Kritik Terhadap Perspektif Dan Sistem Ekonomi Liberal

Oleh Rizma Afian Azhiim

574,6 KB 12 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kritik Terhadap Perspektif Dan Sistem Ekonomi Liberal

KRITIK TERHADAP PERSPEKTIF DAN SISTEM EKONOMI LIBERAL Disusun oleh: R. Afian Azhiim Muhammad Ardhy M. Bimo Baihaki Erlangga S.Darmawan M. Aditya Yudha dan mekanisme pasar sebagai sebuah entitas, dan bagaimana PROLOG segala sesuatu yang memiliki ontologis dan methapysics tersendiri dimaknai secara efisien melalui suatu perspektif, Oleh Rizma Afian Azhiim paradigma, atau sudut pandang “komoditas”. Mekanisme interpretasi manusia yang melihat segala bentuk materi dan menilainya dengan uang, menjadikan uang sebagai makna dan nilai dari materi, dan melihat bahwa segala materi dapat diubah Perspektif liberal sebagai sistem ekonomi politik, menjadi uang atau diuangkan. menurut beberapa sarjana hal ini patut menjadi suatu gagasan yang universal dan membentuk pengetahuan Selain untuk didistribusikan secara global. Gagasan tersebut terbentuk karena liberalisme dianggap mampu memisahkan ekonomi dan politik1 satu sama lain dan mengasumsikan bahwa setiap ruang lingkup mekanisme liberal memiliki keserasian terhadap aturan tertentu dan logika masing-masing individu. komoditas telah mereduksi berbagai pemakanaan terhadap materi, dan mereduksi cara berpikir manusia yang kritis. Reduksi berpikir kritis tersebut terjadi ketika manusia hanya memperhitungkan segala macam rasio dengan angka dan simbol-simbol seperti mata uang yang terdapat diseluruh negara di dunia. Hal ini seolah-olah menjadi suatu Namun liberalisme sendiri memunculkan berbagai itu, normativitas yang absolut melalui pengetahuan komoditas yang di-universal-kan. analisis dan kritik terhadap berbagai perspektif, mekanisme, dan panoptisme-nya. Terutama terkait dengan cara pemaknaan Sebagai contoh, pasar atau market, sebagai suatu entitas menjadi pengetahuan universal yang diberikan melalui 1 Robert Gilpin, “The Political Economy of International Relations” (Princeton University Press, New Jersey: 1987), halaman 26. pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi. Berbagai sistem pendidikan memberikan legitimasi terhadap didapatkan hanya interpretasi dari hal-hal empiris maupun pengetahuan tentang pasar sebagai sesuatu yang absolut, pertimbangan rasional yang berasal dari interpretasi subjek natural, dan taken for granted. pembawa maupun pembentuk pengetahuan, maka tidak lain Sejak Adam Smith hingga saat ini, pemikiranpemikiran liberal telah mencoba untuk mencari konsep hukum dan aturan yang mampu mengatur kekayaan ekonomi sebuah bahwa yang dilakukan oleh para penulis paper ini hanyalah menginterpretasikan apa yang sudah menjadi interpretasi subjek tersbut. bangsa. Walaupun sebagian besar pemikir liberal berpendapat Content dalam paper ini adalah tulisan-tulisan dan bahwa hukum dan aturan mengenai sistem ekonomi sudah ada pemikiran tim penulis yang memiliki kemampuan dan karakter dalam sistem sosial masyarakat, dan menjadi sebuah hal yang yang berbeda dalam metode penulisan. Content atau isi dari natural.2 Hal ini berkontradiksi dengan pemikiran yang lain paper ini adalah analisis dan kritik terhadap perspektif liberal, bahwa segala sesuatu yang dianggap natural hanyalah gagasan sistem, yang berasal dari interpretasi manusia terhadap segala sesuatu internasional. Lebih dari itu, banyak hal kekurangan yang dapat yang terproyeksi oleh panca indera, dan proyeksi tersebut menjadi suatu kelebihan dalam paper ini, seperti tidak adanya kemudian membentuk gagasan dan ide-ide yang selanjutnya penyatuan perspektif yang terstruktur, dan tidak adanya disusun melalui bahasa hingga menjadi sebuah pengetahuan standarisasi penulisan secara normatif tentang bagaimana yang berbentuk teks. metode analisis yang tepat dengan menggunakan teori-teori Para penulis paper ini mencoba menganalisis, mengkritisi, dan menilai perspektif liberal dalam mekanisme dan panoptisme-nya, melalui interpretas terhadap pengetahuan yang didapatkan. Jika pengetahuan-pengetahuan yang dan mekanismenya dalam ekonomi politik yang dapat digunakan untuk menganalisis perspektif liberal dalam ekonomi politik internasional. Dalam paper ini kami sebagai tim penulis memaparkan berbagai pengetahuan yang kami miliki tentang bagaimana sistem dan mekanisme ekonomi politik liberal bekerja, dan 2 Ibid, halaman 44. bagaimana sistem ini dengan sendirinya mampu menunjukan juga kami anggap sebagai bentuk usaha kami sebagai bahwa sistem dan mekanisme perekonomian liberal tidaklah akademisi natural, dan pengetahuan mengenai ini tidaklah absolut dan mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kami universal. Misalnya, dalam paper ini kami menjelaskan tentang dapatkan melalui pebelajaran di universitas dalam waktu yang bagaimana negara sebagai sebuah entitas melegitimasi sistem singkat. dan mekanisme perekonomian individual dalam entitas lain yang disebut pasar; bagaimana konsep dari