Makalah Pendidikan Pancasila Profil Ilmu Politik Dari Sudut Pandang Al-farabi

Oleh Rajib Arman

178,4 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pendidikan Pancasila Profil Ilmu Politik Dari Sudut Pandang Al-farabi

Makalah Pendidikan Pancasila Profil ilmu politik dari sudut pandang Al-farabi Nama:Rajib Arman Kelas:1m12 Jurusan:Manajemen Dosen:Dr.Herman bakir S,H.,M.H UNIVERSITAS EKASAKTI-AKADEMI AKUNTANSI INDONESIA PROVINSI SUMATRA BARAT 2020/2021 1 KATA PENGANTAR Assalammualaikum wr.wb Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,Tuhan semesta alam.Atas izin dan karunia-NYA,kami dapat meyelesaikan makalah tepat waktu.Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW.Semoga syafaatnya mengalir pada kita di ahri akhir kelak. Penulisan makalah berjudul’profil ilmu piitik dari sudut pandang Alfarabi’bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan pancasila.Pada makalah diuraikan cara sudut pandang politik Al-farabi.Selama proses penyusunan makalah penulis medapatkan bantuan dari dari berbagai pihak,oleh karena itu penulis berterima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam,penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari dari sempurna.Besar harapan penulis agar pembaca memberikan umpan balik berupa kritik atau saran.Semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak.Aamiin. Padang,November 2020 Penulis DAFTAR ISI 2 KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………… BAB 1.PENDAHULUAN………………………………....................................................... BAB 2.PEMBAHASAN……………………………............................................................ 1.Pandangan politik Al-Farabi………………………………………………………………………… 2.Kontekstualisasi Pemikiran Al-Farabi dalam kondisi Indonesia……………. BAB 3 KESIMPULAN………………………………………………………………………………………… DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………………………… 2 3 4 5 5 7 10 11 BAB 1 3 PENDAHULUAN A.Latar belakang Diskursus mengenai politik Islam dalam sejarah merupakan tema yang sampai sekarang masih tetap menarik diperbincangkan. Hal ini terlihat betapa dalam praktik politik negara-negara berpenduduk Muslim terjadi tarik-menarik dan perdebatan panjang. Secara garis besar, terdapat beberapa perdebatan yang kerap kali melingkari perjalanan politik Islam. Islam tak lepas dari para tokoh agama yang menyebarkan maupun mengembangkan pendidikan islam dan juga seperti ilmu politik di dunia ini,dan tokoh-tokoh dalam ilmu politik yang jasanya sangat besar dalam perkembangan dan pola pikir manusia Seiring berjalanya waktu,para tokoh banyak yang terlupakan ,bahkan peranya yang banyak diabaikan.oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus tidak melupakan jasa-jasa mereka,dalam makalah ini akan mencoba untuk sedikit memaparkan biografi para tokoh ilmu politik. B.Rumusan Masalah 1.Pandangan politik Al-farabi dalam islam 2.Kontekstualisasi Pemikiran Al-Farabi dalam kondisi Indonesia BAB 2 4 PEMBAHASAN 1.Pandangan politik Al-farabi Hampir semua orang di dunia ini ingin hidup dalam sebuah negara yang tentram, damai, dan makmur. Kita semua ingin hidup dalam sebuah negara di mana rakyat benar-benar diperhatikan dan disayangi oleh pemimpinnya. Kita juga ingin tinggal dalam sebuah masyarakat yang menghargai hak-hak individu dan harga diri serta martabat anggotanya. Kita bisa beraktivitas dalam masyarakat yang bahagia, bukan masyarakat yang sakit. Pendeknya, kita ingin tinggal, hidup, beraktivitas, dan menjadi bagian dari masyarakat utama, bukan masyarakat yang rusak. Untuk hidup di dalam tipe masyarakat yang ideal seperti itu tidaklah mudah. Masyarakat yang utama itu dibentuk dalam proses yang bertahap, tidak kun-fayakun turun dari langit. Hidup adalah serangkaian proses belajar yang panjang. Setiap individu adalah aktor dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap individu dalam masyarakat berinteraksi satu sama