Tugas Makalah Teori Ekonomi Makro

Oleh Raden Daruwijaya

227,6 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Makalah Teori Ekonomi Makro

TUGAS MAKALAH TEORI EKONOMI MAKRO “ KEBIJAKAN MONETER “ DISUSUN OLEH : 444 – II AGUNG BANYU AJI ASYIDIK 171010500304 DADAN ASIKIN 171010508326 FITRIANA NOVITA RIYANTI 171010500289 MOHAMMAD ZA’IM HILMI WIRATAMA 171010506694 ROSITA PERMATASARI SARIMAN 171010500260 TB MAULANA RIZAL 171010508210 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS PAMULANG 2017 / 2018 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis beserta teman-teman kelompok II dapat menyelesaikan makalah tentang “ Kebijakan Moneter “. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Dosen mata kuliah Teori Ekonomi Makro yaitu Drs. Tri Wartono M,Si. Penulis mengharapkan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah mendukung dan menjalin kerja sama yang baik sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Pamulang, 14 November 2018 Penulis DAFTAR ISI Kata Pengantar.......................................................................................... Daftar Isi..................................................................................................... Bab I Pendahuluan..................................................................................... A. B. C. D. Latar Belakang............................................................................... Rumusan Masalah.......................................................................... Tujuan............................................................................................. Manfaat........................................................................................... Bab II Pembahasan.................................................................................... A. B. C. D. E. F. G. H. I. Pengertian Kebijakan Moneter.................................................... Tujuan Kebijakan Moneter.......................................................... Jenis-jenis Kebijakan Moneter..................................................... Fungsi Kebijakan Moneter........................................................... Hal – hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kebijakan Moneter........................................................................................... Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Moneter di Indonesia......................................................................................... Peran dan Dampak Kebijakan Moneter di Indonesia................ Instrumen Kebijakan Moneter..................................................... Contoh Kebijakan-kebijakan Moneter dan Jenis-Jenis Kebijakan dalam Moneter............................................................ Bab III Penutup.......................................................................................... A. Kesimpulan..................................................................................... B. Saran............................................................................................... Daftar Pustaka............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakam laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kuznets dan Sirojuzilam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan”. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi stabil tidaklah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, ini ibaratnya mata uang 2 sisi, kadang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak stabil. Untuk mencapai inilah diperlukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dan atau diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indicator-indikator makro utama seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang terkendali, dan menurunnya tingkat pengangguran. Sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang kegiatannya bertumpu pada aset keuangan kredit perbankan, maka pemerintah perlu melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan atau pengaturan system perkreditan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat daerah (resource base) yang akan digerakkan. Kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Berhasil tidaknya tujuan dari kebijakan moneter tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, pertama: kuat tidaknya hubungan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi tersebut, kedua: jangka waktu perubahan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. B. Rumusan Masalah Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka terlihat pentingnya pemahaman mengenai Apa yang dimaksud kebijakan moneter, apa tujuan dari kebijakan moneter dan apakah kebijakan moneter memiliki dampak terhadap perekonomian Pemahaman tentang analisis kebijmaakan moneter akan menjadi lebih penting bagi Indonesia. C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian dan tujuan dari kebijakan moneter 2. Mengetahui jenis – jenis kebijakan moneter 3. Mengetahui hal – hal yang perlu di perhatikan dalam kebijakan moneter D. Manfaat 1. dapat mengetahui berbagai macam instrument kebijakan moneter dalam mengatasi masalah keungan 2. dapat menambah pengetahuan mengenai konsep kebijakan moneter 3. memberikan kontribusi di masa depan dalam mengembangkan kebijakan moneter atas hasil evaluasi dari penerapannya BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Menurut Muana Nanga Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan peubah jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rates) untuk memengaruhi tingkat permintaan agregat (aggregate demand) dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian. Menurut M.Natsir Kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter (uang beredar, suku bunga, suku bunga kredit, dan nilai tukar) untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Menurut Boediono Kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah (Bank Sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan.Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Menurut Perry Warjiyo Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (monetary aggregates) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan bagian integral kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. B. Tujuan Kebijakan Moneter Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut ini: a. Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. b. Menjaga kestabilan harga yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia dipasar. c. Meningkatkan kesempatan kerja yaitu pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja mayarakat. d. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat yaitu dengan jlan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk kedalam negeri atau sebaliknya. 1. Kestabilan harga Apabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan. 2. Neraca Pembayaran Internasional Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi:  Indepensi Bank Sentral. Sebenarnya tak ada Bank Sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiscal.  Fokus terhadap sasaran. Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh Bank Sentral. Sasaran-sasaran lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi, misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank Sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi.  Capacity to forecast inflation. Bank Sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi yang hendak dicapai.  Pengawasan instrument Bank Sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi instrumeninstrumen kebijakan moneter.  Pelaksanaan secara konsisten dan transparan. Dengan pelaksanaan target inflasi secara konsisten dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan semakin meningkat. C. Jenis-jenis kebijakan moneter Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.  Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :  Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar disuatu Negara, apabila tidak ada kebijakan ini maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli disuatu negara akan terganggu.  Kebijakan Moneter Kontraktif/ Monetary Contractive Policy Yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu).  Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :  Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.  Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.  Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.  Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. D. Fungsi Kebijakan Moneter Dari pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Bank Sentral) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiscal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun pada saat ini kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. 1. Tight Money Policy, yaotu kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara : a. Menaikan suku bunga b. Menjual surat berharga c. Membatasi pemberian kredit 2. Easy Money Policy, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara : a. Menurunkan tungkat suku bunga b. Membeli surat-surat berharga c. Menurunkan cadangan Kas d. Memberikan kredit longgar. Macam-macam kebijakan moneter yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka, kebijakan Cadangan Kas, kebijakan Sanering dan kebijakan Devaluasi Tertra Revolusi. E. Hal – hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kebijakan Moneter 1. Inflasi Penargetan Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa. Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan. Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford . Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia , Brazil , Kanada , Chile , Kolombia , yang Republik Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia , Filipina , Polandia , Swedia , Afrika Selatan , Turki , dan Inggris . 2. Harga Penargetan Tingkat Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan. 3. Agregat Moneter Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter. 4. Nilai Tukar Tetap Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan olehkonvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi. Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.) Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras. F. Pemulihan Ekonomi Melalui Kebijakan Moneter di Indonesia Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan prasyarat bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Apalagi Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga (laju inflasi) dan kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan perkataan lain, sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia hanya satu (single objective), yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan Undang-undang tentang Bank Sentral yang lama, yaitu UU No. 13 tahun 1968, yang menuntut Bank Indonesia untuk memenuhi beberapa sasaran sekaligus (multiple objectives), yakni mendorong kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang pencapaiannya pada hakekatnya dapat saling bertolak belakang, terutama dalam jangka pendek. Untuk mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kerangka kebijakan moneter yang didasarkan pada pengendalian jumlah uang beredar atau yang di kalangan akademisi dikenal sebagai quantity approach. Di dalam kerangka tersebut Bank Indonesia berupaya mengendalikan uang primer (base money) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan jumlah uang primer yang terkendali maka perkembangan jumlah uang beredar, diharapkan juga ikut terkendali. Selanjutnya, dengan jumlah uang beredar yang terkendali diharapkan permintaan agregat akan barang dan jasa selalu bergerak dalam jumlah yang seimbang dengan kemampuan produksi nasional sehingga harga-harga dan nilai tukar dapat bergerak stabil. Dengan menggunakan kerangka kebijakan moneter seperti telah diuraikan di atas, Bank Indonesia pada periode awal krisis ekonomi, terutama selama tahun 1998, menerapkan kebijakan moneter ketat untuk mengembalikan stabilitas moneter. Kebijakan moneter ketat terpaksa dilakukan karena dalam periode itu ekspektasi inflasi di tengah masyarakat sangat tinggi dan jumlah uang beredar meningkat sangat pesat. Di tengah tingginya ekspektasi inflasi dan tingkat risiko memegang rupiah, upaya memperlambat laju pertumbuhan uang beredar telah mendorong kenaikan suku bunga domestik secara tajam. Suku bunga yang tinggi diperlukan agar masyarakat mau memegang rupiah dan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak mendesak serta tidak menggunakannya untuk membeli valuta asing. Upaya pemulihan kestabilan moneter melalui penerapan kebijakan moneter ketat yang dibantu dengan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional mulai memberikan hasil positif sejak triwulan IV 1998. Pertumbuhan uang beredar yang melambat dan suku bunga simpanan di perbankan yang tinggi telah mengurangi peluang dan hasrat masyarakat dalam memegang mata uang asing sehingga tekanan depresiasi rupiah berangsur surut. Sejak pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah terhadap USD cenderung menguat dan kemudian bergerak relatif stabil selama tahun 1999. Sesuai dengan sistem nilai tukar mengambang yang diterapkan sejak 14 Agustus 1997, perkembangan nilai tukar rupiah lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Di dalam sistem tersebut, penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi sejak pertengahan 1998 hingga akhir 1999 lebih banyak disebabkan oleh meredanya tekanan permintaan valas sejalan dengan terkendalinya jumlah uang beredar dan turunnya ekspektasi inflasi. Bank Indonesia hanya melakukan penjualan valas melalui mekanisme pasar pada harga pasar untuk mensterilisasi atau menyedot kembali ekspansi moneter yang berasal dari pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan bukan terutama itujukan untuk mengarahkan nilai tukar rupiah ke suatu tingkat tertentu. Pelaksanaan penjualan valas itu pun tidak sampai membahayakan posisi cadangan devisa Bank Indonesia karena menggunakan devisa yang berasal dari penarikan hutang luar negeri pemerintah yang memang diperuntukkan untuk mendukung pembiayaan defisit anggaran pemerintah. Nilai tukar rupiah yang menguat serta didukung oleh pasokan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang membaik telah mendorong penurunan laju inflasi sejak awal triwulan IV 1998. Bahkan, laju inflasi bulanan yang sempat mencapai 12,67% pada bulan Februari 1998, mencatat angka negatif atau deflasi dalam bulan Oktober 1998. Deflasi tersebut kemudian berlanjut sebanyak tujuh kali berturut-turut selama periode Maret – September 1999. Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi selama tahun 1999 hanya mencapai 2,0%, jauh lebih rendah daripada laju inflasi selama tahun 1998 yang mencapai 77,6%. Berarti Indonesia telah berhasil mengelakkan bahaya hiperinflasi yang sempat mengancam selama paruh pertama 1998. Dalam perkembangan selanjutnya, laju inflasi yang sangat rendah dan nilai tukar rupiah yang telah jauh menguat dibandingkan di masa puncak krisis telah memberikan ruang gerak bagi Bank Indonesia untuk memperlonggar kebijakan moneter dan mendorong penurunan suku bunga domestik. Sebagai cerminan kebijakan moneter yang agak longgar, pertumbuhan tahunan sasaran indikatif uang primer yang sebelumnya terus diturunkan hingga mencapai 11,2% pada Juni 1999, sejak awal semester II 1999 mulai dinaikkan hingga mencapai 15,7% pada Maret 2000. Sejalan dengan itu, suku bunga SBI 1 bulan yang selama ini menjadi patokan (benchmark) bagi bank-bank terus menurun dari level tertinggi 70,58% pada September 1998 menjadi 11,0% pada akhir April 2000. Penurunan suku bunga SBI yang cukup tajam itu diikuti oleh suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dan simpanan perbankan dengan laju penurunan yang hampir sama. Adapun para ekonom sepakat ciri-ciri suatu Negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila Negara tersebut:  Memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar  Mengalami inflasi