Resume Bab Ix, X, Xi Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Politik

Oleh Tita Nilasari

391 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Resume Bab Ix, X, Xi Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Politik

RESUME BAB IX, X, XI MATA KULIAH DASAR-DASAR ILMU POLITIK DOSEN : Dr Awan Yuswanda Abdullah.Drs.M.Si. ASDOS : Bambang Rudiansah,S.Ip,M.I.Pol DISUSUN OLEH Ari Firmansyah( NPM 41153010170093) Dyah Putri Cici Arista ( NPM 41153010170096) Tita Nilasari Sugito (NPM 41153010170097) Mohammad Rendi (NPM 41153010170098) Sal Divya Darlianty Ibrahim (NPM 41153010170099) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas LangLangbuana Tahun Ajaran 2017-2018 BAB IX KONSTITUSI / UNDANG-UNDANG DASAR 1. Pengertian Hukum Negara, Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Dalam rangka pemahaman hukum negara dalam kaitan dengan pemahaman hakekat konstitusi negara, perlu dikenali dulubapa itu hukum negara? Hukum negara adalah rangkaian ketentuan, undang-undang, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan negara yang bersifat mengikat dan memaksa semua pihak yang berada dalam wilayah negara yang bersangkutan, oleh karena itu terdapat resiko sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam hubungan ini terdapat beberapa pendapat tentang hakekat hukum tersebut, antara lain: Aristoteles (384-322 S.M.), hukum itu adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Juventus Celsus (135-67 S.M.), hukum adalah “just est ars boni et acqui” (hukum adalah seni kebaikan dan keadilan). Cicero (106-43 S.M.), hukum adalah akal budi tertinggi pada alam yang memerintahkan apa yang perlu dilakukan dan dilarang yang sebaliknya. Pandangan kaum Marxis, bernama Vishinsky, menyatakan bahwa hukum itu adalah keseluruhan petunjuk tingkah laku manusia, sebagai pernyataan kehendak kelas yang berkuasa, dibentuk lewat perundang-undangan dan dari kebiasaan, dengan pengukuhan oleh dan dijamin dengan kuasa tata paksa negara, guna melimdungi, memperkuat dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang menguntungkan kelas yang berkuasa. Konstitusi secara etimologis berasal dari kata latin “constitutio”, yang artinya “dasar susunan badan”. Kemudian istilah tersebut berkembang menjadi: “konstitution” (Jerman), “constitution” (Inggris dan Prancis). Jika dianalogikan dengan bafan manusia, konstitusi merupakan susunan bagian-bagian oragan-organ yang masing-masing memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama merupakan satu 2 rangkaian kerjasama yang harmonis. Jadi berdasarkan makna kata konstitusi itu merupakan dasar susunan badan politik yang bernama negara. Secara teoritik undang-undang dasar dapat dibedakan pengertiannya dari konstitusi. Pemdapat G.S. Diponolo konstitusi mengandunh dua pengertian, yakni: Pertama, dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik dalam bentuk unsur-unsur dokumen tertulis, maupun unsur-unsur tidak tertulis ataupun merupakan campuran dari kedua unsur tersebut. Kedua, dalam arti yang terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar adalah satu dokumen lengkap mengenai peraturam-peraturan dasar negara. Contoh: UUD 1945 (Indonesia), Konstitusi USA (1787), Konstitusi Perancis (1789). Dalam pengertian ini konstitusi berarti sebagain dari hukum dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap. Berdasarkan klasifikasi konstitusi tersebut, maka undang-undang dasar adalah merupakan bagian tertulis suatu konstitusi yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah/penyelenggaraan kekuasaan pemerintah tidak mengarah pada tindakan yang sewenang-wenang. Jadi, pengertian konstitusi lebih luas dari pada UUD karenan konstitusi tidak hanya berupa peraturan yang tertulis saja tetapi mencakup juga semua peraturan-peraturan tidak tertulis lainnya yang mengatur secara meningkat bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu negara. 2. Bentuk dan Sifat Undang-Undang Dasar / Konstitusi Sebagaimana telah dikemukakan bahwa konstitusi yang tertulis bentuknya berupa undang-undang dasar. Oleh karena itu jika menyebut konstitusi disini dimaksudkan konstitusi dalam bentuk dan sifat dari UUD. Hakekat konstitusi yang dibicarakan oleh C.F. Strong, dalam bukunya “Modern Political Constitutions”, adalah 2 hal, yakni tentang: 3 (a) Suatu kesalahpahaman tentang konstitusi tidak tertulis atau konstitusi tertulis, dan (b) Fleksibel, luwes atau kaku, tegas) Jacob & Lipman, dalam bukunya “Political Science”, menyatakan bahwa suatu konstitusi bersifat rigid (kaku) dan fleksibel (luwes) tergantung pada relatif mudah atau sulitnya proses amandemen konstitusi tersebut. Jika sulit dalam proses amandemen, maka konstitusi itu bersifat rigid (kaku) dan sebaliknya jika mudah dalam proses mengamandemen konstitusi tersebut, konstitusi tersebut bersifat fleksibel. Konstitusi/UUD Rigid (tegaa, keras, kaku) Untuk menghindari UUD menjadi cepat lemah, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut: (a) Pasal-pasal dalam UUD harus disusun secara jelas dan tandas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang berlain-lain, apa lagi bertentangan satu sama lain (b) Pasal-pasal UUD harus mencakup berbagai pandangan jauh ke masa depan, melaluo perhitungan-perhitungan yang matang dan cermat, sehingga UUD itu bisa tahan lama tidak cepat ketinggalan zaman. (c) UUD harus memhat khausal berupa ketentuan yang melarang melakukan kemungkinan penghapusan, penggantian ataupun perubahan secara sewenangwenang, kecuali melalui prosedur tertentu dengan syarat-syarat yang cukup berat. Kontsitusi/UUD Flexible (luwes) Bagi mereka yang memperhatikan suatu konstitusi/UUD itu harus fleksibel (luwes), berargumentasi bahwa: (a) Suatu UUD dapat bertahan lama justru jika bersifat luwes (fleksibel). Secara alami, perubahan itu selalu terjadi sesuai dengan dinamika kehidupan negara. Oleh karena itu dengan mempertahankan UUD yang kaku (rigid), maka tidak akan mampu melawan arus dinamika berbagai perubahan. Suatu keadaan tidak bersifat konstan, pasti berubah, oleh karena itu UUD harus mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan dan peradaban. (b) Kekuatan dan kekkerasan untuk mempertahankan UUD karena alasan perlu tahan lama, tahan keadaan, tidak akan mampu melawan arus tuntutan dan kebutuhan serta 4 adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dinamika dan perubahan dalam kehidupan sosial-politik, perlu dihadapi dengan kebijakan dan kebijaksanaan serta tindakan yang luwes, fleksibel. (c) Suatu UUD tidak mungkin disusun dalam peraturan-peraturan yang kaku, beku, karena tidak mungkin dapat menjangkau kehendak dan keadaan di masa datang apalagi mendetail sampai sekecil-kecilnya. Realistis dan idealistis. Realistis berarti berdasarkan keadaan yang nyata dan kenyataan yang ada. Konstitusi yang meninggalkan kenyataan, tidak akan berguna karena tidak dapat dilaksanakan dan lenyap. Walaupun begitu tiada seorangpun dapat melarikan dari kenyataan, namun tiada seorangpun dapat hidup hanya dari kenyataan saja. Dengan berpijak kuat pada realita, tidak boleh kehilangan idealisme yang luas. Melalui realita dapat mencapai apa yang menjadi idealisme. Selanjutnya idealisme itu harus mampu menjadi realita baru untuk mencapai ideal baru, dan seterusnya sehingga dinamika kehidupan harus menjadi dinamikanya kehidupan negara. Konservatif dan progrrsif. Konstitusi sekalian konservatif sekaligus progresif. Konservatif dalam arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai tinggi pada unsur-unsur fundamental negara. Keadaan ini dalam perkembangannya harus dilindungi terhadap goncangan-goncangan pasang-surutnya keadaan. Keadaan ini harus mampu memotivasi progresivitas, dalam arti harus selalu mampu mengikuti jalannya perkembangan yang telah menjadi kodrat kehidupan. Oleh karena itu konstitusi harus mampu menyeimbangkan sikap konservatif dengan selalu mengembangkan perkembangan secara progresif. 3. Konvensi Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan preseden yang terjadi diluar naskah UUD. Konvemsi ini berfungsi sebagai pedoman jika aturan formal tidak mengatur dengan jelas bahkan tidak memadai, sehingga eksistensi konvensi disamping UUD cukup signifikan dalam memberikan arahan mengenai prosedur, kewenangan dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara. 5 Terlihat dalam penjelasan UUD 1945 bahwa untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidaklah cukup hanya menyelidiki pasal-pasal dalam UUD saja, akan tetapi harus diselidiki pula bagaimana prakteknya dan latar belakang kebatinannya dari UUD itu. Ada beberapa asalan mengapa penyusunan UUD cenderung hanya menetapkan peraturan-peraturan dalam garis besarnya. Sekurang-kurangnya mereka mengakui bahwa masih banyak kebiasaan-kebiasaan dan keputusan hakim yang merupakan konvensi. Alasan-alasan mereka adalah: (a) Karena masyarakat terus berkembang secara dinamis dan senantiasa selalu terbuka kemungkinan bahwa ada beberapa hal yang luput dari pemikiran para penyusun UUD (b) Karena para penyusun UUD tidak selalu mampu melihat atau meramalkan hal-hal yang perlu diatur dimasa depan dalam suatu UUD. 4. Tujuan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Tujuan konstitusi yang paling penting adalah sebagai berikut: (a) Untuk memberdayakan negara (b) Untuk menegakkan dan mempersatukan nilai-nilai dan tujuan-tujuan (c) Untuk memelihara stabilitas pemerintahan (d) Untuk melindungi kemerdekaan (e) Untuk melegitimasi regim/penguasa pemerintahan Fungsi UUD secara umum: (a) Merupakan seperangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari bebagai alat kenegaraan, termasuk menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan serta huhungan di anatar kekuasaannya. (b) Sebagai naskah yang memaparkar rangka dan tugas-tugas pokok daro badanbadan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. (c) Sebagai organisasi kekuasaan UUD berfungsi untuk membagi kekuasaan negara ke dalam badan-badan legislatif , eksekutif dan yudikatif, serta caracara hubungan kekuasaan dalam suatu negara. 