Polemik Industri Waralaba : Kematian Ekonomi Masyarakat Kecil

Oleh Yessy Nidawati

14 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Polemik Industri Waralaba : Kematian Ekonomi Masyarakat Kecil

Nama : Yessy Nidawati
NIM

: 12401241043

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan / FIS

Polemik Industri Waralaba : Kematian Ekonomi Masyarakat Kecil
Geliat perkembangan bisnis waralaba menunjukkan pergerakan yang semakin masif.
Ekspansi bisnis yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha besar melalui minimarket-minimarket
waralaba telah menyebar dari kota besar hingga kota kecamatan kecil di seluruh pelosok negeri.
Hal ini berimbas pada iklim persaingan usaha yang tidak seimbang antara para pedagang kecil
dengan pemilik minimarket waralaba. Toko-toko kelontong dan pasar tradisional yang pernah
memegang kunci dalam pergerakan sektor ekonomi di masa lampau telah mulai ditinggalkan
oleh pembelinya.
Banyaknya toko modern berjejaring yang tumbuh menjamur itu secara langsung
berdampak kepada pelaku usaha toko kelontong di sekitarnya. Ambil saja contoh di salah satu
kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Gunungkidul. Minimarket
berjaring waralaba nasional semakin menjamur keberadaannya selama kurun waktu lima tahun
terakhir. Keberadaan minimarket semacam Indomaret dan Alfamaret pun dapat dijumpai dengan
mudah di setiap kota kecamatan di seluruh penjuru kabupaten. Terlebih dengan sedang
dilaksanakannya pembangunan Pamela hypermarket tiga lantai yang praktis akan semakin
berimbas pada menurunnya pendapatan para pedagang di pasar tradisional dan retail-retail kecil.
Untuk itu perlu langkah antisipatif agar masyarakat kecil tak terus menerus merugi.
Kebijakan yang Diambil oleh Pemerintah Daerah
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
sejatinya dimaksudkan untuk memberdayakan usaha perdagangan pasar tradisional dan
perdagangan eceran kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan berkembang serasi dengan pusat
perbelanjaan dan toko modern, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling

menguntungkan. Namun nyatanya keefektifan Perda ini patut dipertanyakan karena terdapat
sejumlah pasal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebut saja di ketentuan Pasal 7
yang menyebutkan bahwa minimarket tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 200 meter dari
minimarket lain atau kurang dari 100 meter dengan toko non Toko Modern berizin usaha
perdagangan. Namun pada prakteknya hal itu urung dilakukan. Misalnya minimarket Alfamaret
dan Indomaret di Jalan K.H Agus Salim kota Wonosari yang hanya terpisahkan oleh jarak tak
lebih dari 50 meter. Keberadaan minimarket-minimarket itu juga berdampingan dengan sejumlah
toko kelontong, koperasi KPN, dan toko non modern yang dikelola oleh masyarakat. Atau sebut
saja kembali salah satu Pasal yang dilanggar, yakni Pasal 8 Ayat (1) huruf b yang berbunyi,
“Kegiatan perdagangan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimulai paling awal pukul
08.30 WIB dan paling akhir pukul 21.00 WIB”. Hal ini bertolak belakang dengan sebagian
kenyataan dilapangan, karena kebanyakan minimarket tersebut buka lebih pagi atau beberapa
diantaranya yang berada di pusat kota Wonosari buka selama 24 jam penuh. Adapun jumlah
minimarket juga tak sesuai dengan apa yang tertuang di Perda, yakni 2 minimarket per
kecamatan namun implementasinya di kecamatan Wonosari terdapat 5 minimarket waralaba.
Sungguh miris mengetahui fakta bahwa Pemerintah Daerah yang seharusnya memperhatikan
nasib UMKM justru mempermudah gerak para pengusaha besar untuk mengekspansi wilayah
Kabupaten Gunungkidul.
Perilaku Masyarakat
Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa harga-harga yang dijual di minimarket waralaba
lebih mahal dari harga pasar dan toko kelontong, namun anehnya hal tersebut tidak menyurutkan
daya beli masyarakat. Masyarakat kini beralih berbelanja di minamarket dengan alasan
kenyamanan dan kualitas produk walau harus dibarengi dengan harga yang lebih mahal.
Sehingga toko-toko kelontong perlahan mulai tergeser dari persaingan industri retail yang
berimbas pada menurunnya pendapatan mereka. Eksistensi toko kelontong dan pasar tradisional
menjadi sangat terancam dengan semakin maraknya toko modern berjejaring
Perlu Adanya Evaluasi
Minimarket banyak disalahkan karena dinilai membuat gulung tikar pedagang, warung
atau toko tradisional. Mereka dipandang kalah bersaing karena makin kuatnya dominasi

minimarket. Jenis usaha ini juga disalahkan karena dianggap bagian dari sistem kapitalisasi
usaha yang digerakkan satu induk yang besar. Kegiatan ini dipandang tidak berpihak pada usaha
kecil, bahkan membuat kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat gulung tikar. Namun
saat ini kita tak bisa terus menerus menyalahkan jaringan waralaba tersebut. Sebaiknya para
pemilik usaha UMKM, pasar tradisional, dan toko-toko kelontong berbenah dan melakukan
evaluasi. Beberapa hal patut menjadi sorotan, misalnya adalah kualitas barang yang
diperdagangkan dan kualitas layanan yang diberikan. Tak jarang keluhan masyarakat sehingga
mereka beralih berbelanja di minimarket adalah kualitas barang di toko kelontong yang buruk,
misal barang sudah merupakan stok lama dan bahkan ada yang sampai kadaluarsa. Untuk
barang-barang konsumsi tentunya kualitas produk yang buruk akan membahayakan kesehatan
para pembelinya, sehingga perlu diganti dengan barang yang baru. Kemudian dari segi pelayanan
harus ditingkatkan dengan lebih baik dan cepat. Pelayanan yang ramah juga akan membuat
pembeli akan mau datang kembali. Langkah promosi juga bisa ditempuh guna menarik pembeli.
Solusi yang Dapat Ditempuh
Solusi untuk permasalahan ini harus dipecahkan dengan kerjasama berbagai pihak, baik
antara pemerintah daerah, pengusaha minimarket waralaba, dan para pedagang retail kecil.
Sebaiknya dilaksanakan revisi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar lebih
berpihak kepada keberlangsungan sektor ekonomi UMKM. Penegakan Perda juga harus
dilakukan secara konsisten dan tidak setengah-tengah, terutama memperketat permasalahan
perizinan pendirian usaha waralaba. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan usaha pedagang
kecil untuk berbenah memperbaiki kualitas barang dan pelayanan.

Judul: Polemik Industri Waralaba : Kematian Ekonomi Masyarakat Kecil

Oleh: Yessy Nidawati


Ikuti kami