Sektor Ekonomi Potensial Di Kota Tangerang Selatan

Oleh Uki Masduki

169,2 KB 12 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sektor Ekonomi Potensial Di Kota Tangerang Selatan

Jurnal Liquidity Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm 183-189 SEKTOR EKONOMI POTENSIAL DI KOTA TANGERANG SELATAN Uki Masduki Pusat Studi Desentralisasi & Otonomi Daerah/PSDOD STIE Ahmad Dahlan Jakarta Jl. Ciputat Raya No. 77, Cireundeu, Tangerang Selatan E-mail: ukay.albantani@gmail.com Abstract This study aims to determine the potential sectors or sectors base and non-base in the city of South Tangerang. Data obtained through secondary data, that is data Gross Domestic Product (GDP) of South Tangerang City in 2010 - 2013. The data were analyzed using analysis tools Location quotients (LQ) and Growth Ratio Model (MRP). These results indicate, there are five sectors at the same base as the dominant sector which needs to be developed, namely: the building sector, trade, hotels and restaurants, transport and communications, financial services, leasing and business services, and the services sector. Sector is based on the calculation basis of positive LQ (LQ> 1) and the results of calculation of the five sectors Growth Ratio (RPs) through MRP is also positive, or more than one. Kata Kunci: Sektor Basis, Location Quotients PENDAHULUAN Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (daerah otonom) untuk menjalankan pemerintahaannya secara mandiri. Sehingga pemerintah daerah dapat memiliki tanggung jawab dalam menentukan kebijakan pembangunan daerahnya tanpa adanya campur tangan pusat yang berarti. Hal ini juga berarti adanya kemandirian dan keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonominya serta bertanggung jawab atas keuangan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan daerah. Inti dari tujuan otonomi daerah berdasarkan undang-undang di atas mencakup tiga poin, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarkat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah itu sendiri sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Diantara yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menggali, mengelola, dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta untuk meningkatkan daya saing daerah. Sehingga daerah tidak banyak bergantung kepada pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK). Berdasarkan studi yang telah dilakukan terungkap bahwa kemandirian financial daerah masih tergolong rendah (Enceng, et. al., 2012) akibat dari pemerintah daerah tidak bisa meningkatkan PAD-nya sehingga ketergantungan terhadap dana hibah masih tinggi. Menurut Atmadja (n.d), rendahnya PAD yang dihasilkan dari daerah otonom, yang menyebabkan besarnya aliran subsidi dari pusat, dipengaruhi oleh bebepa faktor. Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua adalah tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Penyebab ketiga adalah kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisadiandalkan sebagai sumber penerimaan. Keempat,faktor politis yakni adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Faktor terakhir, adanya ketergantungan tersebut adalah kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu penting bagi daerah untuk menggali, mengelola, dan mengoptimalkan ekonomi daerah perlu diketahui sektor atau subsektor ekonomi daerah sebagai upaya meningkatkan PAD yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan atau menetapkan kebijakan yang terarah dengan mudah sesuai dengan potensi ekonomi daerahnya. Sehingga ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat melalui DAU/DAK dapat diminimalisasi. Salah satu daerah yang masih tergolong baru dalam pemekaran daerah adalah Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan dibentuk sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan yang dimekarkan dari Kabupaten Tangerang. Meskipun Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang relatif baru, namun kinerja ekonominya perlu diapresiasi. Pertumbuhan ekonomimisalnya, 184 Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mencapai 8% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (BPS, 2013). Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan relatif meningkat dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, namun hal tersebut belum berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Indikasinya adalah terjadi peningkatan angka kemiskinan masyarakatnya. Persentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 1,75% naik dari 1,33% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk miskin ini dapat diakibatkan oleh peluang atau kesempatan kerja yang tidak merata di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menggali potensi ekonomi berdasarkan sektor atau subsektor ekonominya. Upaya ini perlu dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan ekonomi daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan melalui penyerapan tenaga kerja. Sekaligus sebagai pijakan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, juga dalam rangka menarik investor agar berivestasi di sektor yang tepat. Menurut Soeparmoko (2002), potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Menurut Arsyad (2010), setiap sektor/subsektor ekonomi potensial atau yang menjadi unggulan harus memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan secara komparatif (Comparative Advantages) dan keunggulan atau keuntungan secara kompetitif (Competitive Advantages). Jurnal Liquidity: Vol.3, No. 2, Juli-Desember 2014: 183-189 TUJUAN Tujuan penelitian ini adalah menganilisis potensi sektor ekonomi Kota Tangerang Selatan pada periode 2010-2013. Sehingga dapat diketahui sektor ekonomi Kota Tangerang Selatan yang memiliki potensi besar atau sektor basis yang dapat dijadikan sektor ekonomi utama dalam rangka meningkatkan pembangunan Kota Tangerang Selatan. vt : vi : vt : 2. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) a. Rasio Pertumbuhan Provinsi Yin METODE Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu diperoleh dari lembaga atau badan pemerintahan seperti BPS Kota Tangerang Selatan, BPS Provinsi banten dan BPS nasional. Data yang diperlukan adalah Product Domestik Regional Bruto (PDRB), APBD dan jumlah penduduk periode 2010 2013. Dari data tersebut dihitung tingkat rata-rata dan pertumbuhan PDRB masing-masing daerah (Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten). Untuk mengetahui sektor potensial di Kota Tangerang Selatan maka dapat dianalisis dengan Location Quotioents (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay, dan Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP). LQ  vi : vi : Yn ( t ) b. Rasio Pertumbuhan Daerah Penelitian Yij Yij (t ) Y j Y j (t ) Keterangan: : Yin (t) : Yn Yn (t) : : Yij : Yij (t) : vt Yj : vt Yj (t) : Keterangan: LQ Yn Yin (t ) Yin 1. Location Quotients (LQ) vi daerah penelitian Pendapatan total dari daerah penelitian Pendapatan dari sektor i di daerah referensi (provinsi) Pendapatan total dari daerah referensi (provinsi) Location Quotients dari sektor i di daerah penelitian Pendapatan dari sektor i di Perubahan PDRB daerah referensi (provinsi) pada sektor i PDRB Provinsi pada sektor i tahun awal periode penelitian Perubahan PDRB Provinsi PDRB Provinsi tahun awal periode penelitian Perubahan PDRB daerah penelitian pada sektor i PDRB daerah penelitian pada sektor i tahun awal penelitian Perubahan PDRB daerah penelitian PDRB Daerah Penelitian pada awal periode penelitian 3. Overlay Analisis Overlay dilakukan untuk Kota Tangerang Selatan, berdasarkan kriteria Sektor Ekonomi Potensial di Kota Tangerang Selatan (Uki Masduki) 185 pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dalam hal ini teknik Overlay dilakukan untuk menunjukkan hasil kombinasi analisis LQ dan MRP. 4. Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP) Perhitungan dilakukan untuk mengetahui persentase pekerja yang bekerja pada sektor tertentu. RPP dapat diketahui dengan rumus: RPP  JPi JP Tabel 1. PDRB Kota Tangerang Selatan dan Prov. Banten Tahun Keterangan: RPP Jpi : : JP : Industri Pengolahan. Sementara sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor penyumbang terkecil bagi PDRB Kota Tangerang Selatan. Sektor Pertambangan dan Penggalian hanya menumbang 0,02% dan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,8% (BPS Kota Tangerang Selatan). Berikut disajikan tabel PDRB Kota Tangerang Selatan berdasarkan lapangan usaha. Rasio Penduduk Pengerjaan Jumlah Penduduk Daerah Penelitian pada sektor i Jumlah Penduduk Daerah Penelitian 2010 2011 2012 2013 PDRB Kota Tangsel (Jutaan Rp) 11.612.265 13.223.885 14.971.048 17.136.974 Sumber: BPS Kota Tangsel dan BPS Prov. Banten Tabel 2. PDRB Kota Tangerang Selatan dan Prov. Banten Sektor HASIL DAN PEMBAHASAN Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan PDRBterbesar kelima dari delapan Kabupeten/Kota di Provinsi Banten. Pada tahun 2013, pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan mencapai 13,4%. Sektor penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Tangerang Selatan adalah sektor perdagangan yang mencapai Rp. 2,7 triliun pada tahun 2013 atau naik 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya kontribusi sektor perdagangan di Kota Tangerang Selatan mengkonfirmasi karekteristik