Hsu (1963) menyampaikan hasil risetnya mengenai bagaimana masyarakat dunia itu mengembangkan daya adaptasi melalui inovasi kelembagaan masyarakat yang mengambil tiga model utama, yaitu model clan sebagaimana yang berlaku di masyarakat Tiongkok, model kasta di India dan model club di Amerika Serikat. 32 J.O. Gasset, 1957. (25ed). The Revolt of the Masses. W.W. Norton & Company Inc., New York. F.L.K. Hsu, 1963. Clan, Caste and Club. D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, New Jersey. 34 A. Toffler, 1970. Future Shock. Random House, New York. 35 J.F. Downs, 1973. Human Nature. Glencoe Press, New York. 36 T.S. Sowell, 1980. Knowledge & Decisions. Basic Books, Inc., New York. 37 A. Etzioni, 1996. The New Golden Rule. BasicBooks, New York. 38 P.R. Abramson dan R. Inglehart, 1998. Value Change in Global Perpective. The University of Michigan Press, Ann Arbor. 39 J. Elkington dan P. Hartigan, 2008. The Power of Unreasonable People. Harvard Business Press, Boston. 40 H.J. Chang, 2008. Bad Samaritans: The myth of free trade and the secret history of capitalism. Bloomsbury Press, New York. 41 H. Kano, 2008. Indonesian Exports, Peasant Agriculture and the World Economy, 1850-2000. NUS Press, Singapore. 42 A. Sen, 2009. The Idea of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 43 R. Wilkinson and K. Pickett, 2010. The Spirit Level: Why equality is better for everyone. Penguin Books, London. 33 25 Model tersebut, menurut Hsu dibangun atas dasar latar belakang budaya masyarakat yang berbeda, yaitu di masyarakat Tiongkok dasar perikatan antarindividu didasarkan atas persamaan keluarga (clan), di India dasarnya adalah unsur agama (Hindu), dan di Amerika Serikat dasar utamanya adalah faham individualisme yang dipandang hal utama dalam masyarakat Barat. Pandangan Hsu ini sangatlah penting bagi kita untuk mengingatkan bahwa faktor sosial-budaya itu tidak dapat diabaikan dalam pemikiran dan perumusan pembangunan, apalagi untuk pembangunan pertanian. Toffler (1970), Abramson dan Inglehart (1998) dan Wilkinson dan Pickett (2010) dapat dipakai sebagai sumber yang memberikan pengetahuan dan inspirasi tentang pentingnya pendalaman akan perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat. Dalam bukunya Future Shock, Toffler menggambarkan bahwa shock itu terjadi karena kita tidak memahami dan tidak mengantisipasi perubahanperubahan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam Abramson dan Inglehart (1998) kita mendapatkan informasi bahwa dalam masyarakat Barat telah terjadi perubahan-perubahan nilai secara mendasar yaitu nilai yang bergerak dari nilai materialisme ke nilai spiritualisme (post materialist). Sebagai ilustrasi, di Inggris nilai post materialist meningkat dari 7% (1970-71) menjadi 15 % (1993), sebaliknya nilai materialist menurun dari 36 % (1970-71) menjadi 21 % (1993). Perubahan nilai post materialist yang tertinggi terjadi di Denmark yaitu meningkat dari 7 % menjadi 25 % pada periode di atas. Hasil riset Wilkinson dan Pickett (2010) selama 50 tahun menunjukkan bahwa kemerataan (equality) adalah baik untuk semua orang. Hasil riset yang penting untuk dicatat antara lain adalah: (1) Semakin timpang pendapatan, makin tinggi indeks masalah kesehatan dan masalah sosial kelamsyarakatan; (2) Semakin tinggi pendapatan per kapita semakin rendah nilai indeks permasalahan kesehatan dan permasalahan sosial tetapi ini ditunjukkan oleh korelasi yang rendah; (3) Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, semakin rendah nilai indeks kesejahteraan anak-anak; (4) Semakin tinggi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, semakin rendah persentase jumlah individu yang dapat dipercaya; 26 (5) Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin rendah persentasi pendapatan nasional yang disumbangkan untuk bantuan luar negeri; (6) Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi persentase masyarakat yang mengalami gangguan mental; (7) Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan semakin tinggi indeks penyalah-gunaan obat-obat terlarang; (8) Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin rendah usia harapan hidup; (9) Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, semakin tinggi tingkat kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; (10) Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, semakin tinggi tingkat penduduk yang kegemukan; (11) Dan masih banyak lagi hasil penelitian yang penting yang dapat didapat dalam buku ini. Sowell (1980) merupakan buku yang penting dalam memahami pengetahuan dan peran pengetahuan dalam masyarakat. Menurut Sowell peradaban merupakan instrumen yang sangat penting untuk mendapatkan manfaat dari pengetahuan. Spesialisasi sangat diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan secara lebih baik. Menurut Sowell ―ideas are everywhere, but knowledge is rare‖; bahkan menurut Sowell pula bahwa untuk seseorang yang dijuluki ―knowledgable‖ pada dasarnya ia juga hanya memiliki knowledge pada bidang yang terbatas saja. Semakin modern suatu masyarakat, semakin sedikit ―jumlah jenis‖ pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu masyarakatnya, tetapi makin dalam pengetahuan dalam satu subyek yang didalaminya. Sebaliknya, untuk individu yang berada dalam masyarakat tradisional, ia harus memiliki pengetahuan hampir semua jenis pengetahuan agar ia dapat tetap hidup, mulai dengan jenis tanaman dan hewan yang bisa dimakan, cara dan kemampuan menangkap atau mengumpulkannya, cara menanam dan memeilih musim yang baik untuk menanamnya, mengetahui ―obat‖ apa yang diperlukan untuk mengobati berbagai jenis penyakit, dan seterusnya. Etzioni (1996) dalam bukunya ―The New Golden Rule‖ pada dasarnya adalah memberikan landasan yang kokoh untuk dijadikan bahan diskusi tentang perlunya dasar-dasar etika untuk menmperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Etzioni membangun konsep apa yang dinamakan good society dan communitarian 27 movement. Secara khusus dalam Bab 7, Etzioni membahas ―Pluralism within Unity‖, yang kiranya dapat menjadi stimulant bagi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Pandangan Sen (2009) sangat penting untuk dijadikan referensi dalam pendalaman ide dan teori Justice. Berbeda dengan para pemikir di bidang ini, yang mengembangkan teori pada kondisi ideal, Sen mengembangkan pemikiran dalam dunia semacam yang dihadapi sekarang ini, yang diperlukan bukanlah teori keadilan pada kondisi ideal, melain teori yang dapat digunakan sebagai dasar membuat