Pengaruh Sistem Integrasi Ekonomi Euro Zone Uni Eropa Terhadap Krisis Ekonomi Yunani Tahun 2009-2010

Oleh Em Dananjaya

138,7 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Pengaruh Sistem Integrasi Ekonomi Euro Zone Uni Eropa Terhadap Krisis Ekonomi Yunani Tahun 2009-2010

PENGARUH SISTEM INTEGRASI EKONOMI EURO ZONE UNI EROPA TERHADAP KRISIS EKONOMI YUNANI TAHUN 2009-2010 Oleh: Eka Musti Dananjaya 0710043053 Uni Eropa merupakan intitusi regionalisme yang mewadahi negara-negara berdaulat di lingkup wilayah geografis benua Eropa. Sebagai sebuah intitusi regionalisme, Uni Eropa merupakan institusi yang paling terintegrasi terhadap negara anggotanya apabila dibandingkan dengan institusi regional lainnya, baik struktural maupun fungsional. Sebagai sebuah organisasi regional, Uni Eropa berupaya mencapai integrasi pada segala bidang kehidupan, salah satunya mencapai integrasi penuh pada bidang perekonomiannya. Oleh karena itu, dibentuklah Economic and Monetary Union (EMU) yang tercantum dalam Perjanjian Maastricht (Maastricht Treaty). Dalam perjanjian tersebut, tercantum kriteria konvergensi (convergence criteria) dan Stability and Growth Pact, yang bertujuan mengatur keselarasan perekonomian negara anggota Uni Eropa yang sebelum mengadopsi mata uang tunggal euro. Perjanjian tersebut memperkenalkan konsep masyarakat Eropa, sebagai suatu bentuk langkah pengintegrasian Eropa secara sosial, memperkuat pengaruh European Parliament, dan membentuk Economic and Monetary Union (EMU). EMU merupakan perwujudan dari pasar tunggal (single market) dari negara-negara Eropa. Kebijakan perekonomian EMU terdiri dari tiga komponen, yaitu setiap negara anggota diharuskan untuk mengkoordinasikan setiap kebijakan perekonomian, menyediakan pengawasan multilateral atas koordinasi kebijakan perekonomian, dan merupakan subyek dari ketetapan dan disiplinari finansial dan anggaran. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menciptakan sebuah mata uang bersama dan untuk memastikan stabilitas mata uang. (Treaty of Maastricht, 2010, hal. 3). Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam Perjanjian Maastricht tercantum kriteria konvergensi (convergence criteria). Kriteria Konvergensi merupakan sebuah mekanisme makroekonomi untuk menilai kesiapan negara anggota dalam mengadopsi Euro dan masuk 1 kedalam European Monetary Union (EMU) serta menjaga kestabilannya pasca EMU. Kriteria Konvergensi terdiri dari 5 ketentuan yang mengatur kondisi ekonomi makro, sektor moneter dan fiskal, negara anggotanya (Afxentiou, 2000, hal. 249). Disamping Kriteria Konvergensi, dalam Perjanjian Maastricht mencantumkan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan atau Stability and Growth Pact. Stability and Growth Pact (SGP) bertujuan untuk memfasilitasi dan menjaga kestabilan dari EMU pasca diperkenalkannya mata uang euro. SGP merupakan kebijakan yang dibuat untuk diterapkan pada semua negara anggota UE, melengkapi criteria konvergensi dari EMU yang telah dibentuk sebelumnya. Secara garis besar fungsi SGP adalah memantau kondisi fiskal dari negara-negara anggota agar tetap terjaga sesuai dengan ketentuan dalam Kriteria Konvergensi (Ngai, 2012, hal. 15). Melalui keunggulan yang ditawarkan tersebut memungkinkan negara anggota yang telah terintegrasi secara ekonomi akan mengalami perubahan kondisi perekonomian sebagai akibat dari penyesuaian terhadap sistem dan regulasi perekonomian yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sistem perekonomian yang dilakukan secara komunal akan melindungi setiap negara anggotanya dari setiap kemungkinan akan terjadinya krisis perekonomian. Kejatuhan perekonomian suatu negara akan berdampak terhadap perekonomian negara lain yang tergabung di dalam institusi regional yang terkait. Akan tetapi, situasi demikian tidak terjadi pada Yunani. Tidak stabilnya sektor fiskal negara menjadi salah satu faktor terjadinya fluktuasi pertumbuhan GDP Yunani. Nilai pertumbuhan GDP pada tahun 2001 berada di posisi 4.2 persen, satu tahun sebelum Yunani bergabung ke dalam eurozone (Global Finance, Greece Country Report, hal. 1). Kemudian tahun 2002, bersamaan masuknya Yunani kedalam eurozone secara penuh, terjadi penurunan nilai GDP pada posisi 3.4 persen diikuti dengan tren pertumbuhan GDP yang cukup fluktuatif yang cenderung menurun (Global Finance, Greece Country Report, hal. 1). Pada tahun 2004, Yunani menjadi tuan rumah penyelenggara pesta olahraga dunia (olimpiade). Anggaran awal yang dipersiapkan Yunani, dalam menghadapi pelaksanaan pesta olimpiade adalah 4,5 milyar euro. Namun pada implementasinya, rekonstruksi infrastruktur tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar dua kali lipat. Untuk tetap menjalankan roda perekonomiannya saat itu, Yunani melakukan pinjaman hutang, hampir mencapai 6,6 persen dari nilai GDP-nya (Wallop, 2010, hal.1). 2 Pada tahun 2007, kondisi perekonomian global mengalami ketidakstabilan. Situasi tersebut disebabkan oleh terjadinya kemacetan arus pembayaran kredit perumahan (subprime mortgage) kepada para perusahaan finansial di Amerika Serikat, seperti Lehman Brothers. Pengaruh yang dirasakan oleh Yunani atas ketidakstabilan ekonomi tersebut, yaitu menurunnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yunani. Memasuki tahun 2010 Eurostat menyatakan bahwa defisit keuangan Yunani mencapai angka 13,6 persen dari nilai GDP-nya (Nelson, 2010, hal.6). Selain itu, utang Pemerintah Yunani pada tahun 2010 mencapai angka 124,9 persen dari nilai GDP-nya dan untuk utang luar negerinya mencapai angka 77,5 persen dari nilai GDP-nya (Rossi, 2010, hal.6). Terbentuknya EMU merupakan sebuah pencapaian hebat dari proses integrasi kawasan Eropa. Yunani, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, juga mengadopsi sistem perekonomian Uni Eropa ke dalam sistem perekonomian domestik Yunani. Dengan mengamati lebih jauh maka akan dapat diketahui penyebab terjadinya krisis Ekonomi yang terjadi di Yunani. Apakah sistem integrasi ekonomi zona euro yang belum berjalan sesuai fungsinya atau ketidakmampuan Yunani sebagai negara anggota dalam mengikuti dan memenuhi ketentuan ketentuan yang diberikan oleh Uni Eropa. Kajian Teoretik Menggunakan Teori Organisasional Teori organisasional mengidentifikasikan mekanisme yang berbeda-beda melalui bagaimana adaptasi institusi dapat berevolusi (Börzel, 2003, hal. 13). Untuk membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan dampak domestik Eropa sebagai sebuah proses adaptasi institusional berdasarkan pada teori organisasional. Lebih lanjut dijelaskan pendekatan dampak domestik Eropa sebagai sebuah proses adaptasi institusional muncul sebagai alat yang digunakan untuk mencoba menjelaskan pola relasi yang terbentuk antara Uni Eropa dengan negara-negara anggota yang tergabung di dalamnya, seperti dapat dilihat melalui dua proses yang membentuk sebuah siklus relasional, yaitu bottom up dan top down. Pola Hubungan Uni Eropa dengan Negara Anggota 3 Sumber: Cf. Schmidt 2001; Hix dan Goetz 2000 dalam Borzel, 2003, hal. 2 Dapat dilihat bahwa di dalam proses integrasi negara-negara Eropa terdapat dua proses yang terjadi, proses pertama adalah bottom up, di dalam proses ini negara anggota menetapkan delegasi-delegasi nasional dari setiap negara anggota, dengan membawa kepentingan nasional masing-masing, untuk kemudian membentuk Uni Eropa sebagai sebuah institusi supranasional yang menjadi media bagi negara anggota untuk berinteraksi dan mencapai kepentingan nasional. Hal tersebut diimplementasikan melalui proses pembuatan kebijakan dari Uni Eropa. Kemudian dalam proses kedua yaitu top down, Uni Eropa sebagai sebuah institusi supranasional dalam lingkup Eropa melakukan proses pembentukan kebijakan Uni Eropa yang diimplementasikan berupa kebijakan, norma, aturan dan prosedur, serta proses politik, yang kemudian ditujukan untuk mengintegrasikan negara-negara anggotanya dalam proses eropanisasi (europeanization). Kedua proses tersebut terjadi secara bersamaan dan saling berhubungan sehingga kemudian membentuk sebuah siklus interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian, terdapat dua asumsi utama yang menjelaskan bagaimana Uni Eropa dapat berdampak terhadap negara anggotanya dan konsekuensi apa yang diberikan (Börzel, 2003, hal. 5). Pertama bahwa dampak Uni Eropa terhadap setiap negara anggotanya berbeda-beda, bervariasi di antara negara anggota dan area kebijakannya. Kedua, dampak yang berbeda-beda dapat dijelaskan melalui kecocokan anatara kebijakan, institusi, dan proses antara Uni Eropa dan negara anggota. Sementara disisi lain terdapat faktor mediasi atau variabel intervensi yang menahan dampak domestik terhadap negara anggota dari Uni Eropa. 