Denny Yanuar Setyo Laksono S1 Ilmu Hukum

Oleh Denny Yanuar

72,8 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Denny Yanuar Setyo Laksono S1 Ilmu Hukum

Denny Yanuar Setyo Laksono S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya Budaya Main Hakim Sendiri Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara gamblang dan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dimana hal ini berimplikasi pada setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia haruslah didasari dan diatur oleh seperangkat aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dimana hal ini adalah merupakan salah satu tujuan berdirinya Negara ini. Salah satu dari aspek kehidupan masyarakat yang menjadi urgen untuk diatur oleh Negara adalah terkait hubungan hubungan horizontal antar sesama masyarakat. Dimana agar tercipta suatu kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat, perlu didasari dengan adanya suatu seperangkat aturan yang berisi larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan apabila ada mayarakat yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dihukum oleh Negara, seperangkat aturan ini dalam disiplin ilmu hukum biasa disebut sebagai hukum pidana. Namun, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan oleh sebuah tragedi yang secara nyata mencoreng wajah Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai Negara hukum. Tiga pelajar SMP di Surabaya nekat menjambret di Jalan Patmosusastro, Surabaya, Rabu (22/4/2015) siang. Mereka adalah Pj, remaja 15 tahun asal Kupang Krajan, Surabaya, bersama dua rekannya, Ag dan Rz, juga tinggal di kawasan Kupang Krajan. Adapun korban para bandit cilik ini juga seorang pelajar SMP. Yakni An (15), siswa SMP Hangtua Surabaya yang dirampas handphonenya. Mulanya, tiga pelajar bandit tersebut mengendarai dua sepeda motor Honda Revo dan Suzuki Satria. Saat melintas di Jalan Patmosusastro, mereka menghampiri korban yang sedang bermain handphone. Begitu mendekat, Ag an Rz yang berboncengan sepeda motor langsung merampas handphone korban. Sedangkan Pj berada di lokasi agak jauh untuk mengawasi keadaan. Korban sempat berusaha mengamankan handphone. Meski dirampas dua penjambret, korban berhasil menarik kembali ponselnya. Ketika korban menarik lagi ponselnya inilah, Pj yang melihatnya langsung mendekat dan memukul korban. Warga berhasil menangkap Pj dan sempat memukuli remaja ini hingga babak belur. Sedangkan dua rekannya langsung kabur begitu melihat Pj tertangkap. Pj masih menjalani pemeriksaan di Polsek Wonokromo. Selanjutnya, pelajar SMP ini harus meringkuk di dalam penjara. Sementara dua rekannya yang kabur, masih menjadi buron petugas kepolisian. Peristiwa ini menyadarkan kita bahwasanya kita hidup dalam lingkungan yang masih mengenal budaya eigenrechting atau main hakim sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok warga ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia, terkhususnya hukum pidana. Sistem hukum pidana di Indonesia tidak membenarkan adanya main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh sekelompok warga tersebut. Sejelas apapun seseorang telah bersalah melakukan perbuatan pidana, ia tetap tidak bisa seketika dijustifikasi bersalah karena berlakunya asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Hanya pengadilan lah kelak yang berhak menyatakan seseorang bersalah atau tidak melalui putusannya itupun setelah melalui serangkaian proses persidangan yang pada intinya berusaha untuk menemukan kesalah dari si pelaku perbuatan pidana , hal ini merupakan implikasi dari penerapan salah satu asas penting hukum pidana yang dianut oleh Indonesia yaitu geen straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana (hukuman) tanpa adanay terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku perbuatan pidana.Sehingga semakin jelas bahwasanya tindakan “pengadilan jalanan” seperti main hakim sendiri tentu merupakan sebuah tindakan yang dapat ditoleril dan merupakan tamparan keras bagi Indonesia yang merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kedudukan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Besar harapan pihak yang