kebijaksanaan pada kondisi riil yang kita hadapi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, tetapi dalam bidang berbeda, Elkington dan Hartigan (2008) mengemukakan argumen yang menjadi argumen utamanya bahwa perubahan besar itu memerlukan sekelompok entrepreneur yang tergolong ―unreasonable people‖. Chang (2008) dalam bukunya ― Bad Samaritans‖ menunjukkan bahwa free trade dan kapitalisme itu hanyalah kamuflase atau strategi dari negara-negara maju untuk mengelabui negara-negara berkembang, yang pernah dijajah mereka. Yang menarik untuk Indonesia, Chang secara khsusus menulis Bab 8 dengan judul “Zaire vs Indonesia” dan Bab 9 Lazy Zapanese and Thieving Germans. Bab 9 ini tentunya akan memberikan inspirasi bahwa bangsa Jepang yang dipandang pemalas pada awal tahun 1900an ternyata bisa berubah menjadi bangsa paling rajin di dunia sekarang; demikian juga dengan bangsa Jerman yang sekarang menjadi bangsa termaju di dunia. Kano (2008) memberikan perspektif panjang tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia yaitu antara 1850-2000. Buku banyak memberikan inspirasi penting bagi strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi ke depan pada umumnya dan pembangunan pertanian pada khususnya. Sejarah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia telah mengalami pasang surut dengan struktur yang sifatnya dualistik, yaitu kepentingan ekspor yang menjadi prioritas pemerintah kolonial dan kepentingan produksi pangan untuk stabilitas nasional. Dalam perjalanan ekonomi ekspornya Indonesia telah mengalami zaman keemasan rempah-rempah, gula, karet, minyak bumi dan hasil hutan, dan sekarang kelapa sawit. Kano mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi sebenarnya belum terlihat mengingat ekspor komoditas Indonesia didominasi oleh ekspor bahan mentah dan juga makin meningkatnya komponen impor. Terlebih lagi apabila kita 28 menggunakan indikator service account balance maka nilai totalnya selalu negatif; nilai positif dalam service account balance hanyalah merupakan kontribusi dari Tenaga Kerja Indonesia dan perjalanan (wisata). Kesimpulan yang paling penting dari Kano untuk pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa, adalah tidak terlihatnya fenomena transformasi ekonomi sebagaimana yang terjadi di Jepang atau di negara-negara yang telah mengalami penurunan persentase petani yang makin mengecil. Yang menambah berat Indonesia pada masa mendatang adalah meningkatnya pembatas ekologi untuk ekspansi produksi pertanian, perdesaan menghadapi “de-agrarianization” dan memaksa angkatan kerja untuk mencari pekerjaan di luar pertanian. Sementara itu, Indonesia menghadapi pembatas kapasitas industri skala besar dalam menyerap tenaga kerja dan hanya dapat mengandalkan sektor informal dalam penyerapan kerja di daerah urban. Kesimpulan utama yang dibuat Kano adalah pengalaman pembangunan di Jepang sangat kecil kemungkinannya dapat diulangi di Indonesia, tetapi juga belum jelas apakah Indonesia akan menjadi pelopor dalam membangun jalan baru pembangunan ekonomi pada abad ke-21. REINTERPRETASI ILMU SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN DALAM PENGAMALAN UUD 1945 Atas dasar pemikiran di atas, kita dapat mengembangkan gagasan untuk menterjemahkan amanah UUD 1945 kedalam bahasa ilmu sosial ekonomi. Hasil penterjemahan ini dapat dibahas lebih lanjut sebagai masukan untuk membangun langkah-langkah nyata dalam pengembangan keilmuan ekonomi pertanian di Indonesia. Pertama, kita perlu mencari makna kemerdekaan yang dianut oleh Indonesia. Pengujian akan makna kemerdekaan ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang bukan hanya bisa menjadikan pemahaman kita yang lebih baik tetapi juga mendapatkan jalan atau solusinya dalam menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Oleh karena itu kaidah uji obyektifitasnya bukan hanya uji kejelasan (clarity) tetapi juga efisien, efektif dan dapat diterima untuk menjadi amalan (workability) dalam bidang pembangunan pertanian, pendidikan, penelitian atau pemanfaatan ilmu ekonomi pertanian. 29 Pembukaan UUD 1945 menyatakan: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Apakah makna kemerdekaan dalam ilmu ekonomi pertanian sejalan dengan nafas Pembukaan UUD 1945? Apa implikasi kalimat pembukaan tersebut yang mengandung kata ―kemerdekaan itu hak segala bangsa‖, apakah ini juga menjadi dasar kemerdekaan sebagai ―perdagangan bebas‖ atau pihak asing juga bebas berinvestasi di Indonesia? Apa makna penjajahan? Apakah menahan harga beras agar tidak naik atau membiarkan suku bunga pinjaman bank yang tinggi sama dengan bentuk penjajahan baru? Apakah membiarkan penguasaan lahan ratusan ribu atau bahkan juga jutaan hektar oleh para perusahaan besar yang menjadi wadah ―collective action para orang kaya‖ itu tidak bertentangan dengan nilai dasar yang dikandung oleh alinea awal dalam Bab Pembukaan UUD 1945? Selain itu, ilmu ekonomi pertanian di Indonesia perlu faham dan mencari makna yang tepat untuk mendapatkan pengetahuan yang pas untuk Indonesia di mana masyarakat Indonesia itu tidaklah homogen. Bahkan dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu selain terpisah secara geografis juga latar belakang budayanya berbeda-beda. Artinya, cara berpikir, merasa dan memiliki keyakinan atau kepercayaan (belief) yang berbeda-beda pula. Namun demikian Indonesia memegang keyakinan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan ruh keindonesiaannya. Kontruksi preferensi seperti apa yang sesuai untuk bisa menjelaskan masyarakat Indonesia? Aspek preferensi yang melandasi keputusan ekonomi masyarakat Indonesia ini jarang sekali dipelajari atau bahkan diterima begitu saja atau diasumsikan mengikuti asumsi rasionalitas. Bangsa Indonesia menganut faham bahwa “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Ada kata perjuangan, kata ini jarang digunakan sekarang. Kata perjuangan memberikan pesan jauh lebih kuat dari sekedar usaha atau ikhtiar. Kata perjuangan merupakan penjiwaan dari isme patriotisme. 