Struktur Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Oleh Maya Rosinta

111,9 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Struktur Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Struktur hubungan ekonomi Luar Negeri Kerjasama ekonomi internasional merupakan hubungan kerjasama antar negara satu dengan negara lain dalam bidang ekonomi yang berdasarkan kesepakatan bersama. Kerjasama tersebut tidak berjalan begitu saja, adanya faktor pendorong membuat negara satu dengan lainnya membuat kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi. Faktor Pendorong Kerjasama Internasional Sebelum tercapainya sebuah tujuan, tentu saja ada faktor yang mempengaruhi untuk menjalankan kerjasama. Faktor pendorong terjadinya kerjasama internasional dipengaruhi oleh perbedaan dan kesamaan dari negara satu dengan lainnya. Berikut faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional berdasarkan persamaan dan perbedaan: Berdasarakan Perbedaan 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan iklim 3. Perbedaan kesuburan tanah 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Perbedaan ideologi Berdasarkan Kesamaan 1. Kesamaan sumber daya alam 2. Kesamaan wilayah atau keadaan geografis 3. Kesamaan ideologi 4. Kesamaan agama 5. Kesamaan negara yang kurang maksimal dalam memproduksi barang dan jasa 6. Kesamaan dalam mengikuti tuntutan globalisasi 7. Kesamaan untuk membuka kerjasama, baik dalam politik maupun ekonomi. 8. Kesamaan memiliki misi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negaranya. Dari faktor pendorong tersebut, maka kerjasama ekonomi internasional terbentuk. Negara yang ikut dalam kerjasama membuat keputusan-keputusan bersama untuk mencapai tujuan. Dari keputusan bersama yang ditetapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah ekonomi di negara. Tujuan kerjasama ekonomi internasional didukung oleh faktor pendorong kesamaan dan perbedaan di atas. Tujuan yang terbentuk merupakan cara untuk menyelesaikan faktor-faktor pendukungnya. Berikut tujuan kerjasama ekonomi internasional: 1. Membebaskan kemiskinan dan kelaparan 2. Membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi 3. Memajukan perdagangan 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi 5. Mestabilkan negara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan 6. Memelihara ketertiban dan kedamaian suatu negara 7. Mempererat tali persaudaraan antar negara 8. Mempercepat pembangunan nasional Arus modal Asing dan Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut : 1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal. 2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaukatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara,yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanam modal dari Negara asing lainnya. 5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasaru pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 7. Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang. 8. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 9. Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. 10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional. (PenjelasanPasal 3 ayat (1) UUPM No. 25 Tahun 2007.) Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. (Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit.,hal 106-107) Kebijakan bidang investasi di Indonesia Indonesia telah masuk kedalam radar investor asing sebagai negara tujuan investasi yang penting. Indonesia kini telah bertengger di dalam daftar 20 negara peraih foreign direct investment (FDI) terbesar dunia. Pada 2013, menurut laporan UNCTAD, Indonesia ada diperingkat 18 dunia dengan raihan FDI sebesar 18 milyar dollar AS. Dalam daftar 20 besar FDI host countries tersebut hanya ada dua negara ASEAN, Indonesia dan Singapura. Singapura berada di peringkat 6 dengan raihan yang jauh melampaui Indonesia, yakni 64 milyar dollar AS. Masih menurut UNCTAD, Indonesia juga dianggap negara ketiga paling prospektif bagi FDI. Dengan ekonomi yang tumbuh rata-rata sekitar 5.4% per tahun sejak beberapa tahun ke belakang dan ukuran pasar yang besar serta kondisi perekonomian yang stabil, investasi asing diprediksi akan terus mengalir kedepannya. Terlebih pasca terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014 lalu. Kedua orang ini dipersepsi ramah terhadap investasi asing. Hal ini semakin diperkuat dengan pidato Presiden Joko Widodo dalam APEC CEO Summit beberapa waktu lalu serta niat Menteri BKPM Franky Sibarani untuk membangun one stop servicebagi perizinan investasi yang mengisyaratkan keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap investasi asing serta itikad untuk menggenjot raihan investasi asing di Indonesia. Namun kebijakan yang semata berorientasi untuk menarik investasi asing tidaklah cukup. Penting pula khususnya bagi pemerintah untuk mengawal masuknya investasi asing. Hal ini agar manfaat dari investasi asing seperti productivity spillovers dan knowledge spillovers, penciptaan lapangan kerja, forward linkages, backward linkages dan industry upgrading bisa benar-benar dirasakan. Selain itu potensi negatifnya seperti ancaman terhadap kepentingan nasional, kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap industri domestik bisa diminimalisir. Peran Investasi Asing di Indonesia Pasca kejatuhan harga minyak dunia pada 1981 Indonesia tidak lagi mengandalkan ekspor minyak sebagai penopang perekonomian. Pada masa tersebut pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi investasi asing. Hal ini didukung dengan liberalisasi sektor finansial, liberalisasi bantuan luar negeri dan promosi ekspor - telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi spektakuler sebesar 13.4% per tahun dari 1981 hingga 1992. Sejak 1998 saat krisis keuangan Asia melanda, pertumbuhan net FDI inflows Indonesia jatuh hingga ke -2.8% pada 2000 dan kemudian terus naik kembali hingga ke tingkat 2.9% di 2005. Yang menarik adalah pada 20082009 dimana terjadi krisis keuangan dunia, investasi asing ke Indonesia tetap tumbuh positif. Beberapa studi terkini menunjukan bahwa FDI telah berdampak positif terhadap peningkatan produktifitas perusahaan domestik di Indonesia. Sebagai contoh penelitian dari Dharma Negara dan Adam (2012) yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan domestik lintas sektor menunjukan bahwa keberadaan perusahaan asing meningkatkan produktifitas perusahan lokal di dalam industri yang sama melalui persaingan dan perusahaan yang ada di hilir melalui linkages mechanism. Studi dari Suyanto, Salim dan Bloch (2009) yang meneliti industri farmasi di Indonesia menunjukan bahwa keberadaan perusahaan asing meningkatkan produktifitas perusahaan lokal akibat persaingan terutama bagi mereka yang memiliki divisi R&D. Studi lain menunjukan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan FDI. Kehadiran perusahaan asing di Indonesia melalui investasi asing langsung juga telah membuka lapangan kerja baru setiap tahunnya. Pada 2013, terserap 1.1 juta tenaga kerja dari FDI dan dari Januari hingga September 2014 telah terserap 720.000 tenaga kerja. Beberapa tahun ke belakang, peran FDI dirasa sangat penting utamanya dalam menghadapi defisit neraca berjalan serta dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dimana pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Daftar pustaka http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/regional/tujuan-kerjasama-ekonomi-internasional https://www.selasar.com/jurnal/5585/Mengawal-Kebijakan-Investasi-Asing-di-Indonesia

Judul: Struktur Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Oleh: Maya Rosinta


Ikuti kami