berwajib mampu mengurai benang kusut dan menemukan titik terang dari perkara ini, agar jelas siapa pelaku dari tindakan keji ini. Untuk kemudian dapat diadili dengan seadil-adilnya, karena dikhawatirkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dapat menjadi legitimasi di masyarakat untuk membenarkan tindakan main hakim sendiri pada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa menghargai dan melalui asas-asas dan nilai moral hukum yang dianut oleh Indonesia. Lebih jauh lagi tindakan eigenrechting atau main hakim sendiri ini merupakan bentuk gangguan bagi ketentraman dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara dan merupakan hambatan dalam upaya Indonesia untuk mewudkan salah satu tujuan terpentingnya, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam perkembangan hukum pidana, selanjutnya restitusi seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga korban dan/atau keluarga korban tidak mendapat bagian sama sekali, karena terjadi perubahan pengertian kejahatan dari pelanggaran melawan individu menjadi pelanggaran melawan negara. Perbuatan tersebut sebagai awal perbedaan dan pemisahan antara kesalahan perdata (Tort) dan kesalahan pidana. Kesalahan perdata adalah hubungan antar pribadi termasuk hubungan antara kejahatan dan korbannya, sedangkan kesalahan pidana merupakan hubungan antara perbuatan jahat dan perbuatannya hal tersebut dikemukakan oleh Schafer. Selanjutnya Schafer menambahkan pendapatnya bahwa dengan pandangan yang berubah itu maka korban kejahatan dikeluarkan dari pengertian hukum pidana. Karena hak korban untuk balas dendam telah diambil alih oleh negara maka seharusnya negara memegang teguh amanat yang dipercayakan kepada negara untuk membalas denda kepada pembuat kejahatan. Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat kejahatan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga masyarakat korban merasakan kepuasan atas dipidananya pembuat kejahatan. Misalnya Code Hammurabi yang dianggap peraturan paling kuno telah mengatur restitusi antara lain berisi suatu perintah kepada pembuat kejahatan membayar kembali kepada korban dan/atau keluarga korban sebanyak tiga puluh kali lipat dari jumlah kerugian yang diderita oleh korban. Hukum Musa kira-kira abad ke-13 Sebelum Masehi antara lain mengatur tentang pencurian seerkor sapi jantan, pencurinya harus membayar lima kali dari jumlah kerugian korban pencurian. Hukum Romawi Kuno pada kira-kira abad ke-8 Sebelum Masehi antara lain mengatur tentang perampokan, bahwa perampok harus membayar empat kali dari jumlah barang-barang yang dirampok dari korban. Perkembangan selanjutnya untuk menghindari balas dendam atau main hakim sendiri dengan formula “an eye for an eye and a tooth for a tooth” Kaitannya dengan masalah restitusi, Karmen berpandapat bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan kelas-kelas dengan tajam, oleh karena itu dapat dikatakan pelaksanaan restitusi hanya menguntungkan kelas lebih atas. Apabila dalam suatu kasus kejahatan pihak yang bersalah memiliki kekuasaan cukup maka untuk restitusi dari pihak kelas sosial lebih rendah sulit berhasil tuntutannya sesuai dengan haknya. Sebaliknya apabila yang bersalah kelas sosial lebih rendah daripada korbannya maka tuntutan restitusinya dapat dilaksanakan sesuai dengan haknya. Hal ini berarti restitusi berfungsi si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Menurut pendapat Karmen bahwa akibat penyalahgunaan pembayaran restitusi tersebut maka pada abad ke-12 terjadi perubahan besar dalam menangani perkara kejahatan yang berakibat merugikan korban secara pribadi dan keluarganya. Perluasan kepentingan negara terhadap perkara kejahatan di topang oleh kelahiran konsep “tidak berguna lagi kejahatan dipertimbangkan sebagai kekejaman menyerang pribadi korban yang seharusnya dibalas oleh kekejaman juga”. Kemudian melahirkan konsep “tuntutan pidana denda guna memperbaiki keseimbangan masyarakat yang merupakan hak negara”. Konsep selanjutnya “melakukan kejahatan berarti melawan negara”. Konsekuensinya memberantas kejahatan menjadi kewajiban negara dan restitusi dengan nama pidana denda