Id Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi(1)

Oleh Kheyla Queenszea

257,4 KB 12 tayangan 1 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Id Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi(1)

DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang) Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: Aldinur.armi@gmail.com Abstract: Social and Economy Impact on Market Relocation Policy (Case Study on Relocation of Dinoyo Traditional Market Kota Malang). Purpose of the relocation policy at Dinoyo Traditional Market to Merjosai Temporary Market is to revitalize Dinoyo Traditional Market to be more modern. This policy is temporary until revitalizing old market is done. On the implementation of this policy, there will be social and economic impacts occur that influence stakeholders Dinoyo Traditional Market. Research type is descriptive with qualitative approach, this research aim to describe the implementation of relocation policy Dinoyo Market to Merjosari Market before implementation on progress, during implementation progress, and after the implementation finish also describing social and economic impacts that happen in this implementation of relocation policy. Keywords: social impact, economic impact, relocation policy, traditional market Abstrak: Dampak Sosial Ekonomi Keijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Pasar Merjosari Kota Malang). Kebijakan relokasi pasar dari Pasar Dinoyo ke Pasar Penampungan Sementara Merjosari yang bertujuan untuk merevitalisasi Pasar Dinoyo yang tradisional menjadi lebih modern. Kebijakan Pemerintah Kota Malang ini merupakan relokasi sementara. Dalam implementasi kebijakan tersebut akan timbul dampak-dampak sosial dan ekonomi yang mempengaruhi stakeholder Pasar Tradisional Dinoyo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan relokasi Pasar Dinoyo Ke PPS Merjosari, baik saat sebelum relokasi berjalan, sedang relokasi, dan setelah relokasi selesai juga menjelaskan dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi di dalam implementasi kebijakan relokasi pasar ini. Kata kunci: dampak sosial, dampak ekonomi, kebijakan relokasi, pasar tradisional Pendahuluan Pembangunan adalah salah satu tujuan penting dalam suatu tata kelola. Dan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu mekanisme atau metode tertentu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan suatu pedoman mekanisme, metode, cara dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yang di pahami sebagai kebijakan. Di dalam kebijakan ada berbagai tahap yang akan menentukan arah kebijakan atau sasaran kebijakan sehingga menjadi suatu kebijakan yang efektif dalam pembangunan (Suharto, 2008,h.2). pembangunan memiliki alat untuk melaksanakan pembangunan yaitu kebijakan publik. Dalam ilmu Administrasi Publik, kebijakan publik merupakan salah satu bidang kajian Administrasi Publik sehingga dalam ilmu Administrasi Publik juga memiliki hubungan erat dengan studi pembangunan. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah fenomena dampak sosial ekonomi kebijakan relokasi pasar Dinoyo. Pembangunan adalah alasan utama dari kebijakan relokasi Pasar Dinoyo sehingga untuk sementara waktu akan dipindah tempatkan di kawasan Merjosari sampai selesainya proses modernisasi Pasar Dinoyo baru yang memiliki konsep menggabungkan pasar tradisional dan pasar modern di satu komplek bisnis. Jika dilihat lebih lanjut, kebijakan relokasi ini menunjukan pada kita bahwa dalam pembuatan kebijakan ada stakeholder yang dapat mempengaruhi arah kebijakan selain pemerintah, stakeholder tersebut adalah pemilik modal besar atau investor dan bisa juga masyarakat yang sehari-hari terlibat dalam dinamika pasar. Berkat peran pemilik modal besar ini pasar Dinoyo menjadi salah satu objek pembangunan modernisasi. Fenomena relokasi Pasar Dinoyo ini sangat menarik perhatian peneliti karena kebijakan relokasi pasar ini adalah kebijakan yang Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, Hal. 1-6 |1 menimbulkan banyak kalangan yang pro dan kontra, bahkan para pedagang melakukan penolakan walaupun akhirnya relokasi masih tetap berjalan. Alasan lain peneliti memilih relokasi Pasar Dinoyo karena pasar dinoyo adalah pasar pertama yang terkena kebijakan relokasi walaupun hanya sementara hingga akhirnya akan kembali ke lokasi lama, hal ini sudah cukup menarik bagi peneliti untuk meneliti dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan relokasi pasar ini karena analisa dampak kebijakan relokasi