Kebijakan Utang Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh Yuri Warman

263,4 KB 14 tayangan 1 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kebijakan Utang Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

KEBIJAKAN UTANG INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Hutang luar negeri adalah sebagian dari seluruh hutang yang diperoleh dari kreditor luar negeri. Penerima hutang luar negeri biasa dari pemerintah, perusahaan maupun individual, sementara bentuk hutang dapat berupa utang maupun jasa yang diperoleh dari Negara lain, perusahaan luar, maupun Lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Asian Develoved Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF). Indonesia sendiri telah berhutang kepada beberapa Negara dan lembaga dunia. Bisa dilihat dari data riset terbaru pada tahun 2020 jika dirinci lebih lanjut, utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang publik (utang pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 2.96723 triliun lalu utang luar negeri dari swasta (termasuk BUMN) yakni 207,9 miliar dollar AS atau sekitar rp. 3.056,92 triliun. Dalam Al-Qur’an dan hadits Allah dan Rasulnya memerintahkan agar saling membantu sesama dalam pinjam meminjam serta mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang sudah ditentukan, tentunya dengan mengembalikan pokok yang sudah di pinjam tanpa adanya penambahan yang disyaratkan (riba). Pelarangan atas riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 memiliki arti bahwa uang yang dipinjamkan harus tanpa adanya harapan akan pengembalian yang melebihi jumlah pokoknya. Menurut Imam Malik, hal ini seperti halnya ketika seseorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutangnya telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah utang (debt reschedullin) kepada debitur yang menjadikanya akad ini tergolong dalam riba. Dalam persepektif fikih terdapat dua pendapat terkait budget deficit yang ditutup dengan external financing. Pandangan pertama mengatakan bahwa Negara tidak diperbolehkan menutup budget deficit dengan melakukan external financing dalam bentuk utang luar negeri. Pada pandangan preventif bahwa mekanisme pinjaman utang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam islam bunga dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil sangat dilarang. Pendapat kedua mengatakan bahwa bahwa utang diperbolehkan jika kondisi yang sudah mendesak dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut Al Ghazali, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan sektor publik dan dibolehkan dengan syarat Negara mengantisipasi pendapatan di masa yang akan datang untuk membayar utang tersebut. Menurut Beik (2015) utang Negara harus memiliki prinsip diperbolehkanya 1 berutang jika memang tidak ada sumber lain yang mencukupi kebutuhan, pinjaman harus sesuai dengan kemampuan Negara untuk membayarnya (dimasa mendatang), dan utang publik tidak boleh ada riba didalamnya. Jika pinjaman Negara digunakan konsumtif dan tidak mengantisipasi kemampuan Negara dalam membayarnya, maka ini tidak diperbolehkan. Dalam perspektif ekonomi islam, utang luar negeri pemerintah dapat digolongkan kepada utang yang mengandung Riba Nasi’ah. Utang luar negeri pemerintah yang menjerat Indonesia pada saat ini disebabkan oleh beban bunga yang terjadi karena adanya penangguhan waktu pembayaran dan utang dalam bentuk mata uang asing. Sehingga pemerintah terpaksa berhutang lagi untuk menutupi utang luar negeri yang lama dengan menambah utang luar negeri yang baru. Utang ini bisa dikelompokan ke dalam Riba Nasi’ah, yaitu riba dalam transaksi utang piutang yang didalamnya disyaratkan adanya penambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan pinjaman dalam penambahan waktu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. Berdasarkan data utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang publik (utang pemerintah dan bank sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 2.96723 triliun lalu utang luar negeri dari swasta (termasuk BUMN) yakni 207,9 miliar dollar AS atau sekitar rp. 3.056,92 triliun. Data tersebut menunjukan utang pemerintah mengalami peningkatan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam level yang aman. Sebagaimna sudah diatur oleh UU 17/2013 tentang Keuangan Negara, batas maksimal utang pemerintah adalah sebesar 60% dari PDB. Meningkatnya utang pemerintah dari sisi ekonomi tentu dapat berdampak negatif dan positif. Dampak negatif termasuk adalah meningkatnya pembayaran cicilan utang pokok dan kenaikan pembayaran bunga utang yang ujungnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ekonomi islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Ekonomi islam adalah sistem yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (Al-Falah). 2 Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah membutuhkan modal untuk memajukan roda pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena keterbatasan tabungan Negara, maka pemerintah mengadakan kerjasama dengan luar negeri dalam bentuk utang luar negeri. Dana utang inilah yang sampai saat ini digunkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai masalah utang luar negeri yang terjadi di Indonesia dengan sistem ekonomi konvensional, maka pemerintah seharusnya berjalan sesuai dengan tuntutan agama. Berdasarkan data statistik, utang luar negeri pemerintah semakin meningkat setiap tahunya oleh sebab itu diperlukan pemerintah Negara yang mengadopsi ekonomi islam dalam membuat dan menjalankan kebijakanya agar Indonesia dapat terlepas dari jeratan utang. Dalam Qs. Al-Baqarah: 278-279 menjelaskan secara tegas terhadapa pelarangan pelaku riba, dalam ayat ini Allah menganjurkan hamba-Nya yang beriman supaya menjaga dirimu dalam taqwa, dalamtiap gerak, langkah tutur kata dan amal perbuatan supaya benarbenar dijalan Allah dan meninggalkan laranganya. Agar pemerintah tidak dengan mudah melakukan pinjaman kepada Negara lain atau lembaga pendonor yang memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Walaupun berhutang adalah suatu perbuatan yang dibolehkan dalam agama islam, akan tetapi kemampuan dalam pembayaran kembali utang tersebut harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Dalam kondisi dan situasi ekonomi Negara Indonesia saat ini belum mampu melunasi utang-utang yang sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Mungkin untuk kedepanya pemerintah diharapkan agar mempertimbangkan dangan lebih bijaksana dalam melakukan pinjaman kembali. 3

Judul: Kebijakan Utang Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh: Yuri Warman


Ikuti kami