lain. Masyarakat adalah kumpulan individu yang terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, individualisme atau sikap hidup yang mementingkan diri sendiri akan berakibat disharmoni sosial. Sedangkan kehidupan masyarakat yang harmonis merupakaan dambaan setiap orang. Bukan kehidupan masyarakat yang anarkis, tak tertib, dan tanpa etika dan moral. Untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agaknya pandangan filsuf politik Islam Al-Farabi patut kita cermati. Salah-satu fokus kajian Al-Farabi adalah mengenai negara yang utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) yang merupakan sebuah bangsa yang dapat saling bekerja sama, tolong-menolong, saling asah-asihasuh dan memahami tujuan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Al-Farabi, tujuan itu adalah kebahagiaan. Tema ini menjadi fokus kajian Al-Farabi dalam beberapa buah bukunya, antara lain: Ara-Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah (Pandangan-pandangan Para Penghuni Negara yang Utama); Tahshil al-Sa’adah (Jalan Mencapai Kebahagiaan); dan AsSiyasah al-Madaniyah (Politik Kenegaraan). Tampak dari pandangan Al-Farabi bahwa ia mengacu kepada pandangan Aristoteles. Menurut Aristoteles, politik adalah jalan menuju kebahagiaan. Dalam pandangan Aristoteles maupun Al-Farabi, politik adalah sarana untuk mencapai kekuasaan yang digunakan untuk membahagiakan masyarakat. Tujuan politik adalah kebahagiaan dan kemaslahatan bersama. Politik adalah sarana, bukan tujuan. Politik yang hanya mengejar kekuasaan demi keuntungan pribadi dan kelompok adalah ciri masyarakat yang rusak. Masyarakat yang tidak memahami arti hakiki dari kebahagiaan tidak dapat saling bekerja sama demi mencapai kebahagiaan itu. 5 Al-Farabi dianggap sebagai “guru kedua” (magister secundus atau al-muallim at-tsaniy) yang menjelaskan pemikiran-pemikiran Aristoteles. Pandangan Al-Farabi sangat kuat didasarkan pemikiran filosofisnya yang bertumpu pada kekuaatan akal. Selain Aristoteles, Al-Farabi juga banyak mendasarkan pemikirannya pada Plato.Menurut Al-Farabi, masyarakat dapat dianalogikan dengan tubuh manusia. Ada yang menjadi kepala, jantung, hati, tangan, dan kaki. Semua organ tubuh harus difungsikan dengan harmonis yang semakin lancar dengan adanya sistem syaraf yang sangat canggih. Kepala dapat dianalogikan sebagai kepala negara. Sedangkan aparatnya dapat diibaratkan dengan tangan, kaki, dan jantung. Setiap organ mempunyai fungsi sendiri-sendiri, namun mereka harus bekerja sama demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Setiap negara harus punya tujuan untuk apa mereka berorganisasi. Politik adalah seni mengatur masyarakat. Dalam hal ini, Al-Farabi mengacu kepada pendapat Plato bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang baik sebuah negara sebaiknya dipimpin oleh seorang filsuf yang memiliki kecerdasan seperti seorang Nabi. Seorang kepala negara harus mempunyai kecerdasan dan kearifan. Ia selalu memikirkan segala sesuatu sebelum mengambil kebijakan. Apakah kebijakan itu menguntungkan sebagian besar rakyat atau malah merugikan. Atau apakah kebijakan itu benar secara moral atau bahkan sebaliknya. Dari paparan di atas, jelas Al-Farabi bukan seorang utilitarian. Ia lebih mementingkan kebijaksanaan (hikmah) ketimbangkan pragmatisme dalam politik. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijaksana, yang mengerti apa arti kebahagiaan bagi rakyatnya. Berbeda dengan Machiavelli, Al-Farabi mengatakan politik dan moral amat berkaitan. Seorang raja yang filsuf jelas adalah seorang moralis. Dari sudut pandang ini, jelas kita dapat menyimpulkan bahwa moral adlah sebuah hal yang penting dalam ranah politik. Seorang raja tidak menjadi musang berbulu domba kepada rakyatnya. Ia harus jujur. Al-Farabi adalah seorang filsuf moral, mungkin hampir sama dengan Adam Smith. Hanya saja bidangnya berbeda. Al-Farabi hidup pada masa kekacauan di mana stabilitas politik hampir tidak pernah ada. Sebagaimana pengertian filsafat yakni mencintai kebijaksanaan, hal ini menjadi fokus perhatian Al-Farabi dalam merumuskan filsafat politiknya. Masyarakat utama atau negara utama yang dalam pemikiran Al-Farabi merupakan model masyarakat yang paling ideal adalah negara yang warganya saling bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan. Mereka mengetahui bahwa kebahagiaan tidak terletak hanya pada materi semata. Al-Farabi jelas menolak materialisme. Sepanjang hidupnya ia menyaksikan bagaimana hancurnya masyarakat yang hanya mementingkan materi. Kehidupan senang dan bermewah-mewah akan mengakibatkan mental menjadi loyo dan enggan bekerja keras. Mereka yang demikian lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama. Kebahagiaan terletak pada hal-hal yang lebih hakiki ketimbang artifisial. Kebahagiaan dalam pandangan Al-Farabi tidak terletak pada pakaian yang bagus, rumah yang megah, kendaraan yang indah, dan jabatan yang mendatangkan banyak uang. Kebahagiaan terletak pada jiwa. Jiwa yang bahagia adalah jiwa cenderung kepada kebaikan. Kebahagiaan sejati dalam pandangan Al-Farabi lebih bersifat ruhaniah, ketimbang jasadiah. 6 Agama memegang peranan penting dalam membahagiakan manusia disebabkan agama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ruhaniah. Kenikmatan sejati manusia ada kenikmatan ruhaninya. Tanpa agama, manusia tidak akan bahagia. Hal ini dikarenakan agama merupakan panduan moral dalam dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di alam akhirat. Agama merupakan sebuah institusi peribadaan yang mengandung nilai dan norma yang bernilai kearifan. Namun dalam pandangan Al-Farabi agama tidak mesti Islam. Intinya menurut Al-Farabi, agama adalah sesuatu yang sentral dalam kehidupan bernegara. Agama merupakan bagian tak terpisahkan dari politik. Agama adalah sarana perekat suatu masyarakat. Agama menuntun politik menuju kebahagiaan. Namun agama dalam pengertian Al-Farabi tidak selalu berkaitan dengan masalah hukum, tetapi lebih hal-hal lain yang lebih substansial dan filosofis. Agama merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Agama adalah sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Pandangan Al-Farabi mengenai kebahagiaan sesungguhnya amat filosofis. Berbeda dengan negara utama, jenis masyarakat lainnya yang ditulis Al-Farabi adalah masyarakat yang rusak, yakni masyarakat yang tidak mengenal kebahagiaan. Masyaraka yang rusak lebih mementingkan kenikmatan duniawi berupa makan, minum, dan seks dan tidak mengenal makna hakiki dari kebahagiaan. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan hanya berupa hal-hal yang lahir saja dari kehidupan dunia. Masyarakat yang rusak adalah masyarakat yang rusak moralnya. Mereka sangat individualis dan tidak dapat bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Bahagia dimaknai sebatas kesenangan untuk menikmati hal-hal yang jasmaniah. 2.Kontekstualisasi Pemikiran Al-Farabi dalam kondisi Indonesia Kalau kita mengamati pemikiran Al-Farabi dan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi keindonesiaan, maka tampak bangsa Indonesia bukanlah termasuk kepada negara utama. Mayoritas bangsa Indonesia masih mengutamakan kenikmatan jasadiah ketimbang ruhaniah. Paradigma pembangunan kita lebih mengacu kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah ketimbang ruhaniah. Paradigma pembangunan lebih bersifat kapitalistis dan materialistis. Padahal materi dan ruhani amat berkaitan. Ini berkaitan dengan latar belakang Al-Farabi seorang sufi yang hidup zuhud. Mengacu kepada pandangan Al-Farabi, bangsa Indonesia cenderung kepada negara yang rusak. Bangsa Indonesia saat ini cenderung materialistik dan individualistik. Pemikiran neoliberalisme yang diterapkan oleh para pengambil kebijakan berpengaruh kepada jiwa dan perilaku rakyat Indonesia. Neoliberalisme adalah paham ekonomi yang berbasiskan pada liberalisme di mana pasar bebas lebih penting dari intervensi negara. Negara tidak diperlukan lagi dalam ekonomi. Ideologi pasar bebas pada akhirnya memaksa rakyat Indonesia untuk lebih menghargai materi ketimbang hal-hal yang bersifat spiritual. Pembangunan ekonomi menjadikan masyarakat sebagai homo economicus atau makhluk ekonomi semata yang berusaha memaksimalkan keuntungan. 