Makalah Ekonomi Makropengangguran ,inflasi Dan Kebijakan Pemerintah.docx

Oleh Hartini Ld

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Ekonomi Makropengangguran ,inflasi Dan Kebijakan Pemerintah.docx

MAKALAH MAKRO EKONOMI
PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Disusun oleh:
FARIANI LAODE DAI

(15310007)

HARTINI

(15310027)

MARIA MELANIA N.

(14310029)

PRODI S1 AKUNTANSI
FALKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2018

1

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya

sehingga

kami

dapat

menyelesaikan

makalah

tentang

”PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH” ini. Makalah
ini merupakan laporan yang dibuat sebagai bagian dalam memenuhi kriteria mata
kuliah. Salam dan salawat kami kirimkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah
Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang tetap
teguh dalam ajaran beliau.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan disebabkan oleh
kedangkalan dalam memahami teori, keterbatasan keahlian, dana, dan tenaga penulis.
Semoga segala bantuan, dorongan, dan petunjuk serta bimbingan yang telah diberikan
kepada kami dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhana wa Taala. Akhir kata,
semoga makalah ini dapat bermanfat bagi kita semua, khususnya bagi penulis
sendiri.
Yogyakarta, 12 Juli 2018

2

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………......i
DAFTAR ISI………………………………………………………..…......ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….…....…..1
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………...…..2
1. PENGANGGURAN………………………………………………3
A. Pengertian Pengangguran………………………………….…....4
B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran………………….…5
C. Jenis-Jenis Pengangguran……………………………………....6
D. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Pengangguran……….……..7
2. INFLASI....................................................8
A. Pengertian Inflasi…………………………………….…………9
B. Jenis-Jenis Inflasi………………………………………………10
C. Faktor-Faktor Yang Menyebapkan Tejadinya Inflasi…….…….11
D. Dampak dari Inflasi………………………………….…………12
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH…………………………...........13
A. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Moneter………14
B. Kebijakan Fiskal………………………………………………...15
C. Kebijakan Moneter……………………………………………...16
4. CONTOH KASUS INFLASI, PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN
PEMERINTAK UNTUK MENGATASINYA…………….…..…….17
BAB III PENUTUP………………………………………………………..18
A. Kesimpulan……………………….………………………….….19
B. Saran………………………………….………………………....20
DAFTAR PUSTAKA

3

BAB I
PENDAHULUAN
Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadipokok
permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhanekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angkapertumbuhan positif dan
bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasiadalah indikator pergerakan
harga-harga barang dan jasa secara umum, yangsecara bersamaan juga berkaitan
dengan kemampuan daya beli.
Inflasi mencerminkan stabilitas harga (lila,2018), semakin rendah nilai suatu
inflasiberarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga.
Namunmasalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang
danjasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli
darimasyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah
riil.Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi
dengankenaikan upah riil.
Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah penganggurantelah
menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negaraberkembang
seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkandengan besarnya
angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan danbesarnya jumlah
penduduk.Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaanmodal
untuk berinvestasi. Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi dinegaranegara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namunmasalah
pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikandaripada di
negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasangsurutnya business

4

cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi,masalah ledakan penduduk,
ataupun masalah sosial politik di negara tersebut.
Setelah menerangkan mengenai masalah inflasi dan pengangguran, bagian
selanjutnya dari bab ini akan menerangkan ketiga bentuk kebijakan pemerintah di
atas dan bagaimana masing-masing kebijakan pemerintah tersebut digunakan untuk
mengatasi masalah pengangguran dan inflasi.

5

BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGANGGURAN
A. Pengertian Pengangguran
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai64 tahun)
yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orangyang tidak sedang
mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswasekolan smp, sma,
mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karenasesuatu hal tidak/belum
membutuhkan pekerjaan.
B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran
Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapatdar prosentase
membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.
Tingkat Pengangguran = Jumlah pengangguran/ Jumlah Angkatan Kerja x 100%
Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:
a. Penduduk yang relatif banyak
b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta duniakerja
d. Teknologi yang semakin modern

6

e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukanpenghematanpenghematan.
f. Penerapan rasionalisasig. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi
musimh. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu Negara
C. Jenis- Jenis Pengangguran
a. Menurut faktor penyebabnya, terbagi atas :
1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementarayang
disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antarapelamar
kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.
2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment
Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yangmencari lapangan
pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukanpembuka lapangan
kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akanmeningkatkan kebutuhan
akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yanglebih baik dari sebelumnya.
3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanyafluktuasi
kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harusnganggur.
Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualanduren yang
menanti musim durian.
4. Pengangguran Siklikal

7

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibatimbas naik
turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendahdaripada
penawaran kerja.
b. Menurut jam kerja, terbagi atas :
1.