6 (d) Secara filosofis, UUD berfungsi untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti untuk mempengaruhi perilaku manusia agar tetap terjaga pemerintah berjalan dengan baik. (e) Menjunjung tinggi aspirasi, cita-cita dan standar-standar mkral suatu bangsa serta mencerminkan dasar negara dan ideologinya. 5. Pengertian dan Perubahan UUD Pergantian atau pembatalan suatu UUD dilakukan karena telah terjadi perubahan mendasar dari suatu rejim, sehingga diperlukan UUD baru untuk mengganti yang lama. Demikian lula dinegara komunis, pengganti UUD dilakukan pada setiap penvapaian tahap-tahap revolusi. Tindakan melakukan perubahan (amandemen) suatu UUD dipahami sebagai adaptasi terhadap tuntutan dan kebutuhan dalam kelangsungan orgamisasi negara prosedur melakukan perubahan UUD berbeda-beda, akan tetapi secara umum prosedur mengubah UUD itu, meliputi : (a) Melalui sidang badan legislatif, dengan persyaratan memenuhi quorum peserta sidang. (b) Melalui referendum atau plembisit, berdasarkan asal anggota parlemen. (c) Negara-negara bagian dalam negara federal. (d) Musyawarah khusus. 6. Pengalaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam perkembangan ketatanegaraan NKRI, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, kita telah melalui tahap perkembangan UUD, yaitu: (a) Tahun 1945 (UUD-Republik Indonesia (RI), de facto berlaku di Jawa, Madura dan Sumatera) (b) Tahun 1949 (UUD-Republik Indonesia Serikat (RIS), berlaku di seluruh indonesia, kecuali Irian Barat (c) Tahun 1950 (UUD-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berlaku diseluruh Indonesia, kecuali Irian Barat) 7 (d) Tahun 1959 (UUD-RI 1945, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1945, kembali ke UUD RI 1945, berlaku diseluruh Indonesia termasuk Irian Barat) (e) Tahun 1999 (UUD 1945 di amandemen sebanyam 4 kali) Sebelum menguraikan tentang amandemen UUD 1945, dikemukakan perihal kinerja setiap UUD yang dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia lernag dan masih berlaku secara konstitusional saat, yakni sebagai berikut : 1) UUD 1945, yang berlaku 18/8-1945 s.d. 1949 2) UUD RIS 1949, yang berlaku 1949 s.d. 1950 3) UUDS 1950, yang berlaku 1950 s.d. 1959 4) UUD 1945, yang berlaku 5 Juli 1959 s.d. sekarang 7. Amandemen UUD 1945 (a) Latar Belakang Tuntutan reformasi konstitusi yang sejalan dengan dinamika politik – khususnya demomratisasi mendapat respins, baik dari sebagian masyarakat maupun dari penyelenggara negara. Terdapat dua alur besar mengenai perubahan UUD 1945. Pertama, menyusun UUD baru, artinya dibuat UUD baru; kedua, tidak perlu membuat UUD baru tetapi pembaruan (penyempurnaan) UUD 1945 cukup dilakukan melalui perubahan-perubahan (amandemen), kecuali mengenai pembukaan UUD 1945 dan mengenai bentuk Negara Kesatuan; Sementara, yang seringkali menghalangi perubahan adalah mensakralakn UUD 1945, tidak dapat dirubah. Fakta sejarah dalan pembentukan UUD 1945 menyatakan bahwa sejak semula UUD ini dimaksudkan untuk sementara. Pernyataan “kesementaraan” UUD 1945 ini, dituangkan secara resmu dalam Aturab Tambahan UUD 1945, sebagai berikut: 8 (1) Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang dutetapkan dalam undang-undang ini. (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Disamping itu dorongan kuat untuk diadakan amandemen UUD 1945, dilatar belakangi: Pertama, pengalaman selama 2 pemerintah sejak UUD 1945 berlaku kembali (Dekrit Presiden, 1945) menunjukkan suatu pemerintahan yang otoriter dinilai tidak demokratis; kedua, penyelenggaraan pemerintahan lebih berat pada eksekutif kurangnya pengawasan dan kesimbangan. Pernyataan “kesementaraan” UUD 1945 ini, dituangkan secara resmi dalam Aturan Tambahan UUD 1945, sebagai berikut : (1) Dalam 6 bulan setelah usai peperangan Asia Timur Raya Presiden Indonesi mengatur dan menyeleggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang ini. (2) Dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Dari kedua fakta historis dokumen ketatanegaraan telah cukup memberikan peluang kepada generasi pemegang kekuasaan penyelenggara negara untuk melakukan amandemen UUD 1945. Selain itu yang menjadi dorongan kuat untuk dilakukannya amandemen UUD 1945 dilatar belakangi oleh : Pertama, pengalaman selama dua pemerintahan sejak UUD 1945 berlaku kembali (dektrit presiden 1945) menunjukkan suatu pemerintah yang bersifat otoriter; kedua, penyelenggaraan pemerintah lebih berat pada eksekutif kurangnya pengawasan dan keseimbangan. Oleh Karena itu secara factual terjadi kelemahan-kelemahan UUD 1945, yakni : (1) Tidak ada mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah, antara lain Presiden menjadi pusat kekuasaan selain memiliki hak prerogative juga menguasai setengah dari kekuasaan legislative. (2) Terlalu banyak memberikan kontribusi kewenangan. Sehingga DPR hanya memiliki dua jawaban dalam setiap keputusan ya, jika presiden berkendak dan tidak jika presiden tidak sesuai dengan kehendaknya. (3) Terdapat pasal-pasal yang multi tafsir, bila terjadi perbedaan penafsiran otomatis akan dinyatakan gugur (Pasal 7, masa jabatan Presiden) 9 (4) Terlalu percaya pada semangat orang. Hal ini dilihat pada bunyi penjelasan UUD 1945, menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara”, ini terlalu polos. b. Hasil-hasil Amandemen proses amandemen UUD 1945 telah menghasilkan 4 amandemen yakni pada tahun 1999,2000,2001,2002. Perubahan amandemen tersebut dikategorikan menjadi : (1) Perubahan terhadap isi , misalnya perubahan wewenang presiden membuat undang-undang menjadi sekedar wewenang mengajukan RUU. Membentuk undang-undang menjadi DPR (perubahan I) (2) Penambahan ketentuan yang sudah ada. Misalnya : dari satu ayat menjadi beberapa ayat seperti pasal 18 dan 28. (3) Penambahan sama sekali baru. Misalnya tentang Bab tentang wilayah negara (perubahan II), DPD (perubahan III), pemilihan umum (perubahan III). (4) Penghapusan ketentuan yang sudah ada. Misalnya menghapus beberapa aturan peralihan atau aturan tambahan. (5) Memasukkan dan memindahkan beberapa isi penjelasan ke dalam batang tubuh, seperti prinsip negara berdasarkan asas hukum (perubahan III), kekuasaan kehakiman yang merdeka (perubahan ke III) (6) Perubahan struktur UUD 1945 dan menghapus penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 (perubahan IV) (7) Pengembangan materi muatan yang sudah ada mejadi bab baru, misalnya bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan. c. Implikasi Kelembagaan Amandemen UUD 1945 membawa implikasi terjadinya perubahan pada lembaga negara, baik timbulnya lembaga baru ataupun penghapusan kewenangan. Adapun realisasi kelahiran DPD ini : pertama, mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar, yakni DPD dan DPR; Kedua , meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Keangotaanya dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislative dengan ketentuan sebanyak 4 orang tiap provinsi Fungsi, tugas dan wewenang DPD-RI (a) Fungsi legislative (bersama DPR) (b) Fungsi pertimbangan; (c) Fungsi pengawasan. Amandemen ketiga UUD 1945 meliputi hal-hal berikut : (1) Pemahaman terhadap kedaulatan, yakni bahwa sebelum dilakukan amandemen ditegaskan bahwa “kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” yang disebutkan dalam rumusan amandemen ke-3. 10 (2) Adopsi sistem Bikameral yang terbatas, yakni masih ditolerirnya eksisten MPR-RI. Implikasinya adalah MPR tidak memegang kedaulatan rakyat, karena diserahkan kepada UUD. Sementara itu Presiden, tidak wajib menyusun GBHN. (3) Pemilihan presiden secara langsung. (4) Mahkamah Konstitusi, merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, fungsi kedua adalah melakukan pertimbangan hukum jika presiden melakukan suatu tindakan yang dinilai telah melanggar konstitusi. (5) Prosedur amandemen terhadap UUD, berbeda dengan sebelum dilakukan amandemen. Berikut struktur ketatanegaraan sebelum dan sesudah dilakukan perubahan mengenai lembaga-lembaga negara dibicarakan pada bab X STRUKTUR SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 KETATANEGARAAN MPR UUD 1945 DPR DPR DPR DPR DPR STRUKTUR SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 KETATANEGARAAN UUD 1945 BPK MPR DPD DPR LEGISLATIF PRESIDEN WKL PRESIDEN EKSEKUTIF 11 KEKUASAAN KEHAKIMAN MK MA YUDIKATIF KY BAB X LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 1. Konsep Pembagian Kekuasaan Secara umum pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi dua model, yakni : a. Secara vertical, pembagian kekuasaan menurut teritorialnya. b. