09. Add Spk Faskel Teknik 2015

Oleh Achdian Firmana

111,2 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip 09. Add Spk Faskel Teknik 2015

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA III Nomor : 418 /SPK.OSP 6/FSL/07/2015-Add III Tanggal: 02 Nopember 2015 ATAS ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA II Nomor : 418/SPK.OSP6/ASK/15/2014-Add II Tanggal: 01 Mei 2015 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBINAAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SELAKU PIHAK PERTAMA DENGAN NAMA : (HURUF BESAR / KAPITAL) ALAMAT : ………………………………………….............. ........................................................................ SELAKU PIHAK KEDUA SATKER PENGEMBAGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN BANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 Jalan Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya 1 ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor: 418/SPK.OSP 6/FSL/07/2015-ADD III (Contoh, sesuaikan dengan no kontrak masing-masing) Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Nopemberi tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP : : HELMI MUDIANTO, ST. MT. 19600526 199012 1 001 Jabatan : Alamat Kantor : PPK Pembinaan Teknis satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Timur. Jl. Gayung Kebonsari No 168 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran b e r d a s a r k a n , Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 126/KPTS/M/2015 tanggal 17 Maret 2015,, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 126/KPTS/M/2015 tanggal 17 Maret 2015, selanjutnya disebut _______ PIHAK PERTAMA. Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Nomor KTP NPWP Alamat : : : : : : (HURUF BESAR / KAPITAL) …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berdasarkan hasil rekrutmen/seleksi yang dilakukan oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan dibantu oleh Oversight Service Provider (OSP) 6 PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut ______________________________________________________________ PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA dalam rangka fasilitasi/pendampingan pelaksanaan Program Peningkatan Permukiman Di Perkotaan (P2KP-Kota)berdasarkan: 1. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Kegiatan Pembinaan Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat SNVT Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/ BA.ST/P2KP/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 antara Kepala SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Pembinaan Teknis Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Timur. 2. Surat Direktur Pengembangan Permukiman No. UM.01.11.CK/181 tanggal 2 April 2015 Perihal Perpanjangan Kontrak Fasilitator/Senior Fasilitator/Asisten/Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan untuk Mendukung Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP-Kota) TA. 2015. 3 3. Surat Team Leader OSP 6 Provinsi Jawa Timur Nomor 71/TL/Jatim/OSP6/PNPM-MP/IV/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Usulan Penempatan Personil Fasilitator/Senior Fasilitator/Asisten/Koordinator Kota Pendamping Program Peningkatan Permukiman Di Perkotaan (P2KP-Kota)TA. 2015; 4. Surat Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukuman dan Penataan Bangunan Jawa Timur Nomor KU.03.03-ck.121/PKP-PB/155 tanggal 30 April 2015 perihal Penetapan Perpanjangan Kontrak Fasilitator, Senior Fasilitator, Asisten, Koordinator Kota untuk mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Permukiman Di Perkotaan (P2KP-Kota)TA. 2015; dimana PIHAK PERTAMA memperkerjakan PIHAK KEDUA sebagai Faskel Teknik Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dan sewaktu-waktu dapat dimutasi, dipromosikan maupun demosi sesuai prestasi, kondite kerja PIHAK KEDUA dan juga kebutuhan program, dengan ketentuanketentuan yang dirumuskan dalam pasal-pasal perjanjian ini. Pasal 1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB diubah menjadi: Faskel Teknik melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang diatur dalam Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan petunjuk lainnya, yakni sebagai berikut : Tugas dan Tanggung Jawab Tim 1. Melaksanakan dan mengendalikan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dan pencapaian target bidang Cipta Karya 100-0-100 serta program penguatan lainnya sesuai dengan penugasan proyek di kelurahan/desa dampingannya 2. Bersama dengan Senior Fasilitator menyusun program kerja tingkat kelurahan di wilayah dampingannya mengacu kepada program kerja Korkot 3. Memfasilitasi pelaksanaan siklus masyarakat dan siklus program lainnya (PRBBK, PLPBK, SELARAS, PPMK, Pilot Pendampingan KSM, dll) tepat waktu sesuai Master Schedule, dan mengacu pada petunjuk teknis siklus terkait demi tercapainya tujuan kegiatan 4. Khusus untuk lokasi Pencegahan Kumuh, fasilitasi yang harus dilakukan diantaranya: a. Sosialisasi program prakarsa 100-0-100 ditingkat Desa/Kelurahan b. Fasilitasi kampanye publik tentang 100-0-100 5. Khusus untuk lokasi Penanganan Kumuh, fasilitasi yang harus dilakukan diantaranya: a. Sosialisasi program prakarsa 100-0-100 ditingkat Kelurahan/Desa b. Pembentukan BKM/LKM di lokasi Kawasan Kumuh (Non P2KP) c. Fasilitasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif (PS, RPI2JM CK dan Pemasaran Program) d. Pencegahan kumuh/penurunan kualitas hunian melalui Pengelolaan & pemeliharaan hasil-hasil pembanguan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan pembangunan 6. Memfasilitasi BKM/LKM dan TIPP melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam upaya sinergi nangkis antara program masyarakat (PJM Pronangkis, RPLP dan RTPLP) dengan program Kecamatan/Kelurahan/Desa (Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan) 7. Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis dilaksanakan secara partisipatif dan berorientasi terhadap pencapaian MDG’s dan peningkatan IPM sesuai dengan SOP 8. Memfasilitasi channeling dan kemitraan antara BKM/LKM dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya 9. Memfasilitasi pembangunan BKM/LKM (baru maupun pemilihan ulang) dilaksanakan secara langsung, tertutup tanpa kampanye/pencalonan berbasis nilai sesuai SOP 4 10. Memfasilitasi Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan dan Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran (TAPP) melakukan transfer keahlian kepada masyarakat dilokasi PLPBK 11. Memastikan pemanfaatan dana (BLM, fixed cost, BOP, dan dana lainnya) dikelola secara benar dan akuntabel 12. Melaksanakan pencapaian target kinerja program (bulanan, triwulan dan semester dan tahunan) sesuai yang telah ditetapkan oleh korkot 13. Memfasilitasi dan memastikan pengelolaan pengaduan masyarakat dan temuan BPKP/Inspektorat dan KAP di wilayahnya sesuai prosedur yang berlaku 14. Membantu Senior Fasilitator dalam penyelesaian konflik yang terjadi, sehingga pelaksanaan tugas tim dapat dijalankan secara efektif Tugas dan Tanggung Jawab Spesifik 1. Memfasilitasi dan memastikan pemanfaatan dana untuk kegiatan Infrastruktur dikelola secara benar, transparan dan akuntabel 2. Memastikan pemanfaat kegiatan Infrastruktur adalah warga miskin (PS2) 3. Melaksanakan pengembangan kapasitas aspek kegiatan Infrastruktur kepada UPL dan TIPP 4. Memfasiltasi Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dalam penyusunan DED pelaksanaan PLPBK 5. Khusus untuk lokasi Pencegahan Kumuh, fasilitasi yang harus dilakukan adalah mengendalikan pelaksanaan pembangunan pencegahan kawasan kumuh 6. Khusus untuk lokasi Penanganan Kumuh, fasilitasi yang harus dilakukan diantaranya: a. Verifikasi data kawasan kumuh disetiap Kota/Kabupaten dan Kelurahan b. Fasilitasi Review/Verifikasi profile data kumuh (pra pemetaan swadaya) c. Pengendalian pelaksanaan pembangunan 7. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur berkualitas baik sesuai dengan standard ke PU-an 8. Memastikan capaian kinerja dapat melampaui KPI dan indikator kinerja lainnya, termasuk aspek kegiatan Infrastruktur di wilayah dampingannya 9. Memastikan seluruh UPL dilokasi dampingan dapat bekerja secara optimal dan dapat memastikan seluruh OM kegiatan infrastruktur berjalan dengan baik 10. Melaksanakan pelatihan tingkat masyarakat sehingga tujuan substansi dan teknis tercapai 11. Melakukan supervisi kegiatan infrastruktur minimal 2 kali/bulan di seluruh kelurahan dampingan 12. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil pembelajaran kegiatankegiatan infrastruktur (lesson learn dan best practise) 13. Memastikan data SIM dan QS kegiatan infrastruktur valid, tepat waktu dan lengkap 14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Senior Fasilitator dan korkot sesuai dengan lingkup tugasnya Pasal 2 KEWAJIBAN Tetap/Tidak ada perubahan. Pasal 2A LARANGAN (1) (2) (3) (4) (5) Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. 5 Pasal 3 HAK DAN CARA PEMBAYARAN (1) PIHAK KEDUA berhak mendapat imbalan kerja setiap bulan berupa gaji bulanan/Take Home Pay sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara lumpsum kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Jatim Cabang ............ pada nomor rekening ................ dengan perincian sebagai berikut: Gaji Pokok Transportasi Komunikasi Tunjangan Asuransi Tunjangan Perumahan ATK Rp. 1.900.000 Rp 450.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000 ---------------------(+) Rp. 3.050.000 Jumlah Pasal 4 JANGKA WAKTU Dirubah Menjadi : (1) Jangka waktu penugasan selama 2 (Dua) bulan, yakni terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Pasal 5 SANKSI (6) (7) (8) (9) (10) (11) Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Tetap/Tidak ada perubahan. Pasal 6 PEMBIAYAAN Dirubah Menjadi : Pembiayaan Perjanjian Kerja ini dibebankan ke DIPA Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Nomor: SP DIPA-033.05.1.486460/2015 Revisi- 7 tanggal 28 Oktober 2015. Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA (1) (2) (3) (4) Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Pasal 8 FORCE MAJEURE (1) (2) (3) (4) Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan 6 Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) (2) (3) (4) Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Tetap/Tidak ada perubahan Pasal 10 PENUTUP (1) Addendum ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja TA. 2014, terdiri dari 2 (dua) berkas asli dan bermaterai cukup dan 1 (satu) berkas asli tanpa materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, masing-masing 1 (satu) berkas asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) berkas asli untuk PIHAK KEDUA. (2) Addendum ini berlaku sesuai Pasal 4 ayat 1 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Addendum ini. Tempat : Surabaya Tanggal : 2 Nopember 2015 Fasilitator Teknik PIHAK PERTAMA PPK Pembinaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Nama (HURUF BESAR / KAPITAL) HELMI MUDIANTO, ST. MT. PIHAK KEDUA NIP: 19600526 199012 1 001 7

Judul: 09. Add Spk Faskel Teknik 2015

Oleh: Achdian Firmana


Ikuti kami