30 Faham patriotisme ini selalu diadukan dengan faham yang menyatakan bahwa ―kemerdekaan bagi yang kuat adalah kematian bagi yang lemah‖. Karena itu yang kuat penting untuk bisa membuat lemah pihak lain. Faham ini tidak benar mengingat kekuatan seluruh masyarakat hanya akan terwujud apabila semuanya menjadi kuat. Ketimpangan yang besar, sebagai indikator ketidakadilan, sesuai dengan hasil penelitian Wilkinson dan Pickett (2010) ternyata merugikan semua orang.44 Disintegrasi suatu negara atau merebaknya konflik antar masyarakat mengandung implikasi yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan tetapi bagi masyarakat keseluruhan dalam suatu negara, atau bahkan bagi masyarakat global secara keseluruhan juga. Bukti kuat bahwa dengan merebaknya terorisme alokasi anggaran dan tenaga serta berkembangnya psikologi massa yang sifatnya negatif telah meningkat dengan sangat nyata. Bagi negara kecil sekalipun, seperti Singapura, masalah disintegrasi pikiran atau keinginan atau cita-cita telah dipandang sebagai kecenderungan yang negatif oleh Mr. Lee Kuan Yew, pemimpin besar Singapura yang membawa bangsa Singapura dari warga negara dunia ke tiga menjadi warga dunia pertama. Perkembangan politik terkahir di Singapura telah membangunkan perasaan Mr. Lee yang mengkawatirkan akan terancamnya solidaritas nasional Sigapura. Menurut Mr. Lee, apabila itu terjadi maka masa depan Singapura akan sulit dan berbahaya (Strait Times, 6 September 2011; hal: 1). Apabila Singapura, sebagai negara kota, dengan penduduknya sekitar 5 juta jiwa, atau sekitar 2 % dari penduduk Indonesia, merasa khawatir akan solidaritas nasionalnya, apalagi bagi Indonesia, yang menempati urutan negara ke empat terbesar penduduknya di dunia dengan keanekaragaman penduduknya yang sangat besar. Pembangunan diperlukan untuk menghilangkan kekhawatiran di atas. Pada zaman kolonial, istilah pembangunan kurang dikenal. Pada era kolonial Hindia Belanda dikenal istilah politik etis yang intinya adalah dikembangkannya program pendidikan, pertanian khususnya irigasi dan transmigrasi bagi rakyat banyak. Adapun dalam era kemerdekaan, khususnya dalam era Orde Baru hingga sekarang, istilah yang digunakan adalah pembangunan. Pembangunan inilah sebagai upaya 44 R. Wilkinson dan K. Pickett, ibid. 31 untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Artinya, kemerdekaan dijabarkan dalam bentuk pencapaian target kesejahteraan, keadilan, dan kesatuan dan persatuan nasional, serta parameter tujuan lainnya. Selama ini, pembangunan juga sering lebih diartikan sebagai pekerjaan utama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Akhirnya berkembang politik anggaran pembangunan yang menggantungkan diri pada Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah hutang luar negeri. Pembangunan dijalankan berdasarkan pendekatan keproyekan. Dengan besaran APBN yang dikeluarkan Pemerintah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dana tersebut jauh dari mencukupi kebutuhan apabila Indonesia ingin mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain yang telah mencapai kemajuan yang melebihi Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, sangat penting bagi kita belajar kembali dari apa yang diwariskan oleh para pendiri Republik ini sehingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Satu hal yang sekarang jarang diajarkan kembali adalah jiwa atau nilai patriotisme. Bahkan sekarang lebih terasa berkembangnya pemahaman bahwa nilai patriotisme itu sudah usang atau bahkan berbahaya. Sebagian kalangan melihat bahwa patriotisme itu hanyalah fanatisme sempit yang tidak cocok bagi perkembangan Indonesia di mata dunia dan dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Patriotisme lebih baik disimpan di dalam laci saja. Mengapa Mr. Lee menggunakan istilah ―Solidaritas Nasional‖? Karena Mr. Lee faham betul akan ruh pembangunan, yaitu patriotisme. Patriotisme adalah dasar dari solidaritas. Patriotisme melahirkan pemaknaan untuk membela tanah air tercinta agar dapat mencapi kemajuan-kemajuan yang luar biasa melalui tekad dan kualitas pekerjaan yang juga luar biasa. Dalam bahasa Sankrit padanan patriotisme adalah kata yang sangat kita kenal, yaitu Bande Mataram, atau cinta tanah air/ibu Pertiwi sebagai wujud patriotisme. Kita pun perlu memahami bahwa kosmopolitanisme pada intinya tidak bertentangan dengan patriotisme, kecuali kosmopolitanisme itu dijadikan sebagai baju imperialisme untuk mendominasi dunia oleh suatu bangsa atau negara tertentu. Sebagai pembanding, apakah negara-negara maju yang mengkampanyekan liberalisme itu, misalnya, tidak memiliki patriotisme, khususnya dalam pengembangan kebijakan ekonominya? Morse dan Shive45 (2010) dalam ―Patriotism in Your Portfolio‖ menyimpulkan bahwa lebih banyak negara-negara 45 A. Morse dan S. Shive, “Patriotism in Your Portfolio” Journal of Financial Markets, 2010. Volume 14 (2), pg 411440 32 yang patriotik dan lebih banyak wilayah-wilayah yang patriotik di Amerika Serikat menempatkan ekuitas perusahaannya di luar negeri lebih kecil daripada yang diperolehnya. Dimasukkannya peubah patriotisme ke dalam model analisis ternyata menambah penjelasan dalam ―home bias‖ sekitar 9 sampai 21 % untuk Amerika Serikat dan 7 sampai 17 % untuk Kanada. Dengan demikian, patriotisme merupakan peubah penting dalam aspek perilaku dan kebijakan ekonomi suatu negara. Kasus Jepang juga menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran. Budaya Samurai memang menjadi citra budaya Jepang. Sifat dan sikap sebagai Samurai ini tampak juga berlaku dalam pembangunan ekonomi Jepang. Satu hal yang unik bagi negeri Sakura ini sebagai ciri patriotismenya adalah berlakunya bunga bank yang sangat rendah atau bahkan bernilai riil negatif. Orang kaya Jepang menjadi pahlawan pembangunan dengan cara mereka memberikan bunga pinjaman yang sangat rendah untuk kemajuan negara dan tanah airnya. Sebaliknya orang kaya di negeri kita menghendaki bunga yang tinggi sebagai sumber pendapatan dari pihak lain yang bekerja dari hasil pinjaman yang telah menjerat batang dan urat lehernya. Jadi, bunga bank yang rendah menunjukkan bahwa bangsa Jepang memiliki budaya betapa tingginya mereka mementingkan masa depan mengingat hanya dengan investasi yang memadai masa depan yang baik itu dapat diwujudkan. Kelompok ini dapat dikatakan sebagai kaum patriot pembangunan ekonomi Jepang. Negeri Tiongkok memberikan pelajaran lain lagi. Negeri ini pemuja masa depan melalui, antara lain, tingginya nilai tabungan mereka. Nilai tabungan RRT pada tahun 2010 diperkirakan sekitar 50 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Karena tabungan yang kuat ini maka RRT bisa membiayai masa depannya46. Kasus di Amerika, Jepang, Tiongkok atau di negara lain yang serupa, pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman bahwa pembangunan adalah proses pemerdekaan. Tidak ada lagi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan kemerdekaan itu yaitu melandaskan pembangunan berdasarkan nilai patriotisme. 