yang pertama ini akan dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan kebijakan relokasi pasar lain di masa yang akan datang baik relokasi sementara maupun relokasi permanen. Adapun tujuan penelitian ini adalah; Untuk mengetahui bagaimna dampak sosial dan dampak ekonomi pada sebelum relokasi, sedang relokasi, dan setelah relokasi. Tinjauan Pustaka A. Teori Pembangunan 1. Persepsi Pembangunan Persepsi adalah pemahaman tertentu terhadap peristiwa tertentu dan dimasukkan dalam pengalaman hidup dan kerangka berpikir (Suryono, 2004, h.20). Menurut Siagian dalam Suryono (2004, h.21) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sehingga ide dasar pemikiran Siagian adalah pembangunan adalah proses, pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilakukan, pembangunan dilaksanakan secara berencana dan berorientasi pada pertumbuhan, pembangunan mengarah pada modernitas, dan kegiatan pembangunan ditujukan pada kegiatan usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan negara. B. lmplementasi Kebijakan Publik Studi implementasi merupakan suatu kajian yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Definisi dari implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik individu pejabat, kelompok pejabat pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan (Van Meter dalam Agustino, 2008, h.138). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa implementasi terkait dengan tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan. Implementasi merupakan proses krusial dari kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan di atas meja para pembuat atau perencana kebijakan. Setiap implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan pasti memiliki dampak. Kata “dampak” perlu dipertegas oleh karena suatu kebijakan itu lazimnya memang menimbulkan akibat langsung dan akibat tidak langsung, baik yang memang diniatkan atau pun yang tidak diniatkan (unintended results). C. Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Berbicara mengenai dampak tidak lepas dari sifat dampak tersebut. Ada dua sifat dampak yang umum kita jumpai yaitu dampak primer dan dampak sekunder, dampak primer berhubungan dengan berubahnya lingkungkan sekitar yang disebabkan secara langsung oleh kegiatan contohnya adalah ada kegiatan pelebaran jalan raya di desa maka lingkungan tempat pelebaran jalan raya akan otomatis secara langsung berubah misalnya terjadi penggusuran rumah penduduk. Dampak sekunder adalah dampak yang ditimbulkan karena dampak primer contoh dalam kasus pelebaran jalan dampak sekunder adalah perubahan pola hidup penduduk karena penggusuran rumah sehingga tidak lagi bisa beraktifitas seperti biasa sampai dapat menemukan rumah baru. Selain dari sifatnya, dampak dari kebijakan ada yang bersifat diinginkan dan tidak diinginkan salah satu contoh misalnya untuk mengutai kemacetan lalu lintas di jalanan sebuah kota, para pembuat kebijakan menerapkan pelebaran jalan agar dapat menampung kendaraan lebih banyak dan arus lalulintas menjafi lancar. Setelah kebijakan pelebaran jalan di implementasikan, arus lalu lintas memang menjadi lancar. Arus lalulintas yang lancar merupakan dampak yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut. Akan berbeda jika implementasi pelebaran jalan justru meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya karena masih minimnya kesadaran pengguna kendaraan bermotor atau mungkin juga penggunaan jalan yang sudah lebar dan masih baru (datar dan mulus) sebagai tempat balapan liar oleh beberapa orang. Peningkatan angka kecelakaan dan penggunaan jalan baru sebagai area balapan liar adalah dampak yang tidak diinginkan. Sekalipun dampak yang sebenarnya dari suatu kebijakan mungkin jauh dari harapan dan keinginan pembuat kebijakan, tetapi kebijakan itu memiliki konsekuensi penting bagi masyarakat. Misalnya, suatu program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif di sebuah negara, akan tetapi kebijakan ini menunjukan bahwa pemerintah negara tersebut masih memiliki perhatian dalam pengentasan kemiskinan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, Hal. 1-6 |2 Terkait dengan dampak sosial ekonomi adalah pembahasan terhadap sistem sosial ekonomi yang meliputi norma, gagasan, aktifitas, dan interaksi masyarakat. Dalam kasus relokasi pasar Dinoyo, dampak sosial bisa dikaitkan dengan beberapa aspek seperti dampak keamanan, dampak transportasi, dampak kebersihan lingkungan maupun pengaruh bagi pedagang itu sendiri. Sedangkan dampak ekonomi berhubungan dengan pola hidup ekonomi masyarakat pasar Dinoyo. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan objek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia atau objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Proses Relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari a. Sebelum Relokasi Dalam teori kebijakan publik, perumusan kebijakan adalah suatu komponen awal dari penerapan atau implementasi. Dalam kasus relokasi Pasar Dinoyo, proses perumusan kebijakan relokasi dan modernisasi Pasar Dinoyo telah membuat dan menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kota Malang setuju untuk dilakukan relokasi Pasar Dinoyo ke Pasar Penampungan Merjosari. Ditinjau dari definisi kata relokasi yaitu pemindahan tempat atau memindahkan tempat. Relokasi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial dll. Sehingga pemerintah, khususnya pemerintah daerah memiliki hak melakukan relokasi pada sektorsektor yang dikuasai pemerintah daerah termasuk fasilitas umum seperti pasar. Dalam hal relokasi Pasar Dinoyo Kota Malang, pemerintah daerah melakukan relokasi dikarenakan menurut Pemerintah Kota Malang kondisi Pasar Dinoyo yang lama sudah tidak lagi memenuhi standar layak pasar. Pada awalnya, rencana relokasi Pasar Dinoyo ini mendapat penolakan dari sebagian besar pedagang karena para pedagang merasa dengan dipindahnya Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari hanya akan merugikan pedagang karena daerah kelurahan Merjosari tidak ramai atau padat seperti kelurahan Dinoyo, selain itu jalan utama menuju PPS Merjosari tidak selebar jalan M.T. Haryono yang berada di kawasan Dinoyo. Walaupun sebelum relokasi dijalankan telah terjadi penolakan tetapi pada akhirnya relokasi tetap berjalan karena resistensi pedagang diminimalisir oleh pengarahan dari Pemkot Malang bahwa relokasi hanya bersifat sementara sampai Pasar Dinoyo telah selesai direnovasi dan PPS Merjosari telah menjadi pasar aktif seperti Pasar Dinoyo dahulu Dari penyajian data yang telah disampaikan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam proses sebelum relokasi adalah tahap perumusan kebijakan yang didalamnya perumusan tidak hanya melibatkan peran Pemerintah Kota Malang tetapi juga para pedagang Pasar Dinoyo, walaupun peran Pemkot Malang sangat dominan dan peran pedagang hanya sebatas diberi pengarahan atau sosialisasi untuk meredam resistensi terhadap kebijakan relokasi pasar dikarenakan hal ini tidak lepas dari kedudukan Pasar Dinoyo yang memang dimiliki oleh Pemkot Malang. b. Ketika Relokasi Dilihat dari konsep relokasi bahwa definisi paling sederhana adalah memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lain. Namun dalam implementasinya relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun proses adaptasi pada hal baru. Maka diperlukan pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakat terutama stakeholder pasar. Ketika proses relokasi sedang berjalan, resistensi-resistensi pedagang seperti saat sebelum relokasi berlangsung sudah dapat diminimalisair oleh sosialisasi dan pengarahan dari Pemerintah Kota Malang. Penolakan dan resistansi terhadap perubahan merupakan hal umum yang sering terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan umum dalam implementasi kebijakan adalah tidak efektifnya implementasi karena penolakan-penolakan terhadap kebijakan termasuk dalam kasus relokasi Pasar Dinoyo. Dalam tahap dimana relokasi sedang berjalan ini penolakan dari pedagang memang tidak sebesar saat awal sebelum relokasi berjalan. Salah satu hal penting untuk menimalisir penolakan terhadap kebijakan adalah dengan meningkatkan partisipasi stakeholder selain pemerintah dalam policy making. Dalam kasus relokasi Pasar Dinoyo sebaiknya Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan partisipasi pedagang Pasar Dinoyo dalam kebijakan relokasi Pasar Dinoyo sehingga feedback dari pedagang Pasar Dinoyo dapat menjadi pertimbangan dalam merelokasi pasar. Sehingga stakeholder dalam kebijakan Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, Hal. 1-6 |3 relokasi Pasar Dinoyo (Pemkot Malang, Investor Pasar Dinoyo, Pedagang Pasar Dinoyo) dapat sepakat dan meminimalisir resistensi terhadap kebijakan. c. Setelah Relokasi Tahap sesudah relokasi adalah tahap dimana kebijakan telah diimplementasikan dan melihat perkembangan setelah implementasi telah terlaksana. Dari penyajian data yang telah disampaikan sebelumnya para pedagang dan staf UPT Pasar Penampungan Sementara Merjosari hanya perlu bersiap-siap karena pembangunan Pasar Dinoyo telah mencapai tahap finishing. Implikasi-implikasi yang terjadi dapat menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya dapat diformulasikan. Hal ini juga berlaku saat nantinya Pasar Dinoyo telah dapat ditempati, hendaknya pemerintah Kota Malang dapat memperhatikan aspirasi-aspirasi stakeholder Pasar Merjosari dalam merelokasi kembali aktivitas pasar ke Pasar Dinoyo sehingga kebijakan relokasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. 