Sistem Ekonomi Indonesia (hubungan Internasional)

Oleh Dian Winastriya

285,7 KB 16 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sistem Ekonomi Indonesia (hubungan Internasional)

Sistem Ekonomi Indonesia “Perubahan Struktur Ekonomi” Disusun oleh : Dewi Dilla Novalina (082) Dian Winastriya (083) Jamiatun Rofiah (102) Dhea Kartini Mohamad (074) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun hal-hal yang kami bahas secara garis besar mengenai “ Perubahan Struktur Ekonomi” di Indonesia dan segala sesuatu yang berkaitan di dalamnya telah tertuang dalam makalah kami kali ini. Demikian pula kami akan memberikan berbagai informasi dalam tulisan ini yang kami harapkan dapat membantu kita semua dalam memahami dan mempelajari pembahasan materi tentang sistem ekonomi Indonesia dari aspek perubahan struktur yang terjadi. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pelajaran dan pendidikan, khususnya bagi penyusun dan juga pembaca. Malang, 12 Maret 2014 Penyusun DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................................i DAFTAR ISI............................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN........................................................................1 A. Latar Belakang..............................................................................1 B. Rumusan Masalah........................................................................1 C. Tujuan..........................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN.........................................................................2 A. Perubahan Struktur Ekonomi di Indonesia.................................2 1. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral.........................................2 2. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan................................................2 3. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan..................3 4. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan..........3 B. Faktor Penyebab Perubahan Struktur Ekonomi.........................4 1. Faktor-faktor dari sisi permintaan agregat (AD)......................................4 2. Faktor-faktor dari sisi penawaran agregat (AS)......................................5 3. Intervensi pemerintah di dalam kegiatan ekonomi dalam negeri.............5 4. Sumber Internal (domestik) dan Sumber Eksternal (dunia).....................6 C. Peran perubahan struktur ekonomi..................................................6 D. Solusi Dari Beberapa Teori Perubahan Struktural.....................6 1. Teori Pembangunan Arthur Lewis................................................................7 2. Teori Pola Pembangunan Chenery................................................................8 E. Alternatif Solusi bagi Perubahan Struktur Ekonomi...................9 1. Reformasi Pertanian.....................................................................................9 2. Pembangunan Berkelanjutan........................................................................9 3. Implikasi bagi kebijakan.............................................................................10 DAFTAR PUSTAKA........................................................................11 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dunia ini ada kecenderungan bahwa sistem ekonomi suatu negara berkaitan dengan sistem ekonomi politik di negara yang bersangkutan. Suatu negara yang berideologi politik liberal, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme, dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Sedangkan negara-negara yang berideologi politik komunisme, ideologi ekonominya cenderung sosialisme, dengan pengelolaan ekonominya berdasarkan perencanaan terpusat. Namun demikian, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang menerapkan secara mutlak kedua sistem ekonomi tersebut, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, RRC adan lain sebagainya, termasuk juga negara Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran atau lebih tepatnya sekarang disebut denga sistem ekonomi kerakyatan (pancasila) yang mempunyai ciri yang berbeda dengan kedua sistem ekonomi diatas. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan adopsi dari kedua sistem ekonomi, yaitu sistem kapitalis dan sosialis yang disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia, sehingga struktur perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang telah empat kali diamandemen. Dengan melihat beberapa sistem ekonomi yang ada tersebut maka pada dasarnya suatu struktur ekonomi adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari sistemsistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional, maka akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. B. Rumusan Masalah 1.Bagaimana proses terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia? 2.Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat perubahan struktur ekonomi di Indonesia? 