4 Mekanisme pengaruh Uni Eropa terhadap sistem dan kondisi perekonomian Yunani, hingga terjadinya krisis perkonomian Yunani 2009-2010, dapat dijelaskan melalui pendekatan yang dilakukan oleh Borzel, yaitu melalui dampak domestik Eropa sebagai sebuah proses sosialisasi (the Domestic Impact of Europé as a Process of Socialization) dan dampak domestik Eropa sebagai sebuah proses adaptasi institusional (the Domestic Impact of Europé as a Process of Institutional Adaptation). Di dalam pendekatan dampak domestik Eropa sebagai sebuah proses sosialisasi, aktor dituntut untuk secara kolektif memahami dan menerima perilaku sosial yang diberikan dalam sebuah regulasi dan struktur. Pemahaman kolektif tersebut berarti bahwa struktur mempengaruhi secara kuat bagaimana para aktor menentukan tujuan yang diinginkan dan cara untuk mencapainya melalui aksi-aksi yang rasional. Kemudian, di dalam institusionalisme sosiologis, institusi tidak secara sederhana menentukan perilaku aktor di dalam sistem dengan menyediakan kesempatan dan batasan. Institusi, memberikan pemahaman fundamental terhadap aktor atas kepentingan setiap aktor yang terlibat dan cara yang tepat untuk dapat dipergunakan di dalam upaya pencapaian kepentingan tersebut (Börzel, 2003, hal. 10). Variasi dalam adaptasi institusional dijelaskan melalui situasi dan kondisi yang berbeda dimana instusi yang ada dan baru, dapat sesuai satu dengan yang lain. Kemudian apabila terjadi sebuah evolusi maka akan berupa sebuah proses dalam jangka panjang. Perubahan adaptasi institusional dapat mengarah kepada empat mekanisme difusi yang berdampak terhadap perubahan domestik, yaitu: a. Coercion berarti bahwa dalam penerapan model atau regulasi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi integrasi regional terdapat unsur pemaksaan dan sanksi bagi anggota jika tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan (Dyson, 2000, dalam Börzel, 2003, hal. 13). b. Mimetic imitation and normative pressure berarti bahwa negara anggota meniru model atau regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai organisasi regional untuk menghindari ketidakpastian (mimesis) atau yang telah berhasil diimplementasikan oleh negara lain (normative pressure) (Schneider, 2001, dalam Börzel, 2003, hal. 13). 5 c. Competitive selection (regulatory competition) adalah ketika Uni Eropa sebagai organisasi regional tidak mengeluarkan larangan atau merekomendasikan sebuah model atau regulasi tertentu pada sebuah sektor, maka dalam situasi demikian anggota dapat berkompetisi dalam melakukan pengaturan terhadap aturan domestik masing-masing dengan tujuan untuk menghindari kerugian komparatif (Kerwer dan Teutsch, 2001, dalam Börzel, 2003, hal. 13). d. Framing, yaitu aktor eropa dapat bertindak sebagai ideational entrepreneur yang mencoba untuk mengubah keyakinan dan ekspektasi dari aktor domestik dengan menyebarkan ide-ide baru. (Kohler-Koch, 2002, dalam Börzel, 2003, hal. 13). Masing-masing mekanisme difusi tersebut dapat terjadi akibat dua hal yakni resourcedependency atau ketergantungan terhadap sumber daya/barang dan socialization approaches atau pendekatan sosialisasi. Bentuk coercion dalam kebijakan Uni Eropa yang tidak sesuai dengan kebijakan domestik (misfit) dapat mendorong terjadinya reformasi domestik atau sosialisasi yang membawa perubahan menuju aturan-aturan baru. Disisi lain regulatory competition atau kompetisi dalam peraturan sebagai hasil dari pembuatan kebijakan pasar menyebabkan perubahan domestik melalui pembatasan wewenang pemerintah untuk melakukan proteksi pada pasar domestik dari penyedia asing. Sedangkan Mimetic imitation, normative pressure dan framing cenderung bekerja melalui proses pembelajaran sosial dari ide atau norma yang disebarkan oleh aktor eropa, yang berusaha mempengaruhi kepentingan aktor domestik untuk kepentingan mereka (Heritier et al. 2001, hal. 257, dalam Börzel, 2003, hal. 14). Gambaran Umum Sistem Integrasi Ekonomi Uni Eropa Uni Eropa sebagai sebuah institusi regional berupaya untuk mencapai integrasi penuh dalam bidang perekonomian melalui pembentukan Economic and Monetary Union (EMU). EMU merupakan kombinasi dari dua bentuk integrasi ekonomi, yaitu kesatuan ekonomi (economic union) dan kesatuan moneter atau monetary union. EMU memiliki beberapa kebijakan yang dirancang untuk memperkuat stabilitas ekonomi negara-negara anggota diantaranya kebijakan tentang kondisi moneter, suku bunga, serta sektor fiskal. Dr Tsvetan Manchev dalam tulisannya “Economic and Monetary Union on the Horizon” menjelaskan bahwa EMU merupakan sebuah integrasi komunitas diantara dua atau lebih negara anggota Uni Eropa 6 yang mengimplementasikannya, dengan mengutamakan beberapa hal sebagai berikut (Manchev dan Karavastev, 2005, hal.7): 1. Penggunaan mata uang bersama (common currency) yang dikeluarkan oleh sebuah penerbit independen, yaitu Bank Sentral; 2. Penerapan kebijakan moneter yang dilakukan oleh kesatuan bank sentral; 3. Pengimplementasian pasar bersama (common market) yang menampilkan pergerakan bebas manusia, barang, jasa dan modal, serta; 4. Adanya kewajiban bagi negara-negara anggota untuk mengejar kebijakan ekonomi bersama (common economic policies) yang telah disepakati dalam sebuah kerangka perjanjian, seperti perjanjian tentang pertumbuhan dan kestabilan ekonomi atau yang dikenal dengan istilah the Stability and Growth Pact. Pembentukan EMU bermula dari pertemuan konferensi enam negara yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda di Hague pada tahun 1969 (Manchev dan Karavastev, 2005, hal.7). Pada saat itu, posisi EMU sebagai penyempurna dalam pelaksanaan serikat pabean (customs union) di Eropa, memberikan kesuksesan pada implementasi kebijakan pertanian bersama, yaitu Common Agricultural Policy atau CAP. Serikat pabean (customs union) adalah suatu kondisi dimana masing-masing negara anggota menghapus semua hambatan perdagangan diantara mereka dan menetapkan serangkaian hambatan eksternal yang berlaku secara umum, dengan demikian menghapuskan kebutuhan untuk menginspeksi pajak di perbatasan antar negara anggota (Lindert, 1994, hal.188). Pada waktu yang hampir bersamaan, sistem perekonomian dunia yaitu Bretton Woods System mengalami keruntuhan dan nilai mata uang dollar Amerika Serikat mengalami krisis pada tahun 1973. Hal ini berdampak terhadap kesuksesan EMU di dalam pelaksanaan serikat tersebut dengan mendorong para kepala negara Uni Eropa agar segera mengimplementasikannya secara konkrit (Verdun, 2010, hal.3). Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kestabilan nilai mata uang Eropa. Akan tetapi, implementasi EMU yang dilangsungkan pada saat itu tidak dapat berjalan secara signifikan, sebagai dampak dari terjadi krisis minyak (Verdun, 2010, hal.3). 