Pengangguran

terbuka

adalah

pengangguran

yang

benar-benar

terlihatmenganggurnya, tidak ada pekerjaan sama sekali.
2.

Setengah

pengangguran,

terdiri

atas

pengangguran

sukarela

(voluntaryunemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran
sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena
inginmencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka
laraadalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari
pekerjaannamun belum berhasil mendapatkan kerja.
c. Menurut ciri-cirinya, terdiri atas :
1. Pengangguran terbuka
Pengangguran

terbuka

adalah

pengangguran

yang

benar-benar

terlihat

menganggurnya(nyata dilihat), tidak ada pekerjaan sama sekali.
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih
rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian
semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek
dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak
melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh
waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka.

8

Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk
berusia 15 tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk
yang termasuk dalam angkatan kerja.
Tingkat Penganguran = ∑ orang yang mencari pekerjaan x 100%
∑ angkatan kerja

Misalkan, dari data Sensus Penduduk 2000 diketahui jumlah orang yang
mencari pekerjaan sebanyak 4.904.652 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak
97.433.125 orang . Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun
2000 adalah:
Tingkat Pengangguran Terbuka =

4. 904.652

x 100% = 5%

97.433.125
Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas
karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi
angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang
ditimbulkannya

contohnya

kriminalitas.

Sebaliknya

semakin

rendah

angka

pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.
Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok
ukur keberhasilan.

2. Pengangguran tersembunyi

9

Apabila dalam suatu kegiatan ekonomi jumlah tenaga kerja sangat berlebihan,
sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan
ke sektor lain tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang, maka dalam
kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan Pengangguran
Tersembunyi atau Pengangguran Tak Kentara.Contohnya: pelayang restoran yang
lebih banyak dari pada yang di perlukan

3. Pengangguran musiman
Pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu di dalam suatu tahun.
Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada masa-masa dimana kegiatan
bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Di dalam masa itu, para petani tidak
melakukan pekerjaan sama sekali, berarti mereka dalam keadaan menganggur. Tetapi
pengangguran itu adalah untuk sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu
tertentu. Oleh sebab itu, dinamakan Pengangguran Musiman. Contohnya: 1 Saat
musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka
sehingga mereka terpaksa menganggur. Dan para pesawah di saat musim kemarau
tidak bias menanam padi.
4. Setengah menganggur
Setengah Mengaggur adalah Pengangguran yang tercipta akibat jam kerja
yang jauh lebih rendah dari jam kerja normal. Contoh Seseorang yang bekerja Part
time ( paruh waktu ).
Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok :

10

a.

Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja

normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
b. Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja
normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain,
misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar
Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk
dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan,
dan produktivitas pekerja. Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan
antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja
tetapi dengan jam kerja di bawah normal (kurang dari 35 jam per minggu) dengan
jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.
Tingkat Setengah Pengangguran =
Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal x 100
Jumlah angkatan kerja
Misalkan, berdasarkan data Sakernas 2004, persentase penduduk usia 15 tahun atau
lebih yang bekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam seminggu berjumlah 30.213.692
orang sementara total angkatan kerja 2004 berjumlah 103.973.387 orang. Sehingga
tingkat setengah pengangguran pada tahun 2004 sebesar 29%.
Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat
utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan
tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang
rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan
sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan
kemampuan bekerja mereka seperti penambahan balai latihan kerja.

11

D. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:
1. Penduduk yang relatif banyak
2. Pendidikan dan keterampilan yang rendahk. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi
persyaratan yang diminta dunia kerja
3.Teknologi yang semakin modern
4. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukanpenghematanpenghematan.
5. Penerapan rasionalisasi
6. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim
7. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu Negara


Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran.

1.

Peningkatan tindakan kriminalitas

2.

Tingkat kesehatan menurun

3.

Terjadinya kekacauan sosial dan politik (demonstrasi dan perebutan

kekuasaan)
KASUSNYA MANA?

2. INFLASI
A. Pengertian
Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Tujuan
jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada

12

pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama
kebijakan pemerintah karena itusukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk
diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Adakalanya tingkat
inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu
yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai
uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau ketidakstabilan politik.
Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini pemerintah akan menyusun
langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan
kembali.

