Laporan Praktikum Dasar Dasar Ilmu Tanah - Penetapan Kadar Lengas Tanah

Oleh Erna Safitri

190,2 KB 10 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Laporan Praktikum Dasar Dasar Ilmu Tanah - Penetapan Kadar Lengas Tanah

MAKALAH ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI “ HUKUM ITU, KEPENTINGAN ORANG BERPUNYA: TEORI KARL MARX “ OLEH : NAMA : NUR FAHRIN SAPUTRA MT NIM : 1733111050 KELAS : A/PAGI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG MARET 2018 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI A. PENGANTAR B. SUBSTANSI-SUBSTANSI TEORI KARL MARX C. INTEGRASI SUBSTANSI TEORI KARL MARX DALAM NORMA DAN PRAKTEK HUKUM MASA KINI 1. TINJAUAN HUKUM POSITIF 2. TINJAUAN SOSIOLOGIS 3. CONTOH-CONTOH KASUS YANG RELEVAN DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN SOSIOLOGIS SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA D. PANDANGAN PENULIS TENTANG SUBSTANSI TEORI KARL MARX : HUKUM ITU, KEPENTINGAN ORANG BERPUNYA E. KESIMPULAN F. DAFTAR PUSTAKA A. PENGANTAR Menurut Marx, hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Faktanya hukum melayani kepentingan “orang berpunya”. Karl Marx berupaya menganalisis prosesproses ekonomi dalam kapitalis sebagai kompleks krisis yang akan menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri yang kemudian akan melahirkan masyarakat sosialis. Dilingkungan Frankfurter Schule,kritik dipakai sebagai nama teori mazhab ini “teorikritis” , membidik masalah positivisme ilmu-ilmu sosial sebagai sasaran kritik. Yaitu, anggapan bahwa ilmu-ilmu sosial bebas nilai terlepas dari praktek sosial dan moralitas, dapat dipakai untuk prediksi, bersifat objektif dan sebagainya. Kritik bertolak dari sebuah kebutuhan untuk perubahan menuju yang lebih baik. Ada situasi negatif, ada kepentingan untuk seluruh mengatasi situasi itu. Menurut Marx, sejarah manusia merupakan sejarah dari pertentangan kelas. Dizaman feodal, terjadi pertentangan antara kelas bangsawan dengan kelas petani. Dizaman perbudakan, muncul pertentangan antara pemilik budak dengan budaknya. Sedangkan dizaman kapitalisme, kelas pemilik modal melawan buruhnya. Pertentangan kelas itu baru berhenti pada saat tercipta nya masyarakat komunis, dimana kelas buruh berkuasa. Semua orang adalah buruh sekaligus majikan. Hasilnya, tidak ada pertentangan kelas di masyarakat. B. SUBSTANSI-SUBSTANSI TEORI KARL MARX 1. Siapapun yang menguasai ekonomi , maka akan menguasai manusia. 2. Ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. 3. Oleh karena itu, hukum, ajaran agama, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyrakat, sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada dibaliknya. 4. Hukum tidak lepas dari ekonomi. Marx menyatakan bahwa hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. 5. Marx mempertanyakan ‘mengapa peraturan di bidang perburuhan cenderung menggelisahkan buruh ?” Marx berpendapat, hal itu terjadi karena hukum telah dikuasai oleh pemilik modal. 6. Isu utama dari hukum bukanlah keadilan, itu hanyalah omong kosong belaka 7. Bagaimana mungkin hukum berbicara keadilan, jika hukum itu hanya untuk dan sudah dikuasai dan sudah dikuasai orang berpunya. 8. Aturan hukum hanya berisi kekuatan muatan-muatan kepentingan pemilik modal. 9. Aslinya hukum itu wujud aspirasi dan kepentingan kelas “orang berpunya”. 10. Hukum hanyalah alat penindasan dan penyebab penderitaan. 