Tugas Mata Kuliah Ekonomi Syariah

Oleh Windi Nf

188,1 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Mata Kuliah Ekonomi Syariah

Tugas Mata Kuliah Ekonomi Syariah Kelas A Judul: “Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah” Oleh: Anggota Kelompok 11 1. Handyka Dhana Prasetia (120710101303) 2. Jefry Primbang Permadi (130710101072) 3. Dianita Ayuningtyas (130710101215) 4. Windi Nila Fransisca (130710101220) 5. Vica Metha Lavella (130710101276) 6. Muhammad Rizky A. A (130710101320) 7. Rifky Rahmadani (130710101344) 8. Daryan Aditya Fanani (130710101371) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER 2016 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , atas segala anugerah dan Karunia-Nya Yang di berikan kepada kami , sehingga tersusunlah makalah ini dengan lancar dan seksama Berdasarkan judul di atas penulis berusaha menyusun makalah ini dengan judul Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah.Adapun makalah ini didukung dalam rangka memenuhi tugas Ekonomi Syariah. Segala upaya telah kami lakukan demi kesempurnaan makalah ini . namun , saran dan kritik dari pembaca sekalian senantiasa kami harapkan demi kesempuranaan makalah ini. Akhir kata semoga makalah kami dapat bermanfaat bagi kita semua Jember, 18 Maret 2016 Penyusun BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai negara muslim terbesar dihadapkan pada persoalan yang sama. Berdasarkan masalah tersebut, makalah ini berusaha menjelaskan penerapan hukum ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah. Secara khusus, ia berusaha menjelaskan persoalan apakah hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang hidup, dalam arti memenuhi dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis masyarakat Muslim Indonesia. Hukum ekonomi syariah seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan diikuti oleh hukum seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, maka apakah ketentuan-ketentuan ekonomi syariah tadi memiliki keserasian dengan perangkat hukum terkait lain, baik secara vertikal maupun horizontal, dan didukung oleh penegak hukum ekonomi syariah yang berwibawa, serta ditopang oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah cukup baik sehingga berkontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bukti nyata kinerja perbankan syariah cukup baik adalah ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, dimana perbankan konvensional terpuruk, sedangkan perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangannya. Sistem perbankan ganda (sistem konvensional dan sistem syariah) yang diterapkan di Indonesia menjadi semakin kokoh dan kepastian hukum bagi para nasabah menjadi semakin terjaga dengan diberlakukannya Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diberlakukannya Undang Undang tersebut juga memberikan kenyamanan dalam menggunakan produk Perbankan Syariah, setidaknya hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan lebih terjaga dan aman dengan perlindungan dari undang-undang. Seiring dengan perkembangan lembaga- lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitasaktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan transaksi halal dan haram. Aturanaturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai. Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-quran, al-hadis, dan al-ijtihad. Termasuk didalamnya ibadah, syariat, sunnah rasul, akidah, pola perilaku konsumsi, pola perilaku simpanan, dan pola perilaku investasi. Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Beberapa penerapan prinsip syariah adalah pembiayaan bagi hasil (mudārabah), pembiayaan penyertaan modal (musyārakah), pinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijārah) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pokok yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah ? 2. Bagaimana penyelesaian hukumnya bilamana terjadi sengketa di bidang perbankan syariah ? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menganalisis dan memahami penerapan hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah tersebut. 2. Untuk menganalisis dan memahami penyelesaiann hukum apabila terjadi suatu sengketa di bidang perbankan syariah. 3. Untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Ekonomi Syariah BAB II PEMBAHASAN 2.1 Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah. Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Quran dan hadis. Sehingga semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. A. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Peraturan perundang-undang yang mengawali eksistensi perbankan syariah adalah undang-undang no 7 tahun 1992 yang memposisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat. Namun dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut. Kemudian diterbitkan undang-undang no 10 tahun 1998. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan pengganti ini juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem. Hingga akhirnya diundangkan undang-undang no. 21 tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank kovensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah, antara lain: 1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. 2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan agama mengalami perluasan, yakni pengadilan agama berwenang menangani permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya. Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang terkait dengan permasalahan ekonomi Islam. Pada tanggal 10 September 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini adalah sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan penyelesasian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di dalam konsiderannya.Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang Perbankan Syariah. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah sebagai berikut : 1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai kegiatan transaksi. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. 2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. 3. Menumbuhkembangkan zakat. B. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah. Dalam hal menciptakan produk dan akad yang digunakan bank syariah menerapkan prinsip Islam. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. 1. Penyaluran Dana a. Prinsip Jual Beli (Ba’i) Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti : a. Pembiayaan Murabahah Murabahah adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. b. Salam Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. c. Istishna Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. b. Prinsip Sewa Ijarah Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 1. Musyarakah Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 2. Mudharabah Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. d. Akad Pelengkap Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. 1. Hiwalah (Alih Utang-Piutang) Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. 2. Rahn (Gadai) Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 3. Qardh Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. 4. Wakalah (Perwakilan) Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyakarah. 