B. Jenis-Jenis Inflasi
Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku,
inflasi dibedakan kepada tiga bentuk berikut:
Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab :
a. Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat.
Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan
selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi
pengeluaran barang dan jasa.
Gambar 10.1
Inflasi Tarikan Permintaan

13

Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2
dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalkan pada mulanya permintaan agregat
adalah AD1, maka pendapatan nasional adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1.
Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan
agregat. Yaitu menjadi AD2. Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat
kesempatan kerja penuh, yaitu YF dan tingkat harga naik dari P1 ke PF. Ini berarti
inflasi telah wujud. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya maka
permintaan agregat menjadi AD3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin
bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinyadan
menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat dari YF menjadi Y2. Kenaikan
produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan
harga yang lebih cepat, yaitu dari P1 ke P2.
b. Inflasi Desakan biaya
Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga – harga dalam perekonomian
yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan

14

mentah atau kenaikan upah.

Pertambahan biaya produksi akan mendorong

perusahaan – perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil
resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang
diproduksinya.
(Sadono Sukirno, 2004; 334)

Kurva AS1, AS2 dan AS3 merupakan kurva penawaran agregat, sedangkan
kurva AD adlah permintaan agregat. Andaikan pada mulanya kurva penawaran
agregat adalah AS1. Dengan demikian pada mulanya keseimbangan ekonomi negara
tercapai pada pendapatan nasional Y1, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan
kerja penuh, dan tingkat harga adalah pada P1. Pada tingkat kesempatan kerja yang
tinggi perusahaan-perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini
cenderung mengakibatkan kenaikan upah dan gaji karena :
1. Perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan
upah dan gaji.

15

2. Usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila
perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi.
Kenaikan upah akan menaikan biaya, dan kenaikan biaya akan memindahkan
fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS1 ke AS2. Sebagai akibatnya tingkat
harga naik dari P1 menjadi P2. Harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja
menuntut kenaikan upah lagi, maka biaya produksi akan semakin tinggi. Pada
akhirnya ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS2 menjadi
AS3. Perpindahan ini menaikan harga dari P2 ke P3. Dalam proses kenaikan harga
yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini pendapatan
nasional riil terus mengalami penurunan, yaitu dari YF atau Y1 menjadi Y2 dan Y3.
Berarti akibat dari kenaikan upah tersebut kegiatan ekonomi akan menurun dibawah
tingkat kesempatan kerja penuh.
Dalam kurva diatas diandaikan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan
dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti
oleh kenaikan dalam permintaan agregat riil. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan
harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan.
Andaikan setelah AS1 menjadi AS2, permintaan agregat AD berubah menjadi AD1.
Akibar dari perubahan ini kesempatan kerja penuh tertap terpakai, tetapi tingkat harga
lebih tinggi dari P2. Apabila proses kenaikan upah baru berlaku, penawaran agregat
akan bergerak dari AS2 ke AS3. Sekiranya ini diikuti pula oleh kenaikan permintaan
agregat menjadi AD2 maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap tercapai,
tetapi harga-harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P3 yaitu P4.
c. Inflasi Diimpor
Inflasi yang diimpor atau Imported Inflation merupakan kenaikan harga yang
sangat dipengaruhi oleh tingkat harga-harga yang terjadi pada barang-barang yang
diimpor, sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut akan sangat berdampak

16

terhadap kenaikan harga barang-barang di dalam negeri. Salah satu contoh yang
pernah terjadi yaitu kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1970an yang
mengakibatkan kenaikan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan
kenaikan harga-harga. Kenaikan harga minyak yang tinggi tersebut (dari US$ 3.00
pada tahun 1973 menjadi US$ 12.00 pada tahun 1974) menyebabkan masalah
stagflasi.
“Stagflasi yaitu menggambarkan keadaan dimana kegiatan ekonomi semakin
menurun, pengangguran semakin tinggi dan pada waktu yang sama proses kenaikan
harga-harga semakin bertambah cepat”.
(Sadono Sukirno, 2004;336)

Permintaan agregat dalam ekonomi adalah AD sedangkan pada mulanya
penawaran agregat ada AS1. Dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional
adalah Y1. Gambar diatas menunjukkan pendapatan ini dicapai di bawah pendapatan
pada kesempatan kerja penuh (YF) maka jumlah pengangguran adalah tinggi.
Kenaikan harga barang impor yang penting artinya di berbagai industri
mengakibatkan biaya produksi naik, dan ini seterusnya akan mengakibatkan

17

perpindahan kurva penawaran agregat dari AS1 menjadi AS2. Pendapatan menurun
dari Y1 kepada Y2 sedangkan tingkat harga naik dari P1 menjadi P2. Ini berarti
secara serentak perekonomian menghadapi masalah inflasi dan pengangguran yang
lebih buruk. Ahli-ahli ekonomi menamakan ini dnegan sebutan Stagflasi, yaitu
merupakan akronim dari Stagnasi dan Inflasi.

