Makalah Ekonomi Makropengangguran ,inflasi Dan Kebijakan Pemerintah.docx

Oleh Hartini Ld

202,1 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Ekonomi Makropengangguran ,inflasi Dan Kebijakan Pemerintah.docx

MAKALAH MAKRO EKONOMI PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN Disusun oleh: FARIANI LAODE DAI (15310007) HARTINI (15310027) MARIA MELANIA N. (14310029) PRODI S1 AKUNTANSI FALKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2018 1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang ”PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH” ini. Makalah ini merupakan laporan yang dibuat sebagai bagian dalam memenuhi kriteria mata kuliah. Salam dan salawat kami kirimkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang tetap teguh dalam ajaran beliau. Kami menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan disebabkan oleh kedangkalan dalam memahami teori, keterbatasan keahlian, dana, dan tenaga penulis. Semoga segala bantuan, dorongan, dan petunjuk serta bimbingan yang telah diberikan kepada kami dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhana wa Taala. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Yogyakarta, 12 Juli 2018 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………......i DAFTAR ISI………………………………………………………..…......ii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….…....…..1 BAB II PEMBAHASAN……………………………………………...…..2 1. PENGANGGURAN………………………………………………3 A. Pengertian Pengangguran………………………………….…....4 B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran………………….…5 C. Jenis-Jenis Pengangguran……………………………………....6 D. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Pengangguran……….……..7 2. INFLASI....................................................8 A. Pengertian Inflasi…………………………………….…………9 B. Jenis-Jenis Inflasi………………………………………………10 C. Faktor-Faktor Yang Menyebapkan Tejadinya Inflasi…….…….11 D. Dampak dari Inflasi………………………………….…………12 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH…………………………...........13 A. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Moneter………14 B. Kebijakan Fiskal………………………………………………...15 C. Kebijakan Moneter……………………………………………...16 4. CONTOH KASUS INFLASI, PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAK UNTUK MENGATASINYA…………….…..…….17 BAB III PENUTUP………………………………………………………..18 A. Kesimpulan……………………….………………………….….19 B. Saran………………………………….………………………....20 DAFTAR PUSTAKA 3 BAB I PENDAHULUAN Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadipokok permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhanekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angkapertumbuhan positif dan bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasiadalah indikator pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum, yangsecara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas harga (lila,2018), semakin rendah nilai suatu inflasiberarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namunmasalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang danjasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli darimasyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil.Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengankenaikan upah riil. Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah penganggurantelah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negaraberkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkandengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan danbesarnya jumlah penduduk.Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaanmodal untuk berinvestasi. Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi dinegaranegara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namunmasalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikandaripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasangsurutnya business 4 cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi,masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut. Setelah menerangkan mengenai masalah inflasi dan pengangguran, bagian selanjutnya dari bab ini akan menerangkan ketiga bentuk kebijakan pemerintah di atas dan bagaimana masing-masing kebijakan pemerintah tersebut digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. 5 BAB II PEMBAHASAN 1. PENGANGGURAN A. Pengertian Pengangguran Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orangyang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswasekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karenasesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapatdar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja. Tingkat Pengangguran = Jumlah pengangguran/ Jumlah Angkatan Kerja x 100% Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: a. Penduduk yang relatif banyak b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta duniakerja d. Teknologi yang semakin modern 6 e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukanpenghematanpenghematan. f. Penerapan rasionalisasig. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musimh. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu Negara C. Jenis- Jenis Pengangguran a. Menurut faktor penyebabnya, terbagi atas : 1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementarayang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antarapelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. 2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yangmencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukanpembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akanmeningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yanglebih baik dari sebelumnya. 3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanyafluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harusnganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualanduren yang menanti musim durian. 