Dalam Pengaturan Dan Penataan Kerjasama Ekonomi Internasional

Oleh Nur Amaliah

148,9 KB 9 tayangan 1 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Dalam Pengaturan Dan Penataan Kerjasama Ekonomi Internasional

Dalam pengaturan dan penataan kerjasama ekonomi internasional, hukum internasional telah menunjukkan peranannya yang sangat besar, terutama dalam hubungan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional disebabkan karena adanya perbedaan endowment, produktivitas,human capital, skala ekonomi, dll. Bentuk kerjasama internasional dalam bidang ekonomi biasanya melalui perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional antara lain: memperluas aktivitas suatu negara dalam perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama perdagangan tersebut harus didasari sikap saling menguntungkan dan saling menghormati berdasarkan prinsip dasar hukum: 1. Kebebasan berkontrak >> bebas melakukan jenis kontrak yang para pihak sepakati, bebas memilih forum menyelesaikan sengketa, asal tidak bertentangan dengan UU dan kepentingan umum. 2. Pacta sunt sevananda >> harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atau dengan maksud baik. 3. Penyelesaian sengketa melalui arbritase Semakin maraknya perdagangan internasional, membuat fenomena banyak negara yang melakukan kerja sama perdagangan membentuk blok-blok perdagangan (bilateral, regional, multilateral, dll). Karena makin luasnya ruang lingkup perdagangan, menjadi penting untuk menyediakan aturan-aturan untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan praktik-praktik yang merugikan negara lainnya. Secara payung hukum, perlu dilakukan harmonisasi dan unifikasi hukum. Harmonisasi hukum bertujuan mencari kerseragaman prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada. Sedangkan unifikasi hukum, penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru yang lebih sesuai. Perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Karena itu, perjanjian perdagangan internasional hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk meratifikasinya. ketika suatu negara telah meratifikasi, maka negara tersebut wajib untuk mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, hukum internasional tergantung kepada subjek hukumnya, yaitu: 1. Negara: subjek hukum terpenting dalam perdagangan itnernasional >> negara yang memiliki kedaulatan >> bisa membentuk organisasi internasional >> bisa mengadakan perjanjian internasional yang mengatur transaksi perdagangan. 2. Organisasi perdagangan interanasional >> melakukan regulasi-regulasi seperti hak cipta, merek dagang, disain industri, paten, HAKI, dst. 3. Individu >> pelaku utama perdagangan internasional. Apabila individu merasa bahwa hal-hal bidang perdagangannya terganggu, ia dapat meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan-badan peradilan internasional Namun, kelemahan perdagangan internasional dalam hukum internasional yaitu: hukum perdagangan internasional masih pragmatis dan pesimis >> aturan dalam hukum dagang internasional kurang objektif didalam “memaksakan" negara-negara untuk tunduk pada hukum. Jadi, negara memiliki kekuatan politis dan ekonomi dalam memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Peran Hukum Internasional Dalam Pertahanan Hukum internasional telah pula berperan dalam program pelucutan senjata (disarmament), terutama dalam hal pengawasan anggaran pertahanan internasional, pengembangan senjata-senjata nuklir, dan perdagangan senjata-senjata konvensional. Kebijakan suatu negara yang dirumuskan dalam aktivitas meningkatkan anggaran pertahanan, mengembangkan senjata nuklir, dan aktif dalam jual beli senjata dapat menimbulkan ancaman (secara langsung atau tidak langsung bagi negara lainnya). Terkait perdagangan senjata, jika suatu negara lemah dalam penegakan hukum dan sistem keamanan kawasan, maka dapat dimanfaatkan oknum tertentu dalam penyelundupan senjata. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat memacu hubungan internasional yang tidak baik, bahkan dapat menimbulkan sengketa. Jika terjadi sengketa, maka hukum internasional akan berperan dalam upaya penyelesaiannya, misalnya dengan program pelucutan senjata (disarmament). Program tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan-hubungan antara negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Bentuk penyelesaian sengekta dapat dilakukan secara damai maupun secara paksaan. Bentuk penyelesaian sengketa damai antara lain: 1. Negosiasi >> penyelesaian melalui kesepatakatan atau consensus 2. Pencarian fakta >> mendirikan sebuah komisi untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti terkait permasalahan 3. Jasa-jasa baik >> penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. 4. Mediasi >> penyelesaian sengketa melalui mediator yang netral Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa menggunakan kekerasan antara lain: 1. Perang dan tindakan bersenjata lainnya 2. Retorsi >> tindakan balas dendam suatu negara, misalnya pemutusan hubungan diplomatik 3. Tindakan pembalasan atas pelanggaran internasional Berdasarkan bentuk penyelesaian sengketa yang telah saya uraikan, maka hukum internasional sangat berperan dan berpengaruh terhadap ketertiban internasional. Peran tersebut dibagi menjadi dua, yaitu peran yang telah dan yang akan dijalankan. Peran yang telah dijalankan: 1. Menjamin ketertiban internasional >> kekhawatiran banyak negara terhadap bahaya nuklir yang sangat dahsyat menghasilkan kesepakatan untuk membuat hukum internasional yang menjamin ketertiban dan keamanan tiap negara agar terhindar dari bahaya reaktor nuklir >> secara tidak langsung menjadi instrumen agar tiap negara tidak mengembangkan nuklir (taat dan tertib pada hukum internasional). Contoh: polisi dunia, Amerika Serikat sangat keras terhadap negara yang mengembangkan nuklir seperti Iran. USA sempat melakukan tindakan embargo agar Iran tidak melanjutkan proyek nuklirnya, dengan dalih untuk menjaga ketertiban internasional. 