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara menurut lembaga-lembaga pemerintahan yang sangat dipengaruhi ajaran Trias Politica. (a) Pembagian kekuasaan secara territorial erat kaitanya dengan teori bentukbentuk negara. Negara Kesatuan merupakan bentuk negara dmana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional pusat, artinya kekuasaan terletak pada pemerintah usat bukan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan konstitusi hanya mengatur badan legislatif nasional. Bentuk negara ini memiliki ciri, yaitu : pertama , adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat; kedua, tidak ada badan lain yang berdaulat. Negara Federal, berasal dari kata latin “foedus”, yang berarti perjanjian atau negara serikat, dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam satu ikatan politik, dimana ikatan tersebut mewakili keseluruhan. Federasi merupakan bentuk tengah, yaitu bentuk kompromi antara federasi yang hubungannya tidak erat dan negara kesatuan yang kokoh ikatannya. Konfederasi (serikat negara-negara), merupakan ikatan antar negara-negara berdasar pada kesukarelaan dari masing-masing negara keanggotaan federasi. Suatu konfederasi tidak berarti membentuk negara baru yang berdaulat, jadi konfederasi semata-mata dibentuk karena pertimbangan dorongan kepentingan politik sesaat a) Pembagian kekuasaan secara horizontal atau pembagian secara fungsional merupakan pengaruh dari trias politica yang pada awal lahirnya ajaran ini meurpakan konsep pemisahan kekuasaan John Locke mengemukakan bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yakni lembaga-lembaga, lembaga legislative (kekuasaan membuat perundang-undang), lembaga eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang termasuk mengadili undang-undang), ketiga yaitu kekuasaan federative (kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan negara lain, hubungan luar negeri) Charles Louis de Secondat Montesquieu, menurut pendapatnya terdapat tiga kekuasaan negara, yakni kekuasaan lembaga legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang) dan kekuasaan lembaga yudikatif (mengadili undang-undang). Ketiga lembaga tersebut saling terpisah satu sama lain baik fungsinya maupun alat kelengkapan penyelenggaraan. Terutama bagi lembaga yudikatif yang harus bebas dari segala intervensi pihak manapun, karena 12 merupakan lembaga yang melindungi hak-hak individu yang harus mendapat jaminan dari lembaga ini. Gabriel A.Almond a. Rule Making Function untuk fungsi legislative b. Rule Aplication Function untuk fungsi eksekutif c. Rule Adjudication Function untuk Fungsi Yudkatif 2. Lembaga Legislatif a. Hakekat Legislatif Lembaga legislative memiliki salah satu fungsi yaitu membuat undang-undang. Lembaga legislative sebagai badan kekuasaan tertinggi yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat didalam suatu negara. Sesuai dengan prinsip demokrasi, dimana segalakekuasaan bersumber pada rakyat. Secara logis badan legilatif dituntut mampu menciptakan kehendak, kepentingan dan persetujuan rakyat. Oleh karena itu badan legislative harus terdiri dari orang-orang yang secara kuantitatif dan kualitatif dalam memangku kedudukan dan fungsinya. Mereka harus ahli-ahli yang cakap dan cukup seprentatif mewakili seluruh rakyat berbagai lapisan kepentingan dan aspirasi. b. Posisi dan Fungsi Lembaga Legislatif Terdapat fungsi-fungsi yang prinsipal dari lembaga legislative, yakni : (1) Legislation (perundang-undangan) (2) Representative (perwakilan) (3) Scruting and Oversight (penelitian yang cermat dan kekeliruan) (4) Political recruitment (rekrutmen politik) (5) Legitimacy (legitimasi) Menurut Miriam Budiarjo terdapat dua fungsi lembaga legislative yang paling penting, yakni : (1) Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang, oleh kaena itu diberi hak inisiatif, hak mengadakan amandemen terhadap rancangan undnag-undang yang disusun pemerinta, terutama bidang anggaran; (2) Mengontrol lembaga eksekutig, agara semua lembaga eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah diciptakan. Dalam beberapa kasus, lembaga legislative berfungsi mengesahkan perjanjian internasional yang dibuat eksekutif. Lebih rinci fngsi lembaga legislatif dikemukakan oelh G.S.Diponole yakni 1. Menetapkan undang-undang; 2. Memiliki wewenang untuk merubah konstitusi (di Inggris); 3. Menetapkan anggaran negara dnegan menentukan cara-cara memperoleh dan menggunakan dana; 4. Menentukan dan mengawasi jalanya pemerintahan, dngan usul-sul, mosi, interpletasi, hak angket, dan raker-raker dengan eksekutif; 5. Memberi rekomendasi/mengusulkan personalia bagi jabatan negara yang dipandang penting dan stratgis dalam kekuasaan negara; 6. Menentukan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk menyatakan perang dan damai. 13 Berdasarkan pandangan-pandangan diklasifikasikan sebagai tentang fungsi lembaga legislatif,dapat (a) Fungsi legislative, menyusun rancangan undang-undang bersama dnegan lembaga eksekutif. (b) Fungsi control/pengawasan, melakukan pengawasan kepada lembaga eksekutif yang menyangkt kebijakan-kebijakannya, melalui raker-raker dengan pihak eksekutif sesuai dnegan bidang kewenangannya. Untuk itu secara teknis dibuat panitia khusus. Dalam melakukan fungsi pengawasan lembag legislative memiliki hak-hak:bertanya, interpelasi, angket, mosi, sesuai denga ketentuan perundang-undangan. (c) Hak bertanya, merupakan hak yang dimiliki lembaga legislative kepada pemerintah (eksekutif) melalui terkait mengenai masalah-masalah actual dan urgen, termasuk yang menjadi opini public. Hak ini merupakan hak yang jarang digunakan dari kalangan legislatif secara efektif. (d) Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan sendiri mengenai apa yang menjadi masalah politik. (e) Mosi, merupakan hak untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dalam sistem presidensial sasarannya adalah presiden sebagai kepada eksekutif. Berdasarkan kedudukan dan kekuasaannya, dapat dibedakan tiga kategori legislatif, yaitu : 1. Legislatif nominal, yaitu legislatif yang hakekat peranannya harus bersifat formalitas saja, yang secara popular disebut sebagai legislatif juru stempel. Kategori badan legislatif nominal ini memiliki ciri: a. Merupakan subornasi; b. Menyetujui saja undnag-undang yang diajukan oleh eksekutif; c. Lembaga legislatif kadang-kadang berfungsi hanya sebagai lembaga penasehat eksekutif, artinya sama sekali tidak memiliki kekuasaan yang menentukan; d. Lembaga legislatif semcam mudah dibubarkan oleh lembaga eksekutif; e. Lembaga legislatif semacam ini terjadi pada awal-awal terbentuknya dan dalam negaranegara otoriter dan totaliter 2. Legislatif supremasi, adalah lembaga eksekutif yang memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi di dalam negara dan memiliki peranan dan menentukan ciri-ciri legislative ini antara lain: a. Memiliki peranan yang penuh dan menentukan dalam perundang-undangan; b. Memiliki kewenangan mengontrol secara penuh terhadap eksekutif, bahkan menjatuhkan menteri dan kabinet c. Legislatig menguasai eksekutif, dengan sistem pemerintahan parlementer. 3. Legislatif imbangan, memiliki kedudukan sama dan peranan seimbang dengan eksekutif sehingga lembaga-lembaga berkedudukan sejajar. C. Struktur Lembaga Legislatif Secara umum struktur lembaga legislative terdiri dari dua macam, yakni: 14 (1) Struktur Bikameral, yakni struktur yang terdiri dari dua badan, disebut majels rendah. Sedangkan yang kedua disebut majelis tinggi. struktur Bikameral, yakni struktur yang terdiri dari dua badan, disebut majelis rendah. Sedangkan yang kedua disebut majelis tinggi. Sistem ini pada umumnya terdapat di negara-negara tradisi kerjaan, dimana terdapat kelas bangsawan dan tokoh-tokoh agama, duduk di Majelis Tinggi. Sebagai badan perwakilan rakyat. Menurut Andrew Heywood manfaat atau kekuatan struktur bikameral adalah sebagai berikut : a. Majelis kedua melakukan pengawasa kekuasaan majelis pertama untuk mencegah pengaturan mayoritas; b. Lebih efektif dalam pengawasan kekuasaan eksekutif; c. Lembaga legislating memperluas basis keterwakilan, membolehkan setiap kamar untuk mengartikulasikan keentingan yang berbeda; d. Menjamin legislasi lebih baik dengan sepenuhnya melakukan penelitian dengan cermat dan dapat membebaskan beban legislative kamar pertama dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan. e. Dapat bertindak sebagai suatu pengaman konstitusi. Sementara kekurangan-kekurangan bikameralisme meliputi : a. Dapat membuat lembaga proses legislatif tidak semestiya kompleks dan sulit; b. Kamar kedua selalu bertindak sebagai suatu pengawasan para peraturan demokrasi, terutama sekali ketika