Implikasi Muzara’ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Oleh Heris Suhendar

173,4 KB 11 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Implikasi Muzara’ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

IMPLIKASI MUZARA’AH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN Heris Suhendar1 Abstrak Praktek muzara’ah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu umar r.a. bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya kemudian mengambil sebagian dari hasilnya. Pada masa kini sangat cocok karena konsep dan praktek muzara’ah ini merupakan salah satu solusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan, yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Tidak sedikit orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mempunyai keahlian dalam mengolahnya, begitu pun sebaliknya banyak orang yang memiliki keahlian dalam bertani tetapi tidak mempunyai lahan pertanian. Berdasarkan konsep seperti ini adanya saling tolong-menolong dan kerjasama kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap yang memiliki keahlian dalam bertani, sehingga akan terciptanya lapangan pekerjaan dan mempunyai pengaruh besar terhadap menurunnya angka pengangguran di pedasaan. Kemudian meningkatnya pendapatan yang membawa dampak pada kesejahteraan kedua belah pihak yang sama-sama akan memberikan keuntungan. Kata Kunci: Muzara’ah, Pertanian, Lahan, Perekonomian, Masyarakat Pedesaan 1 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Angkatan 2010 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Landasan Teoritis Adanya kehidupan di dunia tentunya dibarengi dengan adanya aktivitas, dan aktivitas itu sangatlah bervariasi tergantung dengan keahliannya masing-masing. Dengan bervariasinya aktivitas sesungguhnya mengajarkan kepada umat untuk saling tolong-menolong, memahami, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya, kembali kepada fitrahnya manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Adanya orang yang kayak arena adanya orang miskin, begitu pula dengan adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah, dengan demikian saling tolongmenolonglah sesama manusia untuk saling melengkapi. Kemampuan fisik dan mental setiap individu tidak ada yang sama, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah. Salah satunya adalah bertani yang merupakan sumber ekonomi primer, disamping adanya sektor perindustrian maupun perdagangan. Bertani merupakan mata pencaharian pokok khususnya bagi masyarakat yang ada dipedasaan, karena mayoritas penduduk pedesaan menggantungkan kehidupannya kepada sektor pertanian. Kemudian masih banyaknya lahan/tanah untuk dijadikan tempat pertanian, berbeda dengan masyarakat perkotaan dengan susahnya mencari lahan pertanian dikarenakan sudah dijadikan perumahan, pertokoan, bahkan dijadikan sebagai pabrik-pabrik. Tidak sedikit masyarakat pedesaan yang mempunyai keahlian dibidang pertanian tetapi tidak mempunyai lahan atau tempat dan tidak sedikit pula orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengolahnya bahkan tidak mampu untuk mengolahnya karena terlalu banyak lahan pertanian yang dimiliki. Islam memberikan solusi dengan adanya konsep muzara’ah seperti yang telah dipraktekan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelumnya, pengertian konsep muzara’ah secara umum yaitu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap yang mempunyai keahlian/petani) dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Konsep muzara’ah ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan. 1.2. Landasan Empiris Praktek muzara’ah sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, dan pada masa sahabat. Pada awal masa kekhalifahan menunjukkan sebagian besar masyarakat menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem muzara’ah, terutama bagi mereka yang bertugas mempertahankan Negara atau mempunyai tugas kemasyarakatan lainnya (pekerja sosial). Mereka menyerahkan tanah mereka kepada para petani yang mempunyai keahlian untuk diolah dengan sistem muzara’ah karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya dalam melayani masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengolahnya sendiri. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara para pemilik tanah dan petani itu sangat baik, bersahabat dan tidak ada unsur-unsur pemerasan di dalamnya.2 Pemilik lahan dan petani adalah pasangan untuk bekerja sama dan menjalankan usaha, maka keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan. Karena ini bentuk pengolahan lahan yang dilakukan dengan sistem muzara’ah dapat meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain dan di dalamnya terdapat unsur saling menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dengan cara muzara’ah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Usman, keluarga Ali dan juga yang lain dari keluarga-keluarga kaum Muhajirin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.3 Rasulullah SAW pernah mempraktekannya dengan memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya. Perjanjian ini dilanjutkan 2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (alih bahasa Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 264 3 Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (alih bahasa Imam Saefudin), Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 221 sampai masa khalifah Umar tapi tidak dilanjutkan lagi oleh beliau manakalah orangorang yahudi melanggar syarat-syarat perjanjian tersebut. Dalam Sahih al-Bukhari disebutkan beberapa riwayat yang memperlihatkan bahwa para sahabat telah menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Seperti disebutkan bahwa setiap keluarga di Madinah pernah menyerahkan tanah berdasarkan bagi hasil dengan pemilik tanah. Abu Bakar, Umar, Ali, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, al-Qasim dan Urwah pernah melaksanakan sistem muzara’ah tersebut. BAB II PEMBAHASAN 2.1. Muzara’ah Imam Qurthubi mengatakan, “zira’ah/pertanian” termasuk pekerjaan fardhu kifayah. Oleh karena itu, diwajibkan bagi penguasa (imam) memaksa rakyatnya untuk bekerja dalam bidang tersebut dan apa saja yang berkaitan dengan bidang pertanian, yaitu dalam bentuk menanam pohon. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Tak ada bagi seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka lahan persawahan, kemudian ada burung atau binatang ternak memakannya, kecuali baginya itu sedekah.” 2.1.1. Pengertian Muzara’ah Secara etimologi, muzara’ah ( ‫) المزارعة‬adalah wajan ( ‫ )مفاعلة‬mufaa’alatun dari kata ( ‫ ) الزرع‬al-zar’u yang sama artinya dengan ‫ ) ) الإل نبات‬al-inbaatu yang artinya menumbuhkan. Muzara’ah dinamai pula dengan al-mukhabarah dan muhaqalah. Orang-orang Irak memberikan istilah muzara’ah dengan al-qarah.4 Sayyid Sabiq memberikan definisi, bahwa muzara’ah itu adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, pemberian hasil pengolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, seperti mendapat bagian hasil setengah atau sepertiga, atau lebih tinggi dan rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).5 Menurut Terminologi syara’, para ulama berbeda pendapat antara lain. Ulama Hanabilah memberikan defini, muzara’ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengolahnya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya. Sedangkan Ulama Syafi’iyah membedakan antara mujara’ah dan mukhabarah, untuk mukhabarah adalah 4 Rachmat Syafe’i, Fiqih Mu’amalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 205 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Penerjemah Nor Hasanudin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, hlm. 193 5 mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun untuk mujara’ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.6 2.1.2. Landasan Hukum Muzara’ah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pekerja (buruh) dan pemilik tanah. Dalam banyak kasus, pihak buruh memiliki keahlian mengolah tanah namun tidak memiliki tanah. Dan ada pemilik tanah tidak mempunyai keahlian dalam mengolah tanah tersebut. Oleh karena itu, Islam mensyari’atkan muzara’ah sebagai upaya mempertemukan kepentingan dua belah pihak. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzara’ah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. “Sesungguhnya Nabi SAW, tidak mengharamkan bermuzara’ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barasiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”7 Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir r.a. yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara’ah dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah pun bersabda, “Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.”8 2.1.3. Bantahan Atas Larangan Muzara’ah9 6 Rachmat Syafe’i, Fiqih Mu’amalah,hlm. 206 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.156 8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Dari Teori ke Praktek), Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 99 9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Penerjemah Nor Hasanudin), hlm. 194 7 Disebutkan oleh Rafi’ bin Khudaij bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Hal tersebut dibantah oleh Zaid bin Tsabit r.a. “Pelarangan itu dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus perselisihan.” Ia melanjutkan, “Semoga Allah mengampuni Rafi’ bin Khudaij. Demi Allah, aku ini lebih mengetahui tentang hadits darinya.” Pelarangan yang disebutkan itu sebenarnya dalam kasus dua orang Anshar mendatangi Nabi SAW, yang nyaris saling membunuh. Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, “Jika begini keadaan kalian, maka jangan kalian ulangi lagi melakukan muzara’ah.” Sedangkan Rafi’ hanya mendengar kalimat, “Maka jangan kalian ulangi lagi muzara’ah.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i) Ibnu Abbas pula membantah atas apa yang disebutkan oleh Rafi’. Ia menjelaskan, “Sesungguhnya larangan tersebut bertujuan agar berbuat yang lebih baik untuk mereka.” Ia kemudian menceritakan, “Sesungguhnya Rasulullah bukan mengharamkan praktek muzara’ah, akan tetapi ia memerintahkan agar sesama manusia saling menolong, dengan perkataanya, Barang siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Jika enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya sendiri.” Riwayat dari Amir bin Dinar r.a., “Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata, “Kami dulu tidak memandang bagi hasil itu terlarang, sampai kemudian aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata, “Sesungguhnya Rasulullah melarangnya.” Kemudian itu aku ceritakan kepada thawus, yang lalu berkata, “Orang yang paling pandai di antara mereka mengatakan kepada-ku (yang dimaksud Ibnu Abbas) bahwa Rasulullah tidak pernah mencegahnya, tetapi menganjurkan, “Hendaknya seseorang di antara kalian memberikan tanahnya (untuk digarap), itu lebih baik daripada ia memungut bayar tertentu.” (HR Lima Perawi) 2.2. Rukun, Syarat dan Eksistensi Muzara’ah 2.2.1. Rukun Muzara’ah Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam muzara’ah:10 1. Pemilik Tanah; 2. Petani/Penggarap; 3. Objek al-muzara’ah (mahalul ‘aqdi); dan 4. Ijab dan Qabul, keduanya secara lisan, bagi ulama Hanabilah, qabul tidak harus berupa lisan, namun dapat juga berupa tindakan langsung dari si penggarap. 2.2.2. Syarat Muzara’ah Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pemilik dan petani).11 1. Berakal; 2. Baligh. Sebagian ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa salah satu keduanya (penggarap dan pemilik) bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, tidak punya efek hukum hingga ia masuk Islam. Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa aqad muzara’ah ini boleh dilakukan antara Muslin dan non Muslim termasuk didalamnya orang murtad. Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, apa yang akan ditanam sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah: 1. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka muzara’ah dianggap tidak sah; 2. Batas-batas tanah itu jelas; dan 3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad muzara’ah ini dianggap tidak sah. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah : 10 11 Haroen Nasroen, Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 278 http://www.scribd.com/doc/23606668/Pembahasan-Muzaroah 1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas; 2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar; dan 3. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya. 2.2.3. Eksistensi Muzara’ah Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), muzara’ah mempunyai empat keadaan, tiga sahih dan satu batal.12 1. Dibolehkan muzara’ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap. 2. Dibolehkan muzara’ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap. 3. Dibolehkan muzara’ah jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap. 4. Muzara’ah tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap. 2.2.4. Nisbah dan Cara Pembagian Hasil Muzara’ah Pada dasarnya, Muzara’ah adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Tidak hanya Muzara’ah saja yang menjadi dasar konsep kerjasama bagi hasil dalam pertanian, tetapi ada juga Mukhabarah. Perbedaan antara Muzara’ah dan Mukhabarah terletak pada asal benih yangditanam. Jika benihnya berasal dari petani pemilik lahan biasa disebut dengan Mukhabarah, sebaliknya jika benihnya berasal dari petani penggarap biasa disebut dengan Muzara’ah. Praktek Muzara’ah mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. Hasil akhir menjadi patokan dalam praktek Muzara’ah. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntunganya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika 12 Rachmat Syafe’i, Fiqih Mu’amalah,hlm. 210 hasil pertaniannya mengalami kerugian, makakerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, Muzara’ah sudah menjadi tradisimasyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan Maro, Mertelu dan Mrapat. Maro dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo (1/2:1/2), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan mertelu, berarti nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya. Dasar yang menjadi acuan praktek Muzara’ah adalah hadits Nabi SAW. Diantaranya, Hadits Riwayat Imam Bukhari dari Jabir yang menyatakan bahwa kaum Arab senantiasamengolah tanahnya secara Muzara’ah dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda, “Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap,barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.” Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa pembagianhasil paroan bidang pertanian bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupunlebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Bagi umat Islam di Indonesia sudah ada ketentuan khusus mengenai pembagian hasil paroan bidang pertanian ini, yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Ppts/Um/9/1980. Yang menjelaskan tentang perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yakni masing-masing seperdua bagian atau seimbang. Disisi lain, tidak boleh dijanjikan pihak yang lain akan mengambil bagian yang lainnya apabila terjadi kerusakan. Misalnya pemilik lahan boleh mengambil bagian penggarapan apabila lahan bagianya mengalami kegagalan panen, atau tanaman diatas tanah bagianya rusak. Atau sebaliknya, tidak boleh dijanjikan penggarap mengambil bagian pemilik lahan apabila bagian penggarap gagal panen atau rusak. 2.2.5. Berakhirnya Akad Muzara’ah Akan muzara’ah ini berakhir apabila:13 1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. 2. Menurut ulama golongan hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara’ah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama golongan Maliki dan ulama golongan syafi’i berpendapat bahwa akad muzara’ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. 3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzara’ah tersebut. Uzur yang dimaksud antara lain adalah: - Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian harus dijual. Karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tanaman itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen. - Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. 2.3. Implikasi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Mayoritas masyarakat pedesaan yang hanya mengandalkan dan menggantungkan biaya hidupnya dari hasil pertanian, di mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk 13 1274 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva, 1997, hlm. digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Kebanyakan dari mereka itu telah memiliki lahan sendiri tapi karena hasilnya belum mencukupi, mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Ada juga orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani, atau dikarenakan sudah lanjut usia sehingga penggarapannya diwakili orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya. Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat pedesaan kita saat ini, wajar kiranya sistem pengolahan lahan pertanian dengan bagi hasil (muzara’ah) ini berkembang di masyarakat pedesaan pada umumnya. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sama, kepribadian dan kemampuan masing-masing berbeda serta memiliki berbagai keinginan. Oleh karena itu perlu dibangun suatu masyarakat yang maju dan makmur agar rasa saling percaya dan kerjasama dapat tumbuh di kalangan masyarakat. Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai ketergantungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seringkali seseorang memiliki kemauan untuk mengolahnya. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai pengalihan kekayaan yaitu misalnya seseorang mempunyai cukup waktu untuk berdagang (bisnis lain) atau tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk memikul beban dan kesukaran perdagangan (atau bisnis lainnya), atau terikat dengan pekerjaan yang lebih tinggi dan tidak dapat mengolah tanah sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan saling tolong menolong agar dengan pemberian kekayaan yang dimiliki (modal atau tanah) kepada orang lain dapat membagi keuntungan dengan mereka. Sistem ini menjadi suatu yang penting ketika ada orang-orang yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki lahan dan sementara yang lain memiliki lahan tanpa modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini dengan saling bantumembantu dan kerjasama maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki kemampuan, sistem ini akan membukakan mereka peluang pekerjaan yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan yang membawa dampak pada kesejahteraan kedua belah pihak. Disamping juga akan terjalinnya rasa persaudaraan yang lebih erat karena masingmasing pihak merasa saling membutuhkan. Seorang pemilik lahan mungkin saja tidak memiliki waktu untuk mengolah lahannya karena disibukkan oleh hal-hal yang lain, sedang di sisi lain, seorang petani membutuhkan lahan yang bisa digarap dan ia tidak memiliki lahan tersebut. Sistem muzara‘ah ini sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Sistem muzâra‘ah ini sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia, yang mungkin dengan berbagai macam istilah dan penamaan. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. Diterapkannya bagi hasil sistem muzara’ah berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti: 1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihakpihak yang bekerjasama. Sesuai dengan firman Allah SWT didalam surat alMaidah ayat 2 yang berbunyi:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”14 2. Meningkatnya penghasilan ekonomi pertanian baik penggarap maupun pemilik lahan. 3. Dapat mengurangi pengangguran. 14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Dipenogoro, 2005, hlm. 85 4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. 5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro. Praktek muzara’ah ini sangatlah cocok dan memberikan solusi terhadap masyarakat pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya mengandalkan dari hasil pertanian. Pertanian memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi pedesaan. Sektor pertanian juga akan mempengaruhi aktivitas nonpertanian di pedesaan melalui tiga cara, yaitu produksi, konsumsi, dan keterkaitan pasar tenaga kerja. Pada sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian memerlukan input berupa pupuk, pestisida, benih. Pada sisi konsumsi, meningkatnya pendapatan menyebabkan konsumsi rumah tangga tani meningkat, yang juga berarti permintaan barang ataupun jasa yang dihasilkan sektor nonpertanian meningkat. Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan sektor pertanian di suatu daerah juga mempengaruhi aktivitas-aktivitas nonpertanian yang akan berkembang (pemasaran, pengolahan, ataupun transportasi). BAB III PENUTUP 4.1. Kesimpulan Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang mempunyai keahlian merupakan sifat yang harus ada dalam sistem muzara’ah, dimana kedua belah pihak ini harus memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Muzara’ah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dapat diatur secara musyawarah mufakat. Sistem muzara’ah ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan tarap perekonomian masyarakat pedesaan menuju kesejahteraan, karena pada umumnya masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan dari hasil pertanian. Dampak lain yang bisa dirasakan adalah terjalinnya rasa persaudaraan, sikap saling tolongmenolong dan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga akan mengurangi pengangguran di pedesaan. Sistem muzara’ah ini tidak hanya meningkatkan sektor pertanian saja, tetapi sektor nonpertanian juga ikut meningkat. Karena kedua istilah itu dalam prakteknya sangatlah erat kaitannya dan memiliki banyak pengaruh besar untuk saling menguntungkan. Pertanian memerlukan input berupa pupuk, pestisida yang dihasilkan dari sektor nonpertanian, kemudian diperlukannya pemasaran, pengolahan itu semua tidak lepas dari jasa-jasa nonpertanian. DAFTAR PUSTAKA Azis Dahlan, Abdul. 1997. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Dipenogoro Muhammad al-‘Assal Ahmad dkk. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (alih bahasa Imam Saefudin). Bandung: Pustaka Setia Nasroen, Haroen. 2000. Fiqh Mu’amalah. Jakarta: Gaya Media Pratama Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam (alih bahasa Soeroyo dan Nastangin). Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf Sayyid, Sabiq. 2008. Fiqh Sunnah (Penerjemah Nor Hasanudin). Jakarta: Pena Pundi Aksara Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Mu’amalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Syafe’i Antonio, Muhammad. 2011. Bank Syari’ah (Dari Teori ke Praktek). Jakarta: Gema Insani Syafe’i, Rachmat. 2006. Fiqih Mu’amalah. Bandung: Pustaka Setia www.scribd.com/doc/23606668/Pembahasan-Muzaroah

Judul: Implikasi Muzara’ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Oleh: Heris Suhendar


Ikuti kami