Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Bagi Pembangunan Ekonomi

Oleh Naulia Fadhila

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Bagi Pembangunan Ekonomi

Nama

: Naulia Fadhila

NPP

: 25.1115

Kelas

: KPN 2

Mata Kuliah : Pembangunan Politik Indonesia
Dosen

: Dr. Afriadi S. Hasibuan, MPA, M.Com
Pembangunan Politik sebagai Prasyarat bagi Pembangunan Ekonomi
Pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat

membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan politik adalah syarat politik
berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Ketika para ahli diminta mengidentifikasi apa
persoalan yang dihadapi oleh pertumbuhan ekonomi, jawaban mereka adalah bahwa
kondisi sosial dan politik yang harus bisa lebih berperan. Kalangan ini meyakini
pembangunan

politik

sebagai

kondisi

kepolitikan

yang

harus

memfasilitasi

pertumbuhan ekonomi.
Cara pandang seperti ini memiliki persoalan karena lebih mudah memprediksi
kemungkinan sistem politik melindungi pembangunan ekonomi yang sudah dicapai
(misalnya dengan mempertahankan stabilitas) daripada memfasilitasi (merintis)
pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat
dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan
pembangunan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun
demikian pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan
sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring modernisasi ternyata
membawa konsekuensi berupa kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara orang
kaya dan orang miskin.
Lucian Pye memetakan konsep pembangunan politik dalam tulisannya “The
Meaning of Political Development”. Salah satunya yaitu pembangunan politik sebagai
prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi juga menunjukkan bahwa
kondisi-kondisi politik dapat memainkan peranan penentu yang dapat menghalangi
ataupun membantu peningkatan pendapatan per kapita. Sehingga pantaslah jika
pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat
membantu jalannya pertumbuhan ekonomi.

Huntington menjelaskan bahwa “ketidakstabilan dan kekacauan politik muncul
dalam kondisi di mana angka mobilisasi sosial dan perluasan partai politik cukup tinggi,
sedangkan angka organisasi politik dan pelembagaan ternyata rendah”. Pasrtisipasi politik
yang timbul secara besar-besaran di tengah masyarakat yang tingkat intelektualnya terus
meningkat tidak serta merta akan berdampak positif, hal itu justru dapat menambah
intensitas konflik politik baik secara kualitatif maupun kuntitatif.
Demikian pula halnya dengan terciptanya stabilitas politik bisa juga berpengaruh
pada terciptanya kestabilan ekonomi atau bahkan justru sebaliknya. Kondisi politik yang
stabil membuat pemerintah selaku pengelola negara bisa berkonsentrasi pada cita-cita untuk
mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan sebaliknya, situasi politik
yang kacau membuat pemerintah terlebih dahulu harus memprioritaskan terciptanya situasi
kondusif sebelum melakukan pembangunan. Karena pembangunan yang dilangsungkan di
dalam sebuah daerah konflik, misalnya, akan membuat pembangunan tersebut tidak akan
mudah berjalan dengan lancar, atau bisa saja akan menemui jalan buntu.
Huntington meyakini bahwa “dalam beberapa hal tertentu pembaharuan memang
dapat mengurangi ketegangan dan mendorong terciptanya perdamaian, dan perubahan itu
tidak terjadi dengan kekerasan". Sebaliknya, pembaharuan, dalam beberapa hal pula, malah
membuka peluang bagi terciptanya ketegangan atau kekerasan yang bisa memicu
terciptanya ketidakstabilan politik.
Dalam konteks Indonesia, kondisi perekonomian memang amburadul. Demikian
pula dengan situasi politik yang jauh dari kestabilan. Kasus korupsi yang marak diberitakan
di media massa menggambarkan bawa situasi politik Indonesia penuh hiruk-pikuk yang
tidak berkesudahan. Belum lagi kondisi perekonomian masyarakat yang carut-marut seperti
naiknya harga Sembako, krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998 telah
menciptakan sebuah kondisi sosial-politik yang bergejolak. Krisis ekonomi berimbas pula
pada terciptanya ketidakstabilan politik. Gelombang protes di tahun 1998 yang melanda
Indonesia yang berawal dari terjadinya krisis ekonomi melahirkan sebuah ketidakstabilan
situasi politik yang berujung pada lengsernya Soeharto. Sebelum terjadi krisis ekonomi
tersebut, rakyat telah terlebih dahulu merasa gerah dan geram akibat dari dikekangnya
kebebasan bersuara mereka.
Lapangan politik Indonesia memang sangat jauh dari situasi kondusif, maka dari
itu perlu kiranya diciptakan dulu suasana politik yang harmonis agar target pembangunan

bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Berbagai permasalahan politik yang mengguncang
Indonesia harus segera diselesaikan, bukan malah disembunyikan karena suatu saat masalah
yang tidak terselesaikan secara tuntas tersebut bisa mencuat kembali ke permukaan dan
carut-marut politik tidak akan pernah berakhir.
Kondisi perekonomian masyarakat tidak akan pernah baik kalau para elite politik
masih terus berkutat pada pergulatan antara sesama mereka. Para elite perlu menciptakan
stabilitas politik dahulu dan mulai memikirkan bagaimana caranya melakukan
pembangunan yang baik agar masyarakat hidup sejahtera.

Judul: Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Bagi Pembangunan Ekonomi

Oleh: Naulia Fadhila


Ikuti kami