3.Mengapa struktur perekonomian Indonesia dapat mengalami perubahan yang cukup drastis? C. Tujuan Adapun tujuan pembuatan makalah ini antara lain : 1. Kita dapat memahami struktur perekonomian Indonesia 2. Kita dapat memahami perubahan struktur perekonomian Indonesia 3. Memahami dampak yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi di Indonesia 1 BAB 2 PEMBAHASAN A. PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA Menurut Dumairy, struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Tinjauan makro-sektoral dan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di bidang politik. Berikut penjelasannya: 1. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri. Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme. Boeke seorang ekonom Belanda mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berstruktur dualistis. Sebab dari segi penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan rakyat (53,69%), sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51% tenaga kerja. 2. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan keruangan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ini dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Dengan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumoukan penduduk disini. 2 Disamping itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi modern untuk proses produksi oleh perusahaan-perusahaan. 3. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan Struktur ekonomi dapat pula dilihat dengan tinjauan penyelenggraan kenegaraan. Ditinjau dari sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan. Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsurangsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dlam perekonomian nasional. Struktur ekonomi ini arahnya untuk sementara adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. Maka akibatnya terjadi ekonomi konglomerasi dimana hanya beberapa orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di Indonesia, yang dampaknya kita rasakan sekarang yaitu ambruknya perekonomian Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi yang dananya berupa pinjaman dari luar negeri. Pada era revormasi ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada strruktur ekonomi egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia. Misalnya dengan memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil; dan menengah karena mereka dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang tahan menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia. 4. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaitkan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemerintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekadar sebagai pendengar. 3 Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi selama pemerintahan orde baru, hal ini disebabkan oleh budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Walaupun Indonesia sudah merdeka setengah abad dan menuju era globalisasi namun budaya ini masih sulit untuk ditinggalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan. Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diberikan tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah karena sebagai negara sedang berkembang yang baru mulai melakukan proses pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun demikian, sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJP II) struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar. Perubahan rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan era reformasi telah membawa angin segar bagi pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan struktur perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis. B. FAKTOR PENYEBAB EKONOMI 1. PERUBAHAN STRUKTUR Faktor-faktor dari sisi permintaan agregat (AD) Faktor yang paling dominan adalah perubahan permintaan domestik, sebagai akibat dari kombinasi antara peningkatan pendapatan riil perkapita dan perubahan selera masyarakat (konsumen). Perubahan permintaan bukan hanya pada peningkatan jumlah (konsumsi), tapi juga perubahan komposisi barang-barang yang di konsumsi. Teori Engel Apabila pendapatan riil masyarakat meningkat, maka pertumbuhan permintaan barangbarang non-makanan (seperti: alat-alat rumah tangga dari elektronik dan baju) akan lebih besar daripada pertumbuhan permintaan barang makanan. Apa dampaknya? Perubahan selera konsumen Memperbesar pasar (permintaan) bagi barang-barang yang ada Memperluas segmentasi pasar yang ada (diversifikasi) Menciptakan pasar bagi bar`ng baru non-makanan Menggairahkan pertumbuhan industri baru. Meningkatkan pertumbuhan output industri 4 Chenery (1992) à proses transformasi struktural akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor sebagaimana yang terjadi di NIC’s 2. Faktor-faktor dari sisi penawaran agregat (AS) Faktor-faktor ini adalah pergeseran keunggulan komparatif Chenery (1992) dalam kaitan ini mengemukakan bahawa à proses transformasi struktural akan berjalan lambat bahkan adakalanya mengalami