2. Dampak Sosial dan Ekonomi Relokasi Pasar a. Dampak Sosial Menurut William Dunn (2000, h.89), dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera (present) maupun efek jangka panjang. Sudharto P. Hadi (1995, h.93) menjelaskan bahwa dampak sosial adalah konsekuensi sosial terhadap adanya suatu kegiatan pembangunan maupun suatu penerapan kebijakan atau program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan aktifitas pembangunan. Dalam penelitian ini dampak sosial yang terjadi di Pasar Penampungan Sementara Merjosari dialami oleh pedagang dan pekerja di PPS Merjosari dan masyarakat sekitar. Terkait dengan dampak sosial yang menunjukkan perubahan langganan yaitu bergantinya pembeli tetap (langganan) yang biasa membeli di satu pedagang tetapi setelah relokasi, menjadi pembeli langganan ke pedagang lain. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan data yang menyatakan tidak ada perubahan pembeli yang signifikan atau memiliki pengaruh besar bagi pedagang setelah pasar direlokasi. Walaupun ada beberapa pedagang yang merasakan dampak perubahan pelanggan yaitu penurunan pelanggan, dampak ini hanya mengena ke sebagian kecil pedagang yang menurut pandangan peneliti adalah karena faktor tempat atau kios berjualan pedagang-pedagang tersebut terletak di bagian paling belakang PPS Merjosari. Umumnya bagian belakang tersebut adalah bagian kios penggilingan daging dan bumbu yang di tempati beberapa penjual jasa penggilingan tetapi ada sebagian kios yang digunakan pedagang untuk berjualan sayuran. Mengenai dampak kemacetan, hasil wawancara dan observasi oleh peneliti tidak menunjukkan tingkat kemacetan yang meresahkan karena di empat titik keluar dan masuknya kendaraan di PPS Merjosari telah tersedia dua orang petugas parkir untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar dan masuk pasar. Kepadatan kendaraan meningkat dan menjadikan kondisi jalan lebih padat tetapi tidak macet dan dalam batas kelancaran yang normal, hanya pada saat pagi hari yang meliputi jam masuk dimana banyak pengguna kendaraan (pelajar, pekerja, dan orang umum termasuk pembeli yang menuju PPS Merjosari) yang melewati jalan dan pada saat sore hari volume kendaraan juga meningkat karena jadwal pulang pekerja dan pelajar. Dampak sosial selanjutnya adalah mengenai pengelolaan sampah. Sampah pasar pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan sekitar pasar. Volume dan jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan sampah pada pasar tradisional sangat besar. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan dalam pengelolaan masalah sampah pasar tradisional. Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti dijelaskan bahwa sampah diangkut dua kali dalam sehari untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan sampah akhir dan tidak ada tindak lanjut lebih dari pengangkutan sampah tersebut. Grindle dalam Wahab (2008, h.188) menjelaskan kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pihakpihak yang dipengaruhi kepentingannya, dalam dampak pengelolaan sampah PPS Merjosari salah satu pihak tersebut adalah masyarakat Merjosari khususnya yang berada dekat dengan PPS Merjosari yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kawasan yang bersih. Kepentingan masyarakat tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk meningkatkan skala prioritas dalam pengelolaan sampah karena dengan pengelolaan sampah yang sebatas mengangkut sampah dua kali dalam sehari tidak cukup karena masih meninggalkan bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak menyenangkan karena sampah bercampur-campur tidak ada pemisahan seperti sampah kering dan sampah basah. b. Dampak Ekonomi Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, Hal. 1-6 |4 Dampak ekonomi dalam pembahasan ini meliputi dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang dan akses ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar PPS Merjosari. Dampak adalah perubahan lingkungan oleh suatu kegiatan (Sudarmo, 1996, h.87). Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini bisa berupa lingkungan fisik dan non fisik, lingkungan fisik adalah lingkungan yang meliputi aspek fisik yaitu lahan atau alam sedangkan lingkungan non fisik adalah lingkungan yang tidak bersifat fisik yaitu lingkungan sosial-budaya, ekonomi, dll. sehingga dampak ekonomi dalam pembahasan ini adalah perubahan lingkungan ekonomi yang terjadi oleh suatu kegiatan yaitu relokasi Pasar Dinoyo ke Pasar Penampungan Sementara Merjosari. Dari hasil wawancara peneliti umumnya para pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan karena minimnya pembeli walaupun ada sebagian pedagang yang merasakan pendapatannya turun. Para pedagang yang merasa pendapatannya berkurang hanya mencakup sebagian kecil saja sedangkan sebagian besar pedagang di PPS Merjosari tidak mengalami penurunan dan cenderung stabil dan bahkan banyak pedagang yang mengaku pendapatan mereka meningkat setelah pasar direlokasi. Relokasi ke PPS Merjosari bagi mayoritas pedagang dapat dianggap sebagai dampak ekonomi yang positif. Peningkatan dan penurunan pendapatan yang dialami pedagang di PPS Merjosari disebabkan oleh jumlah pembeli. Tata letak pedagang di PPS Merjosari memang sedikit berbeda dengan di Pasar Dinoyo dulu sehingga sehingga berpengaruh terhadap akses pembeli kepada pedagang. Pedagang yang mendapat kios dan pedagang kaki lima yang dekat area parkir merasakan peningkatan pendapatan karena mudahnya akses pembeli ke pedagang tersebut. Berbeda dengan pedagang yang tempat berjualannya masuk lebih jauh ke dalam pasar, para pedagang ini mengalami penurunan pendapatan karena banyak pembeli yang malas untuk berjalan jauh ke dalam untuk membeli barang di pasar. Selanjutnya mengenai akses ekonomi masyarakat, hasil wawancara peneliti menunjukkan proses relokasi ke Pasar Merjosari telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar Merjosari. Terbukanya lapangan kerja baru ini yang di sebut sebagai akses ekonomi masyarakat Merjosari. Banyak warga Merjosari yang memilih berusaha atau berdagang di PPS Merjosari, ada yang bekerja sebagai juru parkir, pedagang kaki lima, maupun pedagang yang menyewa kios atau bedak. Sumodiningrat (2011, h.7) menjelaskan bahwa dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat dibutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk memperkuat posisi kemitraan usaha ekonomi masyarakat yang dalam kasus relokasi ke PPS Merjosari ini, terbukanya akses ekonomi bagi masyarakat Merjosari dapat menjadi salah satu upaya dalam mencapai kemandirian ekonomi masyarakat walaupun masih dalam skala usaha kecil. Kesimpulan Relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari memilik dampak yang lebih condong kepada dampak sosial-ekonomi yang positif, walaupun dampak negatif yang juga terjadi. Untuk dampak positif ekonomi yang muncul adalah akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat merjosari, sedangkan dampak negatif ekonomi yang terjadi adalah beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di pasar Dinoyo sehingga jika di pasar sebelumnya beberapa pedagang mendapat lokasi kios yang strategis dan pada saat relokasi mendapat kios yang tidak strategis maka akan berakibat turunnya pendapatan beberapa pedagang.. Dampak sosial positif yang terjadi adalah proses interaksi di PPS Merjosari menjadi lebih luas sehingga pasar menjadi ramai ini dikarenakan lokasi PPS Merjosari dekat dengan tiga kelurahan berbeda yaitu kelurahan Sumbersari, Dinoyo, dan merjosari. Sedangkan dampak sosial negatif yang terjadi adalah mengenai sampah pasar yang menumpuk di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Daftar Pustaka Abdul, Wahab, Solichin. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM-Press. Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta. Dunn N. William, (2000) Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Sudarmo. (1995). Dampak Pembangunan Ekonomi (pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta:Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, Hal. 1-6 |5 Bangunkerto. Yogyakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudharto P. Hadi. (1995). Aspek Sosial Amdal. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta. Sumodiningrat, Gunawan.(2011). Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Suryono, Agus. (2004). Pengantar Teori Pembangunan. Malang: UM-Press. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, Hal. 1-6 |6

Judul: Id Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi(1)

Oleh: Kheyla Queenszea


Ikuti kami