7 Di dalam pertemuan pada bulan Juni 1988 di Hanover, posisi EMU mulai diagendakan kembali. Pada saat itu, Jacques Delors yang merupakan Presiden Komisi (Commission President) Uni Eropa, mengusulkan langkah-langkah khusus di dalam pembentukan EMU. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan tentang pembentukan EMU dan perlunya mengubah isi Perjanjian Roma (the Treaty of Rome), yang dilakukan pada tanggal 17 April 1989. Disamping itu, Komisi merekomendasikan pembentukan kebijakan moneter komunitas bersama, yang dipimpin oleh badan pemerintahan independen dari masing-masing negara anggota dan badan komunitas, yaitu European System of Central Bank (ECSB) (Manchev dan Karavastev, 2005, hal. 8-9). Pada saat itu, komite yang berada dibawah pimpinan Jacques Delors, merekomendasikan negara-negara anggota yang terintegrasi dalam EMU, untuk menggunakan European Currency Unit (ECU) sebagai mata uang tunggal bersama. ECU merupakan langkah awal terbentuknya mata uang euro, yang akan dijadikan sebagai alat transaksi jual-beli diantara negara anggota Uni Eropa yang menggunakannya. Kriteria Konvergensi Di Uni Eropa Rencana pembentukan monetary union atau serikat moneter dengan penggunaan mata uang tunggal di wilayah eropa terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1990 dengan langkah awal adalah penghapusan kontrol pada pergerakan modal keuangan di Uni Eropa. Setelah itu tahap kedua dilaksanakan tahun 1994 yang ditandai dengan pembentukan European Monetary Institute (EMI) berpusat di Fankfurt, Jerman. Lembaga ini bertanggungjawab dalam mengkordinasi proses transisi menuju serikat moneter dan secara bertahap akan mengambil alih peran bank sentral. Kemudian tahap ketiga dilaksanakan pada tahun 1999 ketika Euro diterapkan untuk pertama kali. Dalam tahap akhir ini European Central Bank diciptakan dan mengambil alih sebagian tanggungjawab dari EMI (Manchev dan Karavastev, 2005, hal.9-15). Proses transisi dari European Monetary System (EMS) menuju EMU telah disebutkan dalam perjanjian Maastricht yang disepakati oleh para pemimpin Eropa pada bulan Desember tahun 1991. Dari ketiga tahapan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa tahap pertama dan kedua ditujukan sebagai masa persiapan dan penyesuaian kebijakan moneter dan fiskal masing-masing negara anggota Uni Eropa sebelum tergabung kedalam Eurozone atau zona Euro. Terkait dengan hal tersebut Uni Eropa, dalam perjanjian Maastricht, mengembangkan sebuah mekanisme 8 makroekonomi untuk menilai kesiapan negara anggota dalam mengadopsi Euro dan masuk kedalam European Monetary Union (EMU) serta menjaga kestabilannya pasca EMU. Kriteria tersebut diantaranya adalah (Afxentiou, 2000, hal. 249): 1. Tingkat inflasi di negara yang bersangkutan tidak boleh lebih dari poin 1.5 persentase diatas rata-rata dari tiga negara anggota Uni Eropa dengan inflasi terendah. 2. Negara yang bersangkutan harus menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam mekanisme kurs atau Exchange Rate Mechanism (ERM) tanpa mendevaluasi inisiatif mata uangnya sendiri. 3. Tingkat defisit sektor publik dari negara yang bersangkutan tidak boleh lebih dari 3 persen atas nilai Produk Domestik Bruto. 4. Tingkat hutang publik dari negara yang bersangkutan harus berada dibawah atau mendekati tingkat acuan sebesar 60 persen dari nilai Produk Domesetik Bruto. 5. Nilai suku bunga jangka panjang dari negara yang bersangkutan tidak boleh lebih tinggi dari 2 poin persentase diatas tiga negara anggota Uni Eropa dengan nilai suku bunga jangka panjang terendah. Nominal angka yang tercantum dalam perjanjian tersebut disebut sebagai reference value. Dengan menjadi negara anggota EMU berarti, masing-masing negara anggota harus berupaya untuk menjaga kondisi perekonomian moneternya. Implementasi kebijakan ekonomi moneter dari konvergensi tersebut tidak mudah dilakukan karena diperlukan penyesuaian awal terhadap kondisi makro ekonomi di masing-masing negara. Sehingga Perjanjian Maastricht memberi tenggang waktu sementara, untuk melakukan penyesuaian tersebut. Penurunan nilai defisit suatu negara harus dilakukan secara perlahan dan berkesinambungan hingga mencapai nilai defisit yang tercantum dalam Perjanjian Maastricht (Rahman, 1996, hal.17). Penerapan Stability And Growth Pact Sebagai Penguat Ketentuan Fiskal Pada tahun 1997, atas usulan dari Jerman, para pemimpin Uni Eropa membuat sebuah Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan atau Stability and Growth Pact (SGP) yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menjaga kestabilan dari EMU pasca diperkenalkannya mata uang euro. SGP merupakan kebijakan yang dibuat untuk diterapkan pada semua negara anggota UE, melengkapi criteria konvergensi dari EMU yang telah dibentuk sebelumnya. Secara garis besar funsi SGP adalah memantau kondisi fiskal dari negara-negara anggota oleh Komisi Eropa atau European 9 Commission (EC) dan Dewan Menteri atau Council of Ministers, serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal secara berkala kepada negara anggota untuk memastikan tetap sesuai dengan SGP (Ngai, 2012, hal. 15). Pembentukan SGP sendiri berlandaskan kepada Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Pasal 121 dan 126 dari TFEU memberikan landasan hukum dari SGP. Pasal 121 ayat 1, 3, dan 4 menguraikan fungsi SGP sebagai preventive arm, yakni berusaha memastikan bahwa kebijakan fiskal dilakukan secara berkelanjutan selama integrasi berlangsung. Instrumen kebijakan preventive arm adalah Medium-Term Budgetary Objective (MTO) yang mengharuskan negara-negara Anggota menyerahkan rencana anggaran jangka menengah dalam program stabilitas dan konvergensi (SCP), yang disampaikan dan dinilai setiap tahun dalam konteks pengawasan fiskal multilateral di bawah European commission dan European Council (Ngai, 2012, hal. 16). Pasal 126 ayat 3, 7, 9, 11, dan 12 (Lihat lampiran 3) menguraikan fungsi SGP sebagai corrective arm dengan menggunakan instrument kebijakan Excessive Deficit Procedure yakni berupa serangkaian prosedur untuk mengkoreksi atau memperbaiki nilai defisit fiskal yang melebihi reference value yaitu 3 persen nilai defisit dan 60 persen nilai hutang publik (Ngai, 2012, hal. 16). Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan SGP, baik preventive arm atau corrective arm, negrara yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa denda. Denda tersebut dibayarkan per tahun yang kemudian akan disimpan sebagai deposit oleh European Council hingga pelanggaran tersebut diperbaiki. Besaran jumlah denda yang ditetapkan adalah setara dengan 0.2 persen nilai PDB dari negara bersangkutan. Disamping itu, European Council memiliki wewenang untuk meningkatkan jumlah denda secara berkala apabila negara yang bersangkutan belum juga mengkoreksi pelanggaran yang dilakukan. Jumlah denda dapat ditambah dengan 1/10 dari perbedaan antara defisit, sebagai persentase dari PDB, pada tahun di mana defisit itu dianggap berlebihan dan nilai referensi dari 3 persen dari PDB. Namun sebagai batasan, denda yang dikenakan per tahun tidak akan melebihi 0.5 persen dari nilai PDB negara yang bersangkutan (European Commission, 2011). Jika selama 2 tahun defisit berlebihan tersebut belum juga terkoreksi, maka deposit yang terkumpul akan dikonversi menjadi dana yang akan didistribusikan di antara negara-negara 10 anggota tanpa defisit yang berlebihan, sesuai dengan proporsi dari total PNB mereka (European Commission, 2011). Pengaruh Kriteria Konvergensi Sebagai Mekanisme Coercion Dalam Proses Adaptasi Institusional Terbentuknya EMU merupakan langkah yang besar dari proses integrasi kawasan Eropa. Yunani, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, juga