Kebijakan Penanggulangan Banjir Melalui Instrumen Pendekatan Ekonomi

Oleh Alamsyah Pratama

155,9 KB 10 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kebijakan Penanggulangan Banjir Melalui Instrumen Pendekatan Ekonomi

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR MELALUI INSTRUMEN PENDEKATAN EKONOMI Alamsyah Pratama P022181003 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2018 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DARI PERSPEKTIF EKONOMI Secara ekonomika, fenomena banjir dapat dijelaskan dengan teori eksternalitas. Pengertian eksternalitas secara harfiah adalah suatu kerugian yang harus ditanggung oleh publik tanpa melalui mekanisme pasar. Dalam kasus banjir, eksternalitas itu berupa ketidaknyamanan yang tentunya berakibat juga kepada kerugian secara ekonomi. Ketidaknyamanan atau kerugian tersebut jelas tanpa melalui mekanisme pasar karena masyarakat hanya bisa menerima apa adanya tanpa mempunyai posisi tawar-menawar. Dengan menggunakan pendekatan teori eksternalitas, maka terjadinya banjir disebabkan oleh tidak memadainya pengelolaan barang-barang publik, seperti sungai dan saluran air. Sungai yang semakin dangkal dan menyempit jelas akan mengurangi kemampuan menampung air. Saluran air yang tidak baik menyebabkan pembuangan air tidak pada tempatnya. Persoalan dangkalnya sungai dan tidak berfungsinya saluran air jelas merupakan fenomena ekonomi. Artinya, untuk dapat menyediakan daya tampung sungai dan tersedianya saluran air yang memadai, diperlukan biaya. Bukan sekadar untuk membangunnya, tetapi yang lebih penting adalah untuk pemeliharaannya. Dengan demikian, ketersediaan sumber dana merupakan hal yang menentukan dalam meminimalkan ketidaknyamanan dan kerugian masyarakat. Dengan demikian, apabila banjir dipandang sebagai fenomena ekonomi, berlakulah hukum permintaan dan penawaran. Artinya, kalau semakin banyak tuntutan akan kualitas sungai dan saluran air, maka risikonya ketersediaan dana untuk itu semakin besar. Ini berarti pemerintah memerlukan sumber dana yang lebih besar dengan cara menaikkan tarif pajak. Namun, sebelum melakukan upaya menaikkan pajak, perlu dikaji apakah pengelolaan barang-barang publik sudah efisien dan efektif? Sebab, apa jadinya kalau pajak dinaikkan sementara pengelolaan barang publiknya tidak banyak berubah. Pertanyaannya adalah apakah terbatasnya pengelolaan barang publik karena terbatasnya anggaran? Fakta ini kemudian memunculkan kritik bahwa biang keladinya adalah kebijakan ekonomi, kebijakan tata ruang, dan banyak kebijakan lainnya yang anti lingkungan hidup di Kota-kota besar di Indonesia. Strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sama sekali memiliki wajah lingkungan hidup. Kerakusan ekonomi telah menyebabkan kerusakan lingkungan karena pembangunan ekonomi pasar tidak mengindahkan kaidah-kaidah etika lingkungan dan kepentingan sosial, yang luas. Dalam hal ini pula, perlu adanya pengambilan tindakan kebijakan yang cepat untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi banjir yang ada di kota-kota di Indonesia, sebagai contoh kebijakan ini kita ambil kasus DKI Jakarta sebagai kota yang kurun waktunya sering mengalami potensi banjir. Model kebijakan yang dikembangkan untuk paper/makalah ini membahas kompleksitas yang diidentifikasi dalam definisi masalah gambar adalah Causal Loop Diagram yang mewakili fitur kunci dari model yang dikembangkan dalam paper ini. Causal Loop Diagram mewakili struktur umpan balik dari model secara sederhana tanpa mengecilkan kompleksitas system. Gambar Causal Loop Diagram Sistem Dalam diagram diatas dapat dilihat bahwa peningkatan nilai tanah akan meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana Pajak Bumi dan Bangunan ini akan berkontribusi pada pendapatan daerah Jakarta. Dari pendapatan daerah