46 Lihat misalnya, B. Wilkins, “Why is the Chinese Savings Rate 50 Percent of GDP, While Ours is Less Than three Percent of Disposable Income?”, Center for Economic Research and Forecasting, California Lutheran University, May 11th, 2010 33 Nilai ini tidak bertentangan dengan nilai yang melandasi globalisasi seperti kosmopolitanisme, kecuali kosmopolitanisme itu dijadikan baju sebagai alat membangun imperialisme. Karena itu, agenda pertama Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang abadi dan makin maju, makmur secara adil dan merata diperlukan penanaman kembali jiwa dan semangat patriotisme dalam pembangunan nasionalnya. Hal di atas dapat menjadi sumber pencerahan dalam pengembangan ilmu ekonomi pertanian di Indonesia dan untuk Indonesia baik melalui media pengajaran, riset atau media akademis lainnya. Pesan kalimat Pembukaan UUD 1945: ―Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya‖, mengandung pesan yang sangat mendalam. Ini adalah suatu sikap kerendahan hati kepada Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga menggambarkan sikap berani yang penuh dengan tekad baja:‖ maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Kita, para akademisi, peneliti atau mahasiswa adalah bagian dari rakyat Indonesia. Pertanyaannya apabila pada 17-8-1945 rakyat Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, mengapa pada saat sekarang terasa makin intensif terjadinya konflik sosial atau bahkan potensi disintegrasi di banyak wilayah di tanah air Indonesia ini. Dalam bidang akademis khususnya dalam bidang penelitian sosial ekonomi, saya masih mengingat diperlukannya proses yang panjang untuk dapat melakukan survey ke lapang. Pada masa sebelum reformasi (mudah-mudahan sekarang tidak berlaku), misalnya, peneliti harus mengurus surat izin mulai dari: 1) Institusi yang membidangi urusan sosial-politik di Pemerintah Pusat, Jakarta 2) Institusi yang membidangi urusan sosial-politik di Pemerintah Provinsi, 3) Institusi yang membidangi perencanaan pembangunan di Provinsi, 4) Institusi yang membidangi urusan pembinaan teknis pertanian atau bidang teknis lainnya di Provinsi, 5) Institusi yang membidangi urusan sosial politik di Kabupaten/Kota, 34 6) Institusi yang Kabupaten/Kota, membidangi urusan perencanaan pembangunan 7) Institusi yang membidangi bidang teknis di Kabupaten/Kota 8) Kantor Kecamatan 9) Kepala Desa di Dalam setahun tersedia 52 minggu, untuk urusan perizinan penelitian ini memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang relatif besar, dan tenaga yang juga relatif besar. Dapat diperkirakan berapa besar alokasi sumberdaya yang dicurahkan untuk perizinan ini dan dilakukan setiap kali akan melakukan penelitian ke desa-desa. Selain proses di atas melanggar prinsip-prinsip kreatifitas juga akan merugikan bagi berkembangnya proses akademis di tanah air. Apabila hal ini terus berlanjut maka hal tersebut merupakan disinsentif bagi perkembangan akademis di bidang sosial ekonomi pada khususnya dan bidang ilmu pengetahuan pada umumnya mengingat hal tersebut akan sangat menghambat berkembangnya proses kreatifitas. Perkembangan di atas jelas bertentangan dengan nilai yang dikandung dalam isi alinea Pembukaan UUD 1945 berikut (untuk memudahkan membacanya, dikutip ulang): “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam hal kebebasan berpendapat secara tegas diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 28: “Kemerdekaan 35 berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Konten (content) atau substansi apa yang perlu dipelajari dalam bidang sosial ekonomi pertanian apabila kita mengamalkan amanah UUD 1945 Pasal 27, Ayat 2: ―Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kita ambil contoh faham yang berlaku di Barat dimana penganggur diberikan kompensasi untuk biaya hidup serta biaya untuk mencapai keahlian baru agar si penganggur ini dapat kembali bekerja di pasar yang baru baginya. Jadi, kompensasi bagi pengangur itu tidak berdiri sendiri melainkan ada latar belakang falsafahnya atau normanya dan ada perhitungan ekonominya. Alasan ekonominya adalah nilai ekonomi keseluruhan akan turun apabila sektor tenaga kerja ini dibiarkan tidak efisien dan tidak produktif. Di pihak lain, terdapat faham lain yang menyatakan bahwa pengangguran itu lebih mahal daripada inflasi, misalnya, apabila diukur oleh dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat 47. Profesi sosial ekonomi pertanian kita perlu mendalami masalah ini apalagi kita mengetahui bahwa selain tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia ini, juga sektor pertanian sudah mencerminkan kelebihan tenaga kerja yang mana hal ini akan berdampak nyata terhadap efisiensi, produktifitas dan keberlanjutan sektor pertanian sendiri. Yang perlu mendapat perhatian secara serius pula sehubungan Pasal 27 (2) dan Pasal 33 UUD 1945 juga perilaku bunga kredit yang sangat tinggi di Indonesia. Hein dan Schoder (2010)48 menemukan bahwa bunga bank berkorelasi negatif dengan penggunaan kapasitas industri, akumulasi kapital dan pendapatan pekerja. Dengan demikian bunga bank yang tinggi menjadi sumber bagi inflasi sebagai akibat menurunnya produksi; sumber pengangguran sebagai akibat ikutan dari penurunan produksi; kemunduran dalam sektor perekonomian sebagai akibat dari dekumulasi kapital. Hal inilah yang terjadi di Indonesia sehingga terjadinya guremisasi pertanian dan deindustrialisasi. Oleh karena itu, bidang sosial ekonomi pertanian perlu membangun pengetahuan yang lebih meyakinkan lagi di bidang ini. 47 Lihat antara lain: D.G. Blanchflower, “Is unemployment more costly than inflation”, NBER Working Paper 13505, Oct. 2007. 48 Lihat antara lain: E. Hein dan C. Schoder, 2010. Interest Rates, Distribution and Capital Accumulation—A PostKaleckian Perspective on the US and germany. 