Makalah Hukum Ekonomi Syariah Leasing Syariah Pengampu

Oleh Muamar Kadhafi

244,8 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Hukum Ekonomi Syariah Leasing Syariah Pengampu

MAKALAH HUKUM EKONOMI SYARIAH LEASING SYARIAH Pengampu : Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si Oleh : Kelompok 7 Happy Nur H.S (14210134) Achmad Ibnu M (14210081) Dadan Mega Sukmawati Sp(14210004) JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2017 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Dan tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 1 Kami akan mempersembahkan sebuah makalah tentang “LEASING SYARIAH” besar harapan kami semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Tak lupa kami ucapakan banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari makalah ini jauh dari kata sempurna, maka kami memohon kritik dan saran untuk penyempurnaan makalah kami berikutnya. Dengan ini kami mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi kami pribadi khususnya dan bagi pembaca umumnya. Malang, 28 Maret 2017 Penyusun DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................... 3 2 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 4 1. Latar Belakang ........................................................................................................... 4 2. Rumusan masalah ...................................................................................................... 5 3. Tujuan Penulisan ....................................................................................................... 5 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................ 7 1. Definisi Leasing Syariah............................................................................................. 7 2. Bentuk Akad Leasing Syariah................................................................................... 9 3. Mekanisme Leasing Syariah...................................................................................... 9 4. Contoh perjanjian Leasing Syariah.......................................................................... 13 BAB III PENUTUP ........................................................................................................ 26 Kesimpulan ..................................................................................................................... 27 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 29 BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini, akan di jabarkan mengenai : Latar belakang, Rumusan masalah, dan tujuan penulisan yang akan di uraikan sebagai berikut: 3 A. LATAR BELAKANG Ekonomi syariah (hukum Ekonomi islam) sangat populer belakangan ini, bukan hanya di Indonesia namun juga seluruh penjuru dunia. Terlihat jelas dengan adanya sebuah institusi ekonomi yang bersifat konvensional merasakan ketertinggalannya, jika tidak mengakomodasi sistem syariah secara bebarengan khususnya dalam bidang perbankan. Mencermati fenomena demam syariah tersebut menghantarkan kita ingin mengetahui lebih jauh tentang sistem ekonomi syariah itu apakah alternatif atau pilihan dalam kegia tan ekonomi dewasa ini. Aktualisasi nilai-nilai syariah yang berkembang di Indonesia merupakan segala upaya dan proses untuk memahami dan mengkonseptualkan dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan nilai-nilai islam adalah sebuah prinsip dan ajaran sebagai pedoman menjalankan kehidupan, termasuk di dalam nya nilai-nilai ekonomi islam. Ekonomi Syariah Khususnya pada bidang perbankan syariah bukan hanya milik praktisi ekonomi syariah, melainkan semua umat islam, bahkan diluar umat islam pun diberikan hak untuk berpartisipasi di dalamnya sepanjang tidak melakukan kezaliman dan unsur-unsur keharaman. 1 Dalam transaksi yang diterapakan dalam sistem perekonomian islam yang di lakukan oleh bank, dan lembaga selain bank, berdasarkan pada keputusan presiden (Keppres) No 61 tahun 1988, merupakan hal yang sangat penting dalam bidang hukum ekonomi. Melalui Keppres tersebut perusahaan pembiayaan di Indonesia mempunyai pijakan hukum. Yang di maksud dengan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan di samping perbankan dan juga lembaga selain bank yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat ( pasal 1 ayat 2 Keppres No.61 tahun 1988). Lembaga pembiayaan itu melakukan kegiatan yang meliputi berbagai bidang usaha sebagai berikut: 1 Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam ( ekonomi Syriah) Di Indonesia aplikasi dan prospektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), cetakan I, hlm. 21 4 a. Modal ventura b. Sewa guna usaha (leasing) c. Anjak piutang d. Kartu kredit e. Pembiayaan konsumen f. Perusahaan pegadaian Yang pada kelompok kami, akan memfokuskan pembahasan mengenai definisi dan seluk beluk mengenai leasing syariah yang berkembang di Indonesia. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana definisi leasing syariah ? 2. Bagaimana bentuk akad leasing syariah ? 