anggota-anggota mereka tidak dipilih atau dipilih tidak langsung; c. Bersih dari konflik, terutama bagi jaringan pemerintah; d. Memiliki akses yang sempit pada pembautaan kebijakan melalui penempatan keputusan akhir lembaga legislatif yang berada ditangan dan bekerjasama dalam komite. e. Menampilkan politik konservatif yang bias dengan menguatkan susunan konstitusi yang ada kadang-kadang kepentingan elit-elit sosial. Berdasarkan pandangan tersebut, struktur bikameral atau unikameralsangat tergantung pada implementasi dari kedua model legislative tersebut. Oleh karena itu bagi pembela/penganut bikameralisme, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. a. Sistem bikameral dengan kedua lembaganya dianggap dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan nasional; b. Lebih menjamin perlindungan terhadap kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan dalam perundang-undangan. Di antara kedua itu saling menimbang dan menguji, saling melengkapi dalam pengambian keputusan. c. Menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib dan hati-hati serta menghindarkan keputusan yang tergesa-gesa dan berat sebelah 15 (2) Struktur Unikameral, terdiri atas satu lembaga tunggal. Beberapa negara yang menganut struktur unicameral, antara lain: firlandia, Yunani, Rumania dll. Sementara sistem unikameralisme mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: a. Lebih sesuai dengan ide kedaulatan rakyat, mutlak dan tidak dapat dibagibagi. b. Sistemn unikameral lebih sederhana, praktis, murah dan demokasi. c. Sistem ini lebih menjamin dala pengambilan keputusan dengan capat,tepat dan konsisiten dan menghindar bahaya dead-lock yang timbul karena konflik berbeda pendapat antara kedua badan legislative dalam sistem bikameral. 3.Lembaga Legislatif di Indonesia Lembaga legislatif yang pernah ada dan masih berlaku di Indonesia, adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Volkraad (zaman Hindia-Belanda) :1918-1942 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) :1945-1949 DPR dan Senat (Zaman RIS) :1949-1950 DPRS :1950-1956 DPR (hasil pemilu 1955) :1956-1959 DPR Peralihan :1956-1960 DPR Gotong Royong (Demokrasi Terpimpin) :1960-1966 DPR Gotong Royong (Demokrasi Pancasila) :1966-1971 DPR Hasil Pemilu : 1971 DPR Hasil Pemilu : 1977 DPR Hasil Pemilu : 1982 DPR Hasil Pemilu : 1982 DPR Hasil Pemilu : 1987 DPR Hasil Pemilu : 1992 DPR Hasil Pemilu : 1997 DPR Hasil Pemilu : 1999 Sejak pemilihan umum 1999 telah terjadi amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yaitu; pertama,(1910-1999), kedua (19-08-2000), ketiga (10-10-2001), keempat (10-08-2002). Dalam pemilu 2004, pemilihan anggota legislatif dalam suasana UUD 1945 Amandemen, menghasilkan 2 badan legislative, yakni DPD dan DPR. Kedua lembaga ini menunjukkan struktur bikameral, dimana kedua lembaga tersebut menempati satu “rumah” di MPR. Sistem perwakilan rakyat harus dapat mencerminkan kehendak dankepentingan seluruh rakyat dan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang efektif. Secara ideal, sistem perwakilan menggambarkan suatu realisasi ajaran demokrasi, namun secara praktis sulit dilaksanakan, antara lain dalam sitem perwakilan terdapat cara-cara sejalan dengan kepentingan-kepentingan yang melatar belakanginya. Oleh karena itu sistemn perwakilan dpaat dilakukan, baik melalu pemilihan umum langsung atau tidak langsung Terdapat beberapa hal mengenai sitem perwakilan dari unsur daerah-daerah lain.Pertama,berdasarkan unsur daerah atau teritorialnya. Kedua,sistem perwakilan daerah dilakukan 16 dalam sistem federasi yang mengenal negara-negara bagian yang memiliki perwakilan dalam senat. Ketiga, dalam sistem perwkailan daerah, berlaku prinsip perwakilan dnegan jumlah yang sama bagi setiap daerah mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah teritorialnya. Keempat, prinsip ini juga berlaku pada negara-negara dengan sitem pemilu menyangkut sistem perwakilan tunggal atau sistem distrik untuk setiap daerah. Berdasarkan sistem ini, negara dibagi dalam daerah/distrik pemilihan. Terdapat beberapa keberatan terhadap sistem perwakilan daerah atau sistem distrik, antara lain: pertama, dianggap kurang efektif dan kurang mencerminkan adany aliran-aliran dalam masyarakat;kedua, kurang dapat melindungi dan menjamin kedudukan golongan minoritas; ketiga, kurang bersifat membangun perkembangan jiwa kebangsaan, terdapat kecenderungan kea rah pemikiran sempit, separatism jika dipandang dari ukuran dan kepentingan nasional. Berdasarkan pengalaman Indonesia yang sejak 1918-saat ini menyelenggarakan sistem pemerintahan, dengan struktur legislatif, dapat dikemukakan bahwa pengalaman kelegislatifan tersebut dapat diklarifikasikan kedalam: (1) Era Pemerintahan Hindia –Belanda (dalam suasana penjajahan) = Volkraad (2) Era Proklamasi Kemerdekaan Indonesia = BP/KNIP (3) Era Transisi dari sistem pemerintahan parlementer ke sistem pemerintahan presidensial (Dekrit 5 Juli . 1959 kembali ke UUD) (4) Era Demokrasi Terpimpin (5) Era Demokrasi (6) Era Reformasi, sejak Pemilu 1999 (a) Amandemen UUD 1945 (b) Pemilihan Umum Legislatif langsung (2004,2009). 1) Amandemen Pemerintahan Hindia-Belanda (1918-1942) Pembentukan badan Legislatif masih sangat terbatas kala itu, baik sebagai lembaga perwakilan rakyat, keterwakilan,kekuasaan maupun eksistensinya. Pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang dibentuk semasa penjajahan Belanda di Kerajaan Belanda. Volkraad (1918-1942) adalah Dewan Rakyat pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yang didirikan di Batavia, yang lebih cenderung kedalam bentuk badan penasehat yang memberikan usul-usul kepada pemerintahan yang tidak mengikat dan tidak berpengaruh terhadap pemerintahan. Pada era ini volkraad belum memiiki fungsi sesungguhnya sebagai badan legislatif. Pembentukan volkraad dilatar belakangi terjadinya Perang Dunia ke 1 (1914) yang mendorong Budi Utomo melancarkan pentingnya isu pertahanan Hindia-Belanda. Oleh karena itu diusulkan : Pertama, wajib militer untuk mengantisipasi intervensi asing terhadap Hindia-Belanda; kedua, kepentingan adanya pembentukan perwakilan rakyat (volkraad) usul kedua inilah yang disetujui oleh pemerintah, sedangkan pembentukan wajib militer pribumi tidak disetujui. Volkraad selama berdirinya dampai bubar (1942) mengenal dua sistem pengangkatan, yakni : (a) Anggota Volkraad yang diangkat oleh gubernur Jenderal Hindia Belanda; (b) Anggota yang dipilih oleh Dewan Kota dan Dewan Daerah. 17 Terdiri atas anggota yang berkomposisi yang cenderung mewakili Belanda yang diperkuat dengan kedudukan Volkraad dibawah Gubernur Jenderal. Keanggotaan pribumi hanya 4 orang saja yakni Budi Utomo dan syarekat islam. Baru pada tahun 1931 dengan “prinsip mayoritas” , dari jumlah anggota 60 orang 30 diantaranya merupakan orang Indonesia ,22 orang mewakili partai politik dan organisasi politik, namun ketuanya tetap orang Belanda. Fraksi dibawah Husni Thamrin memiliki pernanan penting kala itu. Reaksi kaum pergerakan terhadap Volkraad Terdapat dua golongan kaum pergerakan yang visi da misi utamanya untuk mencapai Indonesia merdeka. Mereka merupakan golongan pro eksistensi Volkraad (kooperatif) dan golongan yang nonkooperatif, yakni yang menganggap keberadaan volkraad itu lebih untuk memperkuat pemerintah Hindia —Belanda secara politis mereka mengendalikan kaum pergerakan melalui lembaga politik bentukan penjajah Belanda. Organisasi Budi Utomo yang pada awalnya bersifat moderat, sehingga bersedia menjadi anggota Volkraad, bersama Syarekat Islam (H.O.S Tjokroaminoto dan Abdul Muis), yang dapat menerima eksistensi Volkraad, lama kelamaan mengubah sikapnya menjadi non-Kooperatif, bersikat radikal dengan bergabung dalam “Radikal Consentratie” didalam Volkraad. Kaum pergerakan yang bersifat non-kooperatif adalah Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menerima Volkraad apabila semua anggotanya orang Indonesia. Sejak tahun 1937, PNI berubah menjadi Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) yang bersikap koperatif terhadp volkraad. Dibawah pimpinan Gubernur Jenderal fock volkraad semakin keras (1923). Kemudian dibawah Gubernur Jenderal de Graaf yang mengaharapkan Volkraad keanggotannya bersikap representative, namun malah hanya janji belaka. Akhirnya kaum pergerakan menyadari Volkraad dapat dijadikan alternative bagi organisasi pergerakan nasional, baik bersikap kooperatif dan tidak, Volkraad sebagai alternative pergerakan # Volkard sebagai Alternatif Pergerakan Tahun 1929 terjadi krisis ekonomi dunia (Malaise), untuk meredakan gejolak gerakan politik di Hindia-Belanda, maka pemerintah belanda mengirim gubernur Jendral de Jonge (1931-1936) yang dikenal pemimpin dengan garis keras dan rekasioner, antara lain mengeluarkan peraturan mengenai : larangan berkumpul berapat dan memberi sanksi hukuman kepada pegawai pemerintah Hindia-Belanda yang bergabung dengan kaum pergerakan radikal. Tindakan de Jonge tersebut membuat kaum pergerakan non-kooroeratif mengubah sikapnya dengan menggunakan Volkard sebagai salah satu alternative untuk