36 Khusus untuk amanah UUD 1945 Pasal 33, profesi sosial ekonomi pertanian dihadapkan pada tantangan langsung. Kita perlu menjawab apa makna, desain dan program institusi ekonomi yang bisa dan kuat membawa rakyat Indonesia pada umumnya dan petani pada khususnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. ―Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan‖ adalah amanah untuk membangun struktur ekonomi Indonesia yang dihidupkan oleh ruh kekeluargaan. Institusi yang paling kecil dan kokoh adalah keluarga (family) dan model ini diangkat menjadi model nasional. Pada dasarnya model di Amerika Serikat, RRT atau India juga adalah faham kekeluargaan dengan konten yang berbeda mengingat falsafah manusia dan masyarakat yang berbeda. Di negara maju perusahaan dengan struktur koperasi dan perseroan terbatas dapat berkembang bersama-sama, tetapi di Indonesia tidak. Perekonomian perdesaan RRT bergerak dari komune ke Household Responsibility System (HRS) dan kemudian secara evolutif hak-hak individu petani semakin meningkat. Apa bentuk susunan usaha bersama dan asas kekeluargaan yang akan kita bangun dan kembangkan? Inilah tantangan kita semua. ―Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara‖, merupakan amanah yang tidak mudah untuk dapat dilaksanakan tanpa adanya kedalaman dan keluasan keilmuan bidang sosial ekonomi pertanian yang memadai. Sebagai ilustrasi kita menyaksikan struktur ekonomi yang sama di berbagai negara, misalnya, struktur ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kapitalisme, tetapi mengapa tingkat pencapaian atau kemajuannya bisa berbeda jauh? Dalam hal kinerja kita perlu melihat sunstansi atau konten yang berkembang dalam tubuh suatu masyarakat, struktur tidak cukup memberikan penjelasan. Oleh karena itulah kita perlu melakukan reorientasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pekerjaan akademis lainnya di bidang sosial ekonomi pertanian ini. ―Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ayat 3, Pasal 33)‖ dan ―Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34)‖ merupakan dua ayat dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang saling berhubungan. Dasar pemikirannya adalah apabila Pasal 33 (3) tercapai maka dapat dipastikan Pasal 34 akan dengan efektif bisa dijalankan. Amanah ini perlu mendapat perhatian dari profesi sosial ekonomi pertanian mengingat mati hidupnya 37 pertanian akan ditentukan oleh bisa dan kuatnya Indonesia menegakkan Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi meminta persyaratan berlakunya pertumbuhan produktivitas pertanian yang tinggi pula. REINTERPRETASI PENDIDIKAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN Far Eastern Economic Review, edisi February 26, 2004, hal: 12, memuat judul berita ―The Decline of Japan’s Farmers‖. Dalam berita tersebut disampaikan bahwa petani Jepang yang pada masa lalu sangat berpengaruh dalam sistem perpolitikan di Jepang, karena sebagian besar sudah menjadi kelompok usia tua, maka sekarang posisinya sudah melemah. Pada tahun 1960, walaupun Jepang sudah menjadi negara industri, pertanian masih memberikan kontribusi 9 % dalam PDB dan menyerap 28 % tenaga kerja. Padi menduduki hampir setengahnya dari seluruh nilai produksi pertanian dan luas areal. Pada tahun 2005, kontribusi pertanian dalam PDB Jepang tinggal 1.1 % dan menyerap tenaga kerja sekitar 4 % dari total tenaga kerja. Selama periode 19602005, tenaga kerja pertanian telah berkurang sekitar 80 %49. Kita menyaksikan bahwa setiap penurunan 1% PDB Pertanian dalam PDB nasional Jepang diikuti oleh penurunan tenaga kerja pertanian sekitar 2.02 %50. 49 OECD, 2009. Evaluation of Agricultural Policy Reforms in Japan. OECD. Bandingkan dengan perubahan di Indonesia hanya sekitar 0.43 % untuk fenomena yang sama. Lihat catatan kaki no. 14. 50 38 Kasus Jepang ini memberikan gambaran yang sangat menarik mengingat Jepang dapat dijadikan representasi negara maju di Asia dan berakar pada budaya pertaniannya yang kuat untuk suatu negara kepulauan yang berpenduduk relatif padat. Bahkan, sejak zaman Tokugawa pada 1600an memerintah telah diberlakukan struktur masyarakat Jepang baru yang menempatkan petani pada posisi kelas masyarakat kedua di bawah kaum Samurai. Sedangkan kaum industriawan dan pedagang masing-masing diposisikan pada kelas ketiga dan keempat. Data pada Table di atas menunjukkan bahwa dengan terjadinya transformasi ekonomi di Jepang yang sangat cepat maka dalam waktu singkat (50 tahun) ukuran usaha pertanian telah meningkat dari 4 kali lebih luas untuk wilayah Hokaido dan 1.2 kali lebih luas untuk wilayah lainnya, masing-masing meningkat dari 4.09 ha (1965) menjadi 16.45 ha per petani (2005) dan dari 0.79 ha (1965) menjadi 0.95 ha (2005) untuk daerah lainnya. Peningkatan juga terjadi pada unit usaha komoditas, khususnya dalam peternakan babi dan sapi pedaging. Jepang dengan falsafah multifunctionalities of agriculture telah membimbing dilakukannya penelitian yang menghasilkan banyak pengetahuan yang berguna untuk pendidikan atau pun perumusan kebijakan secara umum, dengan masukan dari pengetahuan pertanian. Salah satu pengetahuan yang penting adalah dampak dari sistem pertanian padi terhadap lingkungan hidup, apabila sistem tersebut dijaga, dipelihara dan diterapkan. Jepang dihadapkan pada kondisi alam dengan curah hujan yang tinggi (2000-3000mm/tahun), sungai curam, khususnya di daerah pegunungannya. Dengan populasi penduduk sekitar 120an juta jiwa, dalam ukuran luas negara yang kecil, maka diperlukan persediaan air yang lebih dari cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanian padi bukan hanya penting bagi produksi pangan pokok bagi masyarakat Jepang tetapi juga sebagai sarana pengendalian lingkungan dan untuk melestarikan lingkungan yang telah berjalan lebih dari 2000 tahun. Persawahan ini merupakan sarana pengendali banjir dan pengelolaan sumberdaya air yang efektif, tanpa harus banyak mengubah unsur alam, persawahan berfungsi seperti sebuah dam besar. Dengan menggunakan teknologi terasering, persawahan juga sarana untuk penurunan erosi di daerah-daerah yang topografinya relatif miring di wilayah-wilayah perbukitan. 39 Wilayah persawahan juga memberikan rasa dan suasana alam yang indah dan menarik bagi pengembangan rekreasi. Selanjutnya, sawah juga memiliki sistem yang dapat mensirkulasikan dan memurnikan udara dari NOx dan SOx. Hasil estimasi nilai lingkungan dari persawahan di Jepang yang dilakukan pada tahun 1991, memberikan nilai estimasi, dengan menggunakan teknik substitutive cost method, 4.600 milyar Yen pada tahun 1991. Table 1.2. Nilai Estimasi Dampak Lingkungan dari Persawahan di Jepang dengan 51Menggunakan Substitutive Cost Method (Milyar Yen) Fungsi Manfaat/Benefits Pencegahan Banjir Mengendalikan kerusakan yang disebabkan oleh banjir Pengelolaan Sumber Daya Air Menjaga stabilitas aliran air dan supply air tanah yang murah Mencegah Erosi dan Tanah Longsor Mengendalikan/menurunkan kerusakan akibat erosi dan tanah longsor Pemurnian fungsi tanah Mengurangi biaya pengelolaan/perlakuan terhadap limbah seperti sisa-sisa makanan Pelestarian Lingkungan Perdesaan dan Sumberdaya Rekreasi Nilai kunjungan dari wisatawan, terutama dari warga perkotaan Pemurnian Udara Penyerapan kontaminan dan