3. Bagaimana mekanisme leasing syariah ? C. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk mendiskripsikan definisi leasing syariah 2. Untuk mendiskripsikan bentuk akad leasing syariah 3. Untuk mendiskripsikan mekanisme leasing syariah BAB II PEMBAHASAN Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai pembahasan mengenai Definisi dari leasing syariah, bentuk akad leasing syariah, dan juga mekanisme leasing syariah yang diuraikan sebagai berikut: 5 A. Definisi Leasing Syariah 2 Leasing berasal dari bahasa inggris yaitu Lease yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan rent/ rental. Pada hakikat leasing bukanlah rent/ rental walaupun memiliki arti yang sama leasing bukan juga merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa menyewa rumah atau lainnya. Antara leasing dengan sewa mnyewa memiiki konstruksi yang sama. Pihak yang satu menjadi lessee menggunakan barang kepunyaan lessor yang disertai dengan pembayaran berkala. Tetapi dalam leasing leasing menyangkut subyek dan obyek dari perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan sewa-menyewa tidak ditentukan subyek dan obyeknya. Seperti dapat perorangan atau perusahaan. Sedangkan dalam leasing syaratsyaratnya ditentukan dalam suat peraturan mengenai obyeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, traktor, dan lainnya. Dan didalam leasing juga terdapat hak opsi yang dapat dipergunakan oleh lessee. Kehadiran leasing di Indonesia secara formal diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama menteri keuangan, menteri perindustrian, menteri perdagangan Republik Indonesia nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/Sk/1974 dan nomor 30/kbp/1/1974 tentang perusahaan leasing. Pasal 1 surat keputusan bersama tersebut memberikan pengertian tentang leasing sebagai berikut: “setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah di sepakati bersama”. 2 Maha Hanaan Balala, Islamic Finance and Law Theory and Practice in Globalized World,(New York : Lb Tourist & Co. Ltd 2011), Hlm. 29 6 Leasing is a contract whereby the owner of a property transfer its usufruct to another person for on agreed period, at an agreed consideration. The subject of lease must have a valuable use. Therefore, things having no usufruct at all cannot be leased. It is necessary for a valid contract of leased property remains in the ownership of the seller, and only it is usufruct is transferred to the lesse. Thus, anything which cannot be used whitout consuming cannot be leased out. Therefore, the lease cannot be effected in respect of money, eatables, fuel, and ammunition etc. Because their use is not possible unless they are consumed. If anything of this nature is leased out, it will deemed to be a loan and all the rules concerning the transaction of loan shall accordingly apply. Any rent charged on this invalid lease shall be an interest charged on a loan.3 4 Dengan melihat pengertian di atas, maka kita dapat mengidentifikasi para pihak yang terkait dengan leasing ini, yaitu: 1. Lessor, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal. 2. Lessee, merupakan perusahaan pemakai/penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki opsi/pilihan pada akhir kontrak. 3. Supplier, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan oleh penyewa. 4. Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menaggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. 5 Sedangkan yang dimaksud Sewa guna usaha (leasing) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lesse) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Jenis transaksi leasing dibagi dalam 3 Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to islamic Finance, (USA: Kluwer Law International), hlm 96 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi kelima, hlm 523. 5 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta;Kencana,2010), Cetakan kedua, hlm 394. 4 7 dua kategori yaitu Finance lease dan Operating lease. Dalam finance lease, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, lessee melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value). Kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan leasing. Sedangkan dalam Operating lease, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di lease kan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. B. Rukun dan Syarat Leasing Syari’ah Sebagai suatu transaksi umum, leasing baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat leasing adalah: 1. Kedua orang yang berakad telah baligh dan berakal. 2. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad. 3. Objek ijarah harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat, dan halal menurut syara’. 4. Barang yang disewakan tidak terpaut utang. 5. Objek leasing diserahkan dan dipergunakan secara langsung. 6. Mengenai upah sewa harus jelas. C. BENTUK AKAD LEASING SYARIAH Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah almuntahiyah bi al-Tamlik. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta,jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah 8 akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.6 D. MEKANISME LEASING SYARIAH Secara teoritis proses transaksi leasing terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap praperiode leasing, tahap periode leasing, dan tahap pasca periode leasing. 1. Tahap pra-periode leasing diawali dengan adanya kebutuhan lessee yang membutuhkan barang modal serta pembiayaannya. Pihak lessee akan menghubungi dan merundingkan kebutuhannya dengan calon supplier dan calon penyedia dana (lessor). 2. Pada tahap periode leasing, lessor sebagai pemilik barang modal memantau transaksi leasing untuk mengetahui apakah lessee telah memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian leasing. Penyimpangan oleh lessee dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan lessee kehilangan haknya dan menanggung segala resiko yang ditimbulkannya. 3. Tahap pasca periode leasing, setelah lessee memenuhi segala kewajibannya kepada lessor termasuk seluruh pembiayaan lease, maka lessee dapat menggunakan hak pilih yang diberikan kepadanya untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang perjanjian leasing. Teknik yang sering dipergunakan dalam proses pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi, yang secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu finance lease dan operating lease. Pada finance lease, perusahaan leasing sebagai lessor adalah sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan pada operating lease, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-lease-kan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak 6 Nining, wahyuningsih, Jurnal Sewa Guna Usaha ( Leasing) berdasarkan Perspektif Syariah 9 mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan bunganya. Karena dalam sistem leasing belum dapat terbebas dari bunga, maka bank syariah memberikan pembiayaan sewa dan jual beli tidak menggunakan istilah leasing, namun Ijarah al muntahia bit-tamlik. Ijarah al muntahia bit-tamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Selain usaha tersebut juga mempraktekkan salah satu jenis Ijarah dalam sistem pembiayaan, yaitu: Ijarah mutlaqah, bai at tajkiri dan musyarakah mutanasiqah. Ijarah mutlaqah adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian seharihari. Bai` at takjiri adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian merupakan pembelian barang secara berangsur (hire purchase musyarakah mutanasiqah merupakan kombinasi antara musyarakah dengan Ijarah. E. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Transaksi Ijarah 1) Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang IJARAH Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut: Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah 1. Pernyataan Ijab dan Qabul 2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik asset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna asset nasabah). 3. Obyek kontrak; pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset. 4. Manfaat dari penggunaan asset dalam Ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri. 10 5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik ast (LKS) dan penerima yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Kedua: Ketentuan Obyek Ijarah 1. Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaa barang atau jasa. 2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 5. Manfaat harus dikenali secara spesiifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 7. Sewa adalah seseuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah  Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa  Menyediakan asset yang disewakan  Menanggung biaya pemeliharaan asset  Menjamin bila terjadi cacat pada asset yang disewakan  Kewajiban nasabah sebagai penyewa i. Membayar sewa dan bertanggung jawab ubtuk menjaga keutuhan asset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. ii. Menanggung biaya pemeliharaan asset yang sifatnya ringan (tidak materiil) iii. Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 11 2) 7 Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang AL-IJARAH AL- MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut: Pertama: Akad Al ijarah Al Muntahiyah bittamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSNMUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani. 3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Kedua: Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 2. Janji pemindahan ke[emilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adala wa’d, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Ketiga: 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dab disempurnakan sebagaimana mestinya. 3. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Ijarah. F. Manfaat dan Keunggulan Leasing Syariah Manfaat dan keunggulan dari kegiatan atau industri sewa guna usaha/leasing antara lain : 7 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011) Hlm. 153 12 1. Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.8 2. Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. 3. Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai. 4. Mempunyai keunggulan–keunggulan sebagai alternative baru bagi pembiayaan di luar system perbankan, misalnya : a) Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama. b) Pengadaan kebutuhan modal alat–alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran cicilan berjangka panjang. c) Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya–biaya modal menjadi lebih murah dan menarik. d) Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana. G. Contoh Surat Perjanjian Leasing Mobil PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) MOBIL PICK UP (LEASE BACK) Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu sepuluh (29 Oktober 2011) di Yogyakarta, ditandatangani perjanjian sewa guna usaha (leasing) antara : Nama : Tuan Effendi Gaghali, S. E., M. M. No. KTP : 534809 030268 0002 8 13 Umur : 42 tahun Status : Kawin Pekerjaan : Direktur Pelaksana PT. Gagah Leasing Cabang Yogyakarta Alamat : Jl. Prof. Yohannes No. 10 Kota Yogyakarta Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 Anggaran dasar PT. Gagah Leasing yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 14 Januari 2002 No. 351, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Gagah Leasing Cabang Yogyakarta yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Lessor), selanjutnya 1. Nama : Agus Cokro Aminoto, S. T. No. KTP : 234109 030585 0003 Umur : 25 tahun Status : Belum Kawin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Sultan Agung No. 20 Kota Yogyakarta 2. Nama : Tuan Budi Sudharsono, S. E. No. KTP : 354902 060478 0001 Umur : 32 tahun Status : Kawin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14 Cangkringan Kabupaten Sleman 3. Nama : Tuan Chandra M. Hamzah, S. E. 14 No. KTP : 873302 230683 0005 Umur : 27 tahun Status : Kawin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Magelang Km. 10 Kabupaten Sleman 4. Nama : Tuan Dedi Agung Nugroho, S. E. No. KTP : 645201 010181 0001 Umur : 29 tahun Status : Kawin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Brigadir Jenderal Katamso No. 10 Kota Yogyakarta Dalam hal ini masing masing persona memiliki kedudukan dan hak yang sama serta secara bersama-sama pula bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Perdata (Maatschap) Bungkik Donuts yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua (Lessee) Para pihak terlebih dahulu menerangkan: 1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin, masing-masing pihak memiliki wewenang dan kecakapan hukum untuk berbuat dan terikat sebagaimana diatur dalam perjanjian guna usaha (leasing) ini; 2. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan dengan kepemilikan yang telah dinomor polisi AB 5206 A. Dimana Pihak Pertama memperolehnya dengan cara peralihan hak milik yaitu jual beli; 15 3. Bahwa sebelumnya telah ditandatangani perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian pendahuluan dari perjanjian ini antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; 4. Bahwa PT. Gagah Leasing adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan barang modal yaitu berupa mobil; 5. Bahwa Bungkik Donuts adalah persekutuan perdata (Maatschap) yang bergerak dalam bidang penjualan makanan; 6. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyewakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan kepada Pihak Kedua; 7. Bahwa Pihak Kedua hendak menyewa (meleasing) 1 (satu) unit mobil tersebut; 8. Bahwa Pihak Kedua hendak menggunakan mobil tersebut untuk menjalankan usaha tersebut; 9. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat melakukan sewa guna usaha, dengan kedudukan Pihak Pertama sebagai Lessor dari mobil tersebut dan Pihak Kedua sebagai Lessee dari mobil tersebut; 10. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menuangkan kesepakatan sewa guna usaha mobil pick up tersebut ke dalam sebuah akta perjanjian sewa guna usaha (leasing). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan ; 1. Sewa Guna Usaha (leasing) adalah kegaiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) untuk digunakan oleh Lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala; 16 2. Lessor adalah Pihak Pertama yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan barang modal berupa mobil yang mana dalam perjanjian ini diwakili oleh Effendi Gaghali, S. E., M. M.; 3. Lessee adalah Pihak Kedua yakni persekutuan perdata (maatschap) yang bergerak dalam bidang penjualan makanan yang mana dalam perjanjian ini dijalankan secara bersamasama oleh Agus Cokro Aminoto, S. T., Budi Sudharsono, S. E., Chandra M. Hamzah, S. E., dan Dedi Agung Nugroho, S. E.; 4. Mobil Pick Up adalah mobil yang telah dimodfikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan yang merupakan barang modal yang menjadi obyek dalam perjanjian sewa guna usaha ini; 5. Harga Sewa Guna Usaha jumlah uang