mekanisme free trade dan persaingan didalam entitas pasar tidaklah fair, dan bahkan sebuah institusi-institusi dunia yang menjadi ruang untuk membentuk fair trade kami anggap belum mampu; dan terakhir kami memaparkan sebuah comparative perspective melalui perspektif ekonomi syariah islam. dan intelektual dalam memahami dan Terakhir, sebelum beranjak pada content paper ini, saya sebagai salah satu dari tim penulis dan editor paper ini mencantumkan nama masing-masing penulis dalam setiap judul dari narasi yang ada dengan maksud agar pembaca mampu untuk menilai sendiri berbagai karakter dan perspektif kami sebagai subjek pembawa pengetahuan, sekaligus membentuk critical potition yang berbeda dari setiap subjek. Selain itu, agar tidak menjustifikasi melalui negativitas Namun dalam berbagai perbedaan critical potition yang ada, normatif tanpa dasar, kami mencoba untuk menjawab saya berharap pembaca mampu menemukan benang merah pertanyaan-pertanyaan epistemologis dalam pengetahuan yang yang akan membawa interpretasi anda terhadap pemikiran- kami paparkan dengan berbagai reason, mulai dari pure pemikiran kami kepada satu titik temu, yaitu suatu kritik dari reason, normatif reason, dan structural reason. Kami berharap, pemaknaan perspektif, mekanisme, dan panoptisme ekonomi reason atau alasan-alasan yang kami kemukakan dalam paper politik liberal sebagai tujuan problematisasi yang jelas. ini cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika membaca dan menginterpretasikan pengetahuan yang kami berikan melalui bahasa secara naratif. Selain itu, narasi-narasi dalam paper ini Kritik terhadap Privatisasi dan modal serta penciptaan struktur pasar bebas yang kpmpetitif, dimana aktor-aktor pasar dapat saling berinteraksi dalam persaingan usaha yang sehat (Choirie, 2004: 35-36)3. Oleh Muhammad Ardhy Berbicara tentang liberalisasi maka akan berbicara tentang privatisasi, yang secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dengan memberi berbagai fasilitas yang memudahkan pihak swasta dalam mengambil-alih perusahaanperusahaan milik negara (Krisna, 1993: 131). Privatisasi juga “Meminimalisir peran negara dan berikan semuanya kepada kendali pasar”, itulah sedikit kata yang selalu diuraikan pada pemikir-pemikir liberalisme ini. di dalam bidang ekonomi, penerapan liberalisme berarti pembebasan area perdaganan barang dan jasa suatu negeri, sehingga dapat diakses seluas-luasnya oelh pelaku-pelaku bisnis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kehadiran negara diharapkan tetapi hanya sebagai fasilitator yang menjamin agar mekanisme pasar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengurangan atau pengahapusan berbagai hambata tarif dan non tarif, selayaknya dilakukan pemerintah agar kegiatan perdangan barang dan jasa antar negara dapat berlangsung secara bebas dan kompetitif. Pendek kata, liberalisasi lebih diarahkan pada percepatan arus barang, jasa dapat diartikan sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor swasta dalam aktifitas ekonomi atau dalam kepemilikan aset (Savas, 1987: 3). Semua hal tersebut dilakukan untuk melakukan tiga kegiatan. Pertama, kegiatan dalam mengalokasikan produksi maupun barang-barang dan faktor-faktor jasa-jasa untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memuaskan kebutuhankebutuhan individu maupun masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Misalnya 3 http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1020699114.pdf, di akses pada tanggal 17 Juni 2011 pukul 22.32. pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan. Kedua, swasta, infestor-infestor berskla besar yang menguatkan kegiatan kerajaan dalam mengadakan redistribusi penghasilan ekonomi mereka terus berkembang. Dengan pendapatan atau mentransfer penghasilan. Ini memberikan deregulasi yang menyertai privatisasi monopoli-monopli koreksi terhadap distribusi penhghasilan masyarakat. Ketiga, swasta baru telah menaikkan harga dan mengurang pelayanan kegiatan menstabilisasikan perekonomian. untuk mereka yang tidak mampu membayar, sehingga Ini dilakukan dengan menggabungkan kebijakan moneter dan kebijakan lain minciptakan fiskal dan perdangan unutk meningkatkan atau mengurangi permintaan riil. Kompetisi tidak selalu disebabkan privatisasi, besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan privatisasi hanyalah merekonsentrasikan kepemilikan pada full employment dan menghindari inflasi maupun deflasi tangan-tangan swasta. 