Bahan Sejarah Ekonomi Islam Uas

Oleh Tia Apriliani

123,2 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Bahan Sejarah Ekonomi Islam Uas

1. Dalam Mazhab Iqtishaduna tidak mengenal istilah Islamic Economis, jelaskan alasan-alasan mereka menolak istilah tersebut! Jawaban : Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari fislosofi yang kontradiktif. Yang satu antiIslam, yang lainnya Islam. Menurut pandangan mereka, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi yang sudah kita kenal, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah al-Quran. "Sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya" (QS Al-Qomar [54]: 49). Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah diukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contoh, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia terbatas. Selain itu, semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan direduksi dari Al-Quran dan AsSunnah, meskipun kita belum melihat hasil pengembangan teori ekonomi yang digali dari wahyu tersebut. 2. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan moneter Islami dalam prespektif mazhab Iqtishoduna, mainstream dan alternative kritis? Menurut anda mazhab manakah yang teat untuk diterapkan di Indonesia? Jawaban : a. Mazhab Pertama (iqtishaduna). Mahzab ini dipelopori Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal "Iqtishaduna" (Our Economics). Pada awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang, jadi tidak ada alasan yang memadai untuk uang hanya dipertukarkan dengan sesuatu yang benar- benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Transaksi seperti judi, riba dilarang dalam Islam sehingga keseimbangan seperti arus uang dan barang / jasa dapat dipertahankan. Jika diperhatikan, maka tampak bahwa perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. Menurut mazhab Iqtishaduna, instrument yang digunakan adalah berhubungan dengan konsumsi, tabungan dan investasi, serta perdagangan telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu sisi sistem ini menjamin keseimbangan uang dan barang/ jasa dan pada sisi lainnya mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain menciptakan kesejahteraan yang lebih nyata masyarakat. b. Mazhab Kedua (Mainstream) Tujuan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah maksimalisasi sumber daya (resources) untuk kegiatan perekonomian produktif. al- Quran melarang praktek penumpukan (Money hoarding) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan yang menumpuk tersebut akan menjadikan sumber dana yang sebenarnya produktif menjadi tidak produktif. Oleh karena itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktifitas, perekonomian secara keseluruhan. c. Mazhab Ketiga (Alternatif) Mazhab ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikir- pemikir ilmiah Dr. M.A. Choudhury. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Jadi, keputusankeputusan kebijakan moneter yang kemudian dituangkan dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan- kebijakan disektor riil. Menurut pemikiran yang ada pada mazhab ini, kebijakan moneter itu adalah repeated gamer in the game theory dimana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang adalah seperti tambang yang melilit dan berlslope positif sebagai akibat dari know leadge induced process dan information sharing yang amat baik. Menurut saya yang lebih cocok dengan Indonesia adalah mazhab mainstream karena dalam hal ini Indonesia masih belum mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri padahall kita tahu akan potensinya yang sangat besar apabila kita mempu memaksimalisasi sumber daya alam Indonesia. 