menerobos ketidakberdayaan kaum pergerakan, khusunya partai-partai politik bersikap kompromistis dengan penjajah. Tahun 1936 terjadi peristiwa Volkard, yakni “Petisi Sutardjo”, yang berisi usul agar Indonesia dapat berdiri sendiri, tetapi tidak lepas dengan kerjasama Belanda. Petisi Sutardjo ditolak oleh Staten General (Parlemen) Belanda, sehingga menimbulkan ekecewaan pendukung petisi maupun golongan 18 non-koorperatif di luar. Mereka menyadari bahwa Volkaard tidak dapat dipergunakan sebagai alternative kaum pergerakan. Tahun 1936 terjadi pergantian GubernurJendral Hindia-Belanda yakni de Jonge diganti oleh Gubernur Jendral Tjarda van Starkenborg Stachouwer yang lebih bersikap kompromistis, sehingga organisasi-organsasi non-koorperatif dapat melakukan aktivitas untuk memperjuangkan aspirasi di luar Volkard, yakni dalam “Gabungan Politik Indonesia (Gapi). # Voolkard dan Gerakan Indonesia Berparlemen Kegagalan petisi “Sutardjo”, mendorong kaum pergerakan nasional untuk melakukan pembentukan barisan “Konsentrasi Nasional”, sehingga 21 Mei 1939 terbentuk Gabungan Politik Indonesia )GAPI), dimana 4 Juli 1939 menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan perjuangan mencapai “Indonesia Berparlemen”. Kesepakatan GAPI “Indonesia Berparlemen” ini ditindalanjurti dengan mengirimkn surat kepada Gubernur Jendral Tjada van S.S, Mentri Jajahan, Ratu Wilhelmina dan Voolkard. Hasilnya Positif yakni 19 April 1940 Voolkard menanggapi tentang (anggota Voolkard dari kalangan belanda). Berkat gencarnya tuntutan Indonesia Berparlemen tersebut, maka pemerintah HIndia-Belanda membentuk Komisi Visman, 14 September 1940, dengantugas : (1) menyelidiki cita-cita dan pikiran yang diinginkan oleh semua lapisanmasyarakat . (2) memberi laporan tentang penyelidikan tersebut kepada pemerintah Netherland. Akhirnya Komisi Visman ditanggapi sinis oleh Gapi, karena anggota komisi itu bukan politikus yang terkemuka yang mampu membentuk sistem pemerintahan yang diinginkaan Gapi. Sementara itu Jepang )1941) terlibat dalam Perang Dunia II dan mengancam Hindia-Belanda. Sementara pergerakan nasional terus mencari bentuk dan wadah bagi pergerakan untuk memperkuat posisi menentang penjajah Belanda. Melalui inisiatif dari Partai Rakyat Indonesia (Parindo) Gapi, mereka membentuk Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sebagai badab segenap rakyat Indonesia, tujuannya untuk mencapai kesentosaan dan kemuliaan bagi rakyat berdasarkan demokrasi . MRI merupakan lembaga tandingan bagi Volkaard. Sejalan dengan itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang 7 maret 1943, maka berakhirlah keembagaan yang dibangun termasuk Volkaard dihapuskan. Ad.2) Era Proklamasi Kemerdekaan R.I (1945-1949) Dalam era ini peranan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Jinkai, maklum 7 maret 1942 Hindia-Belanda ditaklukan Jepang dan Indonesia masuk kedalam gaya pemerintahan Jepang. Berdasarkan sumber dari Masyuri , bahwa rerbentukanya PPKI tersebut , setelah Soekarno-Hatta-Radjiman kembali dari 19 menghadap Jendral Terauchi di Saigon. Selanjutnya PPKI merupakan badan yang membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI), berfungsi sebagai pembantu presiden. Hal ini dituangkan dalam pasal IV aturan tambahan dan peralihan undang-undang dasar 1945. Dalam perkembangannya, KNI berubah menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), brdasarkan keputusan PPKI 18 agustus 1945, fungsinya tetap sebagai pembangtu Presiden sesuai Fungsi KNI. KNIP pada awalnya berfungsi menjadi badan yang bersama Presiden melaksanakan fungsi Legislatif dan MPR serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara kronologis siding-sidang pleno BP-KNIP/KNIP dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, sebagai berikut : a. b. c. d. e. Jakarta, 16-17 Oktober 1945 Jakarta, 25-27 November 1945 Solo, 28 Februari-3 Maret 1946 Malang, 25 Ferbruari-6 Maret 1946 Siti Hinggil Keraton Yogyakarta,6-15 Desember 1949. Ad.3) Era Transisi : Sistem Parlementer ke Sistem Presidensial Pada era ini DPR RIS dan senat RIS (1949-1950) berdasaran UUD RIS 1949, DPRS (19501956), dan lembaga legislative hasil pemilu 1955, yakni DPR (1956-1959) dan DPR Peralihan (1959-1960). a. b. c. d. DPR RIS dan Senat, telah dikemukakan pada ad.2) diatas. DPRS 1950-1956, dibentuk berdasarkan UUDS 1950. DPR (1956-1959 merupakan lembaga legislative hasil pemilu 1955. DPR Peralihan 1959-1960 merupakan lembaga legislaif era Dekrit Presidden 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945, berdasran penetapan presiden (penpres) No.1 Tahun 1959. Ad.4) Era Demokrasi Terpimpin, DPR Gotong Royong (1960-1966) Sebagai pengganti DPR Perlaihan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), melalui penetapan presiden No.4 Tahun 1960. Fungsi lembaga legislative ini lebih merupakan pembantu presiden, hal ini tercermin dari istilah Gotong Royong dan dari tata tertib DPR-GR yang diatur mengenai hak-hak kontrol yang biasa dimiliki oleh lembaga legislative sebelumnya. Ad.5) Era Demokrasi Pancasila (a) Lembaga legislative DPR-GR (1966-1971) 20 (b) DPR-RI (1971-1976) (c) DPR-RI (1977-1997) Era demokrasi pancasila (ORBA) dapat dikelompokkan ke dalam dua periode, yakni pertama, periode musim semi (1966-1971) dan kedua periode musim gugur (1971-1998). Pertama, periode musim semi (1966-1971) merupakan kebebasan baru dimulai muncul kembali, setelah pembatasan peranan legislative semasa Demokrasi Terpimpin. Selama satu tahun (November 1965-November 1966), DPR-GR lama tanpa PKI,karena partai komunis dan ajaran komunisme dilarang di Indonesia. Kedua , periode musim gugur, Orde Baru, yakni masa konsilidasi Orde Baru, bahkan pemilu 1971 merupakan awal-awal konsolidasi, antara : pembatasan kegiatan mahasiswa, pengekangan kebebasan press melalui pembredelan, Presiden Soeharto merangkap sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar (1978), hal ini semakin kuatnya peranan Negara melalui gaya kepemimpinan Presiden Soeharto, kekuatan masyarakat semakin lemah. Masa ORBA dengan pemutusan kekuasaan pada Presiden Soeharto, oleh Karl Jakson (1978) disebut otoritasme birokrasi (Negara) atau disebut Birokratik politik. Ad.6) Era Reformasi (1999-2009) Sejak jatuhnya Presiden Soeharto (Orde Baru) Mei 1998, yakni sejak tahun 1999 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia secara garis besarnya telah terjadi dua peristiwa yang dapat menimbulkan berubahnya sistem politik/pemerintahan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu : a. Amandemen UUD 1945 b. Pemilihan Umun calon anggota legislative (1999, 2004,2009). Sejak tahun 1999 telah terjadi perubahan amandemen UUD 1945, dengan diawali pemilihan umum untuk anggota legislative. Tahun 1999 merupakan awal pembuakaan kran demokratisasi, antara lain menyelenggarakan pemili (7 Juni 1999) melalui undang-undang nomor 3 tahun 1999, tentang pemilihan umum. Untuk menyelenggaraan pemilihan umum, pelaksanaannya diserahkan kepada suatu badan yakni Komisi Pemiliahan Umum (KPU). # Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam bidang kelegislatifan Republik Indonesia, melalui amandemen keiga UUD 1945 telah menghasilan lembaga legislative baru yakni Dewan Perwakilan Daerah Repubik Indonesia (DPD-RI) disamping DPR-RI dan MPR-RI yang telah ada selama ini. 21 Adapun latar belakang pembentukan DPD-RI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan MPR-RI, mengenai hasil kajian omisi konstitusi tentang perubahan UUD 1945, menegaskan sebagai berikut : “……………keberadaan DPD-RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara kesatuan republic Indonesia dan memeperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah ; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah-daerah; dan mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang”. Oleh karena itu DPD-RI sebagai lembaga legislative yang merupakan perwujudan aspirasi dan kepentingan-kepentingan daerah-daerah untuk integrasi nasional dalam kerangka Negara kesatuan repubik Indonesia. Dalam hubungan terbentuknya DPD-RI Moh. Mahfud M.D. (2000) mengemukakan alasan, yakni: pertama, gagasan mengubah sistem perwailan menjadi sistem dua kamar (bicameral), yakni DPR-RI dan DPD-RI: Kedua, gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan saerah terhadap jalannya politikdang penggolongan Negara. # Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR-RI merupakan lemnaga tertinggi Negara yang memiliki kewenangan diatas lembaga-lembaga tinggi Negara dalam struktur ketatanegaraan RI. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945-RI, karena: a. b. c. d. Pemegang kedaulatan rakyat Peyelenggaraan Negara yang tertinggi Sebagai penjelasan seluruh rakyat Pemegang kedaulatan Negara denagan kekuasaan tidak terbatas. Kedudukan dengan kewenangan demikian besar, menimbulkan praktek penyimpangan kekuasaan (abuse of power). Keanggotaan MPR-RI adalah anggota DPR ditambah utusan golongan dan utusan daerah yang diangkat Presiden menambah MPR ini menjadi lembaha yang dapat dipergunakan oleh presiden untuk memperbesar kekuasaannya, sehingga dalam praktek ketatanegaraan terjadi penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD, antara lain : a. Pengangkatan Presiden N0.III/MPRS/1963. Soekarno, presiden 22 seumur hidup (TAP MPRS b. Memberi kekuasan tidak terbatas kepada presiden Suharto demi pembangunan (TAP MPR No.V Tahun 1998. Oleh karena itu praktek ketatanegaraan yang merupakan pelanggaran terhadap UUD, bersumber pada arti MPR sebagai penyelenggara Negara tertinggi yang memegang kedaulatan Negara, disertai kekuasaan tidak terbatas. Amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 mengubah kedudukan dan kewenangan MPRRI, dengan mengubah pasal 1 ayat (2) berbunyi: “kedudukan tertinggi berada ditanagn rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini, MPR-RI tida memegang kedaulatan rakyat maupun sebagai pemegang kedaulatan Negara, bukan sebagai lembaga tertinggi Negara dengan kekuasaan terbatas. MPR terdiri atas DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (pasal 2 ayat 1). Berdasarkan kedudukannya, MPR memiliki kewenangan : a. Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 1) b. Melantik Presiden dan /Wakil Presiden (pasal 3 ayat 2) c. Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar (pasal 3 ayat 3). Pengubahan sistem perwakilan menjadi bicameral (dua kamar) tidak tercermin, jika MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, bukan MPR menjadi lembaga perumusan yang merupakan kamar sendiri, sehinggabahkan dua kamar (bicameral), namun menjadi tiga kamar (trikameral), yakni DPR, DPD dan MPR. Bahkan secara politik prakterk hanya dua pertiga kamar, karena dipenuhi oleh satu kkamar, yakni DPR yang setiap saat penuh kesibukkan, sementara MPR hanya bersidang minimal sekali dalam lima tahun (pasal 7 ayat 2), dan DPD bersdang sedikitnya sekali dlaam setahun (pasal 22C ayat 3). Untuk mencerminkan bicameral (dua kamar), lembaga MPR itu terdiri dari lembaga DPR dan DPD, seperti Congress di Amerika serikat yang terdiri dari Senate dan House of Represenativies. 4. Lembaga Eksekutif Lembaga eksekutif dapat diartikan dalam dua pengertian, yakni dalam arti luar dan sempit. Pengertian lembaga eksekutif secara luas merupakan fungsi harfiah dari ajaran trias politika, yakni melaksanakan undang-undang yang dibuat lembaga legislatif. Fungsi lembaga eksekutif, yakni : a. Menyelenggarakan tata pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah; b. Menyelenggarakann keamanan dan ketertiban umum; c. Memerintahakan dan mengatur agar undang-undang negara ditepati atau dilaksanakan; 23 d. Mempertahankan keselamatan terhadap serangan dari luar maupun dalam; e. Melaksanakan tujuan negara dalam segala bidang:politik,ekonomi, militer,sosial dan kebudayaan; f. Menyelenggarakan tata usaha negara; g. Mengatur hubungan dengan negara-negara lain, termasuk perwakilan timbal bali dan menghadapi masalah perang dan damai; h. Dalam batas-batas wewenangnya bersama-sama dengan lembaga legislatif melaksanakan tugas legislatif, dalam arti menyiapkan bahan-bahan dan rancangan undang-undang dan bermusyawarah dengan badan legislatif untuk menyelesaikan undang-undang. i. Memberikan engampunan grasi, abolisi, dan rehabilitasi sepangjang ditimbang perlu, bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman. A. Sistem Parlementer ( Parliamentary Executive) Mengenai sitem pemerintahan parlementer. Pertama, kepala pemerintahan dapat dijabat oleh perdana menteri, presiden dan lainnya tergantung pada mosi atau kepercayaan badan legislatif dan dapat turun dari jabatan melalui mosi tidak percaya dari legislatif. Struktur dan bentuk kekuasaan eksekutif dalam sistem parlementer berbeda cukup berarti dengan presidensial adalah wajib untuk memenuii tugastugas seremonial dan bertindakfokus sebgai loyalitas patriotic. Kedua politik eksekutif tergambar dari parlemen, hal ini berrti pemisahan jabatan tidak terjadi dalam sistem parlementer. Ketiga, eksekutif bertanggung jawabkepada parlemen, atau majelis atau terakhir kepada majelis rendah. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer (1) Majelis menjadi parlemen, sistem pemerintahan ini merupakan pengalaman kerajaan inggris, dimana terdapat tiga fase perubahan majelis menjadi parlemen sehingga raja inggris kehilangan kekuasaam tradisionalnya, sehingga raja james I mengajarkan doktrin hak istimewa bahwa raja sebagai wakil tuhan. (2) Eksekutif dibai kedalam dua bagian, salah satu konsekuensi utama dari perubahan majelis ke dalam parlemen adalah eksekutif terbagi dua, yaitu perdana menteri atau konselir yang menjadi kepala pemerintahan dan raja menduduki tahta karena turunan. (3) Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan dalam sistem ini terjadi perbedaan pengangkatan, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara. (4) Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan diangkat oeh kepala negara, 24 (5) (6) (7) (8) sedangkan perdana menteri mengangkat menteri-menteri setelah dia diangkat oleh kepala negara. Kementrian adalah badan kolektif(collegial), peralihan dari pemerintahan monarki ke dewan menteri, mengandng arti bahwa sseorang penguasa digantikan oleh sebuah badan kolektif. Dibawah rejim lama, kekuasaan ini dipegang oleh raja, dibawah perlementarisme perdana menteri merupakan diantara pemegang jabatan yang setara. Menteri biasaya merupakan anggota parlemen, anggota pemerintahan memiliki fungsi ganda yakni sebagai anggotaparlemen yang dipilih seperti anggota majelis dan juga tergantung dai para pemilih. Pemerintahan bertaggung jawab secara politik kepada majelis, pemerintah bertanggung jawab kepada majelis, majelis dapat membubarkan pemerintah untuk mengundurkan diri dan mendorong kepala negara untuk menentukan pemerinah baru. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat epada kepala negara untuk membubarkan parlemen, kepala pemerintahan ataupun dimaksudkan untuk menggunakan pemilihan para wakil yang lebih bertanggung jawab setelah pemilihan baru. (9) Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi dari bagian-bagiannya pemerintah dan majelis, tetapi mereka tidak saling menguasai. Pemerintah dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru. Dalam praktek , sistem parlementer berbeda-beda diberbagai negara, misalnya di Kerajaan Inggris dan Skandiavia, tekanan diberikan pada peranan pemerintah di parlemen, dan sistem ini disebut “pemerintahan kabinet”. (10) Pemerintah sebagai suatu kesatuan hanya bertanggung jawab secara tak langsung kepada para pemilih. Sementara pemerintah parlementer bertanggungjawab secara langsung kepada majelis. Pemerintah secara keseluruhan tidak dipilih secara langsung oleh para pemilih tetapi diangkat secara tak langsung dari para anggota majelis. (11) Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam tatanan politik. Dalam sistem parlementer akan terjadi pemupukan kekuasaan di parlemen dalam tatanan politik, karena terjadi penyatuan kekuasaan eksekutif dan legislatif di parlemen. 25 b. Sistem Presidensial (Fixed Executive / Non Parliamentary Executive) Sistem Pemerintahan Presidensial, pokok pengertiannya dikemukakan oleh Douglas V. Verne, seperti dikutip oleh Arend Lijphart : Pertama, sistem presidensial, kepala pemerintahan hampir selalu disebut presien, dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan UUD, dan dalam keadaan normal tidak dapat dipaksakan untuk mengundurkan diri oleh badan Legislatif. Terdapat prinsip-prinsip pokok dalam sistem presidensial: (1) Majelis tetap sebagai majelis saja. (2) Eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saaj majelis dipilih. (3) Kepala pemerintahan adalah kepala negara. (4) Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan bawahannya. (5) Presiden adalah eksekutif tinggal (6) Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan dan sebaliknya. (7) Eksekutif bertanggungjawab kepada Konstitusi/UUD. (8) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa Majelis. (9) Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintahan lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sebuah parlemen. (10) Presiden bertanggungjawab langsung kepada para pemilih. (11) Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.  Lembaga Eksekutif Indonesia Menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah dibentuk PPKI yang kemudian berperan dalam pembentukan KNI selanjutnya berubah menjadi KNIP, yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan dalam perjalanan sistem ketatanegaraan berfungsi sebagai lembaga legislatif. Mengenai eksekutif dengan legislatif dan sebaliknya, supaya lancar dan saling menghargai satu sama lain: Pertama, peningkatan anggaran DPR/DPRD dan MPR daro 0,1% menjadi 3% dari APBN Kedua, melakukan lobby yang efektif antara Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota, dengan DPR/DPRD, sehingga terbentuk koalisa mayoritas Ketigas, komitmen antara legislatif dengan eksekutif membangun hubungan yang saling menghargai dengan cara memperkuat posisi dalam kerangka UUD 1945. 