7 Moral dikalahkan dengan kepentingan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tampak ketimpangan mencolok antara kaya-miskin, kota-desa, Jawa-luar Jawa. Ekonomi dijalankan untuk memuaskan kepentingan asing dan jasadiah, bukan untuk menyejahterakan rakyat dan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Perekonomian bangsa ini telah masuk kepada pasar bebas. Sayangnya, pasar bebas ini malah menyengsarakan rakyat. Lapangan ekonomi tidak berjalan adil. Tangan-tangan tak kelihatan (invisible hands) yang dapat mengatur pasar secara otonom seperti yang dikatakan Adam Smith tidak pernah ada. Ia bagaikan mitos belaka. Dalam sistem ekonomi Indonesia yang liberalkapitalistis, yang kuat menindas yang lemah. Walaupun pemerintah berusaha memberikan kredit kepada UKM, tetapi tetap saja korporasi-korporasi besar menguasai sebagian besar aset ekonomi Indonesia. Ketidakadilan ini sudah pernah disuarakan oleh sebagian cendekiawan. Tapi pemerintah seperti tidak pernah peduli. Pemerintah lebih mementingkan investasi asing daripada memperkuat modal domestik Pancasila sebagai titik temu berbagai ideologi, agama, suku bangsa, dan ras di Indonesia pada hakikatnya lebih bersifat moral. Substansi Pancasila sangat Islami sekali. Sayangnya, Pancasila kini hanya menjadi jargon dan simbol. Para politisi telah mengangkangi Pancasila. Mereka lebih suka mengejar kekuasaan dan uang tanpa mengindahkan moral. Masyarakat lemah kian tergencet dan tidak berdaya. Situasi Indonesia benar-benar berada dalam karut-marut politik yang seolah tanpa ujung. Kondisi masyarakat juga tidak lebih baik dari para politisinya. Keadaban publik telah hilang. Masyarakat berebutan mencari makan di lahan yang kian sempit. Elit politik dan ekonomi menguasai sektor-sektor perekonomian yang penting seperti pertambangan, perkebunan, tanah. Mereka hanya memberi sedikit kepada rakyat. Para politisi bekerja sama dengan pengusaha untuk menguasai sumber daya alam dan hanya memberi tetesan kecil pada rakyat sekitar. Mereka berusaha untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum tidak berfungsi. Ia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Untuk membenahi berbagai persoalan di atas, kekuatan cendekiawan dan masyarakat harus bekerja sama untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Masyarakat sipil harus dibangkitkan kembali. Negara harus tunduk kepada keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Pancasila harus menjadi nilai yang dipatuhi. Agama harus menjadi panduan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi, politik, sosial, dan budaya harus patuh kepada moral dan etika.Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan moral yang mengingatkan para pemimpin bangsa. Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah. Pertumbuhan ekonomi memang baik namun bukan satu-satunya indikator kemajuan bangsa. Proses berbangsa dan bernegarakan bukanlah sekali jadi. Butuh proses yang memakan energi dan waktu. Namun proses semacam ini harus terus dijalani. Indonesia telah berhasil menghadapi periode transisi menuju demokrasi. Demokrasi liberal di Indonesia telah berjalan dengan baik.Demokrasi sejatinya adalah sebuah sistem yang terbuka oleh kritik. Demokrasi mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Namun untuk konteks Indonesia, yang terjadi adalah oligarki. Kekuasaan politik dipegang oleh satu-dua kelompok. Sirkulasi elit berjalan dengan lamban. Dan kebanyakan anggota DPR/DPD tidak mengakar. Mereka sengaja memperbodoh rakyat dengan iming-iming uang yang tidak seberapa. 