11. Ditangan penguasa yang berselingkuh dengan pemilik modal, hukum akhirnya tampil sebagai the iron boxing and the velvet glove (tinju besi berselubung kain beludru). Iron boxing merupakan realitas hukum, sementara kiasan velvet glove adalah selubung penutup kebohongan dari hukum. C. INTEGRASI SUBSTANSI TEORI KARL MARX DALAM NORMA DAN PRAKTEK HUKUM MASA KINI 1. TINJAUAN HUKUM POSITIF Dalam hukum positif, jika kita kaji teori Karl Marx terhadap norma dan praktek hukum masa kini terutama di Indonesia tentu pasti kita temukan. Apalagi negara kita adalah negara hukum, semua perkara apa saja selalu dikaitkan dengan hukum. Sebagai contoh praktek peradilan hukum yang ada di indonesia. Nah, dalam praktek hukumnya tidak akan kita jumpai bahwa ada hukum lebih berpihak kepada ‘orang yang berpunya’ , semua didasarkan pada keadilan. Tidak ada satupun undangundang atau peraturan-peraturan yang berisi bahwa hukum lebih berpihak pada ‘orang yang berpunya’ atau yang memiliki jabatan, kekuasaan, popularitas, dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang perlu yang perlu kita garisbawahi disini adalah mungkin ada segelintir oknum-oknum ataupun pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam masalah hukum yang mana dalam segi moralnya pasti mereka lebih memilih atau berpihak kepada orang yang berpunya daripada orang yang tidak berpunya baik dari segi ekonomi, jabatan, kepopuleran, kekuasaan dan sebaginya. Pasti mereka lebih memihak kepada pihak pertama ini dibandingkan dengan pihak kedua. Dan kalau memilih pasti pihak pertama ini yang menang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teori Karl Marx yang menyatakan bahwa hukum itu, kepentingan orang berpunya , dalam praktek hukum positifnya dan norma masa kini tentu tidak ada. Akan tetapi dalam segi moralnya pasti ada seperti contoh yang saya paparkan diparagraf sebelumnya. 2. TINJAUAN SOSIOLOGIS Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini banyak membawa perubahan yang dahsyat pada kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar masyarakat berada ditengah-tengah arus globalisasi. Kapitalisme sebagai fase perkembangan masyarakat khususnya negara-negara Barat yang banyak menganut sistem kapitalisme, memunculkan pertentangan antara kaum pemilik modal (borjuis) dengan kelas buruh (proleta). Indonesia tak terkecuali, mulai dari Kemerdekaan RI sampai pada reformasi 1998 perlawanan terus dilakukan oleh kaum buruh khususnya di kota-kota besar indonesia seperti jakarta, surabaya. Perampasan upah, hak-hak buruh, serta sistem kerja kontrak dan outsourching dinilai sebagai upaya kaum borjuis menengguk keuntungan sebesar-besarnya dengan memeras tenaga mereka. Ketika para pemilik modal (borjuis) mengalami penuruna pendapatan misalnya akibat dari krisis ekonomi global, jalan utama pasti akan melakukan PHK terhadap karyawan. Karyawan akan melakukan demo, karena penghidupan mereka berasal dari gaji/upah kaum borjuis. Misalnya yang terjadi di surabaya : sebanyak empat perusahaan di Surabaya merumahkan sekitar 5.700 karyawan akibat krisis keuangan global. Keempat perusahaan itu adalah PT Propindo Megatama atau seamaster dijalan Mayjend Sungkono, Pabrik gelas di Sidotopo, PT Lestari Mega Makmur di jalan Mastrip, dan PT Rezeki Mitra Harum di kawasan Kanjeran. Jadi dapat disimpulkan bahwa, substansi teori Karl Marx pada poin ke-8 yang menyatakan bahwa “Aturan hukum hanya berisi kekuatan muatan-muatan kepentingan pemilik modal” , Jika dari aspek sosiologis yang ada di Indonesia ternyata memang adanya dan sudah terjadi. Seperti yang dilakukan oleh mereka kaum borjuis terhadap kaum buruh yang ada di kota-kota besar seperti jakarta dan surabaya. 3. CONTOH-CONTOH KASUS YANG RELEVAN DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN SOSIOLOGIS SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA.

Judul: Laporan Praktikum Dasar Dasar Ilmu Tanah - Penetapan Kadar Lengas Tanah

Oleh: Erna Safitri


Ikuti kami