Awal Memaknai Teknik Pembentukan Peraturan Desa

Oleh Sarip Sarip

451,8 KB 6 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Awal Memaknai Teknik Pembentukan Peraturan Desa

AWAL MEMAKNAI TEKNIK PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (Sarip: Universitas Muhammadiyah Cirebon) A. Pendahuluan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab XI mengatur Desa dan dianggap sebagai penyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [1]. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebabkan dalam UU No 32 Tahun 2004, belum jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa. Mengacu pada prinsip desentralisasi dan otonomi sebagaimana UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, dan keuangan) [2]. Di luar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah, konsepsi dasar yang dianut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi terhenti di kabupaten/kota. Kosekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa [1] . Catatan: Bahan perkuliahan yang disampaikan pada pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 [3]. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara [4]. Sedangkan landasan yuridis sendiri merupakan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat [5]. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan subtansi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [6]. Secara Konstitusional yang menjadi landasan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Bab VI berbicara Pemerintah Daerah, Pasal 18 UUD 1945, Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**) (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** ) (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**) (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**) (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) (7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** ). Kemudian dalam Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang**). Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undangundang. Terlepas dari perdebatan-perdebatan secara akademis maupun politis, berkenaan dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [7], dalam rangka pengembangan keilmuan yang berkenaan dengan Desa, sangatlah penting untuk menyelenggarakan matakuliah Teknik Pembentukan Peraturan Desa. B. Catatan dan Cara Perfikir Mempelajari Teknik Pembentukan Peraturan Desa Mempelajari teknik pembentukan peraturan desa, ada dua catatan penting yang harus digunakan sebagai cara-cara berfikir dan produk dari hasil berfikir, yakni: a) Teknik Pembentukan Peraturan Desa, sebagai alat berfikir yang digunakan untuk melihat objek berkenaan dengan Desa, biasanya alat semacam ini sering juga disebut sebagai metodologi. b) Teknik Pembentukan Peraturan Desa, sebagai hasil produk dari hasil berfikir dimana bahwa produk-produk hukum yang berkenaan dengan Desa, merupakan sebuah karya yang digunakan untuk menata ataupun menghidupkan pemerintahan Desa. Teknik Pembentukan Peraturan Desa, sebagai alat berfikir setidaknya memiliki ramburambu yang mengacu pada landasan-landasan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan keabsahan atau validitas dalam sisi pembentukannya. Adapun istilah validitas (geldigheid) berarti keabsahan. Selain itu ada istilah gelding yang berarti keberlakuan. Banyak penulis yang mensinonimkan istilah geldigheid dan gelding, ungkap Bruggink. Menurutnya, bahwa istilah validitas digunakan untuk logika, yakni tentang penalaran yang sah (valid) jika suatu penalaran memenuhi syarata-syarat yang dituntut oleh kaidah dan aturan logikal [8]. Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan (zweckmaszigkeit), dan kepastian hukum [9]. Mengutif pendapat Satjipto Rahardjo yang menguraikan lahirnya nilai-nilai dasar hukum dibagi menjadi tiga yakni [9]: a) Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjukpetunjuk tingkah laku, pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan; b) Hukum pada dasarnya sengaja dibuat untuk mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya yang berupa kemanfaatan hukum; c) Bagi masyarakat hukum tidak hanya keadilan dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan yang menjamin kepastian. Apa yang dikatakan Satjipto Rahardjo tersebut, ternyata ada tiga kata kunci apabila menghubungkannya dengan Teknik Pembentukan Peraturan Desa yakni: hukum sebagai karya manusia, sebagai karya manusia harus memiliki manfaat, serta memberikan kepastian. Begitu juga dengan Teknik Pembentukan Peraturan Desa ketika ditempatkan sebagai produk harus memiliki manfaat dan pasti atau riil, sehingga sebuah peraturan tidak menimbulkan kegamangan di masyarakat Desa. Berbicara Desa sendiri pada dasarnya tidak terlepas dari budaya sebagai alat yang dapat digunakan untuk memahami hukum sebagai produk, meminjam pendapat Gustav Radbruch untuk memahami hukum sebagai konsep budaya, yaitu konsep yang berkenaan dengan nilai. Hukum sebagai konsep budaya berurusan dengan nilai hukum dan ide hukum, yaitu hukum yang diartikan sebagai gagasan untuk menjabarkan ide hukum. Gustav Radbruch mengetengahkan tiga cita hukum (the idea of the law), yakni keadilan (justice), kelayakan atau kemanfaatan (expediency), dan kepastian hukum (legal certainty). Artinya ketika melihat hukum sebagai produk juga dapat menggunakan alat untuk menilai kelayakan atas produk yang berupa peraturan-peraturan di Desa. Adapun alat yang dapat menelusurinya dengan mempertimbangkan ide dasar hukum: a) Peraturan tingkat Desa pada hakekatnya merupakan keadilan distributif atau kesetaraan, suatu bentuk perlakuan yang setara terhadap masyarakat Desa yang memiliki keadaan setara, dan perlakuan yang tidak setara bagi mereka yang berada dalam keadaan yang berbeda, baik terhadap sesama masyarakat Desa maupun hubungan-hubungan diantara masyarakat Desa yang satu dengan masyarakat Desa lain; b) Pearturan tingkat Desa harus memiliki kemanfaatan atau kelayakan atau tujuan bersifat relatif, tergantung pada pandangan-pandangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perkembangan sistematis tentang hukum dan lembaga-lembaga yang ada di Desa. Maka pembentukannya tidak dapat diserahkan kepada keinginan-keinginan perangkat Desa saja, melainkan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Desa; c) Produk hukum tingkat Desa juga harus dapat memberikan kepastian yang positif dalam pengertian jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, maka apa yang seharusnya atau apa yang dianggap benar yang harus diberlakukan, maka ditingkatan Desa sendiri harus ada suatu badan atau petugas yang mampu menerapkan apa yang diharuskan diberlakukan sesuai bunyi dari produk hukumnya. Ide gagasan peraturan tingkat Desa sebagai gagasan kultural tidak bisa hanya mengutamakan bentuk yang formal saja, tetapi harus diarahkan kepada visi dan misi Desa yang bersangkutan, yang mencerminkan akan adanya keadilan [10]: a) Produk peraturan Desa harus mencerminkan keadilan sebagai suatu cita Desa dalam wewujudkan visi dan misi Desa; b) Produk peraturan Desa harus memiliki kegunaan dengan menunjukkan pada konsepsikonsepsi yang berbeda tentang Desa dan peraturan-peraturan yang ada di Desa atau kegunaan ini sifatnya mengkonkritkan cita dari produk peraturan tingkat Desa; c) Selain itu peraturan tingkat Desa juga harus melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum, tuntutan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita produk hukum Desa [11]. Ketiga elemen tersebut bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Hubungan yang demikian dapat dimengerti, karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk saling menguatkan. Teori tentang validitas berpengaruh pada hukum positif di Indonesia, tampak pada keharusan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai muatan konsiderans menimbang. Angka 18 dan 19 (vide Pasal 64 ayat (2)) menentukan konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan. Pokok pikiran pada konsiderans harus terdapat dalam peraturan-peraturan tingkat Desa, tentunya harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kemudian masing-masing unsur-unsur ini dijelaskan sebagai berikut: a) Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan tingkat Desa dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Pancasila, Pembukan UUD 1945, dan nilai-nilai yang terdapat di Desa. b) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan tingkat Desa dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dalam berbagai aspek sosial dan kemasyarakat masyarakat Desa. c) Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan tingkat Desa dibentuk untuk mengatasi permasalahan peraturan-peraturan di tingkat Desa atau mengisi kekosongan peraturan tingkat Desa, dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat Desa. Pemahaman mengenai unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat pula diperoleh dari teknik penyusunan Kajian rancangan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum teknik penyusunan Kajian rancangan peraturan perundang-undangan pada tingkatan Desa dapat menentukan: a) Penyusunan kajian-kajian tingkat Desa dilakukan harus sesuai dengan teknik penyusunan Kajian yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011. b) Ketentuan mengenai teknik penyusunan kajian-kajian sendiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk peraturan tingkat Desa. Berkenaan dengan Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011, ditentukan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, ketentuan tentang teknik penyusunan Kajian yang berlaku bagi Penyusunan Kajian Kajian Provinsi, Penyusunan Kajian Kajian Kabupaten/Kota, berlaku juga untuk penyusunan kajian-kajian di tingkat Desa [12]. Adapun penjelasan masing-masing unsur-unsur tersebut, yang disebut landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, adalah sebagai berikut: a) Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila [13], Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan nilai-nilai yang hidup di Desa. b) Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. c) Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. C. Tugas Utama dalam Mempelajari Pembentukan Peraturan Desa Teknik Tugas untama untuk mempelajari Teknik Pembentukan Peraturan Desa, dimana dalam mempelajarinya sendiri harus memiliki teknik tersendiri. Apalagi dalam pembelajaran tidak menutup kemungkinan-kemungkinan berasal dari disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Maka, masing-masing individu dengan keilmuan tersebut akan memiliki pandangan yang berbeda-beda, maka untuk itu ada tiga langgkah yang harus diperhatikan tujuannya agar pembelajari dapat menemukan keselarasan yang meliputi: (1) memperjelas konsep Teknik Pembentukan Peraturan Desa; (2) mengkritisi konsep yang ada dalam teknik pembentukan peraturan Desa; (3) Membuat argumentasi dalam membuat Teknik Pembentukan Peraturan Desa. Memperjelas Konsep Teknik Pembentukan Peraturan Desa Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "The classical theory of concepts" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Berbagai pengertian konsep dikemukan oleh beberapa pakar. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Catatan: hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman Kamus Besar Bahasa Indonesia versi web, mengartikan bahwa yang dinamakan sebagai konsep merupakan kata benda yang memiliki beberapa pengertian [14]: 1) Konsep merupakan rancangan atau buram dan sebagainya; 2) Konsep merupakan ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkrit; 3) Konsep sendiri secara linguistik dapat dikatakan sebagai gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain; 4) Kata konsep sendiri ketika mendapat imbuhan „me‟ berubah menjadi kata kerja yang memiliki pengertian membuat konsep atau rancangan, begitu juga ketika mengacu pada subjeknya menjadi pengonsep yang memiliki makna penyusun konsep, kemudian selanjutnya ada kata pengonsepan yang memiliki makna prose, cara, perbuatan mengonsep. Dari pengertian yang ada tersebut, kemudian dibubungkan dengan Teknik Pembentukan Peraturan Desa, makna konsep dalam tulisan ini akan memiliki makna sebagai berikut: 1) Konsep teknik pembentukan peraturan desa merupakan rancangan untuk memberikan makna terhadap objek yang berkenaan dengan kata-kata yang dapat dijadikan batasan-batasan untuk memudahkan pemaknaan dan pengkaburan atau abiguitas dalam membuat peraturan Desa; 2) Konsep merupakan ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkrit maksudnya dalam teknik pembentukan peraturan Desa akan