4. Pengangguran Siklikal 7 Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibatimbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendahdaripada penawaran kerja. b. Menurut jam kerja, terbagi atas : 1. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihatmenganggurnya, tidak ada pekerjaan sama sekali. 2. Setengah pengangguran, terdiri atas pengangguran sukarela (voluntaryunemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena inginmencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka laraadalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaannamun belum berhasil mendapatkan kerja. c. Menurut ciri-cirinya, terdiri atas : 1. Pengangguran terbuka Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya(nyata dilihat), tidak ada pekerjaan sama sekali. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. 8 Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat Penganguran = ∑ orang yang mencari pekerjaan x 100% ∑ angkatan kerja Misalkan, dari data Sensus Penduduk 2000 diketahui jumlah orang yang mencari pekerjaan sebanyak 4.904.652 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 97.433.125 orang . Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2000 adalah: Tingkat Pengangguran Terbuka = 4. 904.652 x 100% = 5% 97.433.125 Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan. 2. Pengangguran tersembunyi 9 Apabila dalam suatu kegiatan ekonomi jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang, maka dalam kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan Pengangguran Tersembunyi atau Pengangguran Tak Kentara.Contohnya: pelayang restoran yang lebih banyak dari pada yang di perlukan 3. Pengangguran musiman Pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu di dalam suatu tahun. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada masa-masa dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Di dalam masa itu, para petani tidak melakukan pekerjaan sama sekali, berarti mereka dalam keadaan menganggur. Tetapi pengangguran itu adalah untuk sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu, dinamakan Pengangguran Musiman. Contohnya: 1 Saat musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka terpaksa menganggur. Dan para pesawah di saat musim kemarau tidak bias menanam padi. 4. Setengah menganggur Setengah Mengaggur adalah Pengangguran yang tercipta akibat jam kerja yang jauh lebih rendah dari jam kerja normal. Contoh Seseorang yang bekerja Part time ( paruh waktu ). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok : 10 a. Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. b. Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja tetapi dengan jam kerja di bawah normal (kurang dari 35 jam per minggu) dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat Setengah Pengangguran = Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal x 100 Jumlah angkatan kerja Misalkan, berdasarkan data Sakernas 2004, persentase penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam seminggu berjumlah 30.213.692 orang sementara total angkatan kerja 2004 berjumlah 103.973.387 orang. Sehingga tingkat setengah pengangguran pada tahun 2004 sebesar 29%. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka seperti penambahan balai latihan kerja. 11 D. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: 1. Penduduk yang relatif banyak 2. Pendidikan dan keterampilan yang rendahk. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja 3.Teknologi yang semakin modern 4. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukanpenghematanpenghematan. 5. Penerapan rasionalisasi 6. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim 7. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu Negara • Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran. 1. Peningkatan tindakan kriminalitas 2. Tingkat kesehatan menurun 3. Terjadinya kekacauan sosial dan politik (demonstrasi dan perebutan kekuasaan) KASUSNYA MANA? 2. INFLASI A. Pengertian Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada 12 pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena itusukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. B. Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dibedakan kepada tiga bentuk berikut: Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab : a. Inflasi Tarikan Permintaan Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi pengeluaran barang dan jasa. Gambar 10.1 Inflasi Tarikan Permintaan 13 Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2 dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalkan pada mulanya permintaan agregat adalah AD1, maka pendapatan nasional adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat. Yaitu menjadi AD2. Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu YF dan tingkat harga naik dari P1 ke PF. Ini berarti inflasi telah wujud. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya maka permintaan agregat menjadi AD3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinyadan menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat dari YF menjadi Y2. Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu dari P1 ke P2. b. Inflasi Desakan biaya Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga – harga dalam perekonomian yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan 14 mentah atau kenaikan upah. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan – perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya. (Sadono Sukirno, 2004; 334) Kurva AS1, AS2 dan AS3 merupakan kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adlah permintaan agregat. Andaikan pada mulanya kurva penawaran agregat adalah AS1. Dengan demikian pada mulanya keseimbangan ekonomi negara tercapai pada pendapatan nasional Y1, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh, dan tingkat harga adalah pada P1. Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi perusahaan-perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini cenderung mengakibatkan kenaikan upah dan gaji karena : 1. Perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah dan gaji. 15 2. Usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi. Kenaikan upah akan menaikan biaya, dan kenaikan biaya akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS1 ke AS2. Sebagai akibatnya tingkat harga naik dari P1 menjadi P2. Harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah lagi, maka biaya produksi akan semakin tinggi. Pada akhirnya ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS2 menjadi AS3. Perpindahan ini menaikan harga dari P2 ke P3. Dalam proses kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini pendapatan nasional riil terus mengalami penurunan, yaitu dari YF atau Y1 menjadi Y2 dan Y3. Berarti akibat dari kenaikan upah tersebut kegiatan ekonomi akan menurun dibawah tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam kurva diatas diandaikan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti oleh kenaikan dalam permintaan agregat riil. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan. Andaikan setelah AS1 menjadi AS2, permintaan agregat AD berubah menjadi AD1. Akibar dari perubahan ini kesempatan kerja penuh tertap terpakai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P2. Apabila proses kenaikan upah baru berlaku, penawaran agregat akan bergerak dari AS2 ke AS3. Sekiranya ini diikuti pula oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD2 maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap tercapai, tetapi harga-harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P3 yaitu P4. c. Inflasi Diimpor Inflasi yang diimpor atau Imported Inflation merupakan kenaikan harga yang sangat dipengaruhi oleh tingkat harga-harga yang terjadi pada barang-barang yang diimpor, sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut akan sangat berdampak 16 terhadap kenaikan harga barang-barang di dalam negeri. Salah satu contoh yang pernah terjadi yaitu kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1970an yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga minyak yang tinggi tersebut (dari US$ 3.00 pada tahun 1973 menjadi US$ 12.00 pada tahun 1974) menyebabkan masalah stagflasi. “Stagflasi yaitu menggambarkan keadaan dimana kegiatan ekonomi semakin menurun, pengangguran semakin tinggi dan pada waktu yang sama proses kenaikan harga-harga semakin bertambah cepat”. (Sadono Sukirno, 2004;336) Permintaan agregat dalam ekonomi adalah AD sedangkan pada mulanya penawaran agregat ada AS1. Dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y1. Gambar diatas menunjukkan pendapatan ini dicapai di bawah pendapatan pada kesempatan kerja penuh (YF) maka jumlah pengangguran adalah tinggi. Kenaikan harga barang impor yang penting artinya di berbagai industri mengakibatkan biaya produksi naik, dan ini seterusnya akan mengakibatkan 17 perpindahan kurva penawaran agregat dari AS1 menjadi AS2. Pendapatan menurun dari Y1 kepada Y2 sedangkan tingkat harga naik dari P1 menjadi P2. Ini berarti secara serentak perekonomian menghadapi masalah inflasi dan pengangguran yang lebih buruk. Ahli-ahli ekonomi menamakan ini dnegan sebutan Stagflasi, yaitu merupakan akronim dari Stagnasi dan Inflasi. Apabila suatu perusahaan masih mengalami permintaan yang bertambah, maka perusahaan akan berusaha untuk menaikkan produksinya denganc ara memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja yang baru, dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang-barang. C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut: a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. c. Kenaikan harga barang impor d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesiatahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%. D. Efek/Dampak Dari Inflasi Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi adalah sebagai berikut : a. Dampak Negative 18 1. Bila harga secara umum naik terus-menerus maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. 2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup (bangkrut ) atau rendahnya dana investasi yang tersedia. 3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. b. Dampak Positif 1. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifme dapat ditekan. 2. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. 3. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. E. Kebijakan Penanggulangan Inflasi Menurut kaum Klasik maupun Keynes inflasi tidak hanya berkaitandengan uang beredar, tetepi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersediadalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utamaialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangijumlah uang yang beredar. Cara ini dapat di tempuh dengan berbagai kebijakansebagai berikut: 19 1. Kebijakan bertahap (gradual approach) yaitu menghendaki penguranganlaju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akanmengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkatpengangguran. 2. Kebijakan drastis (cold turkey approach) yaitu menghendaki penguranganjumlah uang beredar secara drastis, pengambil kebijakan berusahamenghilangkan inflasi secara cepat, namun dengan pendekatan inipeningkatan jumlah pengangguran menjadi lebih besar. 3. Kebijakan penghasilan (income policy) yaitu menghendaki adanyapenekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undanganatau dengan himbauan. Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yangmencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat harga secaracepat. 4. Kebijakan insentif perpajakan (tax incentive plan), dalam kebijakan inipemerintah mengenakana pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah. KASUS 3. EBIJAKAN PEMERINTAH A. Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat di uraikan sbb: 1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar suratberharga. 2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga,dan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat. 20 3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregatdan penawaran agregat. 4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akanmenentukan keadaan di pasar barang dan jasa. 5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga danpengerjaan dari faktor-faktor produksi. 6. Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkatpendapatan dan tingkat upah yang diharapkan. 7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaanagregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaranagregat dan pasar uang serta pasar surat berharga B. Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahdengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinyapemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara ataubelanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkatpendapatan nasional. Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja Negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapatmenutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Padaumumnya sangat sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk menyesuaikan pengeluaran atau belanja negara terhadap pendapatannya. Halini disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang umumnya masih sangatrendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa sertamembelanjai keperluan lain sangat besar. 21 Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadipengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (exhaustive expenditure), danpengeluaran transfer (transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencanaalam dan sebagainya. Di bagian depan telah disebutkan bahwa dampak darikedua macam pengeluaran pemerintah itu tidak sama, karena masing-masingjenis pengeluaran atau belanja pemerintah itu memiliki koefisien penggandayang berlainan, walaupun keduanya memiliki dampak positif terhadappendapatan nasional. C. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi permintaandan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapunkebijakan moneter ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat(tight money policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy).Selanjutnya instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi tigamacam instrument yaitu : a. Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation) b. Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy) c. Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reserve requirement) a) Kebijakan pasar terbuka Kebijakan moneter dengan pasar terbuka ini digunakan untuk menambahatau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam halini bank sentral turut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintahingin menambah jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berhargadi pasar modal. 22 Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlahuang yang beredar, maka ia menjual surat berharga. b) Kebijakan diskonto Dalam kebijakan diskonto ini, pemerintah yaitu bank sentral menentukantingkat atau suku bunga kredit terhadap dana yana dipinjam oleh bank-bank umum dari bank sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kreditkepada nasabah harus memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umumtidak menderita rugi maka ia harus memungut bunga dengn suku bung yanglebihtinggi daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadapbank umum. c) Kebijakan deking atau cadangan perbankan Bank sentral sebagai banknya bank dapat mengatur bank-bank lain dalammelakukan usahanya, khususnya dalam hal yang berkaitan denganpengendalian kestabilan ekonomi. Bank umum dalam memberikan kreditkepada para nasabah harus mengingat ketentuan yang diberikan olehpemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam memberikan kredit harusdideking dengan sejumlah kekayaan tertentu, seperti emas, valuta asingsertifikat bank Indonesia dan deposito berjangka dan uang inti. 4. Contoh Kasus Pengangguran, Inflasi Dan Kebijakan Yang Dilakuakan Pemerintah  Contoh Kasus Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai 3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999. 23 "Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013). Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009. Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus. "BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya. Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia. Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%. "Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia. Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan 24 inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum. "Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd)  Contoh kasus pengagguran Perkembangan perekonomian tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran. Hal ini terbukti dari jumlah pengangguran di Indonesia cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi jumlah pengangguran, salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Hasilnya, jumlah pengangguran yang selama ini mengalami peningkatan, beberapa tahun belakang sudah ada penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 25 Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT Februari 2012 sebesar 6,56 persen. Sebelumnya, BPS mencatat, Jumlah penganggur, pada Februari 2010 mengalami penurunan sekitar 370 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009 lalu, atau turun sekitar 670 ribu orang jika dibandingkan Februari tahun 2010. Turunnya angka pengangguran, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut telah meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,23 persen selama periode satu tahun. Jumlah angkatan tenaga kerja pada semester pertama tahun 2011, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan peningkatan yang cenderung baik. Peningkatan jumlah kelompok penduduk yang bekerja tersebut mampu menekan jumlah pengangguran hingga turun 7,87 persen. Pemerintah Indonesia dapat memprediksi dan mencapai tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada satu tahun tertentu sebesar satu persen, maka dapat diprediksi akan berpengaruh pada menurunnya tingkat pengangguran sebesar 0,064703 persen. Jika pemerintah menargetkan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1 persen, maka pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 15,5 persen, asumsi ceteris paribus. a. Solusi mengatasi pengagguran Langkah awal untuk mengurangi pengangguran adalah pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan pengangguran yang didominasi tamatan SMU ke bawah mengindikasikan sulitnya penyerapan angkatan kerja. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya perbaikan layanan pendidikan, khususnya pendidikan formal, dan menurangi angka siswa putus sekolah. Selain itu juga, penciptaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu prioritas 26 dalam membangun perekonomian adalah tepat dan pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaannya atau pencapaian prioritas tersebut. Salah satu langkah adalah dengan pengelolaan kekayaan daerah yang pastinya harus melibatkan masyarakat setempat. Selama ini banyak masyarakat di suatu daerah yang kaya akan kekayaan daerahnya namun masyarakatnya lebih memilih bekerja di luar negeri, hal itu terjadi karena kurangnya kerpercayaan dan tidak menjanjikan dari segi penghasilan. Oleh karena itu, berilah kepercayaan dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa mereka tidak hanya bekerja sebagai buruh atau seseorang dengan gaji yang tidak menjanjikan. Selama ini para petinggi dari yang mengelola kekayaan negara sudah ditempati para ekspatriat, alhasil pekerja pribumi pun tidak ada kesempatan untuk menapak karir yang lebih tinggi yang pastinya akan berpengaruh pada penghasilan mereka. Jika masyarakat sudah diberikan pengetahuan dalam bidang yang kekayaan daerahnya yang akan diolah, maka tidak hanya pengangguran akan berkurang juga mereka pun tidak akan susah-susah menjadi tenaga kerja di luar negeri, dan yang pasti mereka dapat berkarir dan berkarya di daerahnya dengan gaji yang menjanjikan. Mengurangi jumlah pengangguran dan berdampak pada perekonomian, tidak hanya itu, cara lain adalah dengan kewirausahaan yang memiliki peranan penting dalam segala dimensi kehidupan. Sumbangan kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara tidaklah disangsikan lagi. Suatu negara agar dapat berkembang dan dapat membangun secara ideal, harus memiliki wirausahawan sebesar 2% dari jumlah penduduk. Kehadiran dan peranan wirausaha akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan perekonomian dan perbaikan pada keadaan ekonomi. Karena wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, memanfaatkan dan memobilisasi 27 sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas nasional,sektor informal merupakan alternatif yang dapat membantu menyerap pengangguran. Wirausaha dapat menjadi alternatif dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah diharapkan dapat mendukung kemajuan kewirausahaan dengan cara memberikan bantuan modal sehingga wirausahawan dapat mendirikan usaha tanpa halangan mengenai biaya modal. Pencari lapangan kerja yang semula hanya berminat pada sektor formal juga diharapkan merubah pandangannya dan beralih pada sektor informal yaitu wirausaha. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengatasi pengangguran: a. Kebijakan fiskal: mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. b. Kebijakan moneter: menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. c. Kebijakan segi penawaran: mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrasruktur, meningkatkan efesiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. 2. Untuk mengatasi inflasi a. Kebijakan fiskal: menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. b. Kebijakn moneter: mengurangi,menaikkan suku bunga dan membatasi kredit. c. Dasar segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke 28 atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Setelah penulis mengemukakan dan menguraikan secara 29 keseluruhan tentang PENGANGGURAN, INFLASI dan KEBIJAKAN PEMERINTAH maka dapat disimpulkan:  Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya.  Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode yang lain.  Kebijakan Pemerintah adalah kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi terutama pada Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan Segi Penawararan. B. Saran Hendaknya Pemerintah lebih memprioritaskan dalam menganalisa dan menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang berdampak menyeluruh bagi segala aspek kehidupan masyarakat dengan tidak terlalu terpaku pada masalah-masalah sederhana lainnya yang sebetulnya disengajakan untuk mengambil alih perhatian publik. Serta melakukan pembenahan didalam struktur dan sistem birokrasi dari penyaluran-penyaluran anggaran pembangunan agar dapat meminimalisir penyelewengan yang selama ini terjadi, sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan. DAFTAR PUSTAKA https://www.scribd.com/doc/51363513/PENGANGGURAN-INFLASI-DANKEBIJAKAN-PEMERINTAH-mega-Puspita-sari-UIN-bandung 30 http://www.academia.edu/8172515/ MAKROEKONOMI_PENGANGGURAN_INFLASI_DAN_KEBIJAKAN_PEMER INTAH_KELOMPOK_V http://aminyuli.blogspot.com/2015/04/kebijakan-pemerintah-untuk-mengatasi.html 31

Judul: Makalah Ekonomi Makropengangguran ,inflasi Dan Kebijakan Pemerintah.docx

Oleh: Hartini Ld

Ikuti kami