Pr 1 Ebis Keadilan Dan Sistem Ekonomi

Oleh Praktikum Ak

142 KB 5 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Pr 1 Ebis Keadilan Dan Sistem Ekonomi

Nama : Rifky Setyo C.P Abdul Muiz Maulana Chendy Laksmana 115020301111019 115020301111014 125020300111064 Etika Bisnis : Keadilan dan Sistem Ekonomi KEADILAN Keadilan merupakan hal vital dalam ekonomi atau bisnis. Karena keduanya samasama terkait dengan pembagian barang dan jasa yang terbatas pada semua orang. Baik ekonomi maupun keadilan sama-sama bertitik tolak dari terjadinya kelangkaan atau keterbatasan. Karena kelangkaan perlu ekonomi dan karena kelangkaan pula perlu pembagian distribusi secara adil. Jika barang berlimpah maka tidak perlu lagi ada ekonomi dan juga tidak perlu keadilan. Semakin barang langka maka semakin besar problem distiribusinya, dan semakin besar problem keadilan yang ditimbulkan. Keadilan juga merupakan topik penting dalam etika. Karena sebagaimana dikemukakan Bertens, "sulit sekali untuk dibayangkan orang atau instansi yang berlaku etis tetapi tidak mempraktekkan keadilan atau bersikap tak acuh pada ketidakadilan" (Bertens, 2000: 85). A. Hakikat Keadilan Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (to give everybody his own). Definisi ini popular pada masa roma kuno sebagaimana diungkapkan oleh Celcus (175 M). Keadilan mempunyai tiga unsur hakiki : Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain. Masalah keadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, dengan kata lain konteks keadilan kita selalu berurusan dengan orang lain. Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Keadilan tidak hanya diharapkan atau dianjurkan tapi mengikat kita, sehingga kita mempunyai kewajiban. Dalam konteks keadilan kita selalu berurusan dengan hak orang lain. Ketiga, keadilan menuntut persamaan ( equality ). Atas dasar keadilan kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa kecuali. B. Pembagian Keadilan 1. Pembagian Klasik Keadilan berdasarkan pada pembagian klasik ada tiga macam. a. Keadilan umum (general justice) Berdasarkan keadilan ini para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat (negara) apa yang menjadi haknya. b. Keadilan distributif (distributive justice) Berdasarkan keadilan ini negara (pemerintah) harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. c. Keadilan komutatif (commutative justice) Berdasarkan keadilan ini setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal itu berlaku pada taraf individual maupun sosial. 2. Pembagian Pengarang Modern Menurut John Boatright dan Manuel Velasques, keadilan dibagi menjadi tiga : a. Keadilan Distributif (distributive justice) Benefits and burdens, hal-hal yang enak untuk didapat dan hal-hal yang menuntut pengorbanan harus dibagi dengan adil. b. Keadilan Retributif (retributive justice) Berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah harus bersifat adil. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi supaya hukuman dapat dinilai adil, yaitu : · Orang atau instansi yang dihukum harus tahu apa yang dilakukannya dan harus dilakukannya dengan bebas. · Harus dipastikan bahwa orang yang dihukum benar-benar melakukan perbuatan yang salah dan kesalahannya harus dibuktikan dengan meyakinkan. · Hukuman harus konsisten dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. c. Keadilan Kompensatoris (compensatory justice) Menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain. Berdasarkan keadilan ini orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan. Kewajiban kompensasi akan berlaku jika terpenuhi tiga syarat : · Tindakan yang mengakibatkan kerugian harus salah atau disebabkan kelalaian. · Perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian. · Kerugian harus disebabkan oleh orang yang bebas. 3. Keadilan Individual dan Keadilan Social Dua macam keadilan ini berbeda, karena pelaksanaannya berbeda. Pelaksanaan keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang ( atau bisa juga beberapa orang ) saja. Sedangkan palaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur masyarakat dibidang sosial ekonomi, politik budaya dan sebagainya. Keadilan individual terlaksana bila hak-hak individual terpenuhi. Keadilan sosial terlaksana bila hak-hak sosial terpenuhi. Keadilan individual sering dapat dilakukan secara sempurna, namun keadilan sosial tidak pernah dapat dilakukan secara sempurna karena kompleksitas masyarakat modern. Keadilan sosial menjadi penting khususnya di negara berkembang dimana kesenjangan tampak nyata di masyarakat. Kesenjangan antara masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Kesenjangan seperti ini dapat menimbulkan gejolak sosial, akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh kalangan bawah yang mayoritas. Keadilan sosial diperlukan untuk mempersempit atau meminimalisir terjadinya kesenjangan antara masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Dengan demikian, maka gejolak sosial bisa dihindari. C. Keadilan Distributif pada Khususnya Dalam teori etika modern sering disebut dua macam prinsip untuk keadilan distributif: prinsip formal dan prinsip material. Prinsip formal hanya ada satu, yang menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara yang tidak sama (equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally). Prinsip material keadilan distributif melengkapi prinsip formal. Prinsip material menunjuk pada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh pelbagai orang. Menurut Beauchamp dan Bowie ada enam prinsip material. Keadilan distributif terwujud kalau setiap orang diberikan : 1. Bagian yang sama Prinsip ini kita membagi dengan adil jika kita membagi rata: kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama. 2. Kebutuhan Prinsip ini menekankan bahwa kita berlaku adil jika kita membagi sesuai kebutuhan. 