4 (Musgrave, 1991: 6) . Sekilas hal diatas tersebut terlihat baik, karena pada dasarnya keuntungan dari privatisasi itu nantinya akan kembali kepada rakyat dan memberikan kemudahan kepada rakyat. Isu- “inefesiensi-inefesiensi” Hal tersebut dalam memenuhi sangat negatif negatif. Karena sis negatif tersebut akhirnya datang bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga seluruh masyarakat seperti, sistem politik, struktur kelas, pasar domestik dan sistem transportasi dan komunikasi5. isu politk ekonomi dan etis yang serius telah membangkitkan Privatisasi benar-benar mempolarisasikan struktur perhatian kepada alasan-alasan dan proses-proses “ privatisasi” kelas. Di satu sisi, para pembeli perusahaan milik negara dalam perusahaan-perusahaan melik negara. Salah satu alasan banyak kasus memperoleh banyak sekali keuntungan yang mendasar bagi privatisasi adalah mengakhiri “monopoli- menaikkan sebagian dari status jutawan menjadi milyader. Di monopoli” negara dalam rangka merangsang kompetisi dan sisi lain, pemecatan “kelebihan” pegawai negeri telah menurunkan harga serta meningkatkan efesiensi. Namun mendorong banyak buruh menjadi kelas miskin kota yang baru demikian fakta dari masalah ini sangatlah berbeda. Para dan berupah rendah, pekerjaan “informal”. Buruh dengan pembeli dari mononopoli negara telah menjadi monopoli 5 4 Ibid. Petras. J dan Veltmeyer. H, Globalization Unmasked: Imperialism in the 21 Century (London: Zed Books Ltd, 2001), hlm 184. keselamatan negeri dan maslahat sosial (sosial beneifit) yang kalah dan transisi menuju ekonomi pasar bebas. Lembaga- rendah mengalami erosi standar hidup yang serius dan lembaga yang representatif dilampaui dalam proses transfer penurunan telah kekayaan negara ke tangan-tangan swasta. Keputusan- meningkatkan pendapatan dan keuntungan para pemilik swasta keputusan besar diambil di tempat lain (dalam kepengurusan baru. bank-bank luar negeri), sementara parlemen atau konres paling mobilitas. Penurunan maslahat sosial Naiknya harga jasa, listrik, transportasi, dan lain jauh menanggapi keputusan-keputusan yang telah diambil6. sebagainya yang menyertai privatisasi telah menurunkan Hasil akhir dari privatisasi adalah melemahnya standar hidup kaum buruh upahan dan bergaji, sambil demokrasi dan hilangnya pengawasan legislatif terhadap menaikkan keuntungan monopoli swasta yang telah mengambil sektor-sektor ekonomi penting. Tanggung jawab utama alih monopoli negara. perusahaan-perusahaan Sektor yang diprivatisasi makanya mengambil keuntungan dari subsidi negara sambil menikmati skala upah rendah dan jadwal buruh “fleksibel” yang ditetapkan oleh negara liberal. “keuntungan baik” beberapa puluh miliarder yang terkait dengan proses privatisasi berimbas kepada direkturnya, yang dalam kebanyakan kasus tidak lengkap. Komite kongres yang mengawasi aktifitas-aktiftas perusahaan milik negara telah di non aktifkan. Sektor swasta kini tidak perpronsif atau bertanggung jawab kepada otoritas publik, tetapi hanya kepad kepentingan-kepentingan swasta. marginalisasi puluhan juta buruh miskin yang menderita. Dampak besar kedua dari privatisasi melandas sistem politik. Ikatan-ikatan yang kuat antara monopoli swasta yang memperolah keuntungan dari privatisasi dan pemerintah eksekutif daerah menjadi alasan pokok mengapa dewan legislatif dan lembaga yudikatif daerah menjadi pihak yang yang diprivatisasi adalah kepada Privatisasi membawa dua perubahan mendasar. Keduanya negatif bagi pembangunan ekonomi nasional. Pertama, privatisasi meniadakan sumber akumulasi eknomi nasional yang menguntungkan, khususnya ketika para investor baru mengirim penghasilannya ke luar negeri. Kedua, 6 Ibid. kehilangan tuas strategisnya untuk mengalihkan pendapatan ke saat ini, merasa sangat senang jikalau sudah membuat sektor-sektor ekonomi baru yang tidak segera menghasilkan keputusan “go publik”, yang padahal hal tersebut adalah jalan keuntungan tetapi bisa jadi memiliki dampak posisitf pada masuknya hal privitisasi. Inikan sebenarnya “gila”. Tetapi balik pekerjaan yakni lagi, tatanan liberalisasi yang benar-benar sudah mendunia dan regional. sudah menjadi aturan mutlak dunia, membuat negara-negara di Privatisasi dalam banyak kasus lebih jauh mendisartikulasikan dunia itu harus membutakan diri dari dampak hal privatisasi ekonomi dengan cara memfokuskan pada produksi dan import ini. dan pembukaan infrastrukstur, pendidikan area , dan investasi baru, diversifikasi di luar kontong-kantong yang semestinya. Oleh karenanya, provinsi-provinsi terpotong dari dan investasi, jalur-jalur kereta api dan penerbangan regional dieliminasi atau dikurangi, dan pabrik-pabrik untuk pasar regional dihancurkan oleh barangbarang import murah yang dipromosikan para elite privatisasi. Ketika privatisasi menguatkan intergrasin internasional, berarti juga mendisartikulasikan ekonomi domestik, yang kemudian mengosongkan aktivitas ekonomi di tingkat profinsi dan mereduksinya sehingga sangat bergantung pada aktivitasaktivitas administratif murni7. Bayangkan begitu merusaknya dampak privatisasi tersebut, tetapi nampaknya para pengambil keputusan saat ini entah tidak mengerti atau tidak tahu, kita sangat senang dengan privatisasi tersebut. Bahkan badan-badan usaha milik negara 7 Ibid., 186. Dengan adanya pemikiran-pemikiran tersebut, dapak IMF dan Bank Dunia Sebagai Agen Liberalisasi dikatakan bahwa masyarakat dunia dan eropa pada khususnya telah menyadari akan adanya krisis ekonomi yang akan menerpa sejumlah negara