Apabila suatu perusahaan masih mengalami permintaan yang bertambah, maka
perusahaan akan berusaha untuk menaikkan produksinya denganc ara memberikan
upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja yang baru, dengan
tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini mengakibatkan biaya produksi meningkat
yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang-barang.
C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:
a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan barang dan jasa
b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.
c. Kenaikan harga barang impor
d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru
e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesiatahun 1998.
akibatnya angka inflasi mencapai 70%.
D. Efek/Dampak Dari Inflasi
Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari
inflasi adalah sebagai berikut :
a. Dampak Negative

18

1. Bila harga secara umum naik terus-menerus maka masyarakat akan panik, sehingga
perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang
berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli
barang akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang
ditimbulkannya.
2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik
tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush
akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup (bangkrut ) atau rendahnya
dana investasi yang tersedia.
3.

Produsen

cenderung

memanfaatkan

kesempatan

kenaikan

harga

untuk

memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran.
b. Dampak Positif
1.

Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan

diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifme dapat ditekan.
2.

Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri

menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
3. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak
untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.
E. Kebijakan Penanggulangan Inflasi
Menurut kaum Klasik maupun Keynes inflasi tidak hanya berkaitandengan
uang beredar, tetepi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersediadalam
perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utamaialah
menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangijumlah uang
yang beredar. Cara ini dapat di tempuh dengan berbagai kebijakansebagai berikut:

19

1. Kebijakan bertahap (gradual approach) yaitu menghendaki penguranganlaju
pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akanmengurangi laju
peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkatpengangguran.
2. Kebijakan drastis (cold turkey approach) yaitu menghendaki penguranganjumlah
uang beredar secara drastis, pengambil kebijakan berusahamenghilangkan inflasi
secara cepat, namun dengan pendekatan inipeningkatan jumlah pengangguran
menjadi lebih besar.
3. Kebijakan penghasilan (income policy) yaitu menghendaki adanyapenekanan
tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undanganatau dengan himbauan.
Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yangmencoba mengurangi kenaikan
tingkat upah dan tingkat harga secaracepat.
4. Kebijakan insentif perpajakan (tax incentive plan), dalam kebijakan inipemerintah
mengenakana pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan
tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan
kenaikan tingkat upah.
KASUS

3. EBIJAKAN PEMERINTAH
A. Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat di
uraikan sbb:
1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar suratberharga.
2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga,dan tingkat
bunga akan mempengaruhi permintaan agregat.

20

3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregatdan
penawaran agregat.
4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akanmenentukan
keadaan di pasar barang dan jasa.
5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga danpengerjaan
dari faktor-faktor produksi.
6.

Selanjutnya

tingkat

harga

dan

kesempatan

kerja

akan

menentukan

tingkatpendapatan dan tingkat upah yang diharapkan.
7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaanagregat, dan
upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaranagregat dan pasar uang
serta pasar surat berharga
B. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahdengan
cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinyapemerintah dapat
meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara ataubelanja negara dengan tujuan
untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkatpendapatan nasional.
Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja Negara,
kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapatmenutup seluruh
anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Padaumumnya sangat sulit bagi
negara yang sedang berkembang untuk menyesuaikan pengeluaran atau belanja
negara terhadap pendapatannya. Halini disebabkan oleh adanya pendapatan negara
yang umumnya masih sangatrendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan
barang dan jasa sertamembelanjai keperluan lain sangat besar.

21

Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadipengeluaran
untuk pembelian barang dan jasa (exhaustive expenditure), danpengeluaran transfer
(transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencanaalam dan sebagainya. Di
bagian depan telah disebutkan bahwa dampak darikedua macam pengeluaran
pemerintah itu tidak sama, karena masing-masingjenis pengeluaran atau belanja
pemerintah itu memiliki koefisien penggandayang berlainan, walaupun keduanya
memiliki dampak positif terhadappendapatan nasional.

C. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi permintaandan
penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapunkebijakan moneter
ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat(tight money policy) dan
kebijakan uang longgar (easy money policy).Selanjutnya instrument dari kebijakan
itu dapat dibedakan menjadi tigamacam instrument yaitu :
a. Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation)
b. Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy)
c. Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reserve requirement)
a) Kebijakan pasar terbuka
Kebijakan moneter dengan pasar terbuka ini digunakan untuk menambahatau
mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam halini bank
sentral turut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintahingin menambah
jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berhargadi pasar modal.

22

Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlahuang yang beredar, maka
ia menjual surat berharga.
b) Kebijakan diskonto
Dalam kebijakan diskonto ini, pemerintah yaitu bank sentral menentukantingkat atau
suku bunga kredit terhadap dana yana dipinjam oleh bank-bank umum dari bank
sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kreditkepada nasabah harus
memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umumtidak menderita rugi maka ia
harus memungut bunga dengn suku bung yanglebihtinggi daripada suku bunga yang
dikenakan oleh bank sentral terhadapbank umum.
c) Kebijakan deking atau cadangan perbankan
Bank sentral sebagai banknya bank dapat mengatur bank-bank lain dalammelakukan
usahanya, khususnya dalam hal yang berkaitan denganpengendalian kestabilan
ekonomi. Bank umum dalam memberikan kreditkepada para nasabah harus
mengingat ketentuan yang diberikan olehpemerintah yaitu bank sentral. Bank umum
dalam memberikan kredit harusdideking dengan sejumlah kekayaan tertentu, seperti
emas, valuta asingsertifikat bank Indonesia dan deposito berjangka dan uang inti.

4. Contoh Kasus Pengangguran, Inflasi Dan Kebijakan Yang Dilakuakan
Pemerintah
 Contoh Kasus Inflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.

23

"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on
month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan
pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar
8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar
minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya
hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis
pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga
terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga
Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif
angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga
21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam
hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan
harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat
karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan
Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini
sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan

24

inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain,
Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk
dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali
normal," pungkas dia.(Fik/Shd)

 Contoh kasus pengagguran
Perkembangan perekonomian tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah
pengangguran. Hal ini terbukti dari jumlah pengangguran di Indonesia cenderung
meningkat dari tahun sebelumnya. Inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia
terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi jumlah pengangguran, salah satunya
dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Hasilnya, jumlah pengangguran yang
selama ini mengalami peningkatan, beberapa tahun belakang sudah ada penurunan.
Menurut data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

25

Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen, mengalami penurunan
dibandingkan TPT Februari 2012 sebesar 6,56 persen.
Sebelumnya, BPS mencatat, Jumlah penganggur, pada Februari 2010 mengalami
penurunan sekitar 370 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009
lalu, atau turun sekitar 670 ribu orang jika dibandingkan Februari tahun 2010.
Turunnya angka pengangguran, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut
telah meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,23 persen
selama periode satu tahun. Jumlah angkatan tenaga kerja pada semester pertama
tahun 2011, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan peningkatan
yang cenderung baik.
Peningkatan jumlah kelompok penduduk yang bekerja tersebut mampu menekan
jumlah pengangguran hingga turun 7,87 persen. Pemerintah Indonesia dapat
memprediksi dan mencapai tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
Jika pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada satu
tahun tertentu sebesar satu persen, maka dapat diprediksi akan berpengaruh pada
menurunnya tingkat pengangguran sebesar 0,064703 persen. Jika pemerintah
menargetkan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1 persen, maka pemerintah
harus mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 15,5 persen, asumsi ceteris paribus.
a. Solusi mengatasi pengagguran
Langkah awal untuk mengurangi pengangguran adalah pemerintah perlu
meningkatkan perhatian terhadap pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan
pengangguran yang didominasi tamatan SMU ke bawah mengindikasikan sulitnya
penyerapan angkatan kerja. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya perbaikan
layanan pendidikan, khususnya pendidikan formal, dan menurangi angka siswa putus
sekolah. Selain itu juga, penciptaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu prioritas

