Pertumbuhan Ekonomi Kab Empat Lawang

Oleh Satrialdi Aji

444,8 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Pertumbuhan Ekonomi Kab Empat Lawang

ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI, KAB EMPAT LAWANG TAHUN 2009-2013 DITINJAU DARI (LQ, TIPOLOGI KLASSEN, SHIFT SHARE DAN INDEKS KETIMPANGAN) DISUSUN OLEH: SIGIT SATRIA (01021181419047) RATIH HETTY WARDHANI (01021281419225) JURUSAN: EKONOMI PEMBANGUNAN DOSEN PEMBIMBING: DRS. FACHRIZAL BACHRI, M.SC UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN AJARAN 2015/2016 KATA PENGANTAR Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Empat Lawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 ini merupakan publikasi yang diolah dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. Publikasi ini menyajikan informasi tentang PDRB Kabupaten Empat Lawang Menurut Lapangan Usaha baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Data pendapatan yang ditinjau dari LQ,TIPOLOGI KLASSEN, SHIFT SHARE DAN INDEKS KETIPANGAN dapat memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian Kabupaten Empat Lawang yang mencakup produk seluruh kegiatan sosial ekonomi, struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi serta perkiraan pendapatan perkapita penduduk di wilayah ini. Walupun makalah ini telah disiapkan sebaik-baiknya, kekurangan dan kesalahan masih sangat mungkin terjadi. Untuk perbaikan guna mendapatkan hasil yang lebih baik tanggapan dan saran–saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan hasil yang akan datang. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan data ini. Hormat kami penulis ii | P a g e DAFTAR ISI Kata Pengantar...........................................................................................ii Daftar isi...................................................................................................iii BAB 1 Pendahuluan..................................................................................... 1.1 pengertian PDRB.................................................................................1 1.2 Kegunaan PDRB..................................................................................2 1.3 Empat Lawang.....................................................................................3 BAB 2 Metode Analisis............................................................................... 2.1 LQ/location quetient............................................................................6 2.2 Tipologi Klassen..................................................................................6 2.3 Shift Share............................................................................................8 2.4 Indeks Ketimpangan............................................................................9 BAB 3 Pembahasan..................................................................................... 3.1 PDRB Empat Lawang dan Sumsel....................................................13 3.2 Analisis LQ........................................................................................14 3.3 Analisis Shift Share............................................................................15 3.4 Analisis Tipologi Klassen..................................................................17 3.5 Analisis Indeks Ketimpangan............................................................18 Daftar Pustaka..........................................................................................19 iii | P a g e BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angkaangka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. Apa yang Dimaksud dengan PDRB? Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan 1|Page pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. 1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah: 1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. 3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. 4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. 5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. 