secara global dan pembangunan eropa setalah Perang Dunia Ke-II, yang memang telah diprediksi akan membawa kehancuran di berbagai sektor Oleh M. Bimo Baihaki termasuk ekonomi. Dari pernyataan itupun seperti mengisyaratkan untuk terciptanya suatu organisasi yang dapat menopang dan mengatasi kehidupan ekonomi daripada negaranegara anggotanya, tentu saja dengan dikomandoi oleh negaraorganisasi negara yang memang memiliki kekuatan ekonomi, seperti internasional yang berorientasi pada masalah-masalah ekonomi Amerika Serikat dan Inggris yang memang memiliki kekuatan seperti IMF dan Bank Dunia sebenarnya telah tercetus sejak ekonomi setelah menjadi bagian dari blok pemenang pada dunia Perang Dunia Ke-II. Pemikiran mengenai hal tersebut Perang Dunia Ke-II. Pemikiran untuk membentuk suatu juga pernah dikemukakan oleh Sekretaris Bidang Keuangan Amerika Serikat, Henry Morgenthau, dirinya tidak memikirkan tentang PD II yang terjadi, namun apa yang akan terjadi dalam bidang ekonomi pasca PD II.8 ` Pada akhirnya pemikiran-pemikiran itu dapat terealisasi, dengan didirikannya Dana Moneter Internasional (IMF) bersamaan dengan didirikannya Bank Dunia, pada sebuah konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, pada masa peredaan Perang Dunia Ke-II. Mereka sangat khawatir mengenai pembangunan kembali 8 Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, “Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional” (Cet. I; Jakarta: P.T, SOFMEDIA, Juni 2009), hlm. 23. eropa dan sistem ekonomi global setelah perang yang membawa banyak kehancuran, namun terbentuknya IMF tidak luput dari perdebatan antara kontingen Inggris dan Amerika anggota yang menghadapi kesulitan temporer dalam neraca Serikat. Kontingen Inggris menginginkan IMF untuk lebih pembayaran dengan menyediakan pinjaman. 11 Dengan begitu bersifat layaknya koperasi, yang menyatakan anggotanya bisa memang diharapkan bahwa Bank Dunia dan IMF mampu memanfaatkan IMF untuk mempertahankan kegiatan ekonomi merealisasikan mimpi dunia yang bebas dari kemiskinan. dan lapangan kerja pada krisis periodik yang terjadi. Sementara di lain pihak, kontingen Amerika Serikat lebih menginginkan IMF untuk lebih bersifak layaknya bank, memastikan bahwa negara peminjam bisa melunasi utang mereka pada waktunya. 9 Walaupun begitu, pada akhirnya anggaran Perjanjian IMF tetap ditandatangani setidaknya oleh empat puluh empat negara yang menandai terbentuknya IMF dan Bank Dunia secara resmi. 10 Namun sayangnya tujuan mulia tersebut diselingi oleh kondisionalitas yang bisa dibilang sangatlah kontroversial. Secara umum, bisa dikatakan bahwa kondisionalitas merupakan segala persyaratan yang diberikan oleh negaranegara pendonor melalui IMF ataupun Bank Dunia kepada negara-negara penerima bantuan untuk setiap bantuan luar negeri yang mereka terima. Di dalam konteks pinjaman Bank Bank Dunia bertugas untuk memajukan pembangunan Dunia dan IMF, kondisionalitas berlaku bagi suatu negara yang ekonomi ekonomi di negara-negara miskin di dunia, membantu sedang menghadapi krisis ekonomi dan membutuhkan bantuan negara-negara berkembang melalui pendanaan jangka panjang keuangan dimana untuk memperoleh dana pinjaman yang untuk berbagai proyek dan program pembangunan, mendorong dibutuhkan, pemerintah negara terkait harus bersedia untuk perusahaan-perusahaan swasta di negara-negara berkembang, membuat komitmen-komitmen di bidang ekonomi serta dalam dan lain-lain. Sementara IMF bertugas untuk mengawasi sistem kebijakan-kebijakan keuangan. Persyaratan tersebutlah yang moneter internasional, memajukan stabilitas kurs yang tertib biasa dikenal sebagai kondisionalitas.12 dan teratur diantara negara-negara anggota, membantu seluruh 9 “IMF History and Structuraral Adjusment Conditions”; http://ucatlas.ucsc.edu/sap/history.php, diakses pada 23/06/2011. 10 “The Early History of IMF”; http://www.imfsite.org/origins/early.html, diakses pada 06/06/2010. 11 Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, “Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional” (Cet. I; Jakarta: P.T, SOFMEDIA, Juni 2009), hlm. 42. 12 Ibid., hlm. 42-43. Kondisionalitas mencakup buruk, lalu mengapa IMF ataupun Bank Dunia tetap melepas menerapkan kondisionalitas yang seperti itu. Perlu diketahui sebagaimana bahwa keputusan Bank Dunia dan IMF diperoleh dengan satu perkembangan perdagangan internal dan eksternal (liberalisasi suara dari Dewan Eksekutif yang mewakili negara-negara perdagangan), menghapuskan pembatasan-pembatasan hukum anggota. Namun tidak seperti PBB, dimana setiap anggota terhadap perusahaan-perusahaan negara privat (privatisasi), memiliki satu suara yang sama, tetapi kekuatan suara di Bank menghapuskan dan Dunia dan IMF lebih ditentukan oleh tingkat kontribusi melepaskan finansial negara-negara anggota. Hal ini menyebabkan pengendalian atas suku bunga, memotong anggaran negara, Amerika Serikat, negara yang memberikan kontribusi finansial menghapuskan semua subsidi konsumen dan