5. Lembaga Yudikatif 26 Tugas negara yang paling utama adalah kemampuan dan menjamin ketentraman dan ketertiban umum, yang pada dasarnya merupakan syarat mutlak bagi kehidupan manusia sebagai makhluk berakal, berahlak dan beradab. Ajaran trian politika (pemisahan/pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga lembaga/badan). Tugas umum dapat dilakukan melalui : (a) Memberikan ketentuan-ketentuan tata aturan yang lengkap, jelas dan dapat dipahami umum, tugas ini dilaksanakan oleh lembaga / badan legislatif (pembentukan undangundang) (b) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dan tata aturan serta mengatur lebih lanjut melalui tindkan-tindkan yang dapat dipahami dan ditepati oleh umum/publik, tugas negara ini dilaksanakan olehbadan/lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang) (c) Mengawasi penetapan tata aturan itu dan mengadili/menghukum bagi siapa yang melanggarnya, tugas ini dilaksanakan oleh Yudikatif/badan/lembaga yang mengawasi/mengadili pelanggaran-pelanggaran. Jadi tugas negara yang menjadi kewenangan lembaga yudikatif adalah menemukan, mengumpulkan fakta-fakta yang mengujinya pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menghukum bagi mereka yang menlanggar hukum itu. Perihal lembaga yudikatif memang menjadi dilematis kedudukannya, terjadi tarik menarik diantara politik atau hukum. Demikian pula mengenai studi kekuasaan yudikatif, secara teknis yuridis termasuk ke dalam bidang ilmu hukum dari pada bidang ilmu politik.  Lembaga Yudikatif di Indonesia    Kekuasaan lemabaga yudikatif di Indonesia telah diatur dalam Pasal 24 dan 25 Bab IX UUD 1945, berbunyi: Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang”. Pasal 24 ayat (2) “Susunan dan kekuasaan badan-badan keakiman itu diatur dengan undang-undang”. Pasal 25 “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentiksn sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan penjelasan UUD 1945 tersebut mengindikasikan bahwa lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman dibawahnya, dijamin oleh konstitusi bahwa lembaga ini memiliki kebebasan dari pengaruh pemerintah (eksekutif).  Amandemen UUD 1945 27 Amandemen ketiga UUD 1945 mengubah pasal 24 dengan menambahnya dengan pasalpasal 24A, 24B, dan 24C. Disamping Mahkamah Agung dalam ketentuan pasal-pasal amandemen UUD 1945 adalah terbentuknya lembaga-lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta lembaga-lembaga yang ditetapkan melalui Keputusan Presuden. (1) Mahkamah Agung Kewenangan Mahkamah Agung: (a) Mengadili p[ada tingkat kasasi. (b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang. (c) Wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. (2) Komisi Yudisial Kewenangan Komisi Yudisial: (a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung (b) Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. (3) Mahkamah Konstitusi Kewenangan Mahkamah Konstitusi: (a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (b) Menguji undang-undnag terhadap UUD (c) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (d) Memutuskan pembubaran partai politik (e) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Dalam rangka reformasi bidang hukum, baik dalam memberikan perlindungan hukum, menegakkan keadilan masyarakat kepstian hukum bagi masyarakat serta penegakkan hukum pada umumnya, telah dibentuk beberapa lembaga baru antara lain; (a) Komisi Pemberantasan Korupsi (b) Komisi Hukum Nasional (c) Komisi Ombudsman Nasional 6. Badan Pemeriksa Keungan Tugas dan kewenangan BPK tercantum dalam Pasal 23E ayat (1): “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dalam kedudukan yang bebas dan mandiri”. Setelah amandemen ketentuan mengenai BPK ditegaskan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri, sehingga bebas dari pengaruh pemerintah/Presiden dan lembaga negara lain. 28 Prosedur kinerja BPK, hasilnya disahkan kepada DPR-RI dan DPD-RI sesuai dengan kewenangannya dan ditindaklanjuti oleh badan yang sesuai dengan undang-undang Perihal lembaga yudikatif memang menjadi dilematis kedudukannya, terjadi tarik menarik diantara politik atau hukum, demikian pula mengenai studi kekuasaan yudikatif, secara teknis yudiris termasuk kedalam bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali bagi Negara-negara memposisikan Mahkamah Agung dalam politik melalui konsep yudical review. Hal inilah yang sulit disangkal bahwa diantara ilmu-ilmu pengetahuan saling berhubungan satu sama lain, yang dapat membedakannua hanya pada focus of interest dari masing-masing bidang studi. Oleh karena itu tudi tentang kekuasaan yudikatif memerlukan pendekatan dari dua aspek, yakni politik dan hukum, sehingga lebih tepat jika studi ini difokuskan pada pendekatan politik hukum.  Lembaga Yudikatif di Indonesia Kekuasaan lembaha yudikaytif di Indonesia telah diatur dalam pasal 24 dan 25 bab IX UndangUndang Dasar 1945, berbunyi: 1. Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang” 2. Pasal 24 ayat (2): “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang” 3. Pasal 25: “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang” Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-undang dasar 1945 adalah: “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hukum.” Berdasarkan penjelasan UUD 1945 tersebut mengindikasikan bahwa lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman dibawahnya dijamin oleh konstitusi, bahwa lembaga ini memiliki kebebasan dari pengaruh pemerintah (eksekutif). Di era demokrasi terpimpin telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang kebebasan kekuasaan kehakiman, yakni dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana pemerintah 29 dalam hal ini Presiden – memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan engadilann. Hal ini terjadi dengan dalih demi revolusi, sehingga tras politika pun tidak dianut lagi. Campur tangan pemerintah/presiden dalam urusan pengadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945. Oleh karena itu sejak penggantian pemerintah orde lama ke orde baru (era demokrasi pancasila), berdasarkan produk MPRS yakni ketetapan MPRS No. XIX Tahun 1966 tentang peninjauan kembali produk Legislatif yang bertentangan UUD 1945, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, untuk mengembalikan kebebasan kekuasaan kehakiman.  Amandemen UUD 1945 Melalui amandemen UUD 1945 terjadi perubahan yang sgnifikan terhadap kekuasaan lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yakni konsekuensi dan implikasi kelembagaan, yakni terbentuknya badan-badan baru dalam lingkup lembaga yudikatif. Amandemen ketiga UUd 1945 mengubah pasal 24 dengan menambahnya dengan pasal 24A, 24B dan 24C, sementara pasal 25 tetap (tidak ada perubahan). Disamping Mahkamah Agung (MA) dalam ketentuan pasal-pasal amandemen UUD 1945 adalah terbentuknya lembagalembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi YUdisial (YK), serta lembaga-lembaga yang ditetapkan melalui keputusan presiden (kepres) (1) Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan kewenangan tercantum pada pasal 24A ayat (1), yakni: (a) mengadili pada tingkat kasasi (b) menguji pengaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (c) wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (2) Komisi yudisial (KY) Komisi yudisial (KY) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan kewenangan diatur dalam Pasal 24B ayat (1), yakni: (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung (b) wewnang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat serta perilaku hakim. 30 Dalam pasal 24B ayat (3) ditetapkan bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dengan persetujuan DPR-RI (3) Mahkamah Konstitusi: Makhamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, dengan kewenangaan (pasal 24C ayat (1)): (a) mengadili pada tingkat pertmana dan terakhir yang putusannya bersifat final (b) menguji undang-undang terhadap UUD (c) memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewarganegaraannya diberikan oleh UUD (d) memutuskan pembubaran partai politik (e) memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor)  Komisi Hukum Nasional Dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 15 Tahun 2000, tanggal 18 februari 2000. Pembentukan KHN ini adalah untuk merealisasikan sistem hukum nasional untuk menegakan supremasi hukum dan HAM, melalui pengkajian masalah hukum dan penyusuna rencana pembaharuan dalam bidang hukum secara obyektif.  Komisi Ombudsman Nasional (KON)  Untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan umum oleh instansi pemerintah  Menerima pengaduan masyarakat dalam hal jeleknya pelayanan umum oleh instansi pemerintah  Bersama-sama masyrakat menciptakan iklim dalam masyarakat untuk memberantas mental KKN  Peningkatan perlindungan hak-hak masyarakat dalam pencarian keadilan.  