menjadi hak negara, dan penjahat tidak wajib membayar restitusi kepada korban . Secara teoritik, konsep hukum pidana baru yang ditopang oleh dasar pembedaan antara hukum pidana dan hukum perdata mempunyai titik berat yang berbeda. Pembedaan titik berat dimaksudkan antara lain: ü Menurut Voigt, Mendasarkan pada Law of the Twelve Tables memberdakan objek sanksinya yaitu perbuatan menyerang orang merupakan hukum pidana, sedang perbuatan menyerang harta benda merupakan hukum perdata. ü Menurut Kohler dan Ziebart, Menegaskan bahwa hukum pidana berarti pembuat harus memberikan perbaikan kepada korban juga memberikan pembayaran uang kepada negara (Schafer). ü Menurut Mommsen, Segala sesuatu yang ditentukan oleh negara merupakan hukum pidana dan secara moral wajib ditaati. Sanksi bersifat pembalasan merupakan hukum pidna dan sanksi bersifat perbaikan merupakan hukum perdata. Pakar hukum pidana menganut teori klasik yaitu perbuatan jahat melawan negara merupakan hukum pidana, sedangkan tort adalah perlawanan terhadap hak-hak perseorangan merupakan hukum perdata. Sejalan dengan itu Schafer mengemukakan bahwa yang dimaksud kejahatan hanyalah perbuatan dan penjahatnya, tidak termasuk korbannya, karena hubungan antara korban dan kejahatan termasuk penjahatnya lebih bersifat perdata daripada pidana. Masing-masing bidang hukum tumbuh berkembang sendiri mengenai peraturannya, adminitrasi peradilannya. Misalnya dalam hukum pidana ukuran pembuktian dibutuhkan lebih tinggi, karena itu berlaku adigum “suatu kesalahan pembuat kejahatan yang diragukan harus ditolak”. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan finansial perseorangan. Oleh karena itu apabila ternyata korban menderita suatu kerugian finansial perbuatan pidananya selesai. Dalam praktiknya tuntutan ganti rugi korban dalam proses hukum perdata selalu ditolak sehingga korban dan/atau keluarganya tidak pernah mendapat restitusi. Oleh karena itu korban dan keluarganya harus puas atas perbuatan kejahatan telah dijatuhi pidana oleh negara. Perkembangan dan kemajuan kriminologi pada pertengahan abad keduapuluh dalam kepustakaan viktimologi ketidakseimbangan perlakuan terhadap pembuat kejahatan dan korbannya tidak sejalan dengan pandangan baru bahwa keadilan menghendaki keseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap masnusia apapun status mereka dalam masyarakat yang beradab. Status manusia dalam hukum pidana baik sebagai pembuat kejahatan maupun sebagai korbannya tertutama mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing harus seimbang. Dalam hal ini Reiff menyarankan agar restitusi yang telah diambil alih oleh negara, wajar dikembalikan demi memuaskan rasa balas dendam korban. Perubahan dan perkembangan pandangan masyarakat terhadap perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan kepada para korbannya pada awalnya muncul atas pengaruh kriminologi hubungan yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara pembuat dan korban, hal tersebut dikemukakan oleh Separovic. Para pakar kriminologi, penologi dan viktimologi seharusnya memberikan perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbannya dengan seimbang baik mengenai hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya dalam terjadinya kejahatan. Menurut Iswanto hak dan kewajiban pembuat kejahatan dan korban memang berbeda, bahkan bertentangan. Salah satu pemecahan teoritik yaitu mengintegrasikan aspek kriminologi, aspek penologi dan aspek viktimologi. Pendapat Reiff menyatakan bahwa hukum pidana modern pada pertengahan kedua abad keduapuluh yang baru lalu bahwa asas pemidanaan harus menghilangkan sifat pembalasan, dan sebaliknya justru berkewajiban mempersiapkan pembuat kejahatan agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Berbeda bagi korban kejahatan mengharapkan agar pidana bermanfaat langsung, mengembalikan dirinya seperti dalam kondisi sebelum menjadi korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para kriminolog dan viktimolog menghendaki agar suatu kejahatan dipertimbangkan dari aspek pembuat kejahatan dan aspek korban dengan seimbang. Apabila hukum pidana mengintroduksi pendapat tersebut