mengadopsi sistem perekonomian Uni Eropa ke dalam sistem perekonomian domestik dengan asumsi bahwa kebijakan untuk mengadopsi sistem tersebut merupakan suatu langkah strategis untuk menciptakan kestabilan ekonomi Yunani. Dalam prosesnya terdapat beberapa institusi terkait yang berperan dalam perkembangan integerasi ekonomi Uni Eropa. Terkait dengan krisis ekonomi Yunani, berdasarkan pada teori relasional Borzel dalam siklus top down penerapannya sistem integrasi ekonomi Uni Eropa masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika diamati lebih jauh kebelakang, proses ini berawal dari adanya aksi Eropanisasi (Europeanization). Eropanisasi merupakan fenomena yang terkait dengan masuknya setiap negara anggota ke dalam Uni Eropa yang membawa dampak besar bagi negara anggota di dalam prosesnya. Eropanisasi memiliki konsep yang berbeda dengan integrasi Uni Eropa karena integrasi Uni Eropa fokus terhadap politik dan pengembangan kebijakan pada level supranasional, sementara eropanisasi fokus terhadap konsekuensi atau akibat dari proses integerasi Uni Eropa serta perkembangan politik diantara negara anggota (Bulmer dan Lequesne, 2005, hal.11, dalam Larsen dan Olsen, 2010, hal.6). Jika mengacu pada teori organisasional oleh Borzel maka dapat dikatakan bahwa integerasi Uni Eropa merupakan bentuk siklus bottom up, sedangkan eropanisasi merupakan bentuk siklus top down. Terdapat beberapa definisi dari eropanisasi. Landrech melihat bahwa eropanisasi merupakan proses perubahan arah dan bentuk politik domestik kepada tingkat dimana dinamika ekonomi dan politik European Community (EC) menjadi acuan dalam politik dan pembuatan kebijakan nasional (Larsen dan Olsen, 2010, hal.6). Dengan demikian, proses eropanisasi mendefinisikan ulang fungsi, hubungan, nilai, pola regulasi, dan dinamika internal dari sistem politik dari negara anggota. 11 Borzel mendefinisikan eropanisasi sebagai sebuah proses dimana area kebijakan domestik meningkat menjadi subyek dari proses pembuatan kebijakan kawasan Eropa (Larsen dan Olsen, 2010, hal.6). Pendekatan yang dipergunakan oleh Borzel menjelaskan mengenai perdebatan antara integrasi bottom-up dan top-down dalam proses eropanisasi. Permainan dua level antara Uni Eropa dengan negara anggotanya menjelaskan pola hubungan di antara mereka dan fungsi dari sistem yang terbentuk. Di dalam integrasi bottom-up, negara merupakan bagian dari perdebatan tersebut karena negara anggota membentuk kebijakan dan politik Uni Eropa. Dampak eropanisasi disetiap negara anggota Uni Eropa berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut muncul berdasar pada sejarah hubungan masing-masing negara dengan isuisu kawasan Eropa. (Larsen dan Olsen, 2010, hal.7). Dengan demikian setiap negara anggota memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga pada dasarnya proses pengaturan stuktural atau adaptasi institusional baik politik maupun ekonomi, idealnya, tidak dapat digeneralisir. Dalam hal ini bentuk eropanisasi yang dimaksud adalah hubungan antara Uni Eropa dengan Yunani, yaitu munculnya kriteria konvergensi sebagai serangkaian ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota zona euro seperti telah dikemukakan Larsen dan Olsen. Hubungan tersebut dapat dikategorikan kedalam siklus top-down dalam teori organisasional seperti telah dikemukakan Borzel. Kriteria konvergensi merupakan sebuah mekanisme makroekonomi yang dibentuk untuk menilai kesiapan negara anggota dalam mengadopsi Euro dan masuk kedalam European Monetary Union (EMU) serta menjaga kestabilannya pasca EMU. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kriteria konvergensi mengatur tentang pengendalian tingkat inflasi, kestabilan nilai tukar mata uang, defisit sektor publik, hutang publik, serta nilai suku bunga jangka panjang berikut dengan besaran nilai dan sanksi yang telah ditentukan. Dari lima kriteria yang ada, tiga diantaranya berfungsi untuk mengatur bidang moneter diantaranya adalah tingkat inflasi, kestabilan nilai tukar mata uang, dan nilai suku bungan jangka panjang. Sedangkan dua kriteria yang lain mengatur bidang fiskal diantaranya adalah tingkat defisit sektor publik dan hutang publik. Dalam hal ini kriteria konvergensi merupakan bentuk eropanisasi terhadap Yunani. Jika kembali mengacu pada teori organisasional Borzel, interaksi antara Uni Eropa dengan Yunani tersebut termasuk kedalam siklus top-down yang mengarah pada mekanisme difusi coercion atau paksaan. 12 Dyson, 2000, dalam Börzel, 2003, hal. 13 menjelaskan bahwa coercion terjadi ketika dalam penerapan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi integrasi regional terdapat unsur paksaan dan sanksi bagi anggota jika tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun kemudian permasalahan muncul ketika dalam penerapannya mekanisme difusi coercion belum berjalan sesuai dengan tujuannya. Hal ini karena Uni Eropa memiliki sebuah badan yang bertanggung jawab akan persoalan kebijakan ekonomi, namun hingga kini badan tersebut hanya mengatur kebijakan moneter saja. Tata kelola dalam pemerintahan kawasan Eropa dibagi menjadi dua yakni bidang moneter yang kelola oleh EMI dan ECB sebagai representasi dari EMU, kemudian bidang fiskal yang sepenuhnya diserahkan kepada negara anggota. Kondisi tersebut mungkin saja tidak terlalu berpengaruh pada negara-negara anggota zona euro dengan kekuatan ekonomi besar dan stabil seperti German atau Perancis. Akan tetapi hal yang sama tidak dapat dialami oleh negara ekonomi yang lebih lemah dengan catatan hutang serta defisit cukup tinggi seperti Yunani. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Larsen dan Olsen bahwa proses pengaturan stuktural atau adaptasi institusional baik politik maupun ekonomi tidak dapat digeneralisir karena masing-masing negara anggota memiliki karakteristik yang berbeda (Larsen dan Olsen, 2010, hal.7). Pembagian wewenang dan tanggung jawab mengenai sektor fiskal dan moneter tersebut, menurut De Grauwe, menjadi salah satu kekurangan dalam tata kelola zona eropa (De Grauwe, 2006, Hal. 728). Pembagian kebijakan fiskal dan moneter kepada dua aktor berbeda menjadi celah dalam kordinasi proses integerasi ekonomi antara pemegang otoritas Eropa dengan Yunani sebagai negara anggota. Karena apabila mekanisme pengawasan dan pengendalian belum dilaksanakan dengan baik maka proses integrasi ekonomi tersebut tidak akan berjalan maksimal. Secara umum kebijakan moneter dapat dipahami sebagai tindakan bank sentral atau komite peraturan lain yang telah ditunjuk untuk menentukan jumlah dan laju pertumbuhan uang beredar, yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi tingkat suku bunga (Monetary Policy, Investopedia, 2013). Sedangkan kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Dalam kata 13 lain fungsi utama kebijakan fiskal adalah untuk menangani masalah anggaran, terutama dalam hal perpajakan dan pinjaman (Fiscal Policy, Investopedia, 2013). Terkait dengan pola integrasi ekonomi zona euro, untuk mengetahui bagaimana pembagian wewenang moneter dan fiskal kepada dua aktor terhadap proses integrasi ekonomi zona eropa di Yunani dapat dilihat dari perkembangan ekonomi Yunani berdasarkan lima kriteria konvergensi dari perjanjian Maastricht. Dengan menganalisa fungsi coercion dalam proses tersebut melalui kepatuhan Yunani sebagai calon negara anggota zona Euro terhadap aturan dan sanksi yang terdapat dalam ketetapan kriteria konvergensi serta keseimbangan otoritas Eropa dalam mengelola moneter dan fiskal, maka akan diketahui penyebab krisis yang terjadi. Pencapaian Yunani Dalam Ketentuan Tingkat Inflasi Berdasarkan Kriteria Konvergensi Dalam kriteria konvergensi ditetapkan bahwa tingkat