Paket Kebijakan Ekonomi Xvi, 31 Agustus 2017

Oleh Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia

11 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Paket Kebijakan Ekonomi Xvi, 31 Agustus 2017

PAKET XVI, 31 Agustus 2017
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Halaman 1 dari 6

Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
1. Latar Belakang
a. Beberapa indikator menunjukan kinerja realisasi investasi meski tumbuh
tetapi masih dibawah target yang ditetapkan, antara lain:
1)

investasi dunia kepada Indonesia masih rendah (1,97%) dari ratarata per tahun (2012-2016) sebesar USD 1.417,58 Milyar;

2)

capaian target rasio investasi sebesar 32,7% (2012-2016) dibawah
target RPJMN sebesar 38,9% pada Tahun 2019;

3)

realisasi
investasi
rendah
dibandingkan
dengan
pengajuan/komitmen investasi, dengan rata-rata untuk PMA
sebesar 27,5% dan untuk PMDN sebesar 31,8% (2010-2016);

4)

belum seimbangnya wilayah investasi antara Jawa (diatas 50%) dan
luar Jawa.

b. Hal ini disebabkan karena pelayanan perizinan saat ini masih bersifat
parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya
dilayani di PTSP, belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi
(on-line), serta biaya perizinan yang tidak jelas. Disamping itu paradigma
birokrasi masih sebagai “pemberi izin” dan belum “melayani”.
c.

Waktu proses penyelesaian perizinan berusaha sangat beragam.
Beberapa kegiatan usaha dapat diselesaikan dibawah 1 tahun, namun
kegiatan usaha lainnya masih memerlukan waktu 2 tahun bahkan dapat
lebih lama.

d. Oleh karena itu, meski Indonesia sudah masuk sebagai negara layak
investasi, namun realisasi investasi dan kecepatan untuk mulai berusaha
belum seperti yang diharapkan. Untuk itu diperlukan kebijakan lanjutan
setelah pelaksanaan deregulasi perizinan yaitu dengan upaya untuk
percepatan pelaksanaan berusaha.
2. Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan:
1) meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien,
mudah, dan terintegrasi tanpa mengesampingkan tata kelola
Pemerintahan yang baik;
2) mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan
standar pelayanan;

PAKET XVI, 31 Agustus 2017
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Halaman 2 dari 6

3) memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan
berusaha;
4) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah dalam proses pemberian perizinan berusaha;
5) menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan berusaha;
6) memanfaatkan teknologi informasi dalam proses perizinan berusaha
melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission).
b. Manfaat:
1) pelaku usaha segera dapat segera merealisasikan investasi dan
melakukan usaha (konstruksi dan/atau komersial) setelah
pendaftaran penanaman modal;
2) adanya kepastian proses dan waktu penyelesaian perizinan.
3. Pokok-pokok Kebijakan
a. Pengaturan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha ditetapkan
dalam Peraturan Presiden.
b. Percepatan pelaksanaan berusaha dilakukan dalam 2 tahap.
c.

Tahap Pertama dengan output (keluaran) adalah:
1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawalan dan
penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha
(end to end):
a) Satgas terdiri dari Satgas Nasional dan Satgas pada
kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
b) Satgas
Nasional
mengoordinasikan
Satgas
pada
kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota dan
memastikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan yang
menjadi kewenangannya (end to end). Dalam pelaksanaan
tugasnya, Satgas Nasional membentuk klinik penyelesaian
hambatan, yaitu Klinik Tata Ruang dan Kehutanan, Klinik
Pertanahan, dan Klinik Ketenagakerjaan.
c) Satgas
pada
kementerian/lembaga,
provinsi,
dan
kabupaten/kota melakukan penyelesaian perzinan yang menjadi
kewenangannya serta menyediakan layanan pengaduan (help
desk).

PAKET XVI, 31 Agustus 2017
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Halaman 3 dari 6

d) Satgas
pada
kementerian/lembaga,
provinsi,
dan
kabupaten/kota terdiri dari Satgas Leading Sector (utama) dan
Satgas Supporting (pendukung).
e) Satgas Leading Sector bertanggungjawab untuk melakukan
pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas
perizinan berusaha disektornya (end to end) dan melakukan
peningkatan pelayanan seluruh perizinan berusaha disektornya
(end to end). Satgas Leading Sector pada kementerian/lembaga
antara lain berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Perhubungan.
f)

Satgas Supporting memberikan dukungan untuk perizinan
berusaha pada leading sector. Satgas Supporting pada
kementerian/lembaga antara lain Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

g) Satgas Supporting pada kementerian/lembaga dapat pula
berfungsi sebagai Satgas Leading Sector dalam bidang tertentu.
Satgas pada provinsi atau kabupaten/kota dapat menjadi Satgas
Leading Sector dalam hal perizinan berusaha sepenuhnya
menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.
h) Setiap Satgas wajib menyampaikan laporan secara berkala.
Satgas Leading Sector maupun Satgas Supporting
menyampaikan laporannya kepada Satgas Nasional. Satgas
Nasional menyampaikan laporannya kepada Presiden.
2) Penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, Kawasan Industri,
dan Kawasan Pariwisata:
a) PTSP pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan
Pariwisata menyediakan checklist berupa daftar seluruh
perizinan yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha dalam
waktu tertentu.
b) Setelah pelaku usaha memperoleh pendaftaran penanaman
modal (Indicative Investment Certificate), pelaku usaha memilih
kawasan untuk tempat berusaha. PTSP kemudian memberikan
kepada pelaku usaha, berupa: akta pendirian dan pengesahan
badan usaha, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan

PAKET XVI, 31 Agustus 2017
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Halaman 4 dari 6

Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Impor (API), dan
Akses Kepabeanan.
c) Selanjutnya
pelaku
usaha
menandatangani
checklist
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan checklist tersebut
merupakan perizinan sementara yang mencakup: perizinan
lingkungan (UKL-UPL), sertifikat tanah, rencana teknis
bangunan/IMB, dan Izin Usaha.
d) PTSP berdasarkan checklist tersebut memproses pemberian
fasilitas perpajakan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta
kemudahan untuk ketenagakerjaan, keimigrasian, dan
pertanahan.
e) Setelah penandatanagan checklist yang merupakan perizinan
sementara, pelaku usaha dapat melakukan pembebasan tanah
dan melakukan konstruksi.
3) Penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing:
a) Untuk perizinan berusaha diluar KEK, FTZ, Kawasan Industri,
dan Kawasan Pariwisata yang belum menggunakan perizinan
checklist, pelaksanaan kemudahan perizinan oleh PTSP dan
instansi terkait lainnya dilakukan melalui penggunaan data
secara bersama (data sharing).
b) Pelaku usaha untuk mendapatkan beberapa perizinan berusaha
termasuk perizinan untuk konstruksi, cukup menyampaikan 1
kali dokumen persyaratan kepada PTSP.
c) Dokumen persyaratan yang disampaikan tersebut digunakan
oleh PTSP dan instansi terkait lainnya secara bersama (data
sharing) untuk menyelesaikan: izin lokasi atau penetapan lokasi,
izin lingkungan, izin gangguan, analisa dampak lalu lintas,
persetujuan rencana teknis bangunan/IMB, perizinan sektor
industri serta untuk permintaan fasilitas perpajakan,
kepabeanan, cukai, dan fasilitas lainnya.
4) Waktu pelaksanaan Tahap Pertama:
a) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas dimulai sejak
Peraturan Presiden ditetapkan.
b) Satgas Nasional dan Satgas Leading Sector
untuk Tahun 2017 dan seterusnya.

akan bertugas

PAKET XVI, 31 Agustus 2017

Halaman 5 dari 6

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

c) Satgas Supporting hanya akan bertugas pada Tahun 2017 yang
selanjutnya pelaksanaan tugas Satgas Supporting dilakukan
oleh sistem Single Submission.
d. Tahap Kedua dengan output (keluaran) adalah:
1) Reformasi peraturan perizinan berusaha:
a) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib
melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan
proses perizinan berusaha yang berlaku pada saat ini termasuk
untuk UMKM.
b) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masing-masing melakukan
penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha melalui
penerbitan peraturan pengganti (baru) termasuk Perda, yang
memuat secara jelas mengenai:


standar pelayanan perizinan PTSP yang mencakup: pelaku
usaha yang eligible untuk mendapatkan perizinan,
persyaratan, prosedur dan jangka waktu penyelesaian;



biaya
penerbitan
perizinan
Daerah/Retribusi Daerah);



kewajiban PTSP untuk memberikan perizinan apabila semua
persyaratan telah lengkap dan benar;



Dalam hal persyaratan belum lengkap dan benar, PTSP
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
untuk melengkapi persyaratan;



pembentukan layanan pengaduan; dan



seluruh proses perizinan yang telah disempurnakan
dilaksanakan dalam bentuk penggunaan teknologi informasi
(online) termasuk pemanfaatan tanda tangan digital (digital
signature).

2) Penerapan Sistem
Submission):

Perizinan

Berusaha

(PNBP

atau

Terintegrasi

Pajak

(Single

a) Pelaksanaan seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan
berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga,
gubernur, dan bupati/walikota wajib dilakukan melalui Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single Submission).

PAKET XVI, 31 Agustus 2017
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Halaman 6 dari 6

b) Seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha
tersebut wajib diharmonisasi dan distandarisasikan sesuai
standar nasional/internasional.
c) Sistem melakukan pemrosesan perizinan serta pengambilan
keputusan secara tunggal (single and synchronous processing
of data and information).
d) Sistem melakukan proses manajemen koordinasi dan validasi
sistem
informasi
perizinan
secara
elektronik
antar
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka
mendapatkan legalitas akses terkait perizinan.
e) Sistem akan terintegrasi dengan berbagai sistem pelayanan
yang terkait dengan Single Submission, antara lain: Nomor Induk
Kependudukan (Kemendagri), pendirian badan usaha
(Kemenkumham), Impor-Ekspor dalam Indonesia National
Single
Window
(Kemenkeu),
dan
sistem
dari
kementerian/lembaga terkait lainnya.
f)

Data yang disampaikan dalam sistem dijamin keamanan dan
kerahasiannya melalui Single Submission.

3) Waktu pelaksanaan Tahap Kedua:
a) Preparasi Tahap Kedua dilakukan dalam Tahap Pertama
(sampai Desember 2017)
b) Penyelesaian reformasi peraturan beserta harmonisasinya
ditargetkan selesai pada akhir November 2017.
c) Uji coba Single Submission ditargetkan pada 1 Januari 2018 dan
pelaksanaannya secara bertahap dimulai setelah uji coba
berhasil dilaksanakan dan selambat-lambatnya pada Maret
2018.

d) Seluruh proses Single Submission dan PTSP dilakukan dalam 1
gedung.

Judul: Paket Kebijakan Ekonomi Xvi, 31 Agustus 2017

Oleh: Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia


Ikuti kami