3. Dalam pandangan ekonomi kapitalis prinsip dasar dalam tindakan manusia secara ekonomi dituntun oleh nilai-nilai efisiensi, persaingan, dan rasionalitas. Bagaimana prinsip dasar ini dalam pandangan para tokoh ekonomi Islam modern? Jawaban : Banyak nilai-nilai kapitalis yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Islam, para tokoh islam modern banyak yang mengkiritisi betapa buruknya sistem kapitalis ini, Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang saat ini paling sukses merajai dunia dan hampir tidak ada negara-negara di dunia saat ini yang tidak menggunakan sistem ekonomi ini. Tetapi sejak ideologi kapitalisme diterapkan, nilai keagamaan, kemanusiaan dan moralitas semakin tergerus. Satu-satunya yang mendominasikan hanyalah nilai material. Namun, nilai material ini pun malah memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karenanya timbul adanya istilah “yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin”. Mereka menganggap bahwa persaingan, efesiensi, dan rasionalitas harus dijunjung tinggi untuk memperoleh kesejahteraan, sehingga tidak memperhatikan variabelvariabel lain. Dalam system ekonomi kapitalis terdapat Problem kelangkaan Relatif atau scarcity problem yang menjadi salah satu prinsip pada system ini, dimana pada prinsip yang satu ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada gap antara kebutuhan yang disebut tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Karena alat pemuas kebutuhan tidak mencukupi kebutuhan, disitulah disebut adanya kelangkaan. kebutuhan manusia yang diakui oleh kaum kapitalis itu hanyalah kebutuhan fisik atau materi. Adapun kebutuhan yang bersifat emosional seperti rasa bangga dan kebutuhan spiritual seperti pengagungan terhadap sesuatu adalah kebutuhan yang tidak pernah diakui keberadaannya secara ekonomi dalam pandangan kaum kapitalis. Demikian juga alat pemuas kebutuhan yang mereka kaji untuk diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi adalah alat pemuas kebutuhan yang bersifat fisik. Dalam sistem ekonomi kapitalis yang menjadi ukuran barang dan jasa tersebut adalah faktor kegunaan (utility). Kegunaan (utulity) ini sangat khas atau sangat personal. Dikatakan khas dan personal karena kegunaan (utility) tunduk pada keinginan (want) orang perorang. Dengan kata lain, barang dan jasa itu dianggap mempunyai kegunaan, jika barang dan jasa itu dibutuhkan. Barang dan jasa tersebut dalam asumsi mereka dibutuhkan jika orang perorang yang menginginkannya 4. Dalam bukunya “Masa Depan Ekonomi Islam” Umar Chapra mengulas pemikiran Ibnu Khaldun mengenai hubungan Negara, Rakyat, Kekayaan alam, dan keadailan. Coba anda uraikan pemikiran Ibnu Khaldun tersebut dan menurut anda apakah unsur-unsur tersebut sudah memenuhi untuk tercapainya kemakmuran dan keadilan ekonomi Islam? Jawaban : Ibnu Khaldun tentang keterkaiatan ekonomi dengan politik (negara) dan aspek-aspek lainnya. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini : Di mana : G = Government (pemerintah) = ‫الملك‬ S = Syari’ah = ‫الشريعة‬ W = Wealth (kekayaan/ekonomi) =‫األموال‬ N = Nation (masyarakat/rakyat)= ‫الرجال‬ D = development (pembangunan) = ‫عمارة‬ J = Justice (Keadilan) = ‫العدل‬ Gambar tersebut dibaca sebagai berikut : 1) Pemerintah (G) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan 2) implementasi Syari’ah (S) 3) Syari’ah (S) tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah/penguasa (G) 4) Pemerintah (G) tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali oleh masyarakat (N) 5) Pemerintah G) yang kokoh tidak terwujud tanpa ekonomi yang tangguh 6) Masyarakat (N) tidak dapat terwujud kecuali dengan ekonomi/kekayaan 7) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (D) 8) Pembangunan (D) tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (J) 9) Penguasa/pemerintah (G) bertanggung jawab mewujudkan keadilan (J) 10) Keadilan (J) merupakan mizan yang akan dievaluasi oleh Allah. Formulasi Ibnu Khaldun menunjukkan gabungan dan hubungan variabel-variabel yang menjadi prasyarat mewujudkan sebuah negara (G). Variabel tersebut adalah syari’ah (S), masyarakat (N), kekayaan , pembangunan (D) dan keadilan (J) Semua variabel tersebut bekerja dalam sebuah lingkaran yang dinamis saling tergantung dan saling mempengaruhi. Masing-masing variabel tersebut menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban atau kemunduran dan keruntuhannya. Keunikan konsep Ibnu Khaldun ini adalah tidak ada asumsi yang dianggap tetap (cateris paribus) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi konvensional saat ini. Karena memang tidak ada variabel yang tetap (konstan) . Satu variabel bisa menjadi pemicu, sedangkan variabel yang lain dapat bereaksi ataupun tidak dalam arah yang sama. Karena kegagalan di suatu variabel tidak secara otomotis menyebar