inflasi di negara yang bersangkutan tidak boleh lebih dari poin 1.5 persentase diatas rata-rata dari tiga negara anggota Uni Eropa dengan inflasi terendah. Afxentiau menjelaskan bahwa kriteria ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga dengan menjaga nilai inflasi diantara negara anggota EMU. Ini didasari asumsi bahwa rendahnya nilai inflasi di kawasan EMU akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berkurangnya sentimen ketidakstabilan aktifitas ekonomi. Perbedaan kondisi dan karakteristik ekonomi dari negara-negara anggota, jika tidak dijaga, dapat menimbulkan inflasi ekonomi dan moneter Uni Eropa (Afxentiou, 2000, hal. 249). Perkembangan nilai inflasi Yunani sejak kriteria konvergensi EMU diperkenalkan pertama kali pada tahun 1993 dapat dikatakan cukup pesat. Berdasarkan data dari European Commission, sejak tahun 1995 terjadi tren penurunan nilai HICP dari 8.9 persen hingga mencapai 2.9 persen pada Maret 2000 (AMECO Result, 2012). HICP merupakan sebuah indikator ekonomi yang disusun untuk mengukur perubahan yang terjadi pada harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen. HICP memberikan ukuran perbandingan akan nilai inflasi pada kawasan zona Eropa, Uni Eropa, kawasan ekonomi Eropa, serta negara-negara kandidat terpilih. Dengan demikian akan didapat data resmi terkait dengan nilai inflasi yang kemudian digunakan untuk menentukan kebijakan moneter pada kawasan zona Eropa serta melakukan penilaian konvergensi nilai inflasi yang dibutuhkan dalam perjanjian Maastricht (Eurostat, 2013) 14 Pencapaian Yunani Dalam Ketentuan Nilai Tukar Mata Uang Berdasarkan Kriteria Konvergensi. Kriteria kedua bertujuan untuk menciptakan stabilitas nilai tukar bagi negara yang ingin bergabung kedalam EMU. Kriteria ini mengharuskan negara yang bersangkutan untuk masuk kedalam European Exchange Rate Mechanism (ERM) dengan sukarela. Secara teknis bank sentral dari negara yang bersangkutan akan melakukan perjanjian dengan bank sentral Eropa sebagai regulator dalam ERM, dengan kondisi tidak sedang menerapkan kebijakan pembatasan mata uang apapun sebelum masuk kedalam ERM selama 2 tahun untuk menilai kelayakannya bergabung kedalam EMU (Afxentiou, 2000, hal. 249). Proses drachma Yunani menuju Euro telah dimulai sejak tahun 1990-an, bersamaan dengan berjalannya ERM. Berbeda dengan negara Anggota lain yang tergabung dalam ERM periode pertama, Yunani baru mengikuti ERM periode II pada 31 Desember 1998. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1995 Yunani menerapkan kebijakan Hard Drachma. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah Yunani untuk meningkatkan ekspektasi pasar sehingga akan berdampak pada penurunan nilai inflasi (Leventis, Angelos Gkanoutas, 2004, hal 10). Kebijakan hard drachma diberlakukan pada tahun 1995. Kebijakan tersebut merupakan bentuk depresiasi nominal nilai tukar drachma terhadap ECU lebih rendah dari pada nilai inflasi diferensial antara Yunani dan rata-rata Uni Eropa. Alasan Bank of Greece mengadopsi kebijakan hard drachma adalah akibat terjadinya kegagalan dalam penargetan pasokan uang, liberalisasi keuangan, serta adanya kepentingan untuk masuk kedalam EMU (Čársky, 2003, hal. 6). Tujuan utama dari kebijakan hard drachma adalah untuk menjaga suku bunga tetap tinggi untuk menurunkan nilai inflasi yang mencapai 20 persen pada dekade sebelumnya (Leventis, Angelos Gkanoutas, 2004, hal 10). Berdasarkan data yang ada kebijakan Yunani tersebut berhasil menrunkan tingkat inflasi kurang lebih 50 persen dari tahun-tahun sebelumnya (AMECO Result, 2012). Namun kebijakan hard drachma memiliki konsekuensi negatif yang menjadi alasan kebijakan tersebut berakhir pada tahun 1998, tahun yang sama ketika Yunani melakukan langkah devaluasi terhadap Drachma. Hal ini disebabkan oleh kurang ketatnya kebijakan fiskal dan 15 pendapatan negara, bersamaan dengan menurunnya daya saing negara yang berpengaruh pada peningkatan defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran. Devaluasi drachma dilakukan agar tercipta kestabilan neraca anggaran dan membantu pembiayaan hutang publik Negara. Langkah devaluasi mata uang merupakan hal yang wajar dilakukan oleh pemerintah sebuah negara. Devaluasi merupakan salah satu alat moneter yang berguna bagi sebuah negara, namun dengan bergabungnya kedalam ERM Yunani kehilangan pilihan tersebut. Terkait dengan fungsi coercion dalam proses adaptasi institusional berdasarkan pada teori organisasional, dalam hal ini tidak ada sanksi karena pencapaian ketentuan tentang nilai tukar mata uang dalam Kriteria Konvergensi termasuk kedalam sektor moneter yang menjadi tanggung jawab ECB sebagai bentuk monetary union. Pencapaian Yunani Dalam Ketentuan Nilai Suku Bunga Jangka Panjang Berdasarkan Kriteria Konvergensi Kriteria ketiga bertujuan untuk menciptakan iklim ekonomi yang berkelanjutan dibawah iklim kestabilan harga negara anggota EMU. Disamping itu keseragaman suku bunga jangka panjang dapat mencegah praktik arbitrase pada pasar finansial. Suku bunga merupakan alat penting dalam kebijakan moneter karena erat kaitannya dengan komponen perekonomian lain seperti investasi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Para pemegang otoritas kebijakan moneter pada umumnya cenderung menurunkan suku bunga ketika mereka ingin meningkatkan laju investasi dan konsumsi dalam perekonomian negara. Dalam perjalan Yunani menuju keanggotaannya dalam EMU pergerakan nilai suku bunga jangka panjangnya lebih dipengaruhi oleh perubahan nilai inflasi serta kondisi nilai tukar mata uang daripada sebuah kebijakan yang spesifik dari pemerintah (Convergence Report, 1998, hal. 93). Jika dilihat pada data yang ada nilai rata-rata suku bunga jangka panjang pada tahun 1997 berada pada angka 9.8 persen dengan nilai referensi dari convergence criteria untuk suku bunga sebesar 7.8 persen. Terjadi peningkatan pada tahun 1998 dalam kisaran nilai 8.5 persen yang diikuti dengan tren penurunan hingga mencapai kisaran nilai 6.4 persen pada tahun 2000 dengan nilai referensi sebesar 7.2 persen. Secara keseluruhan dalam periode ini terdapat kecenderungan tren penurunan nilai suku bunga jangka panjang, hal ini merupakan pengaruh dari penurunan 16 yang cukup besar dalam diferensial inflasi, disamping kestabilan nilai tukar mata uang Yunani terhadap Negara-negara lain dalam ERM serta meningkatnya posisi fiskal Negara (Convergence Report, 2000, hal. 23). Terkait dengan fungsi coercion dalam proses adaptasi institusional berdasarkan pada teori organisasional, dalam hal ini tidak ada sanksi karena pencapaian ketentuan tentang nilai suku bunga jangka panjang dalam Kriteria Konvergensi termasuk kedalam sektor moneter yang menjadi tanggung jawab ECB sebagai bentuk monetary union. Kegagalan Yunani Dalam Pencapaian Ketentuan Nilai Defisit Anggaran dan Hutang Publik Berdasarkan Kriteria Konvergensi Kriteria keempat dan kelima bertujuan untuk menciptakan stabilitas fiskal. Menjadi sangat penting karena sebagian besar negara anggota EMU memiliki kondisi defisit anggaran yang berbeda. Bertambah tingginya nilai defisit anggaran dan pinjaman publik dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat dan minat investasi dari pihak swasta, dimana hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika hal tersebut sampai terjadi negara yang bersangkutan akan kehilangan daya saing ekonomi dengan negara anggota lain, atau bahkan degara lain dalam skala internasional (Afxentiou, 2000, hal. 249). Jika tiga kriteria lain dalam kriteria konvergensi merupakan bentuk ketentuan moneter yang lebih menitikberatkan tanggungjawab pengawasan kepada ECB sebagai bank sentral di kawasan Eropa, kriteria mengenai nilai defisit serta hutang publik ini lebih kepada ketentuan fiskal dengan beban tanggungjawab pencapaiannya terletak pada negara anggota yang bersangkutan, dalam hal ini Yunani (Exenberger, 2005, hal. 2). Hal tersebut menjadi resiko yang dihadapi oleh Yunani serta negara anggota lainnya karena kemampuan masing-masing dari mereka untuk memenuhi kriteria tersebut berbeda-beda. Pajak merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pemasukan negara yang cukup vital untuk jangka panjang. Ketentuan nilai defisit kriteria konvergensi sebesar 3 persen merupakan tantangan berat bagi Yunani, terutama dengan nilai defisitnya pada awal masa konvergensi tahun 1995 dengan nilai 9.1 persen. 