5. Kafalah (Garansi Bank) Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 2. Produk Penghimpun Dana a. Prinsip Wadiah Prinsip Wadi’ah yang diterapkan adalah wadi ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. b. Prinsip Mudharabah Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu: 1. Mudharabah mutlaqah Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. 2. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. 3. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. 3. Jasa Perbankan Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa : a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. b. ljarah (Sewa) Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. 2.2 Penyelesaian Hukum Terjadinya Sengketa Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan nama Ash-Shulhu berarti memutus pertengkaran atau perselisihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 orang yang bersengketa. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalahmasalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar, diantaranya sebagai berikut: a. Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan. b. Kekeluargaan c. Menjamin kerahasian sengketa para pihak d. Menyelesaiakan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan, dalam Islam juga tidak diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan. Dasar hukum dari penyelesaian sengketa adalah sebgai berikut: 1. Al-Qur’an terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 9 2. Hadits 3. Pasal 1338 KUHPerdata, Sistem Hukum Terbuka Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006, dengan diamendemennya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawaninan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah (Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006). Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah ‘perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syari’ah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.” Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, tapi juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, Pasal 55 (2) UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresasi. Akan tetapi, masalah muncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Karena adanya ketidakpastian hukum seperti inilah, maka Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat [2] UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, maka tidak ada lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perbankan syariah. Hal ini semakin mengokohkan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia, akan tetapi di sisi lain menjadi tantangan tersendiri, karena bidang perbankan syariah secara khusus dan ekonomi secara umum merupakan bidang baru yang sangat kompleks permasalahannya. 1. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi) Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan dipersidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu antara lain yaitu : a. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak 2. Prinsip utama dalam menangani perkara perbankan syariah Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan agama karena perbankan syariah seperti ditegaskan Pasal 1 ayat (7) jo. UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsp syariah. Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar perbankan syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru. Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama, hakim dalam hal ini harus berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, namun keabsahan hukumnya hingga saat ini dikalangan ulama kontroversial. 3. Prosedur Pemeriksaan Perkara Perbankan Syariah a. Pemeriksaan di Persidangan Sesuai Hukum Acara Perdata masih Penyelesaian perkara perbankan syariah dilingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud. Dengan dmikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dipersidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara dipersidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan (vonis) hakim. b. Sumber-Sumber Hukum Materiil Dalam Mengadili Perkara Perbankan Syariah Dalam mengadili perkara, hakim mencari hukumnya dari sumbersumber yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkungan peradilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan AS-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah : 1. Isi perjanjian atau akad (agreement) yang dibuat para pihak. 2. Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan syariah. a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan b. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia c. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah d. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan e. PBI No. 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah f. PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah g. SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito h. SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro i. Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah. 3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan dibidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu :  Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulangulang dalam waktu yang lama  Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat  Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar 4. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bidang Perbankan Syariah. Fatwa-fatwa DSN yang dapat dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara perbankan syariah adalah meliputi seluruh fatwa DSN di bidang perbankan syariah. 5. Yurisprudensi Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar mengadili perkara perbankan syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya di bidang Perbankan syariah. 6. Doktrin Doktrin yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah tersebut adalah pendapat-pendapat para pakar hukum islam yang terdapat dalam kitab kitab fikih. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dilihat dari pembahasan diatas bahwa dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Syariah yang mendasari prinsip operasionalnya berdasarkan syariah Islam dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (mudārabah), pembiayaan penyertaan modal (musyārakah), pinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijārah) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, maka pemberlakuan hukum Syariah melekat pada lembaga tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa dalam perbankan syariah maka penyelesaiannya juga berbeda dengan penyelesaian sengketa dalam Perbankan Konvensional. Sehingga pemerintah mengeluarkan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah. 3.2 Saran Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai the last resort yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. DAFTAR PUSTAKA - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama - UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan - Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2011 - Effendi, Satria, Arbitrase Islam di Indonesia, Panembrana Batanghari, Jakarta, 2008 - Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalat, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010 - www.kompasiana.com - www.hukumonline.com -

Judul: Tugas Mata Kuliah Ekonomi Syariah

Oleh: Windi Nf


Ikuti kami