Kebijakan Utang Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Oleh Nuly Purwa

96 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Kebijakan Utang Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

KEBIJAKAN UTANG INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Nuly Purwa Narawati NIM. 1760202018 Prodi Ekonomi Syariah Hutang merupakan perwujudan dari suatu pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya transaksi hutang atau pinjaman ini terjadi, manakala pendapatan negara dalam keadaan terbatas, dan tidak imbang dengan meningkatnya kebutuhan akan anggaran pembangunan. Dengan kata lain, penerimaan negara yang ada masih belum mampu berpacu dengan kebutuhan pengeluaran negara yang diinginkan, atau pemerintahan tidak punya uang yang cukup. Setidaknya, kesalahan tersebut tidak harus dibayar dengan berutang. Sebenarnya untuk menambah pos penerimaan negara ada dua cara yaitu; menarik dana dari dalam negeri berupa pajak atau surat hutang, dan menarik dana dari luar negeri dalam bentuk investasi atau pinjaman. Penarikan dana berupa pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak seringkali menghambat pendapatan pemerintah. Idealnya, kesadaran wajib pajak tinggi atau kalau tidak dilakukan penarikan oleh pihak pemerintah. Daripada pemerintah lebih memilih menarik dana dari luar negeri. Mencermati fenomena hutang, dan supaya stabilitas perekonomian tetap terjaga agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tidak melampaui batas yang aman. Maka pengelolaaan hutang perlu dilakukan, agar krisis ekonomi yang pernah terjadi tidak terulang kembali di Indonesia. Sehingga perencanaan, implementasi dan pengendalian atas pinjaman menjadi sangat penting adanya. Menurut definisi yang dirumuskan Development Assistance Commitee (2002) hutang luar negeri adalah bantuan pembangunan secara resmi yang terdiri dari dana yang disediakan oleh pemerintah atas persyaratan konsesional terutama untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang. Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Menurut Beik (2009) dalam Huda (2016) hutang mempunyai prinsip tertentu yaitu: a. Hutang merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kemandekan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Dalam konteks negara, maka apakah kebijakan hutang yang telah dilakukan pemerintah Indonesia telah memenuhi unsur keterpaksaan atau justru menjadi kebiasaan. b. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terlilit hutang. Hal ini akan menimbulkan efek yang besar yaitu qahrir rijal. Atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang akan menyebabkan harga diri menjadi hilang. Apalgi, jika yang mengendalikan adalah musuh yang mempunyai niat buruk dan kebencian luar biasa. Dalam konteks negara harus dilihat apakah selama ini sudah sesuai dengan kemampuan bangsa. c. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Dalam konteks makro, terkait dengan hubungan antar negara jika Indonesia berusaha melalkukan upaya rescheduling hutang atau bahkan penghapusan hutang maka upaya tersebut adalah hal yang sah-sah saja apalgi ternyata manfaat hutang Indonesia selama ini lebih banyak dinikmati asing. Ekonom Drajad H. Wibowo mengatakan bahwa 70% manfaat hutang kembali ke kreditur. Hutang luar negeri adalah sebagian dari seluruh hutang negeri yang diperoleh dari kreditor luar negeri. Penerima hutang luar negeri bisa dari pemerintahaan, perusahaan maupun individual, sementara bentuk hutang dapat berupa hutang maupun jasa yang diperoleh dari negara lain, perusahaan luar, maupun Lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Asian Developed Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF). Indonesia sendiri telah berhutang kepada beberapa negara dan lembaga keuangan dunia. Jika bisa dilihat dari data riset terbaru pada tahun 2018 total hutang Indonesia mendekati angka US$ 358,6 miliar. Dari perspektif pandang Islam secara umum ada dua pandangan terhadap hutang luar negeri. Pandangan pertama hutang luar negeri diperbolehkan asalkan bersistemkan external financing, karena dalam sistemnya sesuai syariah dan bertujuan untuk saling membantu. Seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dll. Sehingga dapat disimpulkan dalam pandangan pertama bahwa hutang luar negeri diperbolehkan dengan alasan untuk saling membantu. Adapun untuk pandangan kedua hutang luar negeri secara tegas dilarang, karena khususnya dizaman ini dimana mayoritas negara kreditur adalah bukan negara Islam. Sehingga