17 Kondisi fiskal pemerintah Yunani sendiri berangsur membaik, disatu sisi nilai defisit pada tahun 1997 terkoreksi berada pada angka 5.9 persen, namun terjadi peningkatan rasio hutang sebesar 105.2 persen, dimana convergence criteria mensyaratkan 3 persen untuk rasio defisit dan 60 persen untuk rasio hutang. Jika diamati dari tahun 1996 hingga 2000 perkembangan nilai rasio defisit menunjukkan tren positif hingga mencapai nilai 3.7, sedangkan rasio hutang publik bertambah menjadi 141 persen (AMECO Result, 2012). Pergerakan rasio total pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dan terlihat cukup signifikan pada tahun 1993. Peningkatan tajam tersebut berasal dari pembayaran bunga hutang sebagai akibat dari lonjakan hutang (Convergence Report, 1998, hal. 90). Hal tersebut berangsur stabil pada kisaran 44-45 persen hingga tahun 1999, sebelum meningkat pada tahun 2001 sebesar 47.1 persen (AMECO Result, 2012). Disisi lain pengeluaran pemerintah Yunani setelah bergabung dengan zona Euro berada pada kondisi yang stabil pada kisaran nilai 45.8 persen pada tahun 2001. Kondisi stabil setelah tahun 2001 merupakan bentuk manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Yunani dalam zona Eropa. Karena dengan bergabung kedalamnya Yunani memiliki akses terhadap dana pinjaman luar negeri dengan bunga yang relatif lebih rendah. Tren pengeluaran pemerintah Yunani mulai melonjak naik pada tahun 2007 sebelum krisis terjadi dengan kisaran nilai 47.2 persen. Kondisi tersebut terjadi akibat pengaruh dari pembayaran hutang sebagai salah satu komponen utama pengeluaran pemerintah Yunani (Convergence Report, 1998, hal. 90). Secara umum selama tahun 2001 hingga 2010 nilai defisit anggaran pemerintah cenderung meningkat dengan 2 puncak peningkatan yakni tahun 2004 dengan kisaran nilai 7.6 persen dan 2009 dengan 15.6 persen (AMECO Result, 2012). Tren peningkatan yang cukup besar mulai pada tahun 2007 seiring dengan terjadinya resesi dan krisis pada tahun 2008. Menurunnya pendapatan negara serta tidak stabilnya harga barang akibat bertambahnya nilai inflasi HICP membawa nilai defisit anggaran mencapai puncaknya pada tahun 2009. Terkait dengan fungsi coercion dalam proses adaptasi institusional berdasarkan pada teori organisasional, dalam hal ini Yunani terkena dua sanksi yakni pada tahun 2004 dan 2009. Sanksi yang dikenakan adalah merupakan bentuk mekanisme the corrective arm berupa serangkaian pengaturan defisit yang terdapat dalam Stability and Growth Pact (SGP) yang bertujuan 18 memaksa negara yang bersangkutan untuk menstabilkan kondisi fiskalnya pada tingkat yang telah ditetapkan. Pada tahun 2004 Komisi Eropa Memutuskan sanksi yang mengharuskan Yunani untuk masuk kedalam mekanisme excessive deficit procedure (EDP). Hal tersebut didasari oleh pertumbuhan nilai defisit anggaran dari tahun 2001 ketika pertama bergabung kedalam zona Euro yang tercatat sebesar -1.4 persen bertambah buruk menjadi -3.2 pada tahun 2003. Hal tersebut ditambah dengan tingginya tingkat hutang publik dengan proses pengembalian yang lambat. Proses ini berlangsung hingga tahun 2007 saat Dewan Eropa memutuskan untuk mengakhiri mekanisme EDP pada Yunani. Hal tersebut dilakukan atas dasar penurunan nilai defisit anggaran secara umum yakni dari 7.9 persen dari GDP pada tahun 2004 menjadi 2.6 persen dari GDP pada tahun 2006, disamping sejumlah indikator ekonomi makro lainnya (Council Decision of 5 June 2007, 2007, hal. 1) Kondisi ini berlangsung hingga tahun 2008 ketika permasalahan subprime mortgage muncul dan memicu krisis secara global. Tak terkecuali Yunani terkena dampaknya, pada tahun 2009 kembali harus mengikuti mekanisme EDP untuk kedua kalinya. Berdasarkan data pada tahun 2008 tercatat bahwa tingkat defisit Yunani mengalami peningkatan sebesar 3.5 persen dari GDP di tahun 2007, melebihi batas ketentuan kriteria konvergensi yakni sebesar 3 persen dari GDP. Terlepas dari pola integrasi ekonomi Uni Eropa yang menyerahkan sepenuhnya perihal pencapaian ketentuan fiskal kepada masing-masing negara anggota, proses konvergensi kedalam zona Euro memiliki sebuah kerangka kerja disusun berdasarkan perjanjian Maastritch untuk membantu mengatur dan memberi penekanan lebih terhadap pencapaian dalam bidang fiskal. Stability Growth Pact (SGP) dibentuk pada tahun 1997 karena para elit beranggapan bahwa jika hanya regulasi dan kriteria yang disepakati dalam perjanjian Maastritch saja tidak akan cukup untuk mendukung proses transisi menuju penggunaan mata uang bersama (Exenberger, 2005, hal. 2). Secara umum SGP berfungsi memantau kondisi fiskal dari negara-negara anggota oleh Komisi Eropa atau European Commission (EC) dan Dewan Menteri atau Council of Ministers, 19 serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal secara berkala kepada negara anggota untuk memastikan tetap sesuai dengan Kriteria Konvergensi (Ngai, 2012, hal. 15). Secara fungsi dan tujuan dibentuknya SGP idealnya sangat membantu dalam proses pencapaian kriteria konvergensi dari perjanjian Maastritch karena sifatnya yang akan mendisiplinkan para anggota. Namun lebih lanjut Exenberger menjelaskan bahwa dalam penerapannya tidak dapat semudah itu dilakukan. Kendala yang muncul berasal dari pemegang otoritas SGP yang ada hubungannya dengan sistem politik dalam tata kelola Uni Eropa. Jika SGP diasumsikan sebagai sebuah institusi maka didalamnya terdapat tiga aktor yang berperan, diantaranya Komisi Eropa, Dewan, serta negara-negara anggota. Kendala dalam penerapan SGP muncul dari hubungan politik antar aktor tersebut dimana tidak ada kejelasan akan balance of power. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap keseimbangan dalam tata kelola moneter dan fiskal yang berdampak pada lemahnya funsi coercion oleh Uni Eropa dalam pemberian sanksi terhadap negara anggota yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dalam SGP. Exenberger menjelaskan bahwa dalam institusi SGP, Komisi Eropa hanya memiliki pengaruh politik yang relatif kecil dibanding dengan sejumlah negara anggota. Hal ini terjadi karena keputusan akhir akan pemberlakuan mekanisme “excessive deficit procedure“ dan pemberian sanksi bergantung kepada keputusan Dewan (council) (Exenberger, 2005, hal.7). Sedangkan telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan terdiri dari seluruh menteri keuangan masing-masing negara anggota yang bertugas untuk melakukan koordinasi kebijakan, menilai dan memutuskan proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa, serta mengawasi dan mengambil sebuah keputusan yang secara kewenangan dapat mengikat sebuah negara terkait dengan perkembangan ekonomi dan konsistensi pencapaian kebijakan ekonomi pada level Negara (European Commission, 2012, hal. 6). Disamping itu SGP sebagai sebuah institusi yang memonitor dan mengawasi pencapaian kriteria fiskal dalam kriteria konvergensi pun belum maksimal. Hal tersebut disebabkan fungsi corrective arm melalui mekanisme EDP hanya berperan sebagai panduan kebijakan yang harus diterapkan oleh Yunani ketika nilai kondisi fiskalnya