Makalah Ilmu Politik (eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif)

Oleh Chandra Argawan

183,2 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Ilmu Politik (eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif)

MAKALAH PENGANTAR ILMU POLITIK BADAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF KELOMPOK 4 Disusun oleh 1. Chandra Argawan Situmorang 2. Efrat Julianto Reo 3. Febrilita Lombo 4. Gilbert Samuel P 5. Regina Eklesia KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kami dapat menyusun makalah Pengantar Ilmu Politik. Khususnya tentang “Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”. Makalah ini dibuat dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran mata kuliah Pengantar ilmu politik. Pemahaman kita sebagai manusia terbatas tetapi dengan makalah ini membuat kami semakin terpacu untuk terus mencari pengertian yang berkelanjutan atas pembelajaran mata kuliah ini. Bukan hanya itu kami harap dengan penulisan mata kuliah ini dapat menambah wawasan kami tentang Konsep ilmu politik agar nantinya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari – hari. Kami juga mengucapkan terimakasih terhadap Bapak Prof. Miriam Budiarjo atas bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar Ilmu Politik” yang menjadi sumber kami dalam membuat makalah ini. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih terhadap sumber – sumber lain yang terlibat di pembuatan makalah ini yang tidak dapat kami sebutkan. Makalah ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami menerima segala kritik, koreksi, saran, dan masukan dari para pembaca sekalian. Terimakasih atas perhatianya dan jikalau ada kesalahan kata maupun tulisan Kami mohon maaf karena kami manusia yang jauh dari kata benar. Manado, 5 September 2018 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................... ii BAB I : PENDAHULUAN................................................................... 1 1.1 Latar Belakang................................................................................. 1 1.2 Rumusan............................................................................................ 2 1.3 Tujuan............................................................................................... 2 BAB II : PEMBAHASAN..................................................................... 3 2.1 Badan Eksekutif................................................................................ 3 2.2 Badan Legislatif................................................................................. 7 2.3 Badan Yudikatif.............................................................................. 12 BAB III : PENUTUP............................................................................. 13 3.1 Kesimpulan...................................................................................... 13 3.2 Saran................................................................................................ 14 Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang mengatur, menerbitkan, dan memajukan kepentingan umum dalam rangka mencapai tujuanya, kekuasaan itu diserahkan kepad alembqaga negara yang terbagi di negara Indonesia. Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga – lembaga adanya lembaga – lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yaitu terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 denganmelaksanakan pembagian, kekuasaan antara lembaga – lembaga negara itu tidak dilaksanakan pemisahan yang kaku dan tajam tetapi tetap ada kordinasi antar lembaga – lembaga tersebut. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang akhirnya pemerintah menerapkan teori Trias Politika atau pembagian kekuasaan pemerintah menjadi tiga bidang yang memiliki hubungan satu sama lain. Teori Trias Politika ini dikemukakan oleh Montesquieu mengatakan kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif (Pembentuk Undang – Undang) yaitu DPR, DPD, dan DPRD; kekuasaan eksekutif (Pelaksanaan Undang – Undang) yaitu Presiden dan Menteri – Menteri; kekuasaan yudikatif (Pengawasan Undang – Undang) yaitu MA, KY, dan MK. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan – kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Karena akan menhalankan kekuasaan partainya, tujuan dari Trias Politika itu adalah supaya tidak ada campur tangan dan pihak – pihak karena ada yang mengawasi masing – masing lembaga yang saling berkaitan dalam menhalankan tugasnya masing – masing yaitu saling ada pengawasan. 1.2 Rumusan Masalah Untuk lebih sistematis, maka kami merumuskan masalah – masalah pokok yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut: a) Apa itu Badan Eksekutif? b) Apa itu Badan Legislatif? c) Apa itu Badan Yudikatif? 