maka masalah pokok hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan korban. Jadi hukum pidana bukan criminal-oriented, tetapi seharusnya criminalvictim oriented, sehingga hukum pidana mengkaji obyeknya dengan tepat, lengkap, dan kejahatan dapat dijelaskan lebih baik serta sesuai dengan realitas. Bilamana maksud ini memperoleh tanggapan baik dari pakar hukum pidana, maka hukum pidana akan lebih hidup dan segar atas jasa sumbangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di luar disiplin hukum khususnya kriminologi dan viktimologi sehingga hukum pidana dirasakan adil oleh anggota masyarakat beradab. Dikemukakan oleh Soebagjo dan Supriatna, hukum pidana yang sekarang berlaku belum mengatur secara seimbang antara pembuat kejahatan dan korban, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan keadilan bagi anggota masyarakat terutama yang menjadi korban dan keluarganya, apabila dibiarkan dapat menggoncangkan masyarakat seperti yang sedang kita alami bersama. Hukum pidana yang demikian itu tidak akan mencapai perdamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Penannggulangan Perbuatan Main Hakim Sendiri Bahayanya ialah terjadinya akumulasi ketidaktaatan hukum dalam masyarakat hingga hukum seolah-olah tak berdaya. Warga akan cenderung menegakkan kebenarannya sendiri-sendiri (individualistik) tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Lebih ekstrim lagi, bisa terjadi apa yang pernah dikatakan oleh Hobbes, bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Akan banyak muncul peristiwa main hakim sendiri, seperti membakar pencuri hidup-hidup, pembunuhan ramai-ramai oleh warga terhadap oknum yang disangka sebagai dukun santet, dan sebagainya. Bisa dipastikan bahwa kian banyaknya kasus yang ketahuan (tertangkap) merupakan pertanda perilaku negatip atau anti otoritas di masyarakat sudah kian meningkat. Dimana faktor materialisme dan konsumerisme bertindak sebagai katalisator. Seandainya hukum mampu menjangkau perilaku-perilaku jahat warga yang sebenarnya tetap dikategorikan sebagai kejahatan maka rumah tahanan dan penjarapenjara pun akan penuh. Oleh karena itu, hukum selama ini memang sudah sangat kompromistis. Kompromistis karena ketidakberdayaan penegak hukum itu sendiri dan kondisi warga yang memang cenderung bersemangat anti otoritas hukum, sebagai salah satu semangat di era post modernisme ini. Bukan lagi sekedar anti terhadap otoritas hukum melainkan juga anti atas otoritas lain yang semestinya lebih tinggi, yaitu otoritas Tuhan (nilai-nilai keagamaan). Disamping itu terjadi pula penentangan atas nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ini berarti struktur peradaban kita semakin tidak jelas dan disertai dengan kian hilangnya “rasa malu” pada sebagian warga. Dalam rangka upaya represif aparat hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga, termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri. Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri. Khusus dalam upaya preventif-lah peran agama dan pendidikan merupakan dua pilar yang sangat penting. Selain fungsi agama yang mempertobatkan manusia, agama juga memiliki posisi strategis dalam upaya meluruskan semangat yang menyimpang dalam masyarakat. Agama dan pendidikan harus mampu mengantisipasi benih-benih kejahatan dalam warga agar tidak berkembang menjadi suatu kejahatan nyata yang melanggar hukum negara. Dua pilar ini yang sebenarnya paling bertanggungjawab atas terhindarnya warga dari perbuatan tercela yang melanggar hukum. Apabila nilai-nilai religiusitas, pendidikan dan nilai sosial budaya mampu menyadarkan masyarakat tentang makna hidup yang tidak hanya bergantung pada materi maka teori Thomas Aquino yang mengatakan, bahwa kemiskinan memberikan kesempatan untuk berbuat jahat, tidak selamanya lagi berlaku. Selain itu perlu pula diperhatikan bahwa lingkungan sosial yang tidak baik bisa membuat seseorang menjadi jahat, sedangkan lingkungan yang baik akan berakibat sebaliknya. Dalam hal ini, tugas kita bersama untuk mewujudkan suatu lingkungan sosial yang baik.

Judul: Denny Yanuar Setyo Laksono S1 Ilmu Hukum

Oleh: Denny Yanuar


Ikuti kami