bermakna adanya ide atau pengertian yang berasal dari kenyataan hidup masyarakat Desa kemudian diabtraksikan dalam bentuk kata-kata yang ideal dalam peraturan; 3) Konsep sendiri secara linguistik hal ini bahwa suatu bahsa peraturan perundangundangan termasuk peraturan tingkat desa pada dasarnya memiliki standar bahsan tersendiri; 4) Kata konsep yang berubah mengonsep atau rancangan dalam hal ini rancangan yang dimaksudkan adala peraturan tingkat Desa. Tugas untuk memperjelas konsep maksudnya setiap pernyatan-pernyataan yang bersifat kata-kata dan kalimat yang tersusun harus memiliki kejelasan walaupun kata atau kalimat tersebut bersifat abstrak. Untuk memperjelas konsep tentunya harus memperoleh informasi yang relevan dan mentafsirkan informasi-informasi yang ada. Memperjelas konsep yang ada dalam pikiran dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Mengritisi Konsep Teknik Pembentukan Peraturan Desa Mengritis suatu konsep pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari teori kritis seperti namanya lahir dari berbagai kritik terhadap pemikiran sosiolog klasik Karl Marx. Ramalan Marx terkait revolusi sosialis yang tak kunjung terjadi, serta bagaimana Marx memposisikan faktor ekonomi sebagai penentu jalannya dunia sosial merupakan beberapa tesis yang dikritik oleh pemikir awal teori kritis [15]. Teori kritis umumnya diasosiasikan dengan Institute for Social Research di Universitas Frankfrut, Jerman, tempat teori ini lahir dan berkembang. Teori kritis diklasifikasikan sebagai teori sosial; artinya, teori kritis bersifat multidisiplin, dan bukan merupakan bagian dari tradisi keilmuan tertentu. Terlepas dari faktor yang melatarbelakangi kelahirannya, teori kritis tidak hanya mengkritik pemikiran Marx tentang determinisme ekonomi. Kritik yang ditawarkan oleh teori kritis turut menyasar berbagai elemen dunia sosial, serta pemikiran tokoh-tokoh intelektual selain Marx. Secara garis besar, selain kritik terhadap pemikiran Marx, seharusnya turut memperhatikan aspek-aspek dunia sosial lain selain aspek ekonomi, teori kritis juga turut mengkritik konsep-konsep lain seperti positivisme, sosiologi, masyarakat modern, hingga budaya. Teori kritis mengkritik argumen utama positivisme, yang menyatakan bahwa dunia sosial diatur oleh seperangkat hukum sosial yang bersifat pasti, layaknya hukum alam. Bagi teori kritis, positivisme memposisikan manusia sebagai aktor pasif yang segala jenis tindakannya ditentukan oleh hukum sosial tersebut. Sebagai dampaknya, positivisme tidak memiliki kekuatan untuk membawa perubahan; karena alih-alih menantang sistem sosial yang dianggap tidak adil, positivisme akan mengatakan bahwa ketidakadilan merupakan bagian dari hukum sosial yang sifatnya pasti. Teori kritis mengkritik sosiologi sebagai cabang ilmu yang terlalu fokus pada metodologi, sehingga melupakan tujuan utamanya yaitu “menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi”. Layaknya kritik teori kritis terhadap positivisme, sosiologi dituding terlalu pasif, dan tidak memiliki keseriusan untuk membawa perubahan. Kecenderungan sosiologi untuk membahas sebuah fenomena dari sudut makro (masyarakat) dinilai telah mengesampingkan posisi individu dalam dunia sosial. Teori kritis melihat bahwa perkembangan teknologi, yang seharusnya membuat masyarakat modern menjadi lebih kritis, justru malah membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Bagi teori kritis, inovasi-inovasi di bidang teknologi (seperti kehadiran televisi dan internet) digunakan sebagai alat oleh para pemilik modal untuk menjinakkan masyarakat. Teori kritis menyatakan bahwa alih-alih didominasi secara ekonomi, masyarakat modern justru didominasi secara kultural, lewat bantuan inovasi-inovasi teknologi tersebut. Teori kritis memandang budaya sebagai sesuatu yang palsu, dan diproduksi secara massal oleh media. Tujuan utama dari produksi budaya secara massaluntuk mengatur dan menjinakkan masyarakat. Selain membahas tentang produksi budaya, teori kritis juga mengkritik instansi-instansi yang bertugas untuk memproduksi pengetahuan, seperti sekolah dan universitas. Bagi teori kritis, instansi-instansi ini telah berevolusi, dan memperluas pengaruh