2. Menjamin perdamaian dunia >> meminimalisir terjadinya konflik dengan pembatasan jumlah perdagangan senjata (terutama yang ilegal). Hal ini menjamin dunia terhindar dari perang dan bentuk pelanggaran HAM lainnya. Peran yang akan dijalankan: 1. Hukum internasional menjamin keamanan nasional dan eksistensi suatu negara. Jika suatu negara terlibat sengketa dengan negara lainnya, maka akan berdampak kepada hal yang sensitif. Maksudnya jika negara rival meningkatkan anggaran pertahanan, ada kemungkinan negara lainnya juga meningkatkan anggaran pertahanannya karena ada mosi kecurigaan atau merasa terancam >> hukum internasional dapat meminimalisir ancaman tersebut dengan mengakui keberadaan kedua negara tersebut >> maksudnya dengan memastikan tidak ada negara yang terancam dalam artian akan dikuasai oleh negara lain >> Intinya, suatu negara tidak bisa semena-mena menyerang negara lain, walaupun memiliki alutsista yang canggih (karena anggaran pertahanannya tinggi). 2. perbedaan antara shareholders dan stakeholders 3. SHAREHOLDERS 4. pemegang saham dalam sebuat perusahaan, entah yg minoritas / mayoritas.biasanya berada diluar perusahaan. 5. STAKEHOLDERS 6. Perusahaan berdiri dan berkembang di dalam masyarakat tentunya dalam perkembangan tersebut tidak hanya mulus dan tanpa adanya masalah dalam keseharian berjalannya perusahaan. Terkadang timbul tekanan – tekanan baik dari luar perusahaan ataupun dari dalam perusahaan. Tekanan ini siftanya tidak selalu buruk, terkadang tekanan justru memberikan peluang bagi perusahaan untuk terus berkembang dan membesarkan perusahaan. 7. Tugas public relation tentunya untuk menjalin hubungan yang baik terhadap pihak – pihak yang berhubungan dengan perusahaan melalui proses komunikasi. Siapa yang di maksud dengan pihak – pihak tersebut? Yang di maksud di sini adalah khalayak yang menjadi sasaran kegiatan PR dan di sebut stakeholders. 8. Stakeholder itu apa ya ? untuk memahami hal ini saya coba mengambil pengertian stakeholder dari buku "Rhenald Kasali Manajemen Public Relations halam 63 " sebagi berikut: 9. "Stakeholders adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan perusahaan. Stakeholders bisa berarti pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan. Penulis manajemen yang lain menyebutkan bahwa stakeholders terdiri atas berbagai kelompok penekan (pressure group) yang mesti di pertimbangkan perusahaan" 10. Stakeholders ini secara umum bisa di bagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang di dalam perusahaan atau di sebut internal stakehoders dan yang berada di luar perusahaan yang di sebut external stakeholder Stakeholders Intern 1. Pemegang saham Stakeholders Extern 1. Komsumen 2. Manajemen dan Top Executive 2. Penyalur 3. Karyawan 3. Pemasok 4. Keluarga Karyawan 4. Bank 5. Pemerintah 6. Pesaing 7. Komunitas 8. Pers PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Posted on 27 Juni 2012 by prasetyooetomo Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya(terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717. Pengertian perseroan terbatas Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Unsur- unsur perseroan terbatas Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur: 1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal; 2. Didirikan atas dasar perjanjian; 3. Melakukan kegiatan usaha; 4. Modalnya terbagi saham-saham; 5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain: 1. perjanjian antara dua orang atau lebih; 2. dibuat dengan akta autentik 3. modal dasar perseroan 4. pengambilan saham saat perseroan didirikan Mekanisme Pendirian PT Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas) Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor    Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatasmenjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. Pembagian Wewenang Dalam PT Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalahmasalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Isi RUPS :      Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris Memberhentikan direksi atau komisaris Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris Mengevaluasi kinerja perusahaan Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan Menentukan kebijakan perusahaan Mengumumkan pembagian laba (dividen) BEABSAHAN RUPS   – RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. – Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. – Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. – RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. – Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. – Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. – Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. – Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. – RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan Perbedaan UUPT lama dan baru : Berikut beberapa perbedaan UUPT lama (UUPT 1 TAHUN 1995) dan UUPT baru (UUPT 40 Tahun 2007) : •1. Kepemilikan Komentar PIHI: Tidak ada perubahan dalam hal kepemilikan baik oleh swasta maupun oleh negara. •2. Pengesahan Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 9 •(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 9 •(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: •a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; •b. jangka waktu berdirinya Perseroan; •c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; •d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; •e. alamat lengkap Perseroan. •(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. •3. Modal dan Saham Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 25 Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 32 •(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Komentar PIHI : Modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus disetor penuh. 4. Penyelenggaraan RUPS Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 64 (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. (2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 77 •(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Komentar PIHI: Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. •5. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility – CSR) Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Tanggung jawab Sosial (CSR). Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 66 Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 •(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. •(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. •(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. •(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Komentar PIHI: Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Apabila tidak melaksanakan Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Kewajiban CSR hanya dikenakan pada perusahaan yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena adanya pertimbangan saat penyusunan UUPT baru tersebut, terjadi protes dari asosiasi pengusaha karena ada penilaian CSR bakal menambah beban perusahaan karena menjadi biaya tambahan baru. 6. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pemisahan tidak diatur Undang-undang Perseroan Terbatas Baru: Pasal 1 •12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. pasal 135 •(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: •a. Pemisahan murni; atau •b. Pemisahan tidak murni •(2) Pemisahan murni sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. •(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Komentar PIHI: Pemisahan adalah hal baru yang diatur dalam undang-undang PT baru dimana dalam undang-undang PT lama tidak diatur mengenai pemisahan. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni dan tidak murni. 7. Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya status badan hukum Perseroan Undang-undang Perseroan Terbatas Lama: Pasal 114 Perseroan bubar karena: a. keputusan RUPS; b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; c. penetapan Pengadilan. Undang-undang Perseroan Terbatas Baru Pasal 142 (1) Pembubaran Perseroan terjadi: •a. berdasarkan keputusan RUPS; •b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; •c. berdasarkan penetapan pengadilan; •d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; •e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau •f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Tanggung Jawab Direksi Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan: 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 4. Telah mengambil tindakan untuk mencagah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut. sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa: (i) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. 2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan: 1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 3. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa: (i) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (iv) telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut: 1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan 2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan stakeholders RESTRUKTURISASI dan PRIVATISASI BUMN” Pengertian Restrukturisasi Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Pengertian Privatisasi Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Maksud dan Tujuan Restrukturisasi 1.Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. 2.Tujuan restrukturisasi adalah untuk: a)meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; b)memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; c)menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan d)memudahkan pelaksanaan privatisasi. 3.Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud di atas tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Ruang Lingkup Restrukturisasi : a)restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b)restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi : 1.peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah; 2.penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; 3.restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur. Maksud dan Tujuan Privatisasi 1.Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk : a)memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; b)meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; c)menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; d)menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; e)menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; f)menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. 2.Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Prinsip Privatisasi Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Kriteria Perusahaan yang dapat diprivatisasi 1.Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: a)industri/sektor usahanya kompetitif; atau b)industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. 2.Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi. Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: a)Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; b)Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; c)Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; d)Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Cara Pelaksanaan Privatisasi a)penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; b)penjualan saham langsung kepada investor; c)penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. Komite Privatisasi 1.Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi. 2.Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha. 3.Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komite privatisasi bertugas untuk: a)merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi; b)menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi; c)membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah. Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu. Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk: a)menyusun program tahunan Privatisasi; b) mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan; c)melaksanakan Privatisasi. Tata Cara Privatisasi 1.Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaanperusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 2.Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 3.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi. Kerahasiaan Informasi 1.Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka. 2.Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Privatisasi 1.Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke Kas Negara. 2.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sumber Bacaan: Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Judul: Dalam Pengaturan Dan Penataan Kerjasama Ekonomi Internasional

Oleh: Nur Amaliah


Ikuti kami