yang harus di bayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu 8 (delapan) tahun sebagai imbalan penggunaan mobil tersebut berdasarkan perjanjian ini; 6. Transfer Bank adalah cara pembayaran dengan memindahkan dana dari rekening Bank yang satu ke rekenng Bank lainnya atau berupa penyetoran dana ke dalam rekening Bank yang dituju dan telah disepakati; 7. Slip Transfer adalah bukti pembayaran setelah dilakukan pembayaran melalui transfer bank yang dilakukan oleh Lessee pada Bank yang dituju dan telah disepakati oleh para pihak 8. Jaminan Tunai adalah jaminan dalam sejumlah uang yang ditempatkan oleh Lessee pada Lessor sebagai jaminan bagi ketaatan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini 9. Hari adalah hari sesuai dengan kalender masehi; Hak Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal berupa Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha; Umur Ekonomis adalah umur dari barang modal tersebut yang dihitung dari tahun pembuatan sampai barang tersebut masih bisa digunakan dan masih bisa menghasilkan secara ekonomis, dimana umur ekonomis dari obyek perjanjian ini adalah 20 (dua puluh) tahun; 17 Umur Mekanis adalah umur dari barang modal tersebut masih bisa digunakan; Nilai Sisa Buku adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha dengan melihat dari sisa umur ekonomis barang tersebut dan dari harga awal penjualan barang tersebut. Pasal 2 Obyek Sewa Guna Usaha Obyek sewa guna usaha dalam perjanjian ini adalah berupa barang modal berupa Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan dengan kriteria sebagai berikut: Nomor Polisi : AB 5206 A Nomor Rangka : MB3HN564MB3HN5647M443896 Nomor Mesin : HN65G84356782 Nomor BPKB : 4521987/JH/2009 Nomor STNK : 565402/PK/524109/YK/2010 Tahun Pembuatan/Perakitan : tahun 2009 Volume Mesin : 2000 CC Bahan Bakar : Solar Merk : Isuzu Panther Jenis/ Model : Pick Up 18 Warna : Hitam Pasal 3 Jangka Waktu Perjanjian sewa guna usaha ini dimulai terhitung sejak tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu delapan belas (29 Oktober 2010 sampai dengan 29 Oktober 2018) sehingga masa sewa guna usaha berlaku selama 8 (delapan) tahun. Pasal 4 Harga Sewa Guna Usaha Harga Sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut: 1. Harga Sewa Guna Usaha mobil Pick Up tersebut adalah sebesar Rp. 1.900.000,- per bulan; 2. Harga Sewa Guna Usaha tersebut belum termasuk biaya penyelenggaraan asuransi dan biaya pajak atas kendaraan yang harus dibayarkan oleh Lessee; 3. Denda atas keterlambatan pembayaran harga sewa guna usaha tiap bulannya adalah sebesar 15 % dari harga sewa guna usaha yang harus dibayarkan pada bulan tersebut. Pasal 5 Cara Pembayaran 1. Para Pihak telah sepakat bahwa pembayaran dalam perjanjian ini dilakukan secara berkala tiap bulannya dengan cara transfer ke Bank BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dengan nomor rekening 6427-03-9400-153773 atas nama Effendi Gaghali, S. E., M. M; 2. Pembayaran harga sewa guna usaha dilakukan tiap bulan dan dilakukan paling lambat tanggal 10 dari setiap bulan pembayarannya dan jika dilakukan melebihi tanggal tersebut 19 akan dikenakan denda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (3) perjanjian ini. Pasal 6 Penyerahan 1. Lessor menyerahkan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan kepada Lessee dalam keadaan baik; 2. Penyerahan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan dari Lessor kepada Lessee dilakukan secara nyata di tempat Lessor setelah ditandatangani perjanjian ini dan setelah melakukan pembayaran untuk bulan pertama dengan cara transfer bank; 3. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, Lessee harus menyerahkan kembali Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut dalam keadaan baik kepada Lessor, kecuali jika Lessor menggunakan hak opsi di akhir perjanjian ini. Pasal 7 Hak Dan Kewajiban Para Pihak 1. Lessor menjamin Lessee bahwa selama perjanjian sewa guna usaha ini berlaku, Lessee tidak akan mendapat suatu tuntutan dan/ atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atasMobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut dan oleh karena itu Lessee dengan ini di bebaskan oleh Lessor mengenai hal-hal tersebut; 2. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib untuk membayar pajak atas kendaaraan dan wajib untuk mengasuransikan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari asuransi tersebut; 3. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib merawat, memelihara, dan menjaga Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan 20 yang disewa itu dengan sebaik-baiknya dengan biaya yang ditanggung oleh Lessee sendiri; 4. Jika terjadi kerusakan-kerusakan kecil, atau kerusakan sebagai akibat perbuatan Lessee atau orang yang berada di bawah pengawasannya, maka semua biaya perbaikan dibebankan dan menjadi tanggung jawab Lessee sendiri; 5. Selama masa sewa guna usaha, Lessee tidak boleh mengubah, menambah, mengurangi bentuk yang sudah ada dari Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut tanpa seizin Lessor; 6. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian untuk memenuhi kewajiban dalam ayat (5), Lessee bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 8 Jaminan Tunai 1. Lessee diwajibkan untuk menempatkan jaminan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Lessor dalam tiap 3 (tiga) bulan selama dalam jangka waktu sewa guna usaha ini. 2. Jaminan Tunai dimaksud merupakan jaminan bagi ketaatan dan pelaksanaan ketentuanketentuan dalam perjanjian ini oleh Lessee, sehingga Lessor dengan ini dikuasakan oleh Lessee secara mutlak untuk mempergunakan jaminan tunai dimaksud guna keperluan dan kekurangan-kekurangan pembayaran yang sudah merupakan kewajiban Lessee menurut perjanjian ini; 3. Jaminan tunai dimaksud dalam tiap 3 (tiga) bulan selama dalam jangka waktu perjanjian ini harus senantiasa berjumlah Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan bilamana kemudian hari ternyata kurang dari jumlah tersebut, maka Lessee berkewajiban untuk memenuhi kekurangannya segera setelah ada permintaan pertama Lessor; 4. Dalam waktu 3 tiga bulan jamina itu tidak digunakan untuk menutupi keperluan dan kekurangan pembayaran dari Lesse maka jaminan tunai tersebut akan dikembalikan oleh Lessor kepada Lessee tanpa bunga. 21 Pasal 9 Asuransi 1. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib untuk mengasuransikan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut dengan syarat yang memuaskan Lessor dengan biaya dibebankan pada Lessee sendiri; 2. Biaya asuransi yang dibebankan pada Lessee terdiri dari biaya pendaftaran asuransi, biaya premi dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan dalam pelaksanaan asuransi atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut; 3. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut, polis dalam asuransi ini harus memuat klausula yang menyebutkan bahwa Lessor adalah sebagai penerima uang asuransi; 4. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut, polis asuransi, kuitansi pembayaran premi, dan perjanjian-perjanjian serta bukti lain mengenai asuransi ini dikuasai oleh Lessor. Pasal 10 Risiko 1. Selama masa sewa guna usaha, dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (3), (4), dan (6) maka segala risiko atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut berada pada Lessee; 2. Lessor tidak bertanggung jawab atas kerugian berupa apa pun, baik langsung maupun tidak langsung atau bertanggung jawab atas biaya dan reparasi yang timbul dari Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan tersebut; 3. Apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki karena sudah sedemikian rusaknya atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung 22 Donat Berjalan tersebut, yang dilakukan oleh Lessee maka Lessee wajib untuk mengganti harga mobil tersebut pada Lessor sebesar nilai sisa buku yang tersisa dari umur ekonomis mobil tersebut. Pasal 11 Overmacht 1. Tidak terpenuhinya atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang ditentukan dalam perjanjian ini karena keadaan di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, pencurian, perampokan dan lain-lain kedaan sejenis yang berada di luar kemampuan manusia, bukan merupakan kesalahan dari pihak yang mengalaminya; 2. Bagi pihak yang mengalami keadaan tersebut maka wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 1 x 24 jam; 3. Kerugian yang ditimbulkan dari keadaan tersebut ditanggung oleh para pihak. Pasal 12 Hak Opsi 1. Hak Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal berupa Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Warung Donat Berjalan atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha; 2. Pada akhir perjanjian ini terhitung pada saat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir ada jangka waktu sampai pembayaran sewa guna usaha terakhir yang digunakan oleh Leseee untuk menggunakan hak opsi yang dimilikinya; 3. Setelah Lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghitungan sisa nilai buku dari 20 (dua puluh) tahun umur ekonomis mobil tersebut dan dari harga awal penjualannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka Lessee dapat membeli Mobil tersebut pada saat pembayaran sewa guna usaha terakhir, sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan mendasarkan bahwa pengurangan nilai ekonomis tiap tahunnya dari mobil tersebut adalah Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan melihat dari umur ekonomis 23 selama 1 (satu) tahun yang telah digunakan, masa sewa guna usaha yang telah terjadi selama 8 (delapan) tahu dan dari sisa umur ekonomis menjadi 11 tahun; 4. Apabila Lessee menggunakan hak opsi dengan memebeli mobil tersebut, maka akan diikuti balik nama atas mobil tersebut yang dibebankan pada Lessee; 5. Selain membeli mobil tersebut Lessee dengan hak opsi juga dapat memperpanjang sewa guna usaha ini dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis yang masih 11 tahun, dan perpanjangan sewa guna uasa ini akan diatur mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan diatur secara tertulis. Pasal 13 Pengakhiran Perjanjian 1. Perjanjian ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya masa sewa sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian ini kecuali jika hak opsi yang ada pada Lessee digunakan untuk memperpanjang perjanjian ini; 2. Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memutuskan perjanjian ini walaupun kewajiban dari para pihak masing-masing belum dilaksanakan sepenuhnya; 3. Perjanjian ini tidak dapat dihentikan sepihak oleh salah satu pihak tanpa ada kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian ini. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini maka pihak yang memutuskan secara sepihak tersebut harus membayar ganti rugi sebesar 5 (lima) kali dari jumlah transaksi dalam perjanjian ini pada pihak lain yang mengalami kerugian atas pemutusn perjanjian sepihak tersebut. 24 Pasal 14 Penyeleseian Sengketa 9 Apabila terjadi sengketa antara Lessor dan Lessee yang berkaitan dengan isi perjanjian ini, maupun pelaksanaan dari perjanjian ini maka Para Pihak berusaha terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur musyawarah secara kekeluargaan. Namun, apabila dalam musyawarah secara kekeluargaan tersebut tidak dapat mencapai kata mufakat, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pasal 15 Ketentuan Lain-Lain 1. Apabila salah satu atau sebagian klausula dalam perjanjian ini adalah tidak sah dan/atau tidak mampu dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, maka Para Pihak sepakat bahwa klausula klausula yang tidak sah dan/atau tidak mampu dilaksanakan itu adalah terpisah dari klausula lainnya yang sah. Sehingga Perjanjian ini tetap dapat dilaksanakan; 2. Segala ketentuan yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam suatu penambahan lembaran halaman kontrak (addendum) yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini serta akan diputuskan secara bersama; 3. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan di awal akta sebagai bukti yang sah, dibuat rangkap 2 (dua) masingmasing dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. 9 Abdul, Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm 308 25 Yogyakarta, 29 Oktober 2011 Pihak Pertama Effendi Gaghali, S. E., M. M. Pihak Kedua Agus Cokro Aminoto, S. T. Saksi-saksi Budi Sudharsono, S. E. Maman Abdurrahman, S. Sos. Chandra M. Hamzah, S. E. Yayuk Basuki, S. IP. Dedi Agung Nugroho, S. E. BAB III PENUTUP Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan diatas, dan uraian tersebut adalah sebagai berikut: A. KESIMPULAN 26 Leasing berasal dari bahasa inggris yaitu Lease yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. para pihak yang terkait dengan leasing ini, yaitu: 1. Lessor, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal. 2. Lessee, merupakan perusahaan pemakai/penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki opsi/pilihan pada akhir kontrak. 3. Supplier, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan oleh penyewa. 4. Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menaggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Manfaat dan keunggulan dari kegiatan atau industri sewa guna usaha/leasing antara lain : 1. Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. 2. Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. 3. Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai. 4. Mempunyai keunggulan–keunggulan sebagai alternative baru bagi pembiayaan diluar system perbankan, misalnya : a) Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama. b) Pengadaan kebutuhan modal alat–alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran cicilan berjangka panjang. c) Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya–biaya modal menjadi lebih murah dan menarik 27 d) Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana. DAFTAR PUSTAKA 1. Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif kewenangan Peradilan agama. Jakarta: Kencana. 2012 2. Hamid, Arifin. Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Syariah di Indonesia aplikasi dan Prospektifnya. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007 3. Mardani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2011 4. Usmani, Muhammad Taqi. An Introduction To Islamic Finance. USA: Kluwer Law International. 2002 5. Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000 6. Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008 7. Balala, Maha Hanaan. Islamic Finance and Law Theory and Practice in Globalized World. New York : Lb Tourist & Co. Ltd. 2011 8. Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana. 2010 28 9. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga enerbit Fakultas Ekonomi UI. 2004 10. Wahyuningsih, Nining. Jurnal Leasing ( Sewa Guna Usaha) Perspektif) Syariah. 29

Judul: Makalah Hukum Ekonomi Syariah Leasing Syariah Pengampu

Oleh: Muamar Kadhafi

Ikuti kami