Badan pemeriksa keuangan Lembaga Negara yang dibentuk berdsaraknan ketentuan UUD 1945, meliputi Bab VIII mengenai hal keuangan dan Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 31 Sebelum diamandemen Bab VIII Pasal 33 UUD 1945, lembaga Negara yang bernama BPK, diatur pada pasal 23 ayat (5), lembaga ini banyak diinterverensi oleh pemerintah/presiden, sehingga tidak/kurang berfungsi secara efektif dalam menjalankan kewenangan konstitusionanya. Sesudah diamandemen, ketentuan mengeinai BPK ini ditegaskan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. BAB XI PARTAI POLITIK,PEILIHAN UMUM DAN PARTISIPASI POLITIK 1. Partai politik dan sistem kepartaian Pemahaman tentang partai politik tidak terlepas dari asl usul timbulnya partai politik dan ciri-ciri yang dapat digolongkan ke dalam partai politik. Namun secara umum partai politik itu dapat dipahami sebagai, suatu kelompok orang-orang yang terorganisasi bertujuan untuk kemenangan dalam kekuasaan pemerintahan, melalui pemilihan atau cara lain. Partai selalu dibingungkan dengan golongan kepentingan atau pergerakan sosial. Berdasarkan pengertian-pengertian partai politik tersebut di atas, menunjukan unsurunsur dalam suatu partai politik itu adalah organisasi kelompok orang-orang, bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum atau cara-cara lain. David E. Apter, dalam bukunya yang lain “Introduction to Political Analysis” (1977), terjemahnya “Pengantar Analisa Politik” (1985) mengemukakan bahwa perbedaan yang paling dasar adalah partai yang demikratis dan partai totaliter, baik dalam ciri-ciri hubungan partai, maupun fungsi partai politik tersebut. Adapun ciri-ciri dan hubungan partai disajikan sebagai berikut Unit Partai yang demokrasi Partai yang totliter 1 2 3 32 Masyarakat Pemerintahan Pluralistis: bersaing dengan partaipartai lain Monopolitik: mencoba menghapus partai-partai lain. Representatif: mencoba mempersatukan pandanganpandangan yang menyimpang untuk memenangkan pengikut yang terluas Direktif: mencoba menggabungkan dendam sosial untuk menggulingkan orde yang sudah ada, atau jika berkuasa membelokan masyarakat kea rah tujuan yang direncanakan oleh partai. Konstitusional: tindakan partai terbatas oleh peraturan konstitusional, konvesial dan electoral. Extra konstitusional: menerima peraturan hukum hanya sejauh terpaksa, bilamana menguasai pemerintah dam konstitusi untuk melayani tujan-tujuan partai itu membuat Negara melayani dirinya. Sementara fungsi partai politik dapat dibandingkan sebagai berikut: Fungsi Partai Demokratis    Totaliter    Pengawasan atas eksekutif Perwakilan kepentingan Pencalonan jabatan yang bersaing Menunjukan solidaritas Paksaan Mengarahkan pemerintah Dalam konteks asal usul partai politik terdapat tiga teori, yaitu: pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik, yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial-ekonomi. Akan tetapi partai politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, dalam arti:  Masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya  Oranisasi bersifat terbuka dan pemanen hanya ditingkat pusat tetapi juga ditingkat local  Pemimpin partai ditingkat pusat dan local berujung mencari da mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan politik secara sendiri maupun berkoaslisi dengan partai 33  Melakukan kegiatan mencari dukungan dari konstitusi melalui pemilu atau cara-cara lain untuk mendapatkan dukunga umum (a) Fungsi Partia Politik  Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik Partai politik mempunyai peran sebagai penampung kepentingan, jadi partai politk bisa dikatakan penyambung lidah amanat penderitaan rakyat.  Parpol Sarana Sosialisasi Politik Sosialisasi politik adalah diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umunya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada, masa kanak-kanak sampai dewasa.  Parpol sebagai Sarana Rekuitmen Politik Partai politik juga sebagai berperan menjadi agen kadernisasi pimpinan neagara memlaului kontak persuasi ia mencoba menjajak warga negaea untuk sadar politik dan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui parpol.  Parpol sebagai sarana pengatur konflik (b) klasifikasi Partai Politik Ditinjau dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai politik dibagi menjadi: I. II. Partai kader, partaisemacam ini lebih mementingkan ketaatan, disiplin, serta kualitas anggotanya. Partai massa, partai ini lebih menekankan pencarian jumlah dukungan yang banyak di masyarakat. Selanjutnya ditinjauh dari sifat dan orientasimya, partai politi di klarifikasikan menjadi: A. Partai limbungan, partai ini umunya memiliki organisasi nasional yang lemah, tapi pada tingkat local cukup ketat tujuannya adalah pencarian dukungan untuk memenangkan calon mereka dalam pemilu. B. Peran ideology/asas, dalam partai ini sebagai pengikat kuatnya partai politik adalah ideology atau asas tertentu, disiplin partai cukup kuat Klasifikasi lain dari partai politik antara lain: A. Partai tunggal, partai semacam ini hanyalah merupakan sebuah penyangkalan terhadap diri sendiri, karena sesungguhnya klarifikasi untuk mendirikan partai politik, dimana anjuran ini mendapat sambutan yang antusias. 34 (d) Kelompok Kepentingan dan Pendapat Umum Kelompok kepentingan tujuannya adalah memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, dasarnya golongan, kelompok atau kepentingan anggotanya. Caranya dengan berusaha mempengaruhi lembaga-lembaga organisasi buruh, wartawan dan profesi. Selanjutnya kelompok-kelompok penekan (pressure group) tujuannya lebih luas dari sekedar kelompok kepentingan karena tujuan mereka adalah dikaitkan dengan maslah dalam masyarakat yang memerlukan perubahan atau perbaikan. Caranya lebih keras daripada kelompok kepentingan karena secara organisatoris cukup kuat dan berpengaruh terhadp pengambilan keputusan. (e) Pendapat umum Hussar dan Steverson mengatakan bahwa pendapat umum adalah pandangan umum pada suatu ketika mengenai sesuatu hal yang menyangkut kepentingan umum. Adapun unsurunsur pendapat umum antara lain sebagai berikut: I. II. III. Pendapat kelompok Masalah tertentu Waktu tertentu Selanjutnya factor-faktor yang membantah menimbulkan dan pentingnya pendapat umum adalah:  Bertambahnya intelegensia rakyat sebagai hasil dari perolehan pendidikan  Perluasan hak ikut bersuara  Perkembanga dan kemajuan alat-alat komunikasi dan sarana untuk membangkitkan minat-minat oubik 2. Pemilihan umum Pemilihan umum merupkan suatu mekanisme demokratisasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan yang selanjutnya akan menentukan arah dan tujuan Negara. (a) Sistem Distrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dari didasarkan pada kesatuan geografis, untuk keperluan ini Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam DPR ditentukan oleh jumlah distrik. Keuntungan sistem distrik: 35     Wakil-wakil yang dipilih dikenal langsung oleh pemilihnya, sehingga memudahkan untuk mengadakan kontak. Lebih mendorong kea rah integrasi partai-partai karena kursi yang diperebutkan hanya satu dalam setiap distrik pemilihan Berkurangnya partai dan meningkatkan kerjasama antar partai, mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stbail dan meningkatkan stabilitas nasional Sistem ini sesdrhana dan mudah untuk dilaksanakan (b) Sistem Proporsional Sistem ini dikenal sebagai sistem proprsional atau perwakilan berimbang, sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Golongan atau partai-partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Biasanya ditentukan perimbangan misalnya 1 : 400.000 yang berarti 1 wakil rakyat mewakili 400.000 pemilih. Kelemanahn dari sistem ini adalah:    Mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai baru. Umunya sistem ini mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai akibat gesekan-gesekan perbedaanperbedaan yang dipertajam. Wakil yang dipilih merasa terikat pada partai dan kurang loyal terhadap daerah dan yang memilihnya. Banyak partai yang memperisukan terbentuknya pemerintah yang stabil. Oleh karena harus mendasarkan diri pada koalisis. Disamping kelemahannya, ada kelebihannya dari sistem pemilu ini, yakni golongan sekecil apapun terwakili, artinya resprentatif. 3. Partisipasi PolitikGolongan Putih Partisipasi politik adalah: “kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi ebijakan pemerintah” Selanjutnya dikatakan bahwa: “kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat ( contacting) pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.” 36 Selanjutnya dikemukakan bahwa mengkategorikan kegiatan-kegiatan dalam partisipasi politik, ia mengemukakan semacam rambu-rambu yakni:      Kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan sikap dan orientasi individu Kegiatannya diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah Kegiatan yang berhasil ataupun gagal dalam mempengaruhi pemerintah Kegiatan dalam mempengaruhi pemerintah langsung atau tidak langsung Kegiatan mempengaruhi pemerintah dilakukan melalui prosedur yang wajar, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar. (b) Golongan Putih (Golput) Istilah golongan putih (golput) di Indonesia seringkali dianggap perkembangan terhadap pelaksanaan pemilu, artinya tidak terlibatnya golongan ini dalam pemilihan umum. 37

Judul: Resume Bab Ix, X, Xi Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Politik

Oleh: Tita Nilasari


Ikuti kami