3. Hak Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya, termasuk keadilan distributive. 4. Usaha Mereka yang mengeluarkan banyak usaha dan keringat untuk mencapai suatu tujuan pantas diperlakukan dengan cara lain daripada orang yang tidak berusaha. 5. Kontribusi kepada masyarakat Orang yang karena kontribusinya besar kepada masyarakat. 6. Jasa Jasa menjadi alasan untuk memberikan sesuatu kepada satu orang yang tidak diberikan kepada orang lain. Berdasarkan prinsip material tersebut, dibentuk tiga teori keadilan distributive : 1. Teori Egalitarianism Teori egalitarianisme berdasar atas prinsip yang pertama, bahwa kita baru membagi dengan adil bila semua orang mendapat bagian yang sama (equal). 2. Teori Sosialistis Teori sosialistis tentang keadilan distributif memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi. 3. Teori Liberalistis Liberalisme menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil. Karena manusia adalah mahluk bebas, kita harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu. Dalam teori liberalisme tentang keadilan distributif digarisbawahi pentingnya dari prinsip hak, prinsip usaha, khususnya prinsip jasa atau prestasi. D. John Rawls Tentang Keadilan Distributive Menurut pandangan Rawls, yang harus dibagi dengan adil dalam masyarakat adalah the social primary goods (nilai-nilai social yang primer). Artinya hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk bisa hidup pantas sebagai manusia dan warga masyarakat. Yang termasuk nilai-nilai sosial primer adalah kebebasan-kebebasan dasar, kebebasan bergerak dan kebebasan memilih profesi, kuasa dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang penuh tanggung jawab, pendapatan dan milik serta dasar-dasar sosial dari harga diri (self respect). Adapun prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls : 1. Prisnsip pertama Kebebasan yang sedapat mungkin berlaku sama untuk semua. Contoh kebebasan beragama. 2. Prinsip kedua a. Disebut prinsip perbedaan. Untuk mengatur masyarakat secara adil, tidak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama. Contoh: memberikan kursus ketrampilan hanya pada mereka yang miskin. b. Disebut prinsip persamaan peluang yang fair. Artinya, setiap orang harus mendapat peluang yang sama dalam meraih sesuatu. E. Robert Nozick Tentang Keadilan Distributive Teorinya tentang keadilan distributive disebutnya "entitlement theory" atau landasan hak. Menurutnya, memiliki sesuatu dengan adil jika pemilikan itu berasal dari keputusan yang memiliki landasan hak. Ada tiga kemungkinan yang menelurkan tiga prinsip : 1. Prinsip transfer (Principle of Transfer) Apapun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer dengan bebas. 2. Prinsip perolehan awal yang adil (principle of just initial acquision) Penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang dapat ditransfer menurut prinsip pertama. 3. Prinsip pembetulan ketidakadilan (principle of rectification of injustice) Bagaimana berhubungan dengan pemilikan (holding) jika hal ini diperoleh atau ditransfer melalui cara yang tidak adil. Nozick mengkritik pendapat Rawls sebagai ahistoris dan memiliki pola yang ditentukan sebelumnya (patterned). Sementara ketiga teori Nozick tersebut bersifat historis, karena tidak hanya mempertimbangkan hasil tetapi juga memperhatikan proses. Rawls hanya melihat keadaan aktual dari masyarakat yang minimal beruntung, tidak memperhatikan mengapa mereka sampai terjerat dalam keadaan itu. Sebagai contoh, bisa saja seseorang menjadi miskin karena malas atau bermain judi. Selanjutnya, menurut Nozick pola patterned hanya bisa dipakai pada keadaan awal, ketika masing-masing orang ada dalam kondisi yang sama. Namun ketika situasi sudah berbeda, dimana masing-masing orang memiliki kekayaan yang berbeda, pola ini tidak dapat dilakukan. F. Keadilan Ekonomis Keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis. Karena menyangkut barang yang diincar banyak orang untuk memiliki atau memakai. Dalam sejarahnya, wacana keadilan ekonomi mengalami pasang surut. Pada zaman kuno keadilan ekonomis mendapat tempat yang amat penting khususnya pada Aristoteles. Perhatian serupa juga tampak pada zaman pertengahan, khususnya pada tokoh Thomas Aquinas. Keadilan dalam relasi-relasi ekonomis dianggap sebagai sesuatu yang harus diusahakan, karena tidak terjadi secara otomatis. Pada masa modern, keadilan ekonomis tidak mendapat perhatian hingga pada abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada abad ke-20. Ketidakadilan merupakan akibat ulah manusia, oleh karenanya harus diperbaiki oleh manusia sendiri. Masyarakat tidak mungkin dikatakan well ordered (teratur dengan baik) kalau tidak ada keadilan. Masyarakat yang makmur sekalipun belum dikatakan baik jika terjadi ketidakadilan. Keadilan, sebagaimana kemakmuran merupakan tujuan yang dicitacitakan dan terus-menerus diupayakan. Karena keadilan sosial tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Masyarakat bisa hidup dengan baik jika memberi tempat kepada nilai-nilai moral. Dan dalam konteks ekonomi dan bisnis salah satu nilai moral terpenting adalah keadilan. SISTEM EKONOMI Sistem Ekonomi - Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga masalah pokok yaitu barang/jasa apa yang akan diproduksi (what), bagaimana cara memproduksinya (how), dan untuk siapa barang/jasa tersebut (for whom). Di dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem ekonomi. A. Pengertian Sistem Ekonomi Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Sedangan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom). B. Macam-macam Sistem Ekonomi Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Tumbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebt dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:  Ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.  Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.  Kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi.  Sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Dari ke-empat faktor tersebut, timbul lah berbagai macam sistem ekonomi, diantaranya: 1. Sistem Ekonomi Tradisional o Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. o Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional  o Belum adanya pembagian kerja yang jelas.  Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris.  Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis.  Teknologi produksi sederhana. Kebaikan sistem ekonomi tradisonal o  Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Keburukan sistem ekonomi tradisional   Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis. Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. 2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis) Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain : Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet). o o Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat  Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara.  Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.  Alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Kebaikan sistem ekonomi terpusat  Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.  Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. o  Kemakmuran masyarakat merata.  Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Keburukan sistem ekonomi terpusat  Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.  Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.  Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.  Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. 3. Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis) Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an. o Ciri-ciri sistem ekonomi liberal  Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat melakukan tindakantindakan ekonomi. untuk  Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).  Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. o Kebaikan sistem ekonomi liberal  o Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.  Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.  Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.  Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Keburukan sistem ekonomi liberal  Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.  Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.  Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan. 4. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. o Ciri-ciri sistem ekonomi campuran  Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidangbidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.  o o Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kebaikan sistem ekonomi campuran  Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masayarakat.  Hak individu/swasta diakui dengan jelas.  Harga lebih mudah untuk dikendalikan. Keburukan sistem ekonomi campuran  Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.  Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. 5. Sistem Ekonomi Pancasila Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila. o Pasal 33 Setelah Amandemen 2002  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. o  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. GBHN Bab III B No. 14 Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata. C. Fungsi Sistem Ekonomi Dari berbagi sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam perekonomian, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan perangsang untuk berproduksi. 2. Menyediakan cara/metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. 3. Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. D. Kriteria Sistem Ekonomi Setiap negara pasti mendambakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Agar cita-cita tersebut dapat terwujud terdapat kriteria-kriteria yang dimiliki apabila suatu sistem ekonomi dapat dikatakan relatif baik adalah sebagai berikut. 1. Apakah sistem ekonomi yang bersangkutan memberikan kemungkinan untuk mencapai standar kehidupan yang tinggi? 2. Apakah memungkinkan bagi suatu pertumbuhan ekonomi yang stabil? 3. Apakah sistem ekonomi tersebut menghormati kebebasan ekonomi para individu secara wajar? 4. Apakah sistem perekonomian tersebut memberikan kepastian ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat? 5. Apakah sistem ekonomi tersebut menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen? 6. Apakah sistem ekonomi tersebut menunjukan adanya pembagian pendapatan yang memadai?

Judul: Pr 1 Ebis Keadilan Dan Sistem Ekonomi

Oleh: Praktikum Ak

Ikuti kami