yang tidak terkontrol  Defisit neraca pembayaran yang besar  Kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang  Tingkat suku bunga yang diatas kewajaran Jika ciri-ciri di atas dimiliki oleh sebuah negara, maka dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi. G. Peran dan Dampak Kebijakan Moneter di Indonesia. Pada diskusi tentang dampak kebijakan moneter, makroekonomi modern menggambarkan adanya perbedaan antara dampak kebijakan moneter dalam jangka pendek dan jangka menengah. Pembedaan ini sangat diperlukan untuk mengetahui pemahaman yang benar tentang apa yang dapat dilakukan oleh kebijakan moneter. Pada kondisi jangka pendek, pergerakan tingkat harga dan output terlihat sangat kompleks dibandingkan pada kondisi jangka menengah/panjang (Umi Julaihah, 2007:55-58) 1. Jangka menengah atau panjang Teori moneter memberikan penjelasan mengenai hubungan antara nflasi, pertumbuhan output dan pertumbuhan uang. Ekspansi moneter akan meningkatkan pertumbuhan output dan kemudian meningkatkan tingkat harga umum. Secara rata-rata, tingkat inflasi akan sama dengan kelebihan ekspansi moneter atas biaya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan potensial dalam perekonomian. Pada jangka menengah tidak terdapat trade off bahwa otoritas dapat mengeksploitasi untuk meningkatkan output pada tingkat inflasi yang tinggi.  Pernyataan tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu (1) pada jangka pendek para pelaku ekonomi belajar dari kesalahan yang telah dibuat di masa lalu dan mengakhirinya dengan prediksi yang baik tentang bagaimana perekonomian bekerja; (2) selanjutnya harga dan upah menjadi fleksibel dan diikuti oleh pasar barang dan pasar tenaga kerja yang sempurna. Hal tersebut berimplikasi bahwa pada jangka menengah inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, otoritas moneter tidak bias menggerakkan perekonomian melalui inflasi yang tinggi sehingga inflasi yang tinggi pada akhirnya akan memperburuk perekonomian. Sebagian besar studi antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi (dalam jangka menengah) memberikan kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi antara keduanya yaitu mendekati satu (Vinals dan Valles, 1999:11-12) 2) 2. Jangka pendek Pada pembahasan mengenai dampak kebijakan moneter dalam jangka pendek muncul adanya kekompleksitasan. Secara umum, jika harga dan upah sangat fleksibel, maka pasar barang dan pasar tenaga kerja akan sempurna, setiap agen ekonomi akan memiliki informasi penuh tentang kondisi perekonomian dan kebijakan yang akan diterapkan oleh otoritas moneter. Pada kondisi ini, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek kebijakan moneter hanya akan mempengaruhi harga tapi perekonomian riil tidak terimbas ( money just a veil ) (Vinals dan Valles, 1999:14) Aliran pemikiran ekonomi yang mempercayai bahwa harga dan upah sangat fleksibel pada jangka pendek adalah berdasarkan adanyamissperception dari masyarakat. Pada saat masyarakat membuat ekspektasi berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, maka kebijakan moneter akan mempunyai efek riil hanya jika kebijakan moneter tidak diantisipasi. Kebijakan moneter yang tidak diantisipasi akan menimbulkan missperception tentang perubahan harga sebagai perubahan pada harga relatif. Pada jangka pendek tidaklah mencukupi untuk melakukan penyesuaian, namun ketika masyarakat mulai belajar dan memperbaiki ekspektasinya sepanjang waktu, maka harga akan menyesuaikan secara sempurna dan output akan berada pada keseimbangan ketika jangka menengah. Pada sisi lain, jika kebijakan moneter diantisipasi secara sempurna oleh masyarakat, maka agen akan menggunakan informasi yang dimiliki dalam perhitungan dan dalam membuat keputusan ekonomi. Sehingga kebijakan moneter akan secara penuh dan cepat menggerakkan harga tanpa memiliki dampak jangka pendek terhadap output.  Implikasi kebijakan dari kondisi di atas adalah: (1) hanya kebijakan moneter yang tidak sistematik yang mempunyai efek jangka pendek terhadap output, (2) kebijakan yang sistematik atau diantisipasi oleh masyarakat hanya akan mempengaruhi harga dan tidak mempengaruhi output. Sehingga kebijakan moneter yang bersifat ‘rules’ tidak akan mempunyai efek jangka pendek terhadap perkembangan output (Vinals dan Valles, 1999:14-15). Realitas yang ada di dunia nyata adalah seringkali terjadiimperfect information sehingga harga dan upah tidak fleksibel penuhnominal rigidities. Pada kondisi terjadi kekakuan harga dan upah dan diikuti kebijakan moneter yang sistematik maupun tidak sistematik, maka kebijakan moneter memiliki efek temporerterhadap output. Sehingga, pilihan kebijakan dari otoritas moneter untuk jangka pendek dapat berupa target harga (inflasi) maupun output (Vinals dan Valles, 1999:16) H. Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. a. Kebijakan Cadangan Kas Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Terdapat persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. b. Kebijakan Kredit Ketat Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi. c. Kebijakan Diskonto Kebijakan diskonto yaitu pemerintah menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. d. Kebijakan Dorongan Moral Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman I. Contoh Kebijakan-kebijakan Moneter dan Jenis-Jenis Kebijakan dalam Moneter Kebijakaan moneter dibedakan menjadi kebijakan-kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kebijakan-kebijakan kualitatif. Kebijakan-kebijakan dalam moneter kuantitatif adalah suatu kebijakan-kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan-kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat melakukan pilihan atas beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi pemerintah. a. Kebijakan-kebijakan Moneter Kuantitatif Kebijakan-kebijakan moneter dalam rangka untuk memengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut. 1) Discount policy (politik diskonto) Politik diskonto artinya kebijakan-kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan bank umum, dapat mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam kondisi kegiatan ekonomi masih berada di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan, bank sentral dapat menurunkan tingkat diskonto/suku bunga, sehingga masyarakat melakukan pinjaman dan banyak investasi yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga masyarakat/pengusaha banyak melakukan tabungan dan uang yang beredar dapat dikurangi. 2) Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka) Politik pasar terbuka artinya kebijakan-kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang. Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar harus dikurangi dengan cara menjual surat-surat berharga. Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka harus diciptakan keadaan perekonomian di mana: a) bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan minimum. b) dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang diperjualbelikan. 3) Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum) Politik cadangan kas artinya kebijakan-kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum. Contoh kebijakan-kebijakan ini, Apabila kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga (inflasi), maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar bertambah karena banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman berkurang atau bank umum tidak mampu memberikan pinjaman dan sekaligus dana yang menganggur di bank semakin bertambah. Contohnya: Bila bank sentral menetapkan cadangan kas minimum yang harus ada sebesar 30%, maka jumlah yang beredar sebesar Rp100 miliar. Jadi, cadangan yang harus ada di bank umum dapat dihitung: 30% × Rp100 miliar = Rp30.000.000.000,00 Berarti kredit yang diberikan Rp70.000.000.000,00 kepada masyarakat paling banyak sebesar Berdasarkan contoh tersebut, maka perhitungan jumlah uang yang beredar dapat dirumuskan sebagai berikut: Contoh: Jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum sebesar 12,5%, dan bank umum memiliki alat likuid sebesar Rp 400 miliar, maka jumlah uang yang beredar dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah uang yang beredar: Jadi, jumlah uang yang beredar Rp3.200.000.000.000,00 b. Kebijakan-kebijakan Moneter Kualitatif politik Kebijakan-kebijakan dalam moneter yang bersifat kualitatif meliputi pagu kredit dan politik pembujukan moral. 1) Plafon credit policy (politik pagu kredit) Pengertian Politik pagu kredit artinya kebijakan-kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Untuk mengatur kegiatan ekonomi agar lebih tumbuh dengan baik, maka pemerintah (Bank Indonesia) dapat melakukan pengawasan pinjaman secara selektif dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank umum memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Misalnya untuk mendorong sektor industri, maka bank sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan bank umum meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha sektor industri dengan syarat-syarat yang ringan. 2) Moral persuation policy (politik pembujukan moral) Pengertian Politik pembujuan moral artinya Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan-kebijakan ini dijalankan pemerintah dengan menetapkan hal-hal yang harus dilakukan oleh bank umum dalam bentuk tertulis, melalui pertemuan dengan pimpinan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan itu bank sentral menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan yang diinginkan dari bankbank umum untuk mensukseskan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan melalui pembujukan moral, bank sentral dapat meminta kepada bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman atau membuat perubahan-perubahan pada tingkat bunga yang mereka tetapkan. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Ekonomi Moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. B. Saran Berdasarkan kajian mengenai kebijakan moneter, kapasitas dan kualitas dari tiap tiap komponen kebijakan ini sudah sangat baik. Namun, progressif atau tidaknya kebijakan ini bergantung pada realitas yang ada. Kebanyakan teori memang dapat dianggap sesuai dengan idealism kita. Tapi, ketidakdisiplinan dalam menerapkan teori tersebut merupakan suatu hal yang sia sia. Oleh karena itu, di samping teori yang di buat itu memiliki kualitas yang baik, itu juga harus di barengi dengan disiplin yang tinggi dalam penerapannya. DAFTAR PUSTAKA https://kiflyagara.blogspot.com/2017/01/makalah-kebijakanmoneter.htm http://kebijkanmoneter.blogspot.com/2013/06/makalah-kebijakanmoneter.html

Judul: Tugas Makalah Teori Ekonomi Makro

Oleh: Raden Daruwijaya


Ikuti kami