26

dalam membangun perekonomian adalah tepat dan pemerintah harus konsisten dalam
pelaksanaannya atau pencapaian prioritas tersebut.
Salah satu langkah adalah dengan pengelolaan kekayaan daerah yang pastinya
harus melibatkan masyarakat setempat. Selama ini banyak masyarakat di suatu daerah
yang kaya akan kekayaan daerahnya namun masyarakatnya lebih memilih bekerja di
luar negeri, hal itu terjadi karena kurangnya kerpercayaan dan tidak menjanjikan dari
segi penghasilan. Oleh karena itu, berilah kepercayaan dan pengetahuan kepada
masyarakat bahwa mereka tidak hanya bekerja sebagai buruh atau seseorang dengan
gaji yang tidak menjanjikan.
Selama ini para petinggi dari yang mengelola kekayaan negara sudah ditempati
para ekspatriat, alhasil pekerja pribumi pun tidak ada kesempatan untuk menapak
karir yang lebih tinggi yang pastinya akan berpengaruh pada penghasilan mereka.
Jika masyarakat sudah diberikan pengetahuan dalam bidang yang kekayaan
daerahnya yang akan diolah, maka tidak hanya pengangguran akan berkurang juga
mereka pun tidak akan susah-susah menjadi tenaga kerja di luar negeri, dan yang
pasti mereka dapat berkarir dan berkarya di daerahnya dengan gaji yang menjanjikan.
Mengurangi jumlah pengangguran dan berdampak pada perekonomian, tidak
hanya itu, cara lain adalah dengan kewirausahaan yang memiliki peranan penting
dalam segala dimensi kehidupan. Sumbangan kewirausahaan terhadap pembangunan
ekonomi suatu negara tidaklah disangsikan lagi. Suatu negara agar dapat berkembang
dan dapat membangun secara ideal, harus memiliki wirausahawan sebesar 2% dari
jumlah penduduk. Kehadiran dan peranan wirausaha akan memberikan pengaruh
terhadap kemajuan perekonomian dan perbaikan pada keadaan ekonomi. Karena
wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, memanfaatkan dan memobilisasi

27

sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas nasional,sektor informal merupakan
alternatif yang dapat membantu menyerap pengangguran.
Wirausaha dapat menjadi alternatif dalam usaha pengentasan kemiskinan dan
pengangguran. Pemerintah diharapkan dapat mendukung kemajuan kewirausahaan
dengan cara memberikan bantuan modal sehingga wirausahawan dapat mendirikan
usaha tanpa halangan mengenai biaya modal. Pencari lapangan kerja yang semula
hanya berminat pada sektor formal juga diharapkan merubah pandangannya dan
beralih pada sektor informal yaitu wirausaha.
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran
adalah sebagai berikut:
1.

Untuk mengatasi pengangguran:

a.

Kebijakan fiskal: mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah.

b.

Kebijakan moneter: menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku

bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu.
c.

Kebijakan segi penawaran: mendorong lebih banyak investasi,

mengembangkan infrasruktur, meningkatkan efesiensi administrasi pemerintahan,
memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.

2.

Untuk mengatasi inflasi

a.

Kebijakan fiskal: menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.

b.

Kebijakn moneter: mengurangi,menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.

c.

Dasar segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi

biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke

28

atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan
produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis mengemukakan dan menguraikan secara

29

keseluruhan

tentang

PENGANGGURAN,

INFLASI

dan

KEBIJAKAN

PEMERINTAH maka dapat disimpulkan:
 Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan
tenaga kerja, yang telah mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya.
 Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu
perekonomian dari satu periode ke periode yang lain.
 Kebijakan Pemerintah adalah kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah
ekonomi terutama pada Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan
Segi Penawararan.
B. Saran
Hendaknya

Pemerintah

lebih

memprioritaskan

dalam

menganalisa

dan

menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang berdampak menyeluruh bagi segala
aspek kehidupan masyarakat dengan tidak terlalu terpaku pada masalah-masalah
sederhana lainnya yang sebetulnya disengajakan untuk mengambil alih perhatian
publik. Serta melakukan pembenahan didalam struktur dan sistem birokrasi dari
penyaluran-penyaluran

anggaran

pembangunan

agar

dapat

meminimalisir

penyelewengan yang selama ini terjadi, sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran
pemerintah dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA
https://www.scribd.com/doc/51363513/PENGANGGURAN-INFLASI-DANKEBIJAKAN-PEMERINTAH-mega-Puspita-sari-UIN-bandung

30

http://www.academia.edu/8172515/
MAKROEKONOMI_PENGANGGURAN_INFLASI_DAN_KEBIJAKAN_PEMER
INTAH_KELOMPOK_V
http://aminyuli.blogspot.com/2015/04/kebijakan-pemerintah-untuk-mengatasi.html

31

Judul: Makalah Ekonomi Makropengangguran ,inflasi Dan Kebijakan Pemerintah.docx

Oleh: Hartini Ld


Ikuti kami