pengeluaran- terbesar pengeluaran sosial, mengurangi uang yang beredar dengan kekuatan suara yang cukup signifikan sekitar 20 persen. disertai efisiensi upah dan gaji di sektor publik untuk Dengan mengendalikan inflasi. Program-program tersebut merupakan kondisionalitas tidak akan terlepas dari Amerika Serikat yang Structural Adjusment Programs (SAPs).13 saya pikir mempunyai kepentingan dengan kondisionalitas penyesuaian (devaluasi) pengendalian pemasaran, tersebut atas sistem-sistem monopoli reformasi mata negara kebijakan umumnya uang lokal, harga dalam produkasi perbankan, Dengan kondisionalitas tersebut dimaksudkan agar mampu memainkan pengaruh penting begitu maka tidak heran bahwa dengan penentuan tersebut yang menjadi motivasi tersendiri. 14 negara peminjam mampu keluar dari krisis dan mampu Kontroversi mengenai beserta membantu negara kondisionalitas bahwa banyak kasus terjadi dengan kondisionalitas tersebut penerimanya ataukan bantuan beserta kondisionalitas tersebut malah berdampak negarif terhadap negara peminjam. Lantas hanyalah instrumen bagi para pemberi bantuan untuk jika pada kenyataannya kondisionalitas tersebut berdampak mengembangkan 13 diperhatikan bahwa bagi negara-negara pemberi bantuan, 14 Ibid., hlm. 75. benar-benar bantuan mengembalikan pinjaman, namun seperti yang kita ketahui Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, “Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional” (Cet. I; Jakarta: P.T, SOFMEDIA, Juni 2009), hlm. 44. tersebut apakah pengaruh dan kepentingannya. Jika pemberian bantuan tersebut mungkin saja tidak terlepas dari dalam liberalisasi yang diketahui memiliki dampak buruk bagi motivasi yang bersifat politis dan ekonomis. Motivasi yang negara-negara berkembang. didasarkan pada kepentingan politik merupakan motivasi yang cukup penting jika dilihat dari sisi negara-negara atau lembagalembaga pemberi bantuan, dalam hal ini yang disinggung adalah Amerika Serikat melalui IMF dan Bank Dunia. Seperti ketika perang dingin, bantuan diberikan kepada banyak negara agar negara tersebut tidak jatuh ke dalam pengaruh komunis atau Uni Soviet sehingga kepentingannya dapat tercapai. Setelah perang dingin pun nampaknya motivasi politik tersebut tidak hilang jika dilihat dari kenyataan yang terjadi. Pada dekade 90-an bantuan banyak diberikan namun lagi-lagi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang bermuatan politik seperti negara penerima haus bersedia mempromosikan mekanisme pasar bebas, membuka perekonomian dan melangsungkan serangkaian penyesuaian struktural yang sesuai dengan prinsip-prinsip kapitalisme. 15 Jadi jika dilihat bahwa memang, sudah tidak diragukan dan dipastikan IMF dan Bank Dunia merupakan suatu sarana atau agen dari Amerika Serikat atau katakan saja Barat di 15 Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, “Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional” (Cet. I; Jakarta: P.T, SOFMEDIA, Juni 2009), hlm. 97-102. bergabungnya mereka ke dalam WTO dapat juga mendapatkan keadilan dalam menjalankan roda ekonomi antar Negara, SUDAH ADILKAH WTO seperti tidak adanya diskriminasi harga antara anggota WTO dan berharap adanya transparansi antar sesame anggota. Tapi SEBAGAI ORGANISASI diluar itu semua muncul pertanyaan, apakah WTO sendiri itu PERDAGANGAN DUNIA ? yang bertujuan menciptakan keadilan untuk perdagangan bebas sudah adil dalam menjalankan perannya sebagai organisasi di Internasional ? Karena dalam perjalanannya ternyata masih banyak Negara anggota yang merasa tidak mendapatkan Oleh Erlangga Satya Darmawan keadilan seperti yang diharapkan dan ini berbeda dengan ekspetasi mereka, ketika mereka ingin menjadi anggota didalam WTO. Sedikit banyak penulis ingin membahas tentang WTO sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan dunia mempunyai andil untuk hal seperti yang sudah dijelaskan penjelasan diatas. Apa Itu WTO ? menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang perdagangan terutama untuk para anggotanya. Sebagaimana Sebelumnya tak enak jika rasanya kita membahas yang kita tahu bahwa cukup banyak Negara-negara yang permasalahan yang terjadi dalam tubuh WTO tanpa tahu arti tergabung dalam organisasi internasional ini, tentu saja tiap dari WTO itu sendiri dan apa tujuan utamanya. Dan dalam hal Negara anggota yang bergabung mempunyai harapan bahwa ini, penulis ingin membahas tentang hal tersebut, meskipun jika mereka tergabung dalam WTO Negara mereka akan lebih tidak secara terperinci. mudah melakukan suatu transaksi dalam dunia internasional. perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari 153 Selain lebih mudah Negara anggota juga berharap dengan WTO adalah sebuah lembaga negara dan disebut member driven organization16. Didalam suati Negara harus disampaikan kepada secretariat WTO untuk organisai ini, para anggotanya tidak diatur oleh seorang dirjen kemudian yang memiliki suatu kewenangan untuk menjalankan suatu anggota WTO lainnya. perintah. Akan tetapi