1.3 Tujuan Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka beberapa tujuan dari makalah ini, yaitu: a) Mengetahui Badan Eksekutif secara lengkap. b) Mengetahui Badan Legislatif secara lengkap. c) Mengetahui Badan Yudikatif secara lengkap. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Badan Eksekutif Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demokrasi badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja dan presiden, beserta menteri – menterinya. Badan eksekutif dalam arti luas mencakup pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial menteri – menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seseorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri – menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong). Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas Trias Politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang – undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaanya badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang – undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya. Dalam perkembangan negara modern bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melasanakan Undang – Undang Dasar saja. Malahan dikataka bahwa dalam negara modern badan legislatif sudah mengganti badan legislatif sebagai pembuat kebijaksanaan yang utama. Perkembangan ini karena banyak faktor, seperti teknologi, modernisasi, hubungan politik, ekonomi negara, krisis ekonomi, dan revolusi sosial. Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli serta tersedianya bermacam – macam fasilitas serta alat – alat di masing – masing kementrian. Sebaliknya keahlian serta fasilitas yang tersedia bagi badan legislatif jauh lebih terbatas. Oleh karena itu, badan legislatif berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan dibandingkan badan eksekutif. Hal ini tidak bearti bahwa peranan badan legislatif tidak ada artinya. Di dalam negara demokratis badan legislatif tetap penting untuk menjaga jangan sampai badan eksekutif keluar dari garis – garis yang telah ditentukan oleh badan legislatif, dan tetap merupakan penghalang atas kecendrungan yang terdapat pada hampir setiap badan eksekutif untuk memperluas ruang lingkup wewenangnya. Wewenang Badan Eksekutif Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang  Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang – undang dan peraturan perundangan lainya dan menyelenggarakan administrasi negara.  Legislatif, yaitu membuat rancangan perundangan dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang – undang.  Keamanan, artinya kekuasan untuk mengatur polisi dan angkata bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan, serta keamanan negeri.  Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.  Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Beberapa Macam Badan Eksekutif Dalam mempelajari badan eksekutif di negara di dunia, terdapat dua macam badan eksekutif yaitu menurut sistem parlementer dan sistem presidensial dan memiliki variasinya masing – masing Sistem Parlementer Sistem ini badan eksekutif bergantung satu sama lain, sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab”, diharapkan mencerminkan kekuatan – kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kainet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif. Sifat serta bobot “ketergantungan” ini berbeda satu sama lain, akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah didapat apabila jika kekuasaan dipegang oleh satu partai yang besar untuk membentuk sebuah kabinet yang didasarkan dari beberapa partai yang berusaha mencapai mayoritas dalam badan legislatif. Dalam hal terjadinya suatu kritis kabinet karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan suara mayoritas di parmlemen. Dalam keadaan ini dibentuk ekstra-parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk oleh formatur kabinet yang tidak terikat oleh kekuatan politik. Menurut ketatanegaraan Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstra-parlementer yaitu:  Zaken Kabinet, kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan program yang terbatas.  