2|Page 1.3 EMPAT LAWANG Empat Lawang terletak antara 3,250 hingga 4,150 Lintang Selatan serta antara 102,370 hingga 103,450 Bujur Timur. Pada tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Empat Lawang sebesar 2.256,44 Km2 yang terdiri dari 10 kecamatan yaitu Tebing Tinggi (16,08 persen), Ulu Musi (14,61 persen), Lintang Kanan (11,72 persen), Sikap Dalam (10,23 persen), Saling (10,10 persen), Pasemah Air keruh (9,66 persen), Muara Pinang (8,59 persen), Pendopo (8,55 persen), Talang Padang (6,24 persen), dan Pendopo Barat (4,22 persen). Secara geografis, Kabupaten Empat Lawang berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas di sebelah utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan, Kabupaten Lahat di sebelah timur, dan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu di sebelah barat. Dengan posisinya yang sangat strategis, Kabupaten Empat Lawang menjadi daerah perlintasan antar daerah atau antar kabupaten/kota karena merupakan jalur transportasi lintas timur. Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat. Awal mula terbentuknya Kabupaten ini, pemerintah sebenarnya mencanangkan ibu kotanya di wilayah Kecamatan Muara Pinang, namun karena terpilihnya HBA sebagai Bupati ibu kota akhirnya dipindahkan di Kecamatan Tebing Tinggi. Suku bangsa Sebagian besar penduduk bermayoritas Suku Lintang / Jemo Lintang (55%, bermukim di Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo, Pendopo Barat, Ulu Musi, Sikap Dalam), sedangkan Suku Melayu / Tebing (25% bermukim di Tebing Tinggi & Talang Padang) & Suku Pasemah (19% bermukim di Pasemah Air Keruh), kemudian disusul dengan minoritas seperti Jawa, sunda, dll 3|Page sejarah Nama kabupaten ini, menurut cerita rakyat berasal dari kata Empat Lawangan, yang dalam bahasa setempat berarti "Empat Pendekar (Pahlawan)". Hal tersebut karena pada zaman dahulu terdapat empat orang tokoh yang pernah memimpin daerah ini.[2][3] Pada masa penjajahan Hindia Belanda (sekitar 1870-1900), Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif (onderafdeeling) dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Tebing Tinggi pernah diusulkan menjadi ibukota keresidenan saat Belanda berencana membentuk Keresidenan Sumatera Selatan (Zuid Sumatera) tahun 1870-an yang meliputi Lampung, Jambi dan Palembang. Tebing Tinggi dinilai strategis untuk menghalau ancaman pemberontakan daerah sekitarnya, sepertiPagar Alam, Pasemah dan daerah perbatasan dengan Bengkulu. Rencana itu batal karena Belanda hanya membentuk satu keresidenan, yaitu Sumatera. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), Onderafdeeling Tebing Tinggi berganti nama menjadi wilayah kewedanaan dan akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus ibu kota bagi Kabupaten Empat Lawang. Wisata Alam selain matapencarian petani, kabupaten 4 lawan mempunya wisata alam, yakni curug tanjung alam yang ada di kecamatan lintang kanan, air lintang di kecamatan pendopo, yang merupakan pertemuan air bayau dan air lintang. Makanan khas Seperti daerah lainya, kabupaten empat lawang mempunyai kuliner yang sangat khas dan enak, selain empek-empek, ada Kelicuk, Lempeng, sanga duren, serabi, kue suba,lepat, bubur suro, gonjing, serta gulai kojo. Budaya Dikir adalah arak-arakan untuk mengiring kedua mempelai menuju rumah dilakukan siang hari atau malam hari sebelum ijab qabul 4|Page Wilayah kecamatan di daerah Empat Lawang Tabel Table Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, 1.1.1 2014 Total Area by District in Empat Lawang Regency, 2014 Kecamatan District (1) Luas Wilayah Total Area (km2) (2) Persentase terhadap Luas Kabupaten Percentage to Total Area (3) 01. Muara Pinang 193,72 8,59 02. Lintang Kanan 264,55 11,72 03. Pendopo 192,86 8,55 04. Pendopo Barat 95,20 4,22 05. Pasemah Air Keruh 217,90 9,66 06. Ulu Musi 329,62 14,61 07. Sikap Dalam 230,76 10,23 08. Talang Padang 140,90 6,24 09. Tebing Tinggi 362,93 16,08 10. Saling 228,00 10,10 2 256,44 100,00 Empat Lawang Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Empat Lawang Source : National Land Authority of Empat Lawang Regency 5|Page BAB 2 METODE ANALISIS Metode analis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode LQ, TIPOLOGI KLASSEN, SHIFT SHARE, DAN INDEKS KETIMPANGAN 2.1 LQ/ Location Quotient Logika dasar Location Quotient (LQ) adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Secara umum metode analisis LQ dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2006). LQ = (Vik/Vk) / (Vip/Vp) Keterangan:     Vik :Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi k (kabupaten/kota misalnya) dalam pembentukan Produk Domestik Regional Riil (PDRR) daerah studi k. Vk :Produk Domestik Regional Bruto total semua sector di daerah studi k Vip :Nilai output (PDRB) sektor i daerah referensi p (provinsi misalnya) dalam pembentukan PDRR daerah referensi p. Vp :Produk Domestik Regional Bruto total semua sector di daerah referensi p. Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut: 1. Nilai LQ di sector i=1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p; 2. Nilai LQ di sector lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k; dan 3. Nilai LQ di sector lebih kecil dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak propektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k. 6|Page 2.2 TIPOLOGI KLASSEN Dalam rangka membangun daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Terkait dengan hal tersebut, seri tulisan ini akan mencoba membahas beberapa teknik dan alat yang dapat digunakan dalam menganalisis struktur ekonomi daerah. Untuk seri pertama tulisan ini, akan membahas mengenai Tipologi Klassen. Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut. 1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi lebih besar dari g dan si lebih besar dari s. Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional. 2. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi lebih kecil dari g dan si lebih besar dari s. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sector yang telah jenuh. 7|Page 3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (si) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi lebih besar dari g dan si lebih kecil dari s. Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional. 4. Sektor relatif tertingggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). 2.3 SHIFT SHARE Analisis shift share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu : Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional (national growth effect), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. Kedua, pergeseran proporsional(proporsional shift) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional. Pergeseran proporsional (proportional shift) disebut juga pengaruh bauran industri (industry mix). Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada indutri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi. Ketiga, pergeseran diferensial (differential shift) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah posisitf, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Formula yang digunakan untuk analisis shift share ini adalah sebagai berikut : • Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah  D ij = N ij + M ij + C ij atau E ij* - E ij • Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi  N ij = E ij x r n 8|Page • Pergeseran proporsional (proportional shift) atau pengaruh bauran industri  M ij = E ij (r in – r n) • Pengaruh keunggulan kompetitif  C ij = E ij (r ij – r in) Keterangan : E ij = kesempatan kerja di sektor i daerah j E in = kesempatan kerja di sektor i nasional r ij = laju pertumbuhan di sektor i daerah j r in = laju pertumbuhan di sektor i nasional r n = laju pertumbuhan ekonomi nasional 2.4 INDEKS KETIMPANGAN Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi ini ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 1. Penyebab Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Pada bagian ini akan dibahas beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah. Analisis ini juga sangat penting artinya karena hasilnya dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan pembangunan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. 9|Page 1. 1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antarwilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing – masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam ini di Indonesia cukup besar. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Dengan demikian, terlihat bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah yang lebih tinggi pada suatu negara. 1. 