mereka di luar ranah pendidikan. Bagi teori kritis, di era modern, ilmu pengetahuan telah dijadikan alat untuk menjustifikasi keputusan-keputusan publik yang menguntungkan penguasa. Teori kritis merupakan buah pemikiran dari beberapa tokoh besar yang mendirikan Institute for Social Research di Universitas Frankfrut pada tahun 1920. Karyakaryanya hingga saat ini masih terus dibahas di kalangan akademisi seperti Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan Erich Fromm. Kritik-kritik yang ditampilkan dalam bagian sebelumnya dapat dikatakan sebagai representasi dari pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Selain keempat tokoh di atas, terdapat beberapa tokoh lain sebagai pemikir kritis generasi kedua dan ketiga yang turut memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori kritis, seperti Jurgen Habermas dan Axel Honneth. Fokus dari pemikiran Habermas adalah komunikasi, topik yang kurang diperhatikan oleh Marx. Habermas menjelaskan bahwa kebangkitan media cetak memungkinkan orang-orang untuk berdiskusi di dalam “ruang” yang ia sebut sebagai ruang publik, atau public sphere. Dalam ruang-ruang ini, masyarakat dapat berdebat, bertukar argumen, hingga mengajukan klaim atas kebenaran [16]. Bagi Habermas, keberadaan public sphere akan membuat individu saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Namun secara kritis, Habermas melihat bahwa elemenelemen masyarakat modern; mulai dari kapitalisme (pasar), negara, hingga organisasiorganisasi birokratis justru malah menghalangi dialog-dialog yang seharusnya terjadi di ruang publik, serta mendistorsi proses komunikasi dalam masyarakat. Sebagai dampaknya, pemahaman antar individu (social understanding) menjadi sulit untuk diwujudkan.Jika fokus dari pemikiran Habermas adalah komunikasi, Axel Honneth, yang merupakan murid Habermas, justru membahas topik yang cukup berbeda dari gurunya, yaitu pengakuan identitas. Honneth melihat bahwa setiap orang membutuhkan pengakuan dari orang lain. Berangkat dari pemikiran Hegel, Honneth mengklasifikasikan tiga elemen utama pengakuan, yaitu cinta (love), penghormatan (respect), dan penghargaan (esteem). Membuat Argumentasi Peraturan Desa dalam Teknik Pembentukan Pengertian Argumentasi merupakan penolakan atau pembenaran yang digunakan untuk menolak gagasan, pendapat, pendapat atau ide orang lain dengan memberikan sebuah alasan yang bersifat obyektif dan rasional. Pada umumnya argumen disertai dengan penjelasan, alasan, bukti, dan ulasan objektif, disertai dengan analogi, contoh, dan sebab-akibat. Argumentasi merupakan sebuah bentuk penulisan paragraf atau pendapat dalam suatu kalimat, yang merupakan penjelasan, bukti, alasan, pro dan kontra, alasan obyektif, nyata, fakta faktual, valid dan kuat terhadap paragraf yang menjelaskan simpati, pembaca yakinkan, berpikirlah seperti pembaca dan biarkan diri yang dapat terpengaruh. Argumen dalam sebuah kata tersebut yakni berasal dari argumen kata induk. Ini berarti bahwa, menurut Anda, Bahasa Indonesia Besar adalah penolakan atau alasan yang digunakan untuk menolak sebuah gagasan, pendapat, sudut pandang, atau ide orang lain karena alasan objektif dan rasional. Terdapat berbagai ciri dalam argumentasi, diantaranya ialah sebagai berikut: 1) Dapat menjelaskan dalam sebuah pendapat sehingga pembaca aman. 2) Memiliki sifat non-fiksi atau ilmiah. 3) Membutuhkan dalam sebuah bukti secara faktual dalam bentuk grafik, gambar, dan lain sebagainya. 4) Memiliki kata penutup atau kesimpulan. 5) Penjelasan terhadap sebuah paragraf argumen yang dapat disampaikan dengan cara logis. 6) Memeriksa dalam sebuah sumber ide dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Tujuan Argumentasi Argumen yakni dapat diajukan karena dengan adanya sebuah tujuan tertentu harus dicapai [17]. Beberapa tujuan dari alasan umum tercantum di bawah ini: 1) Mengemukakan Pendapat, Tujuan paling umum dari argumen ini adalah untuk mengekspresikan pendapat Anda kepada orang lain. Jika Anda menyatakan pendapat, Anda dapat mendukung atau menolak terhadap pendapat orang lain. 2) Mengupayakan Pemecahan Masalah, Penalaran yakni memiliki tujuan sebagai menemukan dalam sebuah pemecahan atau solusi untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, masalah biasanya muncul dan kemudian pendapat dan saran dari berbagai pihak diperlukan. 