pemurnian udara Total Nilai Lingkungan Nilai Estimasi 1,952.7 739.8 47.2 4.5 1,711.6 171.7 4,627.5 Luas lahan usaha petani di Amerika Serikat juga semakin luas. Pada saat sekarang ini luas rata-rata usahatani di sana mencapai 200 hektar. Dapat diperkirakan berapa kesenjangan antara pertanian di Indonesia dengan pertanian di Amerika Serikat. Apabila rata-rata petani di Indonesia mengolah 0.5 ha, maka seorang petani di Amerika Serikat mengolah 400 kali lebih luas dari rata-rata petani di Indonesia. Adamopoulos (2004) dalam tulisannya “Land Inequality and Barriers to Development”, menyatakan bahwa ketimpangan dalam sejarah awal distribusi lahan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi tahap selanjutnya. Menurut Adamopoulos bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan lahan dapat memperlambat dicapainya titik balik ke arah pertumbuhan yang bersumber dari ekonomi modern dan mendistorsi alokasi sumber-sumber produktif antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Kuatnya kelompok kepentingan 51 Sumber: http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/Environment/env1.html diunduh pada 18 Desember 2006, 05:58:43 GMT 40 penguasa lahan ini yang memiliki jaringan dan kekuatan loby dengan otoritas politik dipandang pihak yang membangun penghalang untuk berkembangnya proses industrialisasi dan mempertahankan status quo struktur ekonomi perdesaan. Adamopoulos menerapkan modelnya ini untuk menjelaskan perkembangan pembangunan di Argentina dan Kanada yang memiliki titik awal konsentrasi kepemilikan lahan pada abad ke-19 relatif sama tetapi berakhir dengan perjalanan ekonomi yang jauh berbeda, yang disebabkan akan sikap politik dan kebijaksanaan akan lahan yang berbeda pula. Hasil penelitian Adamopoulos dan Restuccia (2009)52 yang juga penting untuk dijadikan bahan pembelajaran yaitu dengan menggunakan data hasil the World Agricultural Census, menghasilkan pengetahuan sebagai berikut: (1) petani dengan luas areal kurang dari 2 hektar menempati porsi 70 % dari petani di negara berkembang; tidak ada kasus petani di negara miskin memiliki lahan lebih dari 20 hektar;sekitar 40 % petani di negara kaya memiliki lahan lebih dari 20 hektar. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya hal yang sifatnya ekstrim tersebut? Apakah perbedaan dalam skala usaha yang tajam antara negara miskin dan negara berkembang merupakan hal yang penting untuk memahami kesenjangan pertanian dan produktifitas agregate antarnegara? Adamopoulos dan Restuccia menghasilkan pengetahuan yang menyatakan bahwa setiap penurunan 75 % dalam produktivitas ekonomi makro akan meningkatkan pangsa tenaga kerja di sektor pertanian dari 2,5 % menjadi 53 % dan menurunkan unit atau skala usahatani dan produktivitas tenaga kerja pertanian dengan kelipatan lebih dari 20 kalinya. Prof. Go Ban Hong sejak lama sudah menyatakan bahwa mengingat kondisi tanah-tanah yang ada di Indonesia, maka Indonesia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya apabila semua penduduk Indonesia ingin tetap mengkonsumsi beras. Lebih jauh hari lagi, Presiden Soekarno pada pidato pengukuhan Fakultas Pertanian IPB tahun 1952 menyampaikan pesan bahwa pangan itu soal hidup atau mati bagi bangsa Indonesia; sawah itu penting tetapi sawah bukan solusi, pertanian pangan di lahan kering harus dikembangkan. Apa jawaban kita terhadap amanah Presiden Soekarno yang telah disampaikan 59 tahun yang lalu itu? Mengapa bangsa Asia ketagihan makan nasi dan bangsa Eropa ketagihan makan gandum? Apa implikasinya terhadap sistem pertanian apabila ketergantungan tersebut jauh berkurang atau bahkan hilang? Kelihatannya 52 T. Adamopoulos dan D. Restuccia, 2009. “ The Size Distribution of Farms and International Productivity Differences. 41 pertanyaan ini sederhana. Tetapi kalau direnungkan lebih mendalam maka kita akan didorong untuk mencari pengetahuan yang mendalam walaupun apa yang kita cari tersebut pada dasarnya adalah dari suatu kebiasaan yang sudah turun-temurun: kita makan nasi, bahkan tiga kali sehari. Mengapa? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wadley dan Martin (1993) yang kemudian dipublikasikan dengan judul: “The origins of agriculture: a biological perspective and a new hypothesis”, memberikan penjelasan sebagai berikut53. Berdasarkan pemikiran bahwa peradaban manusia dimulai dengan pertanian, maka betapa pentingnya pengetahuan tentang asal-muasal pertanian itu sendiri. Pertanian itulah yang melestarikan sekaligus juga memajukan peradaban. Namun demikian, walaupun sudah berlangsung lebih dari 7000 tahun pertanian pertanian telah mengalami evolusi, jawaban atas asal-muasal atau the origin of agriculture, masih menjadi pertanyaan penelitian yang tetap menarik. Menurut Wadley dan Martin (1993) perilaku pertanian dan peradaban secara ethologically sangatlah menarik mengingat: (1) tidak ada spesies lain selain manusia yang hidup seperti manusia; dan (2) manusia tidak memiliki pola kehidupan pertanian seperti sekarang dalam tempo evolusi yang sangat lama. Mengapa pola hidup seperti sekarang yang berkembang dan mengapa menjadi dominan? Banyak penjelasan telah dikemukakan oleh para peneliti, penjelasan pada umumnya berpusat pada tekanan lingkungan dan populasi penduduk. Penjelasan tersebut dinilai kurang memuaskan. Fakta menunjukkan bahwa setiap peradaban yang terus berkembang berbasis pada serealia. Alasan bahwa irigasi sebagai penjelas utama juga tidak banyak memberikan penjelasan mengingat cukup banyak perkembangan serealia tidak menggunakan sistem irigasi seperti yang dikembangkan di persawahan di Asia. Wadley dan Martin (1993) akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa serealia menjadi tumpuan peradaban dan menjadi sumber utama pangan yang diproduksi dunia mengingat di dalam serealia terdapat unsur atau zat exorphin, yang membuat konsumen menjadi ―ketagihan‖. Dalam penafsiran ekonomi, kata ―ketagihan‖ ini berarti stabilnya kurva permintaan. Kurva ini juga terus bergeser ke arah kanan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, sebagai akibat dari terpenuhinya kecukupan pangan pada periode sebelumnya. Prospek peningkatan konsumsi ini 53 G. Wadley dan A. Martin, 1993. “The origins of agriculture: A biological perspective and a new hypothesis”, Australian Biologist 6: 96-105. 