yang menentukan suatu tindakan yang akan dilakukan adalah anggotanya sendiri, jadi anggota WTO diminta untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan secara bersama. Dan keputusan yang dibuat secara bersama inilah yang akan menuntun WTO sendiri akan bergerak kearah sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh para anggotanya. prinsip, sama juga dengan yang ada didalam WTO, ada tiga 17 prinsip utama yang ada didalam WTO . kembali kepada Negara-negara Namun sejauh ini Negara yang tergabung dalam WTO belum sepenuhnya merasa puas atas ke ikut sertaannya sebagai Negara yang tergabung dalam WTO, terutama Negara berkembang. Hal ini dikarenakan WTO dianggap tidak berlaku adil terhadap Negara berkembang atau bias di bilang WTO punya perlakuan khusus terhadap Negara-negara maju. Seperti misalnya Dan sebagai suatu organisai pastilah mempunyai suatu diberitahukan semua menghilangkan anggota WTO diharapkan dapat non-tarif, secara hambatan perdagangan bertahap mengurangi tarif, harus menghapus subsidi, serta Yaitu, Most mengurangi atau menghapus kebijakan yang bisa mendistorsi Favoured Nation yang dimana bahwa tidak ada perlakuan perdagangan bebas yang adil18. Dan sepertinya kesepakatan khusus dalam anggota WTO. Yang kedua adalahNational tersebut hanyalah berlaku kepada Negara berkembang, Negara Treatment yaitu jika ada suatu kebijakan terhadap produk suatu maju seperti tidak merasa ikut dalam kesepakatan itu. Keadilan Negara, di dalam domestik anggota WTO, maka harus dalam perdagangan hanya semboyan negara maju yang tidak menerapkan kebijkan yang sama terhadap produk Negara diimplementasikan dalam praktek perdagangan mereka. Dan tersebut kepada Negara-negara anggota WTO. Prinsip ketiga bila kita lihat dari pertemuan-pertemuan tingkat menteri WTO adalah mengenai Transparency, yang berarti semua kebijakan pun sering terjadi kegagalan yang dimana pihak dari Negara berkembang 16 17 Jurnal IGJ, free trade watch, mewujudkan keadilan ekonomi Jurnal IGJ, free trade watch, mewujudkan keadilan ekonomi 18 berusaha untuk mempertahankan hak dan http://ekosanjayatamba.wordpress.com/page/2/ kepentingan mereka yang sah. Kegagalan yang dimulai di pemerintahnya memberikan subsidi yang besar sehingga kapas Uruguay, lalu berlanjut di Montreal (1988) dan Brusel (1990). yang di produksi oleh Amerika mampu dijual di pasar Dan pada tahun 1999 pertemuan yang diadakan di Seattle pun internasional dengan harga yang murah. ada pertemuan di mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan oleh penolakan Doha yang terjadi pada tahun 2001, keinginan Negara maju Negara-negara berkembang yang diabaikan dalam proses itu untuk menyudutkan Negara berkembang makin terlihat. Disini dan dipaksa menerima paket yang disepakati oleh Negara Negara maju sebisa mungkin ingin menurunkan subsidi dan maju. Lalu tidak sampai disitu saja, seperti yang dijelaskan memangkas tarif untuk barangnya yang ingin memasuki suatu sebelumnya mengenai National Treatment yang dimana barang Negara. Hal ini akan semakin menyulitkan negara-negara yang diimpor dari Negara lain harus diberlakukan sama dengan berkembang yang belum mapan baik dari segi sumber daya barang yang diproduksi didalam negeri, sehingga tidak adanya manusia, infrastruktur, akses terhadap teknologi, dan modal 20. perbedaan antara barang lokal dan impor. Sejujurnya prinsip Dan dengan adanya pasar bebas jelas akan terjadi ketimpangan tersebut justru malah tidak menguntungkan untuk Negara produsen antara Negara maju dan Negara berkembang. Lalu berkembang. Yang diuntungkan justru adalah korporasi- apakah dengan pemberlakuan yang timpang seperti itu akan korporasi multi nasional yang bersembunyi dibalik kedok membuat suatu tatanan dunia yang adil dan makmur ? Negara maju19. Sebagai contoh adalah beberapa Negara di Asia Kompetisi memang baik terutama untuk meningkatkan kualitas barat pada suatu Negara, tetapi itu juga harus dibarengi dengan akses, komoditas kapas, akan tetapi karena tidak memiliki akses, teknologi, infrastuktur, dan modal yang memadai sehingga infrastruktur, dan modal yang memadai, akhirnya pemerintah persaingan dalam pasar bebas di dunia internasional tidak disana tidak sanggup untuk mensubsidi lagi para petaninya. hanya dikuasai oleh para Negara maju saja. Bila kompetisi Dan hal tersebut seungguh berlawanan dengan yang terjadi seperti ini tetap saja berjalan maka tidak lain bahwa hal ini terhadap Amerika, yang juga memproduksi kapas dan merupakan ajang bagi para “predator” untuk mencari yang mengandalkan pendapatan negaranya 19 http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/07/disfungsi-organisasiperdagangan-dunia.html 20 Jurnal IGJ, free trade watch, mewujudkan keadilan ekonomi mangsanya. Dan bisa dikatakan juga bahwa WTO adalah ajang dunia baru, pendulum akan bergerak, meski sedikit, dari untuk para Negara maju dalam meningkatkan ekonomi ekonomi pasar ke Negara.Meski globalisasi telah mengangkat Negaranya diatas usaha Negara