melebihi ketentuan yang ada. Pemberian 20 denda yang dikenakan selama proses pemulihan kondisi fiskal juga kurang memberikan efek jera atau menumbuhkan kepatuhan terhadap pencapaian yang ada. Contoh kasus mengenai aksi Jerman dan Perancis yang dijelaskan oleh Exenberger tersebut memberi gambaran bahwa mekanisme coercion belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Alasannya adalah karena Uni Eropa sebagai organisasi supranasional yang membawahi integrasi ekonomi zona eropa belum dapat menerapkan mekanisme sanksi dalam SGP dengan tegas. Disamping itu bentuk sanksi yang terdapat dalam SGP hanya merupakan serangkaian kebijakan yang harus diterapkan Oleh Yunani untuk proses normalisasi keadaan fiskal, sehingga tidak memiliki unsur memberatkan yang memberikan efek jera. Penerapan Ketentuan & Sanksi Dalam Ketetapan Kriteria Konvergensi Sebagai Mekanisme Coercion Dalam Proses Adaptasi Institusional Jika kembali mengacu pada teori Borzel tentang siklus top-down sebagai bentuk adaptasi institusional, telah dijelaskan bahwa terdapat empat mekanisme difusi yang membantu mengidentifikasi bentuk interaksi antara Uni Eropa dengan Yunani sebagai negara anggota. Dari empat mekanisme difusi tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, sesuai dengan peranan aktor yang ada didalamnya. Pertama, coercion dan framing dapat dikategorikan kedalam faktor eksternal karena dalam pengertiannya kedua mekanisme difusi tersebut peran aktor diluar negara lebih besar. Sedangkan kebalikannya, mimetic imitation dan competitive selection lebih menekankan peran negara dalam prosesnya. Dalam analisa krisis Yunani tahun 2009 telah dijelaskan sebelumnya bagaimana mekanisme difusi coercion menggambarkan peranan Uni Eropa melalui kriteria konvergensi dan SGP. Kemudian dalam prosesnya, tidak terdapat aktor Eropa tertentu yang muncul dan menawarkan ide-ide baru dengan tujuan untuk mencoba untuk mengubah keyakinan dan ekspektasi dari aktor domestik sebagai bentuk mekanisme difusi framing. Sedangkan untuk faktor internal yakni mekanisme difusi mimetic imitation dan competitive selection, sejauh ini tidak terdapat sebuah kebijakan atau aksi yang telah dilakukan pemerintah Yunani yang termasuk kedalam salah satu diantara keduanya. Hal ini kemudian dapat dilihat bahwa selama sebelum hingga pasca krisis terjadi pemerintah Yunani kurang 21 menunjukkan upaya, baik dalam meningkatkan kompetensi perekonomiannya dikawasan zona euro maupun inisiatif upaya penanggulangan krisis. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peran coercion sangat penting dalam integrasi ekonomi zona euro. Ketidaksempurnaan mekanisme coercion dalam integrasi ekonomi zona euro berdampak pada kegagalan pada proses adaptasi institusional yang dilakukan oleh Yunani. Hal tersebut muncul dari lemahnya otoritas eropa dalam memantau dan mengawasi pencapaian kriteria konvergensi. Disamping itu Yunani sebagai negara anggota mununjukkan kurangnya upaya untuk berusaha mematuhi dan menjaga kondisi ekonomi makro sesuai ketentuan yang ada. Kesimpulan Uni Eropa merupakan intitusi regionalisme yang mewadahi negara-negara berdaulat di lingkup wilayah geografis benua Eropa, dimana secara struktural mengintegrasikan sistem ekonomi dan moneter kedalam regulasi sistem perekonomian negara anggota Uni Eropa yaitu European Monetary Union (EMU). Di dalam proses integrasi Yunani ke dalam Uni Eropa, bagi European Community, masuknya negara yang kurang berkembang secara ekonomi dengan struktur negara dan kepemerintahan yang rendah dianggap sebagai sebuah potensi ancaman bagi kecepatan langkah dan kohesifitas dari proses integrasi perekonomian European Community. Oleh karena itu kriteria konvergensi diciptakan kemudian diberikan kepada negara-negara calon anggota potensial sebagai syarat keanggotaan EMU. Sehubungan dengan itu perjalanan Yunani menuju Euro telah melewati dua proses penyesuaian atau konvergensi sebagai bentuk interaksi top-down antara Uni Eropa sebagai lembaga supranasional dengan Yunani sebagai negara anggota. Interaksi tersebut berdampak pada perubahan struktur dan kebijakan perekonomian Yunani yang dapat dikategorikan kedalam bentuk eropanisasi. Dua proses penyesuaian tersebut adalah pertama ketika Yunani akan bergabung kedalam Uni Eropa sebagai negara anggota ke 10 pada tahun 1981. Kemudian kedua ketika Yunani akan bergabung kedalam zona euro sebagai negara anggota ke 11 pada tahun 2001 dan secara resmi menggunakan mata uang tunggal euro pada tahun 2002. Untuk mencapai hal tersebut terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota Uni Eropa, dalam hal ini Yunani, sebelum masuk kedalam EMU dan kemudian mengadopsi Euro sebagai mata uang tunggal. Di dalam proses tersebut Yunani diharuskan untuk 22 menyesuaikan kebijakan khususnya dalam bidang ekonomi, baik moneter maupun fiskal, agar dapat tercipta keseragaman makro-ekonomi diantara negara-negara anggota dan calon negara anggota. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, proses konvergensi yang telah dilakukan oleh Yunani untuk masuk ke dalam Uni Eropa dan proses zona euro, apabila dihubungkan dengan pendekatan dampak domestik Eropa sebagai sebuah proses adaptasi institusional menurut Tanja Borzel, termasuk ke dalam mekanisme difusi coercion. Mekanisme difusi coercion berarti bahwa Uni Eropa, sebagai sebuah oraganisasi supranasional, menentukan model dan regulasi dimana setiap negara anggotanya diharuskan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal ini coercion merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya untuk menciptakan keseragaman kebijakan moneter dengan memberikan model serta regulasi ekonomi makro yang harus diterapkan, dimana dalam penerapannya melibatkan paksaan atau sanksi sebagai proses persuasi. Secara teori, mekanisme coercion menjadi penting karena fungsinya dalam integrasi ekonomi zona euro sebagai sebuah order atau tatanan yang membantu para aktor menjalankan hak dan kewajibannya dalam mencapai tujuan kolektif. Namun dalam penerapannya belum berfungsi dengan maksimal karena lemahnya otoritas eropa dalam memantau dan mengawasi pencapaian kriteria konvergensi. Disamping itu Yunani sebagai negara anggota mununjukkan kurangnya upaya untuk berusaha mematuhi dan menjaga kondisi ekonomi makro sesuai ketentuan yang ada. Hal ini dapat diamati dari poin poin kriteria konvergensi dari perjanjian Maastritch yang dalam pencapaiannya diserahkan kepada dua aktor yang berbeda. Kriteria tentang konvergensi moneter diserahkan tanggungjawabnya kepada ECB, sedangkan konvergensi fiskal sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah negara yang bersangkutan. Pembagian wewenang dan tanggungjawab tersebut menjadi celah terjadinya resiko krisis baik karena guncangan ekonomi asimetris yang tercipta dari interaksi antara negara ekonomi lemah dengan kondisi pasar internasional yang tinggi, maupun akibat adanya ketidakdisiplinan dalam pencapaian proses konvergensi yang datang dari negara anggota yang bersangkutan. Sebagai contoh kasus adalah ketika pada tahun 2003 Jerman dan Perancis yang menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya untuk mengelak dari sanksi atas pelanggaran dalam SGP. Ketidakseimbangan tata kelola dalam integrasi ekonomi muncul sehingga peraturan dan 23 keputusan masih dapat dipengaruhi oleh polarisasi kekuasaan dari negara-negara dengan bargaining power yang tinggi. Terkait dengan Krisis Yunani pada tahun 2009 – 2010 merupakan bentuk dari kurangnya kontrol dari otoritas Eropa terhadap stabilitas fiskal di negara-negara anggota zona eropa, khususnya negara periphery, dalam hal ini Yunani. Memang krisis tersebut dipicu krisis finansial global pada tahun 2008, hampir sebagian besar