kemunduran. Artinya à terjadi penurunan kontribusi output industri manufaktur pada pembentukan PDB, jika keunggulan komparatif tidak berjalan sesuai dengan arah pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur dan pola perubahan dalam komposisi ekspor. Terjadi di Indonesia dan Venezuela dan negara penghasil mineral lainnya. Perubahan/progres teknologi peningkatan pendidikan atau kualitas sumberdaya manusia (SDM) à keberasilan negara-negara Asia Timur, khususnya dari kelompok NICs, sering disebut kualitas tenaga kerja meeka merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting –ketekunan, loyalitas, kerja keras dan penghargaan yang tinggi terhadap pendidikan dan faktor budaya yang sering diabaikan dalam pembangunan ekonomi oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia. Apa dampak dari faktor itu?  Memungkinkan untuk dilakukan inovasi dalam produk atau/dan proses produksi (seperti: personal computer, hand-phone dan IT) à dapat meningkatkan pangsa output dalam pembentukan PDB  Memungkinkan pertumbuhan produktivitas sektoral dari faktor-faktor produksi yang digunakan (total factor productivity)  Realokasi investasi dan resource utama, termasuk teknologi dan tenaga kerja (SDM) dari satu sektor ke sektor yang lain. Apa sebabnya?  Ada perbedaaan produktivitas atau pendapatan riil antarsektor  Kemiskinan di salah satu sektor  Kebijakan pemerintah yang memihak atau menguntungkan sektor tertentu. à misalnya: kebijakan industrialisasi dan perdagangan luar negeri yang mengutamakan pertumbuhan output di sektor industri. 3. Intervensi pemerintah di dalam kegiatan ekonomi dalam negeri Dari sisi AD · Kebijakan yang berpengaruh langsung misalnya pajak penjualan yang menjadikan harga jual barang yang bersangkutan mengalami peningkatan (mahal) à akibatnya akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut dan tergantung pada elastisitas harga terhadap permintaan. 5 · Kebijakan tidak langsung misalnya pengurangan pajak pendapatan. Secara teoritis, dengan asumsi bahwa faktor-faktor berpengaruh lainnya tetap tidak berubah, àdapat meningkatkan permintaan masyarakat (konsumsi) terhadap produk-produk dari sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur dan jasa. Dari sisi AS · Kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi misalnya pemberian insentif bagi sektor industri. · Kebijakan tidak langsung melalui pengadaan infrastruktur. Intervensi ini mempengaruhi sisi AS 4. Sumber Internal (domestik) dan Sumber Eksternal (dunia) Sumber internal meliputi faktor-faktor dari sisi AD dan sisi AS serta kebijakan pemerintah seperti tersebut. Sumber eksternal adalah perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan pendapatan dunia dan peraturan-peraturan mengenai perdagangan internasional. Misal: perubahan struktur ekspor indonesia selama masa Orde Baru dari komoditas primer ke ekspor manufaktur. C. Peran perubahan struktur ekonomi  Motor utama transformasi struktur ekonomi suatu negara bukan hanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri.  Proses transformasi tersebut juga mencakup pergeseran struktur industri dari waktu ke waktu, misalnya dengan dimilikinya keunggulan komparatif akibat pergeseran dari kegiatan produksi yang bersifat padat karya dan berteknologi rendah ke arah kegiatan produksi yang lebih padat modal dan berteknologi tinggi.  Pergeseran itu dapat dalam berbagai arti: beragam jenis atau kelompok barang menurut sifat penggunaannya, jenis kandungan inputnya atau menurut orientasi pasar.  Di Indonesia perubahan struktur ekonomi yang cukup pesat dengan diversifikasi industri sejak tahun 1983. D. Solusi Dari Beberapa Teori Perubahan Struktural Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami NB(Negara Berkembang), yang semula bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian beralih menuju pada struktur perekonomian yang lebih modern dan didominasi oleh sektor-sektor non-primer. Ada dua teori utama yang umumnya digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yaitu teori migrasi(Arthur Lewis), dan teori transformasi struktural( Hollis Chenery).Berikut penjelasan lebih lanjutnya: 6 1. Teori Pembangunan Arthur Lewis Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu : 1. Perekonomian Tradisional Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri. 2. Perekonomian Industri Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai posif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi. 7 Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut. 2. Teori Pola Pembangunan Chenery Analisis teori Pattern of Development memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang menagalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital). Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sector pertanian menuju sector industry, meski pergeseran ini masih tertinggal (lag) dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. 