dan menimbulkan dampak mundur, tetapi bisa diperbaiki. Bila variabel yang rusak ini bisa diperbaiki, maka arah bisa berubah menuju kemajuan kembali. Sebaliknya, jika tidak bisa diperbaiki, maka arah perputaran lingkaran menjadi melawan jarum jam, yaitu menuju kemunduran..Namun bila variabel lain memberikan reaksi yang sama atas reaksi pemicu, maka kegagalan itu akan membutuhkan waktu lama untuk diidentifikasi penyebab dan akibatnya. Variabel pembangunan (D) dan keadilan (J) perlu mendapat perhatian, sebagaimana variabel-variabel lain. Pembangunan merupakan unsur panting dalam masyarakat, tanpa pembangunan masyarakat tidak akan maju dan berkembang. Namun, pembangunan tidak akan berarti tanpa keadilan. Oleh karena itu, perlu konsep distributive justice untuk mewujudkan keadilan pembangunan tersebut. Menurut saya dengan sistem lingkaran keadilan yang dirumuskan oleh Umar Chapra berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun ini kemakmuran dan keadilan di Indonesia akan tercapai karena semua variabel yang terdapat di dalam rumus ini mengandung elemen-elemen penting yang saling terkait dalam hal pelaksanaannya harus menjadi landasan bagi negara Indonesia. 5. Bagaimana konsep produksi Islami menurut M. Abdul Manan dan jelaskan tingkat keuntungan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam! Jawaban : M. Abdul Mannan berpendapat prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang di akibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimum, baik manusia maupun benda, selanjutnya diiringi dengan perbaikan sistem produksi, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan maksimal dengan usaha minimal namun dalam hal konsumsi tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, dalam pandangan islam, meningkatnya produksi barang belum tentu menjamin kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping peningkatan produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang-barang yang di produksi, untuk itu islam telah melarang memproduksi barang-barang yang dilarang alam Islam seperti alkohol, karena peningkatan produski barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. bedanya dengan sistem prosuksi dalam ekonomi konvensional, proses produksi dalam Islam harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah. Sistem produksi di negara muslim menurut Mannan tidak hanya menaruh perhatian pada volume produksi, tetapi juga menjamin terlibatnya tenaga maksimum dalam proses produksi, dan ini menjadi sebuah kecaman dinegara kapitalis karena proses produksi hanya mellibatkan sejumlah pemilik modal saja, sehingga menghaabat proses distribusi pendapatan yang berujung pada kesenjangan ekonomi. Disamping itu menurut Mannan, sistem produksi dalam sebuah negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria obyektif maupun subyektif. Kriteria subyektif diukur dengan kesejahteraan material, sedangkan kriteria obyektif harus tercermin dalam kesejahteraan dari segi etika ekonomi Islam yang didasarkan pada perinth-perintah kitab suci Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Menentukan tingkat keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara’, bahkan secara khusus diperintahkan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan amanah harta milik orang-orang yang tidak bisa bisnis dengan baik, misalnya anak-anak yatim (lihat QS. An-Nisa’:29, AlBaqarah: 194, 275, 282, An-Nur:37, Al-Jum’ah:10, Al-Muzzammil:20, Quraisy:1-3) Dan, tak ada satu nash pun yang membatasi margin keuntungan, misalnya 25 %, 50%, 100% atau lebih dari modal. Bila kita jumpai pembatasan jumlah keuntungan yang dibolehkan maka pada umumnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Tingkat laba/keuntungan atau profit margin berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Hal itu berdasarkan dalil berikut: Ada beberapa hadits Rasulullah saw menunjukkan bolehnya mengambil laba hingga 100% dari modal. Misalnya hadits yang terdapat pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya (IV/376), Bukhari (Fathul Bari VI/632), Abu Dawud (no. 3384), Tirmidzi (no.1258), dan Ibnu Majah (no.2402) dari penuturan Urwah Ibnul Ja’d alBariqi ra.

Judul: Bahan Sejarah Ekonomi Islam Uas

Oleh: Tia Apriliani


Ikuti kami