ini, dialokasikan dana untuk investasi penanggulangan bencana banjir. Investasi penanggulangan banjir yang dibahas pada model ini berupa penambahan ketinggian tanggul laut dan sungai yang dapat mengurangi resiko banjir sungai dan rob. Pengurangan resiko banjir ini dapat meningkatkan nilai tanah yang berkontribusi pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) hadir dengan pembangunan tanggul sungai, tanggul laut, dan reklamasi pantai. Pembangunan tanggul laut dan tanggul sungai JCDS dapat mengurangi resiko banjir yang nantinya meningkatkan nilai tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan pendapatan daerah Jakarta yang dapat digunakan kembali untuk investasi penanggulangan bencana banjir. Di sisi lain, reklamasi pantai JCDS meningkatkan luas area residensial yang nantinya dapat berkontribusi pada PBB Jakarta. Kemudian, Reklamasi pantai merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh proyek JCDS dalam mengatasi kurangnya ketersediaan lahan yang layak untuk bisnis, residensial, dan RTH. Namun, reklamasi pantai turut menuai kontra dari berbagai kalangan, contohnya dari WALHI, karena reklamasi pantai ini dianggap dapat merusak biota laut yang ada. Melihat pentingnya peran reklamasi pantai dalam model permasalahan penelitian ini, reklamasi pantai dijadikan sebagai salah satu key driver untuk melihat pengaruhnya terhadap luas area residensial dan Pajak Bumi dan Bangunan suatu daerah. Ada pula beberapa proyek untuk menghalau dampak buruk juga sempat dikemukakan di media massa, seperti pembuatan banjir kanal (timur dan barat), pembuatan ratusan situ untuk menampung luapan air dari daerah daratan tinggi. Jumlah biaya proyek-proyek demikian sampai trilyunan rupiah, sehingga pelaksanaannya belum bisa dipastikan sekarang, karena keperluan pembangunan ekonomi dan sosial yang juga mendesak (dan sifatnya terus menerus) cukup banyak, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur desa. Tetapi “trauma” dari pengalaman banjir yang baru lalu ini pasti juga menambah desakan atau urgensi sehingga “cicilan” pengeluaran akan diperbesar di waktu yang dekat. Kita bisa memulai juga dari sistem transportasi. Sebelum terlambat dan menjadi sia-sia, pola pembangunan jaringan transportasi perlu ditinjau ulang. Bukannya dengan mengutamakan kelancaran arus manusia masuk ke pusat kota, melainkan harus mengetengahkan paradigma baru, yakni dengan secara aktif memperluas basis kegiatan ekonomi ke luar pusat kota, mulai dari daerah di sekitarnya hingga ke daerah yang semakin jauh. Sehingga bisa menekan dan mengurangi fenomena Urbanisasi masuk ke kota dan daerah pinggiran kota bisa bebas dari area perkumuhan yang bisa menyebabkan banjir. Tetapi, sikap “business as usual” bisa juga menjangkiti para pengambil keputusan. Maklumlah, banjir adalah gejala musiman yang setiap tahun kembali di bulan Januari atau Februari, sehingga penduduk dianggap sudah terbiasa. Banjir besar seperti yang baru lalu ini juga hanya terjadi sekali beberapa tahun terakhir. Maka bisa juga “diputuskan” untuk tidak mengeluarkan uang sampai trilyunan, dan uang itu lebih baik dipakai untuk memperbaiki keadaan kesehatan dan pendidikan, serta memperbaiki infrastruktur kampung. Anggaran tambahan yang tidak terlalu besar bisa digunakan untuk memperbaiki selokan-selokan dan sistim drainage kota sehingga genangan air tidak terjadi terlalu lama. Kalau keperluan tambahan anggaran demikian masih besar maka bisa dipertimbangkan untuk menaikkan pajak. Pajak bisa berupa pajak pendapatan atau pajak atas kekayaan atau harta benda. Yang paling cocok adalah pajak PBB, atas tanah dan bangunan, karena penanggulangan banjir lebih terkait kepada (nilai) tanah dan bangunan.

Judul: Kebijakan Penanggulangan Banjir Melalui Instrumen Pendekatan Ekonomi

Oleh: Alamsyah Pratama


Ikuti kami