akan terjadi riba di dalam hutang luar negeri, padahal sudah diterangkan secara jelas bahwa hutang ataupun hal transaksi ekonomi yang terdapat riba didalamnya adalah haram. Jika dilihat ulang data di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia banyak melakukan pinjaman hutang luar negeri kepada negara kreditur yang non islam, sehingga sudah pasti mengandung riba. Jadi hutang luar negeri pada saat ini karena banyak negara non muslim yang menjadi kreditur, maka hutang luar negeri secara mayoritas adalah haram. Menurut Tokoh Islam kontemporer masalah hukum hutang luar negeri terdapat tiga pendapat. Pertama menurut Mannan, Negara Islam Modern harus mengambil langkah hutang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Pinjaman tersebut boleh dari lembaga atau negara non muslim, dengan syarat negara atau lembaga kreditur tidak memberi beban bunga atau riba. Sehingga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam boleh saja meminjam ke negara atau Lembaga non Islam, akan tetapi dengan syarat bebas bunga atau riba. Kedua menurut Umar Chapra hutang luar negeri adalah cara yang tidak efektif, selain tidak lepas dari unsur bunga hal tersebut juga memberatkan generasi berikutnya untuk membayar hutang tersebut. Menurut Umar Chapra cara terbaik selain hutang luar negeri adalah dengan menaikan pajak. Sehingga dapat disimpulkan menurut Umar Chapra hutang luar negeri tidak efektif dan sebagai solusinya adalah memanfaatkan pajak. Adapun untuk yang ketiga yaitu Abdullah Qadim Zallum dengan cara yang hampir sama dengan Umar Chapra bahwasanya hutang luar negeri bukanlah cara yang tepat, akan tetapi pajak atau kewajiban Kaum Muslimin yang harus diutamakan. Sehingga menurut Abdullah Qadim Zallum bahwasanya hutang negara bukan menjadi solusi utama, akan tetapi solusi utama adalah kewajiban kaum muslimin itu sendiri. Menurut Susan George (1992) dalam Atmadja (2000), hutang luar negeri secara pragmatis justru menjadi bomerang bagi negara penerima (debitur). Perekonomian di negaranegara penerima hutang tidak menjadi semakin baik, melainkan bisa semakin hancur. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil penelitiannya yang menunjukan, bahwa pada tahun 1980-an arus modal yang mengalir dari negara-negara industri maju, yang umumnya merupakan negara kreditur, ke negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank; dan kredit perdagangan (ekspor/impor), lebih kecil daripada arus aliran dana dari negara-negara yang sedang berkembang ke negara-negara maju tersebut dalam bentuk cicilan pokok hutang luar negeri dan bunganya, royalti, deviden, dan keuntungan repatriasi dari perusahaan-perusahaan negara maju yang berada di negara-negara yang sedang berkembang. Penelitian Susan George tersebut memperkuat argumentasi yang pernah disampaikan G.J. Meier (1970), bahwa arus modal asing dari negara maju ke negara dunia ketiga tidak pernah meningkat, dan masalah pelunasan hutang luar negeri semakin memberatkan, karena itu surplus impor yang ditunjang modal asing semakin merosot, dan pengalihan sumbersumber di luar impor yang didasarkan pada ekspor menjadi relatif tidak penting bagi sebagian besar negara dunia ketiga. Selama kendala devisa ini tidak bisa diatasi, negara kurang maju tidak dapat memenuhi kebutuhan impornya bagi program pembangunan. Akibatnya negara dunia ketiga itu terpaksa menempuh salah satu atau gabungan dari kebijaksanaan yaitu mengurangi laju pembangunan negara, mengembangkan ekspor dan melakukan substitusi impor untuk memperbaiki term of trade, atau merangsang arus bantuan luar negeri lebih besar lagi. (Atmadja, 2000) Akibat semakin banyaknya negara-negara yang terjerumus dalam krisis hutang luar negeri, menyebabkan IMF dan Bank Dunia terpaksa menganjurkan kepada negaranegara tersebut untuk melakukan program penyesuaian struktural (structural adjustment) terhadap perekonomian dalam negeri, misalkan dengan pengurangan atau penghapusan berbagai macam subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok lainnya, penundaan kenaikan gaji pegawai negeri, dan berbagai macam kebijaksanaan kontraksi fiskal lainnya, sebagai syarat utama untuk mendapatkan pengurangan hutang atau memperoleh pinjaman baru. Hal ini terjadi pula di Indonesia (Atmadja, 2000). Secara sederhana, negara tidak lagi mempunyai kebebasan dalam mengatur perekonomiannya karena harus mengikuti anjuran-anjyran dari IMF atau Bank Dunia.

Judul: Kebijakan Utang Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Oleh: Nuly Purwa

Ikuti kami