2. Perbedaan Kondisi Geografis Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antardaerah. Kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan, daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi. 1. 3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah ( transmigrasi ) atau migrasi spontan. Akibatnya, ketimpangan ekonomi antarwilayah akan cenderung lebih tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya. 10 | P a g e 1. 4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal :    Karena terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu Lebih meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, udara, juga ikut memengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah Kondisi demografis ( kependudukan ) juga ikut memengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dalam jumlah cukup dan dengan kualitas yang lebih baik 1. 5. Alokasi Dana Pembangunan Antarwilayah Daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah tertentu ternyata lebih rendah, sehingga kegiatan ekonomi dan pembangunan daerahnya kurang berkembang baik. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bilamana sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan lebih cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, bilamana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau desentralisasi, maka dana investasi pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan ekonomi antarwilayah akan cenderung lebih rendah. Kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keuntungan lokasi ditentukan oleh ongkos transport baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk ke dalam keuntungan lokasi adalah keuntungan aglomerasi, tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi didaerah 11 | P a g e perkotaan dibandingkan daerah pedesaan , dan menyebabkan daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah pedesaan. Formulasi Indeks Williamson Menurut Sjafrizal (2012) Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson mengemukakan model Vw (indeks tertimbang atau weighted index terhadap jumlah penduduk) dan Vuw (tidak tertimbang atau un-weighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2012). Formulasi Indeks Williamson yang digunakan menurut Sjafrizal (2012) yaitu: 12 | P a g e BAB 3 PEMBAHASAN 3.1 PDRB KAB EMPAT LAWANG DAN SUMSEL PDRB KAB EMPAT LAWANG MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (2009-2013) lapangan usaha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2009 2010 2011 2012 2013 PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN 417.362 17.627 92.775 433.217 18.573 97.579 449.391 19.623 103.742 463.425 20.844 110.325 478.027 21.875 117.153 1.700 81.242 1.795 89.798 1.924 99.429 2.042 110.861 2.158 124.579 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA 120.615 129.172 139.292 150.772 161.435 31.002 33.908 37.244 40.703 43.438 43.757 47.555 52.073 57.426 62.803 100.065 106.770 113.786 121.418 128.938 PDRB DENGAN MIGAS 906.145 958.367 1.016.504 1.077.816 1.140.406 PDRB TANPA MIGAS 906.145 958.367 1.016.504 1.077.816 1.140.406 PDRB PROV SUMSEL th 2009-2014 MENURUT LAPANGAN UASAH ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 LAPANGAN USAHA 1 PERTANIAN 2 PERTAMBANGAN 3 INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR 4 BERSIH 5 BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL 6 DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN 7 KOMUNIKASI KEU. PERSEWAAN DAN 8 JASA PERUSAHAAN 9 JASA-JASA JUMLAH TOTAL PDRB 13 | P a g e 2009 2010 2011 2012 2013 11.927.064 12.481.769 13.131.607 13.842.930 14.508.814 13.836.934 14.223.391 14.628.235 14.654.127 14.867.294 10.353.290 10.826.416 11.441.961 12.136.485 12.944.789 295.377 314.021 337.938 368.115 395.694 4.737.050 5.151.465 5.809.140 6.333.989 6.935.061 8.340.138 8.916.330 9.631.920 10.537.443 11.412.270 3.284.286 3.703.688 4.160.025 4.631.731 5.023.317 2.550.333 2.738.700 2.963.537 3.233.195 3.510.493 5.128.472 5.502.373 5.906.947 6.356.151 6.812.032 60.452.94 4 63.858.153 68.011.31 0 72.094.16 6 76.409.76 4 3.2 Analisis LQ pdrb kab Empat Lawang menurut lapangan usaha lapangan usaha/industry 1 PERTANIAN 2 PERTAMBANGAN INDUSTRI 3 PENGOLAHAN LISTRIK, GAS 4 DAN AIR BERSIH 