Bisnis Ekonomi Indonesia Oleh : Karina Putri (1306483031

Oleh Karina Putri

141,1 KB 12 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Bisnis Ekonomi Indonesia Oleh : Karina Putri (1306483031

BISNIS EKONOMI INDONESIA Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan Mengenggelamkan Kapal Asing yang melakukan Illegal Fishing di Perairan Indonesia sebagai wujud Pengelola dan Perlindungan Sumber Daya Ikan Oleh : Karina Putri (1306483031) Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Desember 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan Kerugian negara hingga triliyun rupiah sebagian dampak negatif dari kejahatan illegal fishing di Indonesia, selain itu dampak buruk lainnya yang lebih parah adalah kerusakan habitat dan ekosistem laut. Termasuk didalamnya pengangkapan ikan ilegal yang disertai oleh perusakan lingkungan laut baik dengan menggunakan racun sanida, bom ikan, atau trwal. Kerusakan alam itu jia tidak segera diperbaiki maka ancamaan kerugian yang lebih besar yang akan terjadi, serta berdampak pada perubahan lingkungan bumi serta perubahan iklim. Dengan realita yang mengerikan tersebut, penulis ingin membahas bagaimana pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing dalam upaya untuk melindungi dan mengelola sumber daya ikan. 1.2. Rumusan Permasalahan Rumusan permasalah karya akhir magang ialah : 1.2.1. Bagaimana peranan kebijakan pengenggelaman kapal asing sebagai wujud pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan ? 1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian ini dilakukan atas kebijakan pemerintah pusat khususnya kementerian perikanan dan kelautan dalam bertindak tegas dalam menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing sebagai salah satu langkah untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan, karena saat ini kondisi perairan dan hasil laut terutama ikan di Indonesia, sudah sangat memprihatinkan bahkan masuk kedalam kondisi yang kritis. 1.4. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan karya akhir adalah : 1.4.1. Untuk menjelaskan bagaimana peranan kebijakan pengenggelaman kapal asing sebagai wujud pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan. 1.5. Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini dibuat berdasarkan studi kepustakaan atas data-data yang terkait dari artikel dan berita. 1.6. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai uraian yang disajikan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi empat bab dimana pada setiap bab terdiri dari sub bab yang secara lengkap disajikan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan batasan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang undang-undang yang terkait dengan penenggelaman kapal maupun definisi dari illegal fishing. BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran lebih mendalam mengenai topik yang diangkat, meliputi bagaimana bagaimana peranan kebijakan pengenggelaman kapal asing sebagai wujud pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan. BAB VI PENUTUP Merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari analisa yang telah dilakukan dan saran yang dapat diusulkan berkaitan dengan hasil analisa BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kata illegal fishing merujuk pada penanggkapan ikan secara ilegal. Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang undang (dalam hal ini Undang Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985 di rubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 kemudian disempurnakan sampai saat ini oleh UU No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainya). UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) Pasal 69 ayat (4) menyatakan “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Penjelasan Pasal 69 ayat (4) menyatakan yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. BAB III PEMBAHASAN Indonesia tidak terlepas dari predikat negara maritim karena dengan lautan yang lebih luas dari daratan, dengan dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. Selain itu, Indonesia juga memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia. Namun, penjagaan dan pengelolaan terhadap Sumber Daya Ikan belum maksimal sesuai predikat maritim yang diberikan. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan adalah kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan bekelanjutan ke dalam sistem, organisasi, maupun program kerja pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah masih belum berjalan dengan baik. Dimana, kondisi hasil laut sudah tereksplotasi secara besar-besaran hingga kini dalam keadaan kritis. Eksploitasi tidak hanya dilakukan oleh pihak nelayan Indonesia melainkan nelayan asing. Ketentuan, dari negara asing terhadap nelayan lokalnya, terhadap pengambilan hasil laut yang sangat ketat, berbanding terbalik dengan ketentuan dari pemerintah Indonesia yang sangat lemah dalam mengatur pengambilan hasil laut oleh nelayan lokal. Selain itu, pelaksanaan peraturan pencegahan terhadap illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing, yang belum secara ketat dilakukan mengakibatkan berbagai kapal asing dengan tekhnologi tinggi baik dari Thailand, Vietnam, hingga Australia secara bebas melakukan eksplotasi secara besar-besaran terhadap hasil laut perairan Indonesia. Kemeterian Perikanan dan Kelautan (KPP) melalui membagi zona laut dengan porsi eks menjadi tiga, yakni zona merah, kuning, dan hijau. Laut dengan zona merah menunjukan hasil laut sudah tereksploitasi parah (over exploited), zona kuning menunjukan laut tersebut masih dalam kondisi tereksploitasi sedang, zona hijau menunjukan potensi hasil laut di wilayah itu masih aman. Dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), mayoritas kondisi laut Indonesia berwarna merah dan kuning atau zona berbahaya. Dari 11 WPP, mayoritas laut yang memiliki warna merah dan kuning adalah Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Arafura. Demi melindungi sumber daya ikan hasil laut maka salah satu