42 memberikan ―feed-back‖ untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian (serealia). Semua hal yang akan mempengaruhi supply ini digerakkan bukan hanya secara lokal atau nasional, tetapi juga secara global. Kuncinya ada di stabilitas preferensi dan stabilitas preferensi ini dibentuk oleh exorphin. Reinterpretasi sistem pendidikan sosial ekonomi pertanian seperti apa yang perlu kita lakukan dalam prores rekreasi sistem pendidikan di bidang sosial ekonomi pertanian dengan melihat kasus di Jepang, di Amerika Serikat dan perbandingan antarnegara sebagaimana diuraikan di atas, serta implikasi dari ―ketagihan‖ akan nasi sebagai bagian dari proses pengayaan pemahaman akan fenomena pertanian di Indonesia? Sebelum kita mendiskusikan gagasan mengenai sistem pendidikan dalam bidang sosial ekonomi pertanian di Indonesia, pengetahuan atau informasi tentang peta kecerdasan (IQ) rata-rata penduduk Indonesia dan penduduk di negara-negara lain di dunia, sebagai titik awal analisis. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 IQ rata-rata penduduk Indonesia adalah 89, menurun menjadi 87 pada tahun 2006. Sedangkan rata-rata IQ untuk Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada periode yang sama masing-masing berubah dari 107 menjadi 108, dari 103 menjadi 108, dari 106 tetap 106, Jepang tetap 105, dan RRT meningkat dari 100 menjadi 10554. Kita melihat bahwa nilai IQ rata-rata penduduk Indonesia jauh lebih rendah daripada nilai rata-rata penduduk Asia Timur55. Usia seorang individu dibedakan kedalam dua jenis usia, yaitu usia biologis sesuai dengan waktu kelahiran dan waktu pengukuran IQ dengan usia mental, yaitu tingkat usia dimana yang bersangkutan dapat menyelesaikan soal psikotest yang telah distandarisir untuk suatu pengujian IQ. Dikatakan IQ bernilai 100, artinya individu yang bersangkutan dapat menyelesaikan soal yang diberikan kepadanya pada tingkat kesulitan usia mental yang sama dengan usia biologisnya. Dengan nilai IQ rata-rata Indonesia yang turun dari 89 (2002) menjadi 87 (2006) maka 54 Walaupun isu IQ ini masih tetap cukup kontroversial, informasi tentang IQ sangatlah diperlukan untuk mengetahui kemampuan minimal perkiraan intelegensia penduduk, khususnya dalam melakukan nalar terhadap suatu keadaan atau persoalan. Richard Lynn dan Tatu Vanhanen melakukan analisis tentang IQ and Global Inequality, yang diterbitkan pada 2006 dan 2002. Buku ini menyampaikan argumentasi bahwa perbedaan internasional dalam pembangunan ekonomi disebabkan oleh perbedaan dalam rata-rata intelegensia antar negara sebagaimana telah diperlihatkan mereka. 55 Penulis tidak bermaksud untuk bersikap rasis. Data ini dikemukakan sebatas sebagai pengetahuan yang penulis nilai sebagai suatu data atau perkiraan dari suatu realitas yang harus diterima dengan lapang dada dan dicari jalan keluarnya. Suatu kenyataan yang harus kita terima juga bahwa untuk bisa dan kuat memenangkan persaingan di dunia global diperlukan peningkatan kapabilitas manusia Indonesia secara berarti. 43 selain levelnya yang rendah juga kecenderungannya, Dengan IQ 89, maka usia mental untuk seorang anak berusia 10 tahun, maka usia biologisnya adalah sekitar 11.23 tahun, atau 1.23 tahun lebih tua. Apabila nilai IQ menurun menjadi 87 maka usia biologis yang sepadan dengan kemampuan IQ 100 adalah 11.49 tahun, atau 1.49 tahun lebih tua. Kondisi ini tentu harus mendapatkan perhatian yang sangat serius mengingat implikasinya yang sangat luas dan besar. Hasil penelitian Rindermann (2008)56 menunjukkan bahwa korelasi antara kemampuan kognitif dengan pendidikan menunjukkan niali korelasi yang paling tinggi. Hal ini sejalan dengan teori pada umumnya. Koefisien korelasi antara kemampuan kognitif dengan pendidikan bagi remaja dan pemuda adalah 0.78. Artinya, kelompok remaja dan pemuda ini merupakan kelompok yang strategis untuk mendapatkan perhatian serius. Nilai korelasi yang tinggi, yaitu 0.74 berlaku antara hubungan kemampuan kognitif dengan jumlah dan kualitas sekolah. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi antara kemampuan kognitif dengan kualitas birokrasi 0.64, produk domestik bruto (PDB) 0.63, peraturan perundangan 0.64, tingkat korupsi 0.60, jumlah buku 0.59, demokrasi 0.56, pertumbuhan ekonomi 0.44, dan kebebasan ekonomi 0.52. Korelasi negatif antara kemampuan kognitif terjadi dengan variabel: laju pertumbuhan jumlah anak-anak (-0.73), ketimpangan pendapatan (-0.51), laju infeksi HIV (-0.48), dan peperangan (-0,22). Menurut Rindermann (2008) tingkat kecerdasan merupakan faktor kunci penyebab kemajuan budaya, politik dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya, Reidmann (2008) berpendapat bahwa pendidikan lebih banyak tergantung pada faktor budaya daripada faktor ekonomi. Sementara itu, kompleksitas ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin terwujud tanpa tingginya tingkat kemampuan kognitif. Sebaliknya juga berlaku yaitu tingkat kecerdasan yang tinggi tidak mungkin terwujud tanpa adanya kompleksitas dalam sistem ekonomi, sosial dan budaya dari suatu bangsa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa selama 30 tahun terakhir abad ke-20, pendidikan dan kemampuan kognitif lebih penting peranannya dalam peningkatan kesejahteraan daripada pengaruh kesejahteraan dalam bidang ekonomi terhadap pendidikan. Meningkatnya 1 % faktor IQ meningkatkan pendapatan bagi kelompok laki-laki 2.1 % dan bagi kelompok perempuan 3.6 %. Jadi, dengan meningkatkan IQ ratarata penduduk Indonesia dari 87 ke 100, artinya meningkat 15 %, maka pendapatan 56 H. Rinderman, 2008.” Relevance of Education and Intelligence at the National Level for Economic Welfare of People”, Intelligence 36: 127-142. Lihat juga dalam A. Pakpahan, 2009, “Pendidikan, Guru dan Kecerdasan Bangsa”. Keynotes disampaikan pada acara Studium General, Majalah Guruku, Bandung 17 juni 2009. 44 pekerja laki-laki akan meningkat sebesar 15 % x 2.1 % = 31.5 %, dan pekerja wanita pendapatannya akan meningkat sebesar 15% x 3.6 % = 54 %. Tampak sekali posisi strategis pendidikan apabila usaha ini dapat meningkatkan tingkat kecerdasan secara nyata. Tentu saja, ketahanan mental dan keluhuran budi pekerti merupakan hal yang sangat penting juga dalam peningkatan mutu pendidikan di bidang sosial ekonomi ini. Dalam konteks ini local genius atau local wisdom, serta mempersenyawakan nilai Bande Mataram atau Vande Mataram, yang maknanya cinta tanah air atau ibu pertiwi Indonesia merupakan nilai patriotisme yang perlu mendapatkan tempat prioriras dalam sistem pendidikan kita57. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, kita dapat mengambil intisari tentang rekreasi sistem pendidikan yang kita perlukan, yaitu: (1) Diperlukan reinterpretasi secara ikhlas tentang sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya untuk mengkoreksi mengapa sistem pendidikan kita tidak memberikan tingkat IQ yang memadai; (2) Diperlukan pengembangan makna baru dari tujuan dan harapan pendidikan di Indonesia, khusus pendidikan sosial-ekonomi pertanian, yang bisa melahirkan peserta didik yang selain cerdas dan kreatif juga bermental baja dan berbudi luhur. (3) Diperlukan suatu rancang bangun yang bisa melahirkan proses pendidikan yang seluruh bagian otak manusia bekerja secara total dan saling memperkuat, sehingga diperoleh pola pikir ―the whole mind‖; (4) Diperlukan konsentrasi pada proses pendidikan yang melahirkan kesadaran baru yang bisa dan kuat mendorong proses pendidikan yang dimaknai sebagai perjuangan untuk dapat hijrah dari ―kebodohan‖, ―ketidaktahuan‖ dan aspek ―kegelapan‖ lainnya. (5) Pendidikan, sebagai konsekuensi dari butir (4), perlu dipandang sebagai proses pemerdekaan dalam rangka menjalankan amanah UUD 1945. Substansi-substansi sosial ekonomi yang disampaikan di atas dimaksudkan sebagai bahan untuk menstimulasi pemikiran tentang betapa luasnya ilmu sosial ekonomi pertanian perlu dikembangkan, mulai dari pemahaman substansi seperti exorphin, sampai dengan substansi politik ekonomi seperti Pembukaan UUD ’45 serta isi Batang Tubuh beserta Penjelasannya. Dengan luasnya permasalahan maka diperlukan konsentrasi upaya agar apa yang dikerjakan dapat memberikan manfaat 57 Lihat, antara lain, (1) A. Pakpahan, “Busung Lapar, Ayam Kampung dan Pohon Jati”, Koran Tempo 16 Juli 2005: hal A15; (2) A. Pakpahan, “Busung Lapar dan Tepung”, Koran Tempo 30 Mei 2005, hal: A15. 45 yang maksimum dalam konteks kendala atau pembatas yang dihadapi. Pola kerja baru perlu dibangun agar suasana sinergis dapat berkembang menjadi iklim yang sehat dan subur bagi pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi pertanian di Indonesia. PENUTUP Telah cukup panjang dan detail penulis menyampaikan pemikiran mengenai reinterpretasi pertanian, pembangunan pertanian dan ilmu ekonomi pertanian serta implikasinya terhadap pendidikan dan kehidupan Indonesia mendatang, khususnya kehidupan petani dan pertaniannya. Dengan pengetahuan tersebut kita diberikan pemahaman dan ruang untuk menentukan pilihan-pilihan apa yang akan kita putuskan. Penulis berpendapat bahwa kita memerlukan perubahan dalam pengertian pertanian dari pengertian pertanian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ke pengertian pertanian yang terdapat dalam Kamus Webster’s. Hal ini sangat penting mengingat pemahaman pertanian sebagai budaya (agri-culture) dan pertanian sebagai usaha bercocok tanam akan memberikan pesan dan pemahaman budaya yang jauh berbeda. Pemahaman budaya ini akan sangat berbeda pengaruhnya terhadap pengembangan nilai dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya baik terhadap pertanian maupun dalam kehidupan Indonesia secara keseluruhan. Reinterpretasi yang diperoleh dari konsep pembangunan pertanian menunjukkan bahwa terdapat paradoks antara peningkatan produksi pertanian yang sifatnya revolusioner sebagaimana diperlihatkan oleh peningkatan produktivitas padi dari sekitar 2 ton per hektar pada 1960an menjadi sekitar 5 ton per hektar sekarang, tetapi kehidupan yang terjadi pada petani dan keluarganya adalah yang sebaliknya, yaitu makin menggurem. Sistem pertanian yang berkembang selama ini menyebabkan petani semakin miskin sebagaimana diperlihatkan oleh luas areal sebagai indikator kepemilikan asset petani, semakin kecil. Hasil penelitian dengan menggunakan contoh negara-negara di dunia menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam kinerja ekonomi makro seperti bunga bank merupakan faktor penting dalam menjelaskan mengapa pertanian di negara-negara berkembang bukannya berkembang malahan menyusut atau menggurem. Oleh karena itu pula diperlukan reinterpretasi pada konsep pembangunan pertanian dan memperjuangkannya melalui berbagai amalan yang sesuai dengan ruang dan waktu serta konteksnya. 46 Tulisan ini menyampaikan konsep perlunya kita kembali membangun pikiran tentang pembangunan pertanian yang didasarkan atas realitas bangsa dan negara kita sendiri yaitu konsep yang dibangun haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian pembangunan harus berubah dari peningkatan output ke pemerdekaan (development as freedom) yang meningkatkan status dan kapabilitas petani secara kesisteman, dan industrialisasi yang berkembang haruslah industrialisasi yang menyejahterakan petani baik secara langsung maupun tidak. Sejalan dengan reinterpretasi di atas, maka kita kaum yang mendalami ilmu sosial ekonomi pertanian, yaitu kaum yang bukan hanya belajar tentang teori tetapi juga mengamalkan teori tersebut perlu melakukan evaluasi dan menetapkan pilihan model ilmu sosial ekonomi pertanian mana yang sesuai dengan model adaptasi atau inovasi bagi ruang-waktu-situasi yang unik untuk Indonesia dengan pemahaman Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, agar ilmu tersebut memberikan arti dan makna yang memerdekakan Indonesia pada waktu yang akan datang. Menurut pandangan penulis, apabila kita mengikuti klasifikasi yang dibuat oleh American Economic Association, maka kita akan sedikit mendapatkan manfaat ilmu soial ekonomi pertanian bagi pemerdekaan Indonesia. Hal tersebut bukan berarti ilmu ekonomi yang dikembangkan di Amerika Serikat tidak berguna, tetapi ruang-waktu-kondisi Indonesia sangat berbeda dengan di Amerika Serikat. Dalam praktek keunikan perlu difahami secara mendalam mengingat yang akan menentukan keberhasilan dalam praktek itu adalah kesesuaian akan keunikan tersebut. Studi dalam bidang kedokteran dapat memperkuat argumen ini yaitu dokter lulusan Amerika Serikat, misalnya, tidak dapat langsung praktek di Indonesia mengingat kondisi lingkungan tropika memberikan jenis penyakit yang berbeda dengan kondisi di subtropika, selain itu faktor lingkungan yang berbeda juga memberikan jenis solusi pengobatan yang berbeda pula. Profesi sosialekonomi terapan perlu melihat persoalan dalam konteks berpikir yang serupa dengan profesi kedokteran. Implikasinya sistem pendidikan sosial-ekonomi pertanian juga perlu disesuaikan dengan perubahan pandangan di atas. Penulis mengusulkan perlunya upaya keras dari kaum profesi sosial ekonomi pertanian menginternalisasikan (endogenizing) budaya dan sosiologi kedalam ilmu ekonomi pertanian. Terima kasih 47

Judul: Reinterpretasi Pertanian Pembangunan Pertanian Dan Ekonomi Pertanian

Oleh: Agus - Pakpahan


Ikuti kami