8 E. Alternatif Solusi bagi Perubahan Struktur Ekonomi yang terjadi 1) Reformasi Pertanian Proses transformasi dalam sistem perekonomian memang sudah merupakan kodrat alam dari suatu negara yang berhasil melakukan pembangunan. Negara-negara maju dan dianggap berhasil melaksanakan strategi pembangunannya dalam waktu yang relatif lama. Negara-negara maju umumnya telah mencapai pengembangan industrialisasi secara besar-besaran karena sektor industri yang dapat menggerakkan pembangunan. Bagi negara agraris, perkembangan pertanian mungkin justru akan dilakukan terlebih dahulu atau harus mendapat prioritas jika industrilialisasi ingin berhasil. Ada berbagai alasan mengapa sektor pertanian dibangun terlebih dahulu ( Raharjo, 1986 ), antara lain : · Barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat karena sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk negara-negara sedang berkembang maka tingkat pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Untuk membangun pabrik-pabrik yang modern dan efisien diperlukan ukuran minimum, yaitu luas dengan daya beli yang memadai. · Untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Ini bisa dicapai apabila produksi hasil pertanian terutama pangan dapat ditingkatkan sehingga harganya bisa lebih murah dan terjangkau. · Industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian karena itu industri bahan-bahan baku ini memberikan basis bagi pertumbuhan industri selanjutnya. 2) · · · Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Salim, 1992) Asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari faktor ini, yaitu : Proses pembangunan itu terus berlangsung secara berlanjut terus-menerus, kontinu, ditopang oelh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut. Sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, penggunaannya akan menyiutkan kuantitas dan kualitasnya. Penyiutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut utnuk menopang pembangunan secara berlanjut sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan sumber daya manusia. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas kehidupan. Semakin baik kualitas lingkungan semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, harapan usia hidup, turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. 9 · · · · · · · Dalam pembangunan berkelanjutan pada penggunaan sumber daya alam masa kini mestinya tidak menutup kemungkinan untuk memiliki alternatif lain di masa depan. · Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi di mana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai contoh berdasarkan studi yang dilakukan oleh Azis ( 1974 ), salah satu model dalam pembangunan desa masyarakat China memang sudah dibekali oelh beberapa keyakinan dan prinsip-prinsip yang sangat penting. Pembangunan desa masyarakat China berawal dari prinsip komune rakyat, yakni kesatuan yang mempunyai tujuan besar dibidang politik yang diperlukan dan dapat dijalankan oelh masyarakat pedesaan. Ada 6 ciri penting dalam sistem komune rakyat China, antara lain : Kemampuan memobilisasi angkatan kerja yang menganggur. Kemampuan untuk menambah atau menyelenggarakan kegiatan ekonomi pedesaan Kemampuan mengahsilkan pembentukan modal dan industrialisasi melalu pemindahan sejumlah dana pendapatan komune ke dalam dana akumulasi. Kemampuan menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang penting kepada semua rakyat pedesaan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Mengusahakan atau memanfaatkan sumber-sumber daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri Sistem politik dan ideologi china yang mengutamakan kepentingan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 3) Implikasi bagi kebijakan Diperlukan 3 langkah kebijakan untuk mewujudkan pola pembangunan berkelanjutan ( Salim, 1992 ) : a. Berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam (resource management) dengan tekanan pada pengelolaan hutan, tanah, air. b. Berkenaan dengan pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan yang mencakup penerapan analisis dampak pembangunan terhadap lingkungan, pengendalian pencemaran khususnya bahan berbahaya dan beracun meupun pengelolaan lingkungan binaan manusia (man made environment), seperti waduk, kota satelit. c. Berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (human resource development) yang mencakup pengendalian jumlah penduduk, kualitas pribadi atau masyarakat serta pengembangan keserasian manusia dengan lingkungan. 10 DAFTAR PUSTAKA Tambunan, Prof. Dr. Tulus T.H.(2013), “Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris”, http://theo-education.blogspot.com/2013/03/struktur-ekonomi-indonesia.html https://www.google.com/search? q=latar+belakang+perubahan+struktur+ekonomi+indonesia&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a https://www.google.com/search? q=solusi+mengatasi+perubahan+struktur+ekonomi+di+Indonesia&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a http://broeryhantoro.blogspot.com/2011/04/teori-teori-pembangunan-ekonomi.html 11

Judul: Sistem Ekonomi Indonesia (hubungan Internasional)

Oleh: Dian Winastriya


Ikuti kami