atau ciri-ciri Tangerang Selatan sebagai daerah perkotaan, yaitu tersedianya banyak pasar dan pusat perbelanjaan atau pertokoan. Sehingga Kota Tangerang Selatan mempunyai peranan dan fungsi yang lebih luas sebagai kota maju yaitu sebagai pusat perdagangan. Selain sektor perdangan, PDRB Kota Tangerang Selatan juga ditopang oleh sektor Jasa-jasa, Pengangkutan dan Komunikasi, dan 186 PDRB Prov. Banten (Milyaran Rp) 171.747,60 192.381,29 213.198 244.548,15 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 2010 2011 2012 2013 105.500 113.626 121.420 133.727 2.615 2.898 3.150 3.420 1.780.231 1.975.202 2.109.547 2.262.837 Listrik, Gas dan Air Bersih 393.129 447.042 507.502 619.198 Bangunan 929.156 1.083.120 1.268.128 1.487.210 Perdagangan, Hotel dan Restoran 3.595.369 4.062.874 4.618.702 5.347.918 Pengangkutan dan Komunikasi 1.718.619 1.980.411 2.243.273 2.547.864 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1.430.404 1.603.954 1.803.180 2.033.827 Jasa-jasa 1.657.242 1.954.758 2.296.146 2.700.974 11.612.265 13.223.885 14.971.048 17.136.974 PDRB Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Dari tabel 2 di atas dapat diketahui sektor unggulan atau sektor basis dan sektor non basis bagi Kota Tangerang Selatan. Sektor basis dan non basi dapat diketahui dengan menggunakan rumus dan analisis LQ (Location Quotions). Teknik analisis ini membandingkan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat provinsi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal (sektor basis) yang dimiliki Kota Tangerang Selatan dan sektor nonbasis. Jika Jurnal Liquidity: Vol.3, No. 2, Juli-Desember 2014: 183-189 indeks LQ>1 maka sektor tersebut merupakan sektor basis, LQ=1 maka sektor tersebut hanya mampu memenuhi permintaan di wilayahnya, sedangkan LQ<1 maka sektor tersebut merupakan sektor nonbasis. Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada Lampiran 1, dapat diketahui nilai LQ sektor basis dan non basis di Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2013. Tabel terlampir menunjukan ada 5 (lima) sektor basis atau sektor potensial, yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Karena kelima sektor tersebut memiliki nilai LQ>1. Sedangkan sektor yang memiliki nilai LQ <1 dan menjadi sektor non basis adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Untuk mengetahui sektor potensial yang dominan dan dapat dikembangkan, sektor basis tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan alat analisis overlay. Analisis overlay ini menggabungkan antara hasil LQ sektor basis (+) dengan hasil perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Berikut adalah hasil Rasio Pertumbuhan sektor basis (RPs) PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2010 – 2013. Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan sektor berdasarkan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) di atas, kelima sektor basis atau sektor potensial di Kota Tangerang Selatan rata-rata memiliki pertumbuhan yang positif pada tahun 2010 - 2013. Artinya, kelima sektor basis tersebut sekaligus menjadi sektor dominan yang perlu dikembangkan dan menjadi prioritas basis utama bagi ekonomi Kota Tangerang Selatan. Dari kelima sektor tesebut, sektor jasa marupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 17% pada periode penelitian disusul oleh sektor bangunan yang pertumbuhannya mencapai 15%. Selain itu, sektor jasa juga memberikan kontribusi ter-hadap penyerapan kerja yang cukup tinggi, yaitu 32,1%. Tabel 2. Rasio RPs Sektor Basis dengan Menggunakan Model Rasio Pertumbuhan Tahun 2010 – 2013 terhadap Sektor PDRB Kota Tangerang Selatan RPs Rata rata (+/-) Bangunan 1,23 + Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,20 + Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,21 + 1,08 + Jasa-jasa Sumber: data diolah 1,48 + Pertumbuhan sektor jasa lebih didominasi oleh sub sektor swasta. Berbagai subsektor jasa tumbuh di Kota Tangerang Selatan, seperti lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sektor jasa ini juga banyak diminati oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurut Setiawan (2011), banyak UKM memulai kegiatan usahanya dari sektor jasa, dikarenakan banyaknya variasi usaha dan sangat dinamisnya sektor ini. Oleh karena itu, langkah liberalisasi sektor jasa bisnis dipandang akan memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan UKM. Dalam outsourcing proses bisnis, UKM diyakini dapat bersaing secara setara dengan perusahaan besar berkat keberadaan teknologi informasi. Jasa bisnis juga dilihat sebagai sektor yang memiliki karakteristik “very knowledge intensive”, sehingga dengan kelebihannya tersebut