3) Mempengaruhi Orang Lain, Secara umum, orang yang dapat mengemukakan argumen untuk memengaruhi terhadao orang lain sampai sebuah gagasan dan pendapat mereka yakni dapat diterima atau dijalankan. Namun ada pendapat yang hanya berfungsi sebagai menyampaikan sebuah pandangan, bukan sebagai memengaruhinya. 4) Mendiskusikan Suatu Permasalahan Mirip dengan poin sebelumnya, argumen yakni mempunyai sebuah tujuan sebagai membahas masalah tanpa harus mencapai titik tersebut. Yang mengatakan, adanya sebuah masalah yang sedang dibahas, akan tetapi tidak harus sampai pada titik yang benar karena perbedaan pendapat sama kuatnya. D. Penutup Besar harapan yang dilakukan dalam teknik pembentukan peraturan Desa, dimana setiap orang mampu membuat konsep dan memperjelas konsep yang berkenaan dengan peraturan di tingkat Desa. Kriteria memperjelas konsep, mengritisi konsep dan membuat argunetasi, ketiganya ini merupakan suatu refleksi. Kemudian setelah refleksi dilakukan maka harapan selanjutnya dapat melakukan aksi sesuai dengan situasi yang ada di Desa. Pada akhrinya dari aksi tersebut membuat seseorang dapat bertranformasi yang mengahsilkan produk-produk hukum ditingakan Desa. Catatan: Ini merupakan Alur berfikir yang diharapakan dalam pembelajaran Teknik Pembentukan Peraturan Desa. E. Daftar Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] D. P. D. dan Kelurahan, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa,” Jakarta, 2007. I. Indah, “Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Rechtidee J. Huk., vol. 9, no. 2, hal. 117–125, 2014. S. Hasanah, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis,” Hukum Online.com, 2019. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasanfilosofis--sosiologis--dan-yuridis/#:~:text=Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau,Undang Dasar Negara Republik Indonesia. T. H. Simatupang, “Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” J. Penelit. Huk. Jure, vol. 19, no. 2, hal. 217, 2019, doi: 10.30641/dejure.2019.v19.217-229. S. Sarip, “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy,” J. Huk. Nov., vol. 9, no. 2, hal. 192, 2018, doi: 10.26555/novelty.v9i2.a11517. R. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta, Indonesia, 2014, hal. 1–103. S. Sarip, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa,” J. Huk. Pembang., vol. 49, no. 1, hal. 60, 2019, doi: 10.21143/jhp.vol49.no1.1910. N. L. G. Astariyan, “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Dalam [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] Penyelnggaraan Jalan,” Bali, 2016. S. Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000. S. Sarip dan D. Fitriana, “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” UNIFIKASI J. Ilmu Huk., vol. 5, no. 2, hal. 96, 2018, doi: 10.25134/unifikasi.v5i2.877. S. Sarip, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa,” J. Huk. Pembang., vol. 49, no. 1, hal. 60, Apr 2019, doi: 10.21143/jhp.vol49.no1.1910. S. & Z. Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Legis. Indones., vol. 17, no. 2, hal. 146–153, 2020. S. Sarip dan A. Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia,” Refleks. Huk. J. Ilmu Huk., vol. 2, no. 2, hal. 109–124, 2018, doi: 10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124. D. P. dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” 2020. https://kbbi.web.id/badan. Y. F. Wijaya, W. B. Nugroho, dan I. N. Punia, “Marxisme Dan Buruh Indonesia Kontemporer: Studi Dimensi Relevansi Dan Inrelevansi Pemikiran Sosial-Ekonomi Karl Marx Pada Buruh Pabrik Di Kota Surabaya,” J. Ilm. Sosiol., vol. 1, no. 1, 2017. S. Olifia dan R. Gora, “Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas,” J. Ikom Usn., vol. Vol. 5 No., hal. 66–86, 2017. A. Wartingsih, “Menggunakan Media Wall Chart Siswa Kelas X,” Peningkatan Menulis Karang. Argumentasi, hal. 13, [Daring]. Tersedia pada: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/13638/12234.

Judul: Awal Memaknai Teknik Pembentukan Peraturan Desa

Oleh: Sarip Sarip


Ikuti kami