yang dilakukan oleh Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KPP periode 2014-2019 yaitu penegakkan pembakaran kapal asing yang melakukan illegal fishing. Semenjak terpilih sebagai Menteri KPP, Susi telah secara tegas menenggelamklan kapal asing. Pertama kali dilakukan, pada dan akan terus dilakukan. Bahkan, target penenggelaman selanjutnya akan terjadi di perairan dekat Pontianak dan Laut Aru. Setelah langkah tersebut dilaksanakan, menurut data satelit yang diterima oleh KPP bahwa kapal-kapal asing di perairan Indonesia hampir kosong. Hal ini, membuat Susi Pudjiastuti, wanita yang memiliki maskapai penerbangan tersebut, mengklaim aksi penenggelaman sangat efektif dan salah satu tujuan utama kebijakan tersebut yaitu membantu meminimalisasi kerugian dan kerusakan perairan Indonesia telah tercapai secara perlahan. Kebijakan ini, menjadi kebijakan yang signifikan dilakukan oleh KPP, dibawah kepimpinan oleh Menteri Susi Pudjiastuti sebagai pembatu kabinet Presiden Joko Widodo. Joko Widodo mengingatkan negara asing agar tak main-main dengan pemerintah Indonesia. Dia menyatakan akan menindak tegas pelaku pencurian ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumya, dimana pernyataan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya Purnawirawan Freddy Numberi. Freddy mengaku bahwa dirinya dulu pernah ditegur Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) karena membakar kapal asing ilegal. Pada saat Ia menjabat menteri pada periode 2004-2009, diambil keputusan membakar kapal asing ilegal asal Vietnam. Namun pembakaran tersebut ditegur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, menurut Freddy, SBY tengah akrab dengan Perdana Menteri Vietnam. Menurut Freddy, mungkin SBY takut kekrabannya dengan Kepala Negara serumpun tersebut menjadi tidak baik. Namun, menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, kebijakan penenggelaman kapal yang melanggar aturan di perairan Indonesia tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Menurutnya, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Serta, aksi Indonesia dilakukan di wilayah Indonesia, baik di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif. Aksi ini, harus dipahami sebagai penegakan hukum, bukan provokasi negaranegara tetangga.Sesuai dengan, Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan tahun 2009. Dengan inti bhawa tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan. Diharapkan Joko Widodo terus secara konsisten menegakkan kebijakan ini, sebagai Pimpinan tertinggi Pemerintahan Indonesia kepentingan bangsa harus diatas segala-galanya termasuk urusan keakraban antar kepala megara, karena telah jelas Indonesia telah dirugikan dan kerusakan lingkungan yang sangat parah melalui penangkapan ikan secara ilegal. Namun, konsistensi kebijakan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh pengambil keputusan Menteri KPP dan Presiden Indonesia, tetapi perlu adanya koordinasi dengan pelaksanaan di lapangan dalam menjalankan kebijakan ini, yaitu tentara negara indonesia. Dalam permasalahan yang dijabarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko bahwa pelaksanaan yang terjadi mengalami kendala bahwa kapal asing sulit ditangkap karena kekuarangan sumber daya dalam hal tekhnologi yang masih jauh dari kapal asing. Pada pengunjung tahun ini, Presiden secara resmi akan melantik pengganti dari panglima tersebut. Dengan pergantian pucuk pimpinan ini, alasan tidak maksimalnya dari pelaksanaan ini tidak lagi dapat ditolerir karena alasan tersebut tidak dapat terjadi, apabila Indonesia mengalami serangan dari kapal asing yang tidak hanya pencurian hasil laut tetapi serangan yang mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi seluruh pihak untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik demi menjaga dan mengelola Sumber Daya Ikan secara arif dengan menghindarkan dari campur tangan asing yang ingin merusak perairan Indonesia. BAB III Kesimpulan dan Saran 4.1 Kesimpulan Kebijakan menjadi kebijakan yang signifikan dilakukan oleh KPP, dibawah kepimpinan oleh Menteri Susi Pudjiastuti sebagai pembatu kabinet Presiden Joko Widodo. Joko Widodo mengingatkan negara asing agar tak main-main dengan pemerintah Indonesia. Dia menyatakan akan menindak tegas pelaku pencurian ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumya. Namun, dibutuhkan koordinasi seluruh pihak untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik demi menjaga dan mengelola Sumber Daya Ikan secara arif dengan menghindarkan dari campur tangan asing yang ingin merusak perairan Indonesia. 4.2 Saran Kebijakan penenggelaman kapal asing harus dibarengi dengan penguatan dari hulu hingga hilir, dimulai dari penguatan nelayan dalam negeri untuk bangkit mengelola perairan, khususnya di perbatasan. Tanpa penguatan nelayan dalam negeri untuk mengelola sumber daya ikan, pemberantasan kejahatan perikanan mustahil memberi dampak optimal bagi peningkatan hasil tangkapan ikan. Penyambung hulu-hilir antara produksi dan pengolahan membutuhkan kepastian logistik. Di sinilah konsep poros maritim dengan gagasan tol laut perlu dibuktikan guna menopang sistem logistik dalam mengelola hasil laut Indonesia. Salah satu kendalanya adalah belum siapnya listrik untuk menopang operasional gudang pendingin. Langkah lainnya adalah memperbaiki infrastruktur laut. Untuk itu kita harus berbicara mengenai kapal dan kesiapan industri perkapalan. Diharapkan dengan, memposisikan sektor maritim merupakan hal yang sangat penting bagi kabinet kerja yang dipimpin Jokowi. Beberapa langkah penguatan dari huku hingga hilir tersebut dapat dilakukan, demi memperbaiki kondisi kritis yang dihadapi oleh perairan Indonesia terutama sumber daya ikan. Daftar Pustaka  http://www.tempo.co/read/news/2014/12/22/078630232/KSAL-Kapal-Perang-TNIMinim-Suku-Cadang/1/1  http://www.tempo.co/read/news/2014/12/22/078630262/Berapa-Biaya-Patroli-KapalTNI-AL-per-Hari

Judul: Bisnis Ekonomi Indonesia Oleh : Karina Putri (1306483031

Oleh: Karina Putri


Ikuti kami