8 Pemilihan Presiden dan Wakil presiden membuktikan bahwa bangsa Indonesia cenderung terjebak dalam seremoni dan simbol. Agama tidak dipahami esensinya. Agama hanya dibutuhkan jika hati seorang manusia sedang galau. Sementara itu para pemimpin agama tidak berusaha menciptakan harmonisasi dalam masyarakat. Mereka cenderung mempertahankan keyakinan. Ceramah-ceramah di masjid, gereja, vihara, dan klenteng cenderung mengajak penganut agama untuk menjalankan agama hanya sebagai ritual. Bukan pendidikan agama yang mampu menhumanisasikan masyarakat. Dalam sektor pendidikan, tidak ada kebijakan negara yang konsisten dan memiliki visi jangka panjang. Para pengamat dan pejabat institusi pendidikan nasional lebih banyak beretorika. Kunci untuk memperbaiki ini semua adalah penyadaran anak-anak bangsa. Pendidikan merupakan sarana penting untuk mentransformasi masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Sesungguhnya bangsa Indonesia membutuhkan revolusi pendidikan. Rakyat harus diajak untuk berpikir kreatif dan inovatif. Pendidikan Indonesia sangat kurang mendidik nalar peserta didik. Mereka hanya diajarkan menghitung dan menghapal namun tidak diasah nurani dan kepekaaan rasa. Pendidikan Indonesia hanya menekankan pada pengetahuan, tapi bukan pemahaman. Murid sekolah dasar hingga mahasiswa dididik untuk berpikir logis, namun tidak berpikir kreatif. Selain itu pendidikan Indonesia masih militeristik yang menekankan pada keseragaman. Kebijakan Ujian Nasional (UN) bagi siswa-siswi SMP dan SMU telah menciptakan ketakutan besar bagi mereka. UN dianggap sebagai sebuah momok. Para pengkritisi UN mengatakan bahwa UN hanya menekankan pada aspek kognitif semata. 9 BAB 3 KESIMPULAN Dari paparan mengenai pemikiran filosofis Al-Farabi dan analisis mengenai kondisi Indonesia kontemporer, kita dapat berkesimpulan bangsa Indonesia harus kembali kepada agama. Namun bukan agama dapat pengertian sempit. Agama yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai, moral, dan etikanya. Bukan agama dalam pengertian hukum yang dipersempit pada penafsiran kelompok tertentu. Agama merupakan jalan menuju kebahagian ruhaniah dan lahiriah. Bangsa Indonesia telah terjebak pada materialisme dan hedonisme. Pemimpin nasional dan elitelit telah menjerumuskan bangsa ini pada pragmatisme politik nasional dan internasional. Indonesia terlalu cepat menyerah kepada kepentingan asing. Para pemimpin Indonesia seperti tidak memiliki posisi tawar terhadap bangsa dan korporasi asing. Bangsa Indonesia terlalu menurut kepada tekanan negara-negara kuat. Selain itu, pemerintah Indonesia tunduk kepada kepentingan pasar. Paradigma ekonomi-politik Indonesia menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tapi kurang memperhatikan pemerataan. Demokrasi ekonomi masih jauh dari harapan. Masyarakat sipil harus bergerak untuk menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Demokrasi merupakan sebuah proses. Demokrasi bukan kata mati. Ia sangat dinamis. 10 DAFTAR PUSTAKA Pemikiran Islam Klasik sampai Awal Abad ke 20”. SUBSTANTIA, 12(2): 255-276. Black, A. (2006). Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi. Butterworth, C. E. (1992). “Political Islam: The Origins”. Annals of the American Academy of Political anf Social Science, 524: 26-37. Effendy, B. (2011). Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Democracy Project. Zuhraini. (2014). “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik”. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 14(1): 29-57. Zulkarnain. (2011). “Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Syiah”. Jurnal TAPIs, 7(13): 118. 11

Judul: Makalah Pendidikan Pancasila Profil Ilmu Politik Dari Sudut Pandang Al-farabi

Oleh: Rajib Arman


Ikuti kami