dari aktivitasnya dapat diperoleh ‘productivity gains’ yang signifikan. Selain itu mengingat aktivitas sektor jasa dapat menyediakan intermediate inputs melalui rantai nilai yang diciptakannya, berbagai nilai tambah yang tercipta akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan peningkatan pertumbuhan dari sektor bangunan disebabkan karena makin Sektor Ekonomi Potensial di Kota Tangerang Selatan (Uki Masduki) 187 pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan, seiring dengan adanya alih fungsi lahan sehingga berdampak terhadap menurunnya kontribusi dari sektor pertanian. Maraknya pembangunan di Kota Tangerang Selatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor bangunan. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R, 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu, Yogyakarta. Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. UPP STIE YKPN, Yogyakarta KESIMPULAN Berdasarkan pada hasil penelitian ini, terdapat sektor basis atau sektor potensial di Kota Tangerang Selatan yaitu: sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Selain itu, kelima sektor basis tersebut juga memiliki tingkat rasio pertumbuhan yang positif. Dengan demikian, kelima sektor basis tersebut juga merupakan sektor yang dominan dan perlu dikembangkan. Untuk itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus consern penuh terhadap kelima sektor basis atau potensial tersebut yang berada di Kota Tangerang Selatan. Karena selain memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, sektor basis juga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dua kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini adalah, pertama kebijakan ekonomi seharusnya bagaimana mendorong pada peningkatan sektor basis ini. Kebijakan ini dapat berupa kemudahan akses permodalan dan perizinan. Kedua, perlu peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dalam upaya memenuhi tenaga kerja pada lapangan kerja di sektor basis. Kebijakan ini dapat berupa mendorong lembaga pendidikan dalam meningkatkan kapasitas lulusan pendidikan yang mampu terserap dengan baik pada sektor basis, atau melalui pelatihan tenaga kerja yang siap kerja pada sektor basis. 188 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan. http://tangselkota.bps.go.id/index.ph p? hal=tabel&id = 295 (diakses tanggal 15 Desember 2014) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. http://banten.bps.go.id/index.php?h al=tabel& id=291 (diakses tanggal 15 Desember 2014) Enceng, dkk. 2012. Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012: 1 – 73 Fachrurrazy, 2009. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Ni Komang Erawati dan I Nyoman Mahaendra Yasa, (tanpa tahun). Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Sigit Setiawan. 2011. http://www.kemenkeu.go.id/sites/d efault/files/Peran%20Sektor%20 Jasa%20dalam%20Pengembangan%20 UKM_Sigit%20Setiawan.pdf (diakses tanggal 30 Desember 2013) Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penertbit Andi. Basuki, Agus Tri, 2005. “Peranan Kabupaten Way Kanan dalam Pembentukan PDRB Provinsi Lampung Tahun 1999- Jurnal Liquidity: Vol.3, No. 2, Juli-Desember 2014: 183-189 2002”, Skripsi. Universitas Sriwijaya, Palembang. Kabupaten Induk dan Pemekaran dan di Era Otonomi Daerah Tahun 2005 – 2010 (Studi Kasus: Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara).http://feakuntansi.unila.ac.id/2010/download/ prosiding-pdf/34.pdf (diakses pada tanggal 19 September 2014) Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Yurni Atmadja. (tanpa tahun). Kajian Signifikasi dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Lampiran Hasil Perhitungan LQ terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan Periode 2010 – 2013 LQ 2010 2011 2012 2013 Rata – rata (+/-) Basis/Non Basis Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 0,1098 0,1082 0,1034 0,0978 0,1048 - Non Basis Pertambangan dan Penggalian 0,2103 0,2086 0,1967 0,1946 0,2025 - Non Basis Industri Pengolahan 0,3168 0,3134 0,3072 0,2897 0,3068 - Non Basis Listrik, Gas dan Air Bersih 0,9535 0,9323 0,8876 0,9589 0,9331 - Non Basis Bangunan 2,3001 2,2993 2,2820 2,3283 2,3024 + Basis Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,6982 1,6620 1,6059 1,6071 1,6433 + Basis Pengangkutan dan Komunikasi 1,6752 1,6335 1,5853 1,5821 1,6190 + Basis Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3,2262 ,1698 3,0934 3,0322 3,1304 + Basis Jasa-jasa 2,6895 2,6242 2,5197 2,5788 2,6031 + Basis Sektor Ekonomi Potensial di Kota Tangerang Selatan (Uki Masduki) 189

Judul: Sektor Ekonomi Potensial Di Kota Tangerang Selatan

Oleh: Uki Masduki


Ikuti kami