5 BANGUNAN 6 7 8 9 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA 2009 2,33 0,08 2010 2,31 0,09 2011 2,29 0,09 2012 2,24 0,10 2013 2,21 0,10 RATARATA 2,28 0,09 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,60 0,38 1,14 0,38 1,16 0,38 1,15 0,37 1,17 0,37 1,20 0,38 1,17 0,96 0,97 0,97 0,96 0,95 0,96 0,63 0,61 0,60 0,59 0,58 0,60 1,14 1,30 1,16 1,29 1,18 1,29 1,19 1,28 1,20 1,27 1,17 1,29 Pembahasan LQ Data lq PDRB yang kami gunakan tidak menggunakan 9 sektor lapangan usaha melainkan menjadi 17. Data tersebut sesuai dengan data bps atas tahun dasar 2010. Yang telah dijelaskan di BAB 1 Analisa LQ dalam bidang ditinjau dari jumlah Tenaga Kerja per Lapangan Usaha berdasarkan data tahun2006 : LQ > 1 : merupakan sektor basis / unggulan untuk Empat Lawang 1. pertanian 2. bangunan 3. perusahaan 4. jasajasa LQ < 1 : bukan sektor basis / sektor unggulan : 1. pertambangan 2.industri pengolahan 3. listrik gas dan air bersih 4.hotel dan restoran 5. pengangkutan dan komunikasi 3.3 analisis shift share kab Empat Lawang menurut lapangan usaha 14 | P a g e PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB SUMSEL dan KAB EMPAT LAWANG tahun 2009-2013 (dalam juta rupiah) PDRB SUMSEL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha PDRB (jutaan rupiah) 2009 2013 KAB EMPAT LAWANG Perubahan PDRB (jutaan rupiah) 2009 2013 Peru Pertanian Pertambangan dan Penggalian IndustriPengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan 11927064,00 13836934,00 14508814,00 14867294,00 Absolut 2581750,00 1030360,00 10353290,00 295377,00 12944789,00 395694,00 2591499,00 100317,00 25,03 33,96 4737050,00 6935061,00 2198011,00 46,40 81242,00 124579,00 43337,0 Perdagangan, Hotel, &Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 8340138,00 11412270,00 3072132,00 36,84 120615,00 161435,00 40820,0 3284286,00 5023317,00 1739031,00 52,95 31002,00 43438,00 12436,0 2550333,00 3510493,00 960160,00 37,65 43757,00 62803,00 19046,0 Jasa – Jasa 5128472,00 6812032,00 1683560,00 32,83 100065,00 128938,00 28873,0 15.956.820,00 26,40 9.06.145,00 1.140.406,00 234261,0 PDRB 60.452.944,00 76.409.764,00 Persen 21,65 7,45 417362,00 17627,00 478027,00 21875,00 Absolut 60665,0 4248,0 92775,00 1700,00 117153,00 2158,00 24378,0 458,0 Analisis Shift-Share Klasik Untuk Kab Empat Lawang , 2009-2013 (Jutaan Rupiah) Sektor/Industri Komponen Komponen Komponen Pertumbuhan Bauran Keunggulan Kabupaten Industri Kompetitif (Nij) (Mij) (Cij) PDRB (Dij) (Rp Juta) 1 Pertanian 2 3 Pertambangan dan Penggalian IndustriPengolahan 4 Listrik, Gas & Air Bersih 5 6 7 8 9 110.165 4.653 -19.822 -3.340 -29.678 -1.313 60.665 0 24.488 -1.266 1.156 24.378 449 129 -119 458 Bangunan Perdagangan, Hotel, &Restoran Pengangkutan & Komunikasi 21.444 31.837 8.183 16.252 12.592 8.232 5.640 -3.609 -3.980 43.337 40.820 12.436 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa – Jasa 11.550 4.924 2.572 19.046 26.413 239.181 6.436 24.138 -3.976 -33.306 28.873 230.013 TOTAL Dengan menggunakan analisis shift share diketahui bahwa selama kurun waktu 2009-2013, PDRB Kabupaten empat lawang mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp.234,161. Hal ini dapat dilihat dari nilai D ij yang positif pada semua sektor kegiatan ekonomi kecuali pertambangan yang tidak 15 | P a g e menyumbangkan nilai apapun yaitu sebesar 0(nol). Kenaikan kinerja perekonomian daerah terseebut disumbangkan oleh 3 sektor ekonomi terbesar berikut ini : 1) pertanian 2) bangunan 3) perdangan hotel dan restoran Berikut ini adalah sektor ekonomi yang kompetitif (C ij yang positif) di Kabupaten Empat lawang selama periode pengamatan terdiri dari : 1) Sektor pengolahan 2) Sektor bangunan 3) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Ketiga sektor ekonomi di Kabupaten Empat Lawang tersebut selama periode pengamatan telah menunjukkan tingkat kekompetitifan yang semakin tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat perekonomian Propinsi sumsel. Nilai yang negatif mengindikasikan bahwa sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan competitiveness relatif terhadap sektor ekonomi yang sama di tingkat Propinsi. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan competitiveness selama periode pengamatan di Kabupaten Empat Lawanng adalah : 1) Sektor pertanian 2) Sektor pertambangan dan penggalian 3) Sektor listrik dan air bersih 4) Sektor perdagangan, hotel dan restoran 5) Sektor pengangkutan dan komuunikasi 6) Sektor jasa-jasa Sementara itu, output yang dihasilkan dari bauran industri (industry mix) dalam perekonomian di Kabupaten Empat Lawang sebagai hasil interaksi antar kegiatan industri dimana adanya aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain dan menyerupai aktivitas-aktivitas yang lain sebagian besar berdampak negatuf. Namun ada beberapa sektor ekonomi yang memiliki dampak bauran industri yang positif dalam perekonomian Kabupaten Malang yaitu: 1. Listrik, Gas & Air Bersih 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel, &Restoran 4. Pengangkutan & Komunikasi 16 | P a g e 5. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 6. Jasa – Jasa Pertumbuhan ekonomi nasional (national growth effect), yang menunjukan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Kabupaten Empat Lawang menunjukkan nilai positif (Nij) pada setiap sektor ekonommi dengan total nilai output Rp. 239.181. 3.4 ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN daerah analisis (empat lawang) lapangan usaha / sektor Pertanian 1 2 Pertambangan dan Penggalian IndustriPengolahan tahun 2009 417.36 2 17.627 2013 478.027 92.775 117.153 1.700 2.158 81.242 120.61 5 31.002 124.579 161.435 43.757 62.803 21.875 3 4 5 6 7 8 Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, &Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa – Jasa 9 Pdrb 100.06 5 906.14 5 43.438 128.938 1.140.406 daerah acuan( sumsel) rata rata pertumbuhan % rata-rata kontribusi % rata-rata kontribusi % Kuadran 2013 rata rata pertumbuhan % 3,63 43,75 14.508.814 5,41 19,32 2 6,02 1,93 14.867.294 1,86 20,97 4 6,57 10,26 12.944.789 6,26 17,02 4 6,74 0,19 295.377 395.694 8,49 0,50 4 13,34 10,06 4.737.050 6.935.061 11,60 8,53 1 8,46 13,78 8.340.138 11.412.270 9,21 14,43 4 10,03 3,64 3.284.286 5.023.317 13,24 6,07 4 10,88 5,21 2.550.333 3.510.493 9,41 4,43 1 7,21 11,19 5.128.472 6.812.032 8,21 8,72 2 73 100 74 100 Tahun 2009 11.927.06 4 13.836.93 4 10.353.29 0 60.452.94 4 76.409.764 TIPOLOGI KLASSEN sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran 1) sektor maju tapi tertekan (kuadran2) 1.keuangan,persewaan dan jasa perusahaan. 2 bangunan Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (kuadran3) xxxx 17 | P a g e 1. pertanian, 2. jasa-jasa Sektor relatif tertingggal (Kuadran IV) 1.pertambangan dan penggalian, 2. industri pengolahan, 3. listrik, gas dan air bersih, 4. pengangkutan dan komunikasi, 5. perdangangan hotel dan restoran 3.5 Analisis Indeks Ketimpangan Indeks Ketimpangan Williamson Data PDRB/ Kapita tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan No 1 Kab. Ogan Komering Ulu 322.673 2 Kab. Ogan Komering Ilir 727.334 4.557.741.01 0.08 3 Kab. Muara Enim 715.989 7.652.352.20 0.09 4 Kab. Lahat 369.198 6.579.125.56 0.02 5 Kab. Empat Lawang 221.065 4.338.090.61 0.05 6 Kab. Musi Rawas 525.180 4.748.848.01 0.06 7 Kab. Musi Banyuasin 560.882 8.408.185.68 0.12 8 318.061 3.996.088.80 0.07 609.522 3.840.714.53 0.11 10 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Ilir 377.629 4.546.790.63 0.06 11 Kota Palembang 1.452.456 0.40 12 Kota. Prabumulih 161.443 11.115.655.1 4 6.274.660.41 13 Kota Pagar Alam 125.939 4.811.853.36 0.03 14 Kota Lubuk Linggau 199.247 5.686.409.33 0.01 6.686.618.00 5.971.042.88 PROVINSI SUMATERA SELATAN 18 | P a g e Penduduk Nilai Indeks Wiliamson PDRB Perkapita 7.038.085.00 9 Kabupaten 0.04 0.08 Kesimpulan Indeks Wiliamson Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Kecil Ketimpangan Pembangunan Daftar Pustaka http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2013/11/ukuran-ketimpangan-pembangunan.html https://www.academia.edu/4075633/ Analisis_Shift_Share_Perekonomian_Mandailing_Natal_Sumut_dan_Prediksi_Tahun_201 6 http://junaidichaniago.blogspot.co.id/2009/05/mengenal-tipologi-klassen-seri-1.html http://empatlawangkab.bps.go.id/ http://sumsel.bps.go.id/ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Empat_Lawang 19 | P a g e

Judul: Pertumbuhan Ekonomi Kab Empat Lawang

Oleh: Satrialdi Aji


Ikuti kami