negara dunia merasakan dampaknya, namun diantara negara-negara anggota zona euro Yunani merupakan negara yang menerima dampak paling parah. Namun lemahnya fungsi coercion menjadi alasan utama krisis tersebut dapat terjadi. Hal itu dilihat dari pencapaian pola integrasi ekonomi zona euro yang menyerahkan pencapaian fiskal sepenuhnya kepada pemerintah lokal serta kurangnya ketegasan bentuk sanksi yang dapat memberi efek jera atas pelanggaran yang dilakukan oleh Yunani. Apabila aksi manipulasi data-data transaksi pada tingkat makro-ekonomi oleh pemerintah Yunani yang terungkap pada bulan Desember 2004 diberi sanksi tegas, tidak hanya sebuah peringatan resmi dari Komisi Eropa, kemungkinan terjadinya krisis pada tahun 2009 – 2010 akan kecil terjadi. Kembali lagi, hal tersebut merupakan bukti bahwa ketidakjelasan struktur atau tatanan hierarki dalam integrasi ekonomi berdampak pada lemahnya otoritas eropa dalam menjalankan fungsinya. Yang terjadi adalah peraturan dan keputusan masih dapat dipengaruhi oleh polarisasi kekuasaan dari negara-negara dengan bargaining power yang tinggi. Secara keseluruhan krisis ekonomi Yunani dalam penelitian ini disebabkan oleh ketidakseimbangan bentuk pengawasan dan sanksi dalam proses integrasi ekonomi zona euro. Jika kembali mengacu pada teori organisasional oleh borzel dari empat mekanisme difusi yang ada dalam kronologi krisis Yunani, bentuk coercion dibutuhkan dalam mengatur dan mengawal jalannya proses konvergensi yang diberikan oleh Uni Eropa kepada negara anggota zona euro. Karena jika mekanisme difusi coercion belum dijalankan dengan maksimal maka akan terdapat resiko kegagalan dalam proses adaptasi institusional seperti yang telah dialami oleh Yunani. 24 Daftar Pustaka Afxentiou, Panos C. 2000. Convergence, the Maastricht Criteria, and Their Benefits. University of Calgary. http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ353/tesfatsion/MaastrichtConvergenceCriteria. Afxentiou.pdf AMECO Result. (2012). Budget Deficit. 13 September 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=UBLGE&trn=1&a gg=0&unite=319&ref=0&nomserie=Net+lending+%28%2B%29+or+net+borrowing+%2 8-%29%3A+general+government+%3A+Excessive+deficit+procedure+%28Including+one-off+proceeds+relative+ to+the+allocation+of+mobile+phone+licences+%28UMTS%29%29 AMECO Result. (2012). GDP. 13 September 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=UVGD&trn=1&ag g=0&unite=0&ref=0&nomserie=Gross+domestic+product+at+current+market+prices AMECO Result. (2012). HICP. 13 September 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=ZCPIH&trn=1&ag g=0&unite=0&ref=0&nomserie=Harmonised+consumer+price+index+%28Allitems%29 AMECO Result. (2012). Public Debt. 13 September 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=UDGGL&trn=1& agg=0&unite=0&ref=0&nomserie=General+government+consolidated+gross+debt+%3 A-+Excessive+deficit+procedure+%28based+on+ESA+1995 %29+and+former+definition+%28linked+series%29 AMECO Result. (2012). Public Expenditure. 13 September 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=UUTGE&trn=1& agg=0&unite=319&ref=0&nomserie=Total+expenditure%3A+general+government+%3 A-+Excessive+deficit+procedure+%28Including+oneoff+proceeds+%28treated+as+negative+expenditure%29+relative+to+the+allocation+of +mobile+phone+licences+%28UMTS%29%29 AMECO Result. (2012). Public Revenue. 13 September 2013. 25 http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=URTG&trn=1&ag g=0&unite=319&ref=0&nomserie=Total+revenue%3A+general+government+%3A+ESA+1995 Borzel, Tanja A. (2003). How the European Union Interacts with its Member States. Vienna: Institute for Advance Studies. 20 September 2012. http://aei.pitt.edu/1049/1/pw_93.pdf Čársky, Rastislav. Klačanská, Martina. Tvarošková, Andrea. 2003. THE EXCHANGE RATE AND ITS ROLE IN THE . EMU http://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA08_03/6_9.pdf Convergence Report. (1998). European Monetary Institute. Convergence Report. Report required by Article 109 j of the Treaty establishing the European Community. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr1998en.pdf Convergence Report. (2000). European Monetary Institute. Convergence Report. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr1998en.pdf Council Decision of 5 June. 2007. Hal. 1. 11 Oktober 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/10412_council/2007-06-05_el_104-12_council_en.pdf De Grauwe, Paul. (2006). What Have we Learnt about Monetary Integration since the Maastricht Treaty? Hal. 728. 11 September 2013. http://www.intertic.org/Unions%20Papers/Degrauwe3.pdf European Commission. (2011). Economic And Financial Affair. The Corrective Arm. 23 Februari 2013. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_e n.htm Exenberger, Andreas. (2005). The Stability and Growth Pact, Experience and Lesson to be Learnt for Europe and the World. Hal. 2. 20 September 2013. http://homepage.uibk.ac.at/~c43207/die/papers/sgp.pdf Global Finance. (2013). Greece Country Report. 10 Januari 2013. http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/266-greece-gdp-countryreport.html#axzz2lQ0lCq3C Investopedia.com. (2013). Monetary Policy. 13 September 2013. 26 http://www.investopedia.com/terms/d/monetarypolicy.asp Investopedia.com. (2013). Fiscal Policy. 13 September 2013. http://www.investopedia.com/terms/d/fiscalpolicy.asp Larsen, Henrik dan Kim B. Olsen. (2010). Europeanization of Greece. Copenhagen: Department of Political Science, University of Copenhagen. 11 September 2013. http://polsci.ku.dk/english/international_students/present_international_students/taking_e xams/past_papers/europeanization_of_greece.pdf/ Leventis, Angelos Gkanoutas. (2004). Greek Exchange Rate Policies For The EMU. The Public And The Euro. http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/4th_%20Symp osium/PAPERS_PPS/DOMESTIC_POLICIES_EU/GKANOUTAS_LEVENTIS.pdf Lindert, Peter H. (1994). Ekonomi Internasional. edisi kesembilan. Jakarta: Bumi Aksara. Manchev, Tsvetan Dr. dan Karavastev, Mincho. (2005). Economic and Monetary Union on the Horizon. Bulgaria: Bulgarian National Bank (BNB). 21 Februari 2013. http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/discussion_2005_ 50_en.pdf Nelson, Rebecca M et al. (2010). Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy, Responses and Implications, Congresional Research Service. 10 Januari 2013. http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41167.pdf. Ngai, Victor. (2012). Stability Growth Pact and Fiscal Discipline in the Eurozone. Hal. 15. 20 September 2013. http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/12/12-10.pdf Rahman, Agus R, et al. (1996). Perjanjian Maastricht: Uni Ekonomi dan Moneter Eropa. Jakarta: Pusat Politik dan Kewilayahan LIPI. Rossi, Vanessa & Rodrigo Delgado Aguilera. (2010). No Painless Solution to Greece’s Debt Crisis. London: Chatham House. 10 Januari 2013. http://www.relooney.info/0_New_6582.pdf The Maastricht Treaty. Title VI: Economic and Monetary Policy. Chapter 1 27 Economic Policy, Article 103 (1). 10 Januari 2013. http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf. Verdun, Amy. (2010). Economic and Monetary Union. 10 Januari 2013. http://www.princeton.edu/-smeunier/Verdun%20Memo.pdf. Wallop, Harry. (2010). Why did its Economy Falls so Hard. 3 September 2012. http://www.telegraph.co.uk/news/world/news/europe/greece/7646320/Greece-why-didits-economy-fall-so-hard.html. Willem, Molle. (2001). The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy. Ashgate Publishing Limited. 28

Judul: Pengaruh Sistem Integrasi Ekonomi Euro Zone Uni Eropa Terhadap Krisis Ekonomi Yunani Tahun 2009-2010

Oleh: Em Dananjaya


Ikuti kami