berkembang yang juga ingin ratusan juta penduduk miskin, globalisasi memiliki sisi gelap, maju bersama. yakni jarak yang semakin lebar antara masyarakat kaya dan miskin. Begitu pula globalisasi perdagangan memunculkan ketidaksetaraan. Disini dibutuhkan kohesi sosial dan aturan Ekonomi Islam Untuk Melawan Ekonomi Liberal yang ketat untuk menjalankan ekonomi dunia. Dalam jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan ditentukan oleh distribusi pendapatan yang lebih setara. Karenanya, pemerintah dunia baru harus lebih memperhatikan kohesi sosial di negaranya Oleh Muhammad Aditya Yudha masing-masing. Kita perlu mengenakan pajak pada kegiatan finansial untuk memaksa sektor ini membayar ongkos sosial atas perilaku risk-taking mereka," . Kita harus menekankan Teori ekonomi liberal yang menentukan arah bahwa ketidaksetaraan telah memicu krisis finansial. perekonomian dunia selama lebih dari 30 tahun terakhir perlu Ketidaksetaraan di Amerika Serikat membawa negara itu ke di renovasi bahkan di kaji ulang. Menurut saya Konsensus era sebelum Great Depression 1930-an yang ditandai oleh Washington yang merancang teori ekonomi liberal dengan peningkatan pendapatan masyarakat kaya dan pertumbuhan penekanan pada efisiensi pasar bebas telah ketinggalan sektor finansial. 21 zaman . "Konsensus Washington sudah kadaluarsa,”. Kita dapat berkaca pada kasus krisis finansial dunia 2008- Pada dasarnya pembangunan ekonomi sebuah negara 2009. "Dalam merancang kerangka kerja makro ekonomi untuk bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan 21 www.sabili.co.id/ekonomi.../bos-imf-ekonomi-liberal-ketinggalanzaman.diakses pada 23 juni 2011 yang merata. Akan tetapi, dengan strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini yang terlalu mengacu pada Fenomena tersebut sudah seharusnya menjadi agenda pemikiran kaum ”kapitalisme liberal” dengan azas moral besar pemerintah untuk coba mengevaluasi sistem yang selama ekonominya ”free fight liberalism”, malah mengantarkan ini diterapkan dan mencari sebuah solusi agar mempunyai bangsa Indonesia menjadi sebuah negara Ironi. Dimana, begitu Politik Ekonomi (Etikal Ekonomi) yang berpihak kepada banyak mobil-mobil mewah yang berjalan, begitu banyak rakyat “kecil” dibandingkan dengan orang elite “besar”, yang apartemen dan perumahan elite dan juga begitu banyak tempat- selama ini hanyalah menjadi orang-orang yang individualis, tempat hiburan dan belanja yang megah, akan tetapi masih hedonis serta menjadikan Negara ini menjadi Negara Ironi dan banyak rumah-rumah yang tidak layak, pengemis dan menjadikan pengamen di jalanan, bahkan diperkirakan jumlahnya akan pembangunan nasional berlangsung secara adil dan sistem bertambah terutama di dominasi oleh anak-anak di bawah tersebut mampu berjalan terhadap masalah-masalah yang akan umur. Dan pada akhirnya kelompok yang minoritas secara timbul nanti. “Uang” sebagi Dewa. Sehingga, dalam status sosial tetapi mayoritas dalam status populasi ini hanya menjadi penonton akan kemegahan dan keindahan yang Mengapa ekonomi syariah ? dikatakan oleh segelintir orang adalah “ini kesejahteraan kami”. Yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah bagaimana cara mereka untuk dapat mencicipi kesejahteraan dari hasil pembangunan ini? Yang selama ini hanya dapat di rasakan kesejahteraannya oleh segelintir orang saja. Bukan kesejahteraan sesaat yang dimana mereka peroleh ketika masamasa pemilu, bulan ramadhan dan kedermawanan sesaat segelintir orang. Dalam konteks kebijakan yang pemerintah lakukan dengan berbagai macam metode atau formula untuk mengatasi permasalahan yang melanda perekonomian Indonesia pada akhirnya tetap saja “terperosok kedalam lobang yang sama” yang diartikan sebagai krisis perekonomian nasional yang tampaknya belum teratasi secara total karena solusi dengan metode dan formula yang selalu sama. Lalu yang jadi pertanyaan adalah “Dimanakah yang salah?”. Kenyataan ini telah menyadarkan berbagai pihak bahwa ada kekeliruan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Saatnya Dual Economic System selama ini. Bagi kebanyakan pengamat ekonomi telah bersepakat bahwa kesalahan tersebut dimungkinkan oleh karena strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini terlalu mengacu pada pemikirn kaum ”kapitalisme liberal” dengan azas moral ekonominya ”free fight liberalism”, dimana dalam rangka penerapan paradigma pembangunan ekonomi yang mendewakan pertumbuhan ”trickling-down effect”. Praktik kebijaksanaan ini berimplikasi pada perekonomian negara hanya digerakkan oleh segelintir orang saja. Dimana, kegiatan ekonominya diarahkan pada pengembangan dan pembangunan industri kapitalistik dengan mengandalkan bahan baku impor serta dimodali oleh utang (dalam dan luar negeri) dengan sasaran penjualan adalah pasar lokal. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi memang ada akan tetapi hanya bersifat semu (bubble economy) karena tidak menyentuh sektor-sktor ekonomi yang digeluti oleh kebanyakan rakyat Indonesia yakni pada usaha kecil dan Dengan fakta-fakta yang telah ditunjukan oleh ekonomi syariah yang salah satunya dari perkembangan institusi syariah, maka sudah saatnya pemerintah untuk mengambil langkah konkrit sebagai “governance as public” yakni pemerintahan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Mengambil keputusan bijak untuk kesejahteran rakyat Indonesia. Pertama, sudah saatnya ditunggu political action dari pemerintah bukan sekedar political will, karena sebenarnya political will pemerintah sudah dideklarasikan dalm perwujudan Undang-Undang. Misalnya Undang-Undang yang mengatur masalah Bank Indonsia, dimana dalam UndangaUndang yang mengatur Bank Indonesia diktakan bahwa dalam mengeluarkan kebijakan moneternya Bank Indonesia dapat menjalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana kebijakan- kebijakanmoneter Bank Indonsia yang dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah? menengah (UKM) terutama pada sektor pertanian dalam arti luas. Sehingga dampakanya adalah tidak terserapnya atau Kedua, sudah saatnya pemerintah mengadopsi “Dual terbukanya peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat economic system”, dimana selama ini perkembangan ekonomi banyak. syariah hanya sisi kebijakan moneter saja dengan menafikan sisi kebijkan fiskal dari pemerintah. Karena idealnya, yang sesuai dengan falsafah budaya berekonomi bangsa seharusnya pemerintah juga mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan kepentingan rakyat Indonsia kebanyakan. Sebuah syariah dari sisi kebijakan fiskal juga. Oleh karena itu, RUU sistem ekonomi yang dapat merealisasikan cita-cita bernegara SBSN yang sudah disahkan menjadi sebuah Undang-Undang, dan berbangsa seperti diamanatkan UUD 45 dan Pancasila, merupakan untuk yakni menciptakan masyarakat yang ”adil dan makmur” mengadopsi dual economic system.Artinya sudah saatnya (redistribution with growth), bukan masyarakat yang ”makmur political will pemerintah didukung political action yang riel baru adil” (redistribution from growth) ala kapitalisme sebagai “governance as public” . liberal22. sebuah momentum bagi pemerintah Dalam materialisme Kesimpulan pengertian bukanlah tujuan ini, maka utama kemakmuran tetapi hanyalah merupakan suatu produk dari suatu ”strategi pembangunan” Dengan fakta-fakta yang telah ditunjukan oleh ekonomi yang diterapkan, jadi masih ada tujuan utama yang lainnya syariah yang salah satunya dari perkembangan institusi syariah, yang bersifat non ekonomi yang harus dicapai. Berdasarkan maka pemerintah untuk pada pemahaman normatif tersebut maka secara sederhana mengambil langkah konkrit sebagai “governance as public” dapat dikatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan sistem yakni untuk ekonomi syariah, yakni suatu sistem yang mengakui kebebasan mensejahterahkan rakyatnya. Mengambil keputusan bijak hak individu dalam ekonomi, bahkan melindungi hal tersebut untuk kesejahteran rakyat Indonesia. Sudah saatnya ditunggu dari ketidakadilan dan kezaliman. Namun dalam interksinya, political action dari pemerintah bukan sekedar political will, prioritas utama terletak pada kepentingan kolektif dengan dan sudah saatnya pemerinah mengantarkan bangsa Indonesia menggunakan parameter syariah yang khas. menurut saya pemerintahan sudah rakyat saatnya yang bertujuan ke gerbang keadilan dan kesejahteraan. Menyadari akan hal tersebut, sudah semestinya pemerintah menganggap penting untuk mengetahui dan mempraktikan sebuah sistem ekonomi 22 Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, Budhy Munawar-Rachman, Moh Shofan – 2010,hal – 77-78 DAFTAR PUSTAKA http://ekosanjayatamba.wordpress.com/page/2/ http://pirhot-nababan.blogspot.com/2008/07/disfungsiorganisasi-perdagangan-dunia.html Gilpin, Robert, “The Political Economy of International Relations” (Princeton University Press, New Jersey: 1987), http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1020699114.pd www.sabili.co.id/ekonomi.../bos-imf-ekonomi-liberal- f, di akses pada tanggal 17 Juni 2011 pukul 22.32. Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, 2010. Petras, J., dan Veltmeyer H., Globalization Unmasked: Imperialism in the 21 Century (London: Zed Books Ltd, 2001), Leviza, Jelly, “Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional” (Cet. I; Jakarta: P.T, SOFMEDIA, Juni 2009), “IMF History and Structuraral Adjusment Conditions”; http://ucatlas.ucsc.edu/sap/history.php, diakses pada 23/06/2011. “The Early History of IMF”; http://www.imfsite.org/origins/early.html, diakses pada 06/06/2010. Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, “Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional” (Cet. I; Jakarta: P.T, SOFMEDIA, Juni 2009) Jurnal IGJ, free trade watch, mewujudkan keadilan ekonomi ketinggalan-zaman.diakses pada 23 juni 2011 Munawar-Rachman, Budhy , dan Moh Shofan,

Judul: Kritik Terhadap Perspektif Dan Sistem Ekonomi Liberal

Oleh: Rizma Afian Azhiim


Ikuti kami