Kabinet Nasional, kabinet yang menterinya diambil dari berbagai lingkungan masyarakat yang biasanya dalam keadaan krisis. Sistem parlementer yang memberi peluang kepada badan eksekutif untuk memainkan peranan yang lebih dominan dan karena itu disebut pemerintah kabinet. Di sini hubungan antara badan eksekutif dan legislatif begitu terjalin sehingga boleh dinamakan suatu partnership. Dalam partnership ini kabinet memainkan peranan yang cukup dominan. Negara yang sudah menerapkan sistem parlementer adalah Republik Prancis IV (1946 – 1958), Republik Prancis V, Inggris, dan India. Akan tetapi dalam penerapanya setiap negara ini memiliki variasinya sendiri – sendiri yang sesuai dengan apa yang ada di dalam negaranya. Sistem Presidensial dengan Fixed Executive atau NonParliamentery Executive Dalam sistem ini kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuay dalam menghadapi badan legislatif. Lagi pula menteri – menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan – tuntutan partai politik. Dengan demikian pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor – faktor lain yang dianggap penting. Sistem ini terdapat di Amerika Serikat, Pakistan dalam masa Demokrasi Dasar (1958), dan Indonesia di bawah UUD 1945. Badan Eksekutif di Negara – Negara Komunis Di negara komunis, Dewan Perwakilan tidak dilihat sebagai badan legislatif saja. Tetapi sebagai badan di mana semua kekuasaan dipusatkan. Sistem ini kadang di sebut pemerintahan majelis (assembly government). Akan tetapu perbedaaan yang terbesar iqalah peranan yang dominan dari Partai Komunis yang menyelami semua aparatur kenegaraan. Negara – negara komunis dalam garus besarnya mengikuti pola Uni Soviet. Di Uni Soviet dibagi dua badan eksekutif, yaitu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan kabinet. Presidium yang terdiri dari kira – kira 30 orang anggota Soviet Tertinggi yang memiliki tugas untuk menunjuk menteri dan memberhentikan menteri. Wewenang Presidium mencakup bidang eksekutif seperti mengeluarkan dekrit, dibidang yudikatif mempunyai wewenang membatalkan keputusan dalam kabinet yang dianggap tidak sesuai undang – undang. Kabinet yang berkisar antara 25 dan 50 orang. Secara formal menteri diangkat oleh Soviet Tertinggi dan bertanggung jawab kepadanya. Dalam praktiknya, kabinet lebih berkuasa dalam bidang administratif dan hampir menguasai aspek kehidupan rakyat terutama di bidang ekonomi. Kabinet juga membuat rancangan yang diberikan kepada Soviet tertinggi. Akan tetapi itu hanya sebatas formalitas untuk melaksanakan konstitusi. Anggota kabinet biasanya merupakan dari partai komunis yang sudah sepemikiran dengan Soviet Tertinggi secara tidak langsung rancangan dari kabinet sudah pasti diterima. Pada hakikatnya kabinet merupakan alat untuk melaksanakan keputusan yang diambil di dalam partai Di China pun terjadi sama bahwa kekuasaan eksekutif di pegang oleh kabinet yang dimana diisi oleh orang yang berada di dalam kekuasaan partai Komunis. Perdana Menteri di China juga memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk mengorganisasikan birokrasi dan administratif pemerintahan di tingkat pusat yang kekuasaanya vertikal sampai ke tingkat lokal. Pada masa sekarang pembagian tugas antara Presiden China dan Perdana Menteri. Perdana menteri bertanggun jawab dengan rincian teknis implementasi kebijakan negara, sedangkan Presiden bertugas untuk mendapatkan dukungan politik bagi kebijakan pemerintah. Badan Eksekutif di Indonesia Badan eksekutif yang terdiri atas presiden serta wakil presiden, sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu gugat dan menteri yang dipimpin oleh seseorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar asas tanggung jawab menteri. Sebelum 27 Desember 1949 para menteri dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu menteri inti dan menteri negara, kadang – kadang juga terdapat menteri muda terutama dalam masa sebelum desember 1949. Pada Juni 1959 diberlakukan kembali Undang – Undang Dasar yang dimana badan eksekutif teridir dari seorang presiden, wakil presiden, dan diangkat beserta menteri – menteri. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR yang dimana Presiden dan wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden hanya dapat memegang kekuasaan selama lima tahun yang dibatasi oleh undang – undang yang dibuat DPR, yang dimana DPR tidak bisa diberhentikan oleh Presiden sebaliknya Presiden tidak bisa diberhentikan oleh DPR. Pada masa Demorkasi Terpimpin tidak ada lagi wakil Presiden. Pada masa ini demokrasi sudah tidak ada lagi, eksekutif memegang kekuasaaan penuh dalam segi pembagian kekuasaan. Kekuataan yang dominan membuat keputusan undang – undang, dan pengawasan undang – undang dilakukan oleh Presiden. Akhirnya Soekarno digantikan oleh Soeharto yang dimana memulai masanya. Pada masa orde baru Soeharto memulai semua dari awal, banyak sekali kebijakan – kebijakan yang kontroversial yaitu tidak adanya kebebasan berpendapat agar tidak adanya kritik yang merusak stabilitas nasional. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat baik akan tetapi itu tidak berlangsung lama karena pada masa itu mulai menganut sifat otoriter. Banyak sekali penyelewengan pada saat itu seperti KKN, penghilangan orang, dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Hingga pada 20 Mei 1998 kesabaran telah hilang yang dimana mahasiswa merengsek masuk ke gedung MPR dan DPR yang membuat kepercayaan kepada Presiden Soeharto rusak. Setelah Orde Baru munculah masa Reformasi yang ditandai mulai terjadi perubahan secara struktural khususnya dibidang ketatanegaraan. Indonesia mulai berubah ke sistem presidensial yang lebih baik lagi. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh Amandemen UUD. Di sistem ini Presiden tidak bisa membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak bisa memberhentikan Presiden. Dibutuhkan keserahsian diantara DPR dan Presiden sehingga apa yang sudah dirumuskan oleh DPR dilaksanakan secara baik oleh Presiden. 2.2 Badan Legislatif Badan legislatif merupakan lembaga yang dimana didalamnya merupakan orang – orang yang mewakili suara rakyat yang berdaulat. Tidak dari semula badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang – undang. Pada mulanya legislatif merupakan orang yang mengumpulkan dana untuk para raja. Pada gagasan kedaulatan di tangan rakyat, badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkanya dalam undang – undang. Menurut C.F Strong demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpatisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhrinya mempertanggungjawabkan tindakan – tindakanya kepaeda mayoritas itu. Masalah Perwakilan (Representasi) Perwakilan dibagi menjadi dua yaitu, perwakilan fungsional dan perwakilan politik. Kedua kategori ini menyangkut peran anggota parlemen sebagai pengemban mandat dari rakyat. Perwakilan adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Perwakilan ini biasanya perwakilan bersifat politik. Sekalipun mereka merupakan perwakilan dari partai politik atau masyarakat terkadang mereka tidak mementingkan kepentingan yang ada di dalam masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Untuk mengatasi soal ini dibutuhkan seorang perwakilan yang berasal dari kaum minoritas. Biasanya pengangkatan ini dimaksudkan sekedar koreksi terhadap awas perwakilan politik. Oleh karena itu, perlu adanya pengantian perwakilan politik ini dengan pergantian fungsional agar si pemilih mendapat kesempatan untuk mewakili kaum minoritas mereka. Contohnya Republik Prancis IV dimana pemerintah membuat suatu majelis khusus diluar badan legislatif yaitu, Majelis Ekonomi yang mempunyai tugas membicarakan ekonomi tetapi tidak bisa membuat undang – undang.; Italia pada 1926, dibuat badan yang bernama Council of Corporations, yang merupakan gabungan dari 22 corporation yang mengantikan dewan perwakilan. Ini disebut dengan functional representation. Dari uraian diatas perwakilan politik merupakan perwakilan yang paling wajar karena mewakili sebuah badan yang sudah diakui pemerintah. Perwakilan fungsional susah dijalankan karena sifat mereka yang kurang leluasa dalam menentukan kebijakan. Di Indonesia asas perwakilan fungsional pernah dilakukan oleh badan bernama, Golongan Karya akan tetapi pada Pemilihan Umum tahun 1971 mereka ikut serta dalam Pemilihan Umum. Sistem Satu Majelis dan Sistem Dua Majelis Terdapat dua sistm majelis. Sistem satu majelis berpendapat bahwa satu majelis dapat mencerminkan demokrasi langsung. Sistem dua majelis berpendapat bahwa sistem dua majelis untuk membatasi penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi sistem dua majelis walau mewakili provinsi atau negara bagian, dia tidak memiliki wewenang yang sebesar perwakilan rakyat. Majelis Tinggi Majelis tinggi merupakan satu –satunya majelis dimana sebagian anggotanya berkedudukan turun – temurun. Di samping itu ada anggota yang dipilih karena jasanya kepada masyarakat. Mengenai anggota majelis tinggi yang dipilih, majelis tinggi memiliki waktu jabatan lebih lama daripada majelis rendah ini menyebabkan majelis tinggi yang dikuasasi partai tertentu. Di sisi lain, majelis rendah juga dikuasai oleh partai tertentu. Ini membuat terjadinya suatu dead lock yang menghambat kelancaran pembahasan undang – undang. Oleh karena itu kekuasaan majelis rendah disamakan dengan kekuasaan majelis tinggi seperti, dapat menjatuhkan kabinet. Akan tetapi ini berbeda dengan di Amerika serikat dimana majelis tinggi yang mempunyai wewenang tersebut. Contoh negara yang menganut majelis tinggi adalah India, Amerika Serikat, Filiphina, Australia, dan Republik Indonesia Serikat (1950). Majelis Rendah Pada majelis renda biasanya memiliki wewenang lebih besar daipada majelis tinggi kecuali di Amerika Serikat. Wwewenang ini tercemin baik di bidang legislatif maupun bidang pengawasan. Di negara – negara yang memakai sistem parlementer majelis rendah dapat menjatuhkan kabinet. Akan tetapi di Amerika Serikat dan Filiphina, majelis rendah tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan kabinet. Contoh negara yang memakai majelis rendah adalah Inggris, India, Amerika Serikat, Filiphina, dan Australia. Fungsi Badan Legislatif Di antara fungsi badan legislatif yang terpenting adalah;  Menentukan kebijakan dan membuat undang – undang. Untuk itu diberi wewenang hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen undang – undang yang direncanakan pemerintah dibidang anggaran.  Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan diberi hak – hak kontrol khusus. Fungsi Legislasi Tugas utama badan legislatif adalah di bidang perundang – undangan. Akan tetapi sudah bergeser tugasnya dalam merancang undang – undang, sekarang eksekutif lebih sering meracang undang – undang dan badan legislaif hanya mengesahkan saja. Selain itu inisiatif badan legislatif untuk merancang undang – undang sedikit dan jarang menyangkut kepentingan umum. Dalam menjalankan suatu kebijakan dibutuhkan sebuah undang – undang yang mengatur kebijakan tersebut, maka dengan itu fungsi dari legislasi ini tidak boleh dibiarkan cuma hanya omongan belaka. Bukan hanya itu dewan perwakilan mempunyai tugas membuat anggaran untuk menentukan jumlah biaya yang akan digunakan pemerintah dalam menjalankan satu tahun roda pemerintahan. Di dalam badan legislatif para dewan juga tidak bekerja sendiri biasanya mereka mempunyai timnya sendiri atau staf ahli serta sarana – sarana yang diberikan untuk menunjang tugasnya. Fungsi Kontrol Badan legislatif bukan hanya membuat rancangan undang – undang dan anggaran. Akan tetapi fungsi pengawasan juga, dalam fungsi kontrol badan legislatif diberi hak – hak, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.  Hak bertanya: anggota badan legislatif dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu masalah. Pertanyaan disampaikan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau wakil pemerintah sendiri yang menjawab pertanyaan bersangkutan. Dengan hak ini dapat menarik perhatian umum untuk mengorek informasi di dalam kebijakan pemerintah.  Interpelasi: hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana bibahas oleh anggota – anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai keterangan pemerintah memuaskan atau tidak.  Angket: hak anggota badan legislatif untu mengadakan penyelidikan tersendiri. Dibentuk sebuah panitia angket yang melaporkan hasil penyeledikanya kepada badan legislatif dan merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.  Mosi: Hak ini adalah setiap anggota bisa membuat sebuah keputusan bahwa dia tidak lagi percaya kepada pemerintah atau kabinet yang dapat menguncangkan kekuasaan yang sedang berkuasa.  Pembawa suara rakyat: badan legislatif merupakan badan perwakilan oleh sebab itu badan legislatif dengan masyarakat membahas kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Badan Legislatif di Negara Otoriter Badan legislatif di negara otoriter berbeda di negara demokrasi. Dimana badan legislatif tertinggi ialah, Soviet Tertinggi. Tetapi dalam penerapanya badan legislatif memiliki peran yang hampir sama dengan badan eksekutif. Badan eksekutif merupakan orang – orang yang berasal dari Partai Komunis Uni Soviet. Walau dia non-partai tetap saja harus memiliki persetujuan dari partai tersebut. Dalam struktur jabatan Uni Soviet tertinggi dipimpin oleh presidium sekitar 30 orang. Presidium Sovet Tertingggi merupakan kepala negara kolektif. Sedangkan presidium bertindak atas nama presidium. Wewenang Presidium mencakup bidang eksekutif yaitu mengeluarkan dekrit dan dalam bidang yudikatif dapat membatalkan keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan undang – undang. Akan tetapi pada kenyataan sebenarnya kekuasaan di tangan pimpinan Partai. Dalam praktik badan legislatif komunis sebagai badan pembuat undang – undang atau sebagai badan pengontrol terhadap pemerintah, akan tetapi merupakan sarana untuk menjalin hubungab yang lancar antara masyarakat dengan aparatur negara, sekaligus menyakinkan masyarakat untuk berpatisipasi dalam proses pemerintahan. Badan Legislatif di Indonesia Badan legislatif mengenal lima beglas badan legislatif di Indonesia, yaitu:  Volksraad: 1918 – 1942  Komite Nasional Indonesia: 1945 – 1949  DPR dan Senat Rupblik Indonesia Serikay: 1949 – 1950  DPR Sementara: 1950 – 1956  DPR Peralihan: 1959 – 1960  DPR Gotong Royong – Demokrasi Terpimpin: 1960 – 1966  DPR Gotong Royong – Demokrasi Pancasila: 1966 – 1971  DPR hasil pemilihan umum 1971  DPR hasil pemilihan umum 1977  DPR hasil pemilihan umum 1982  DPR hasil pemilihan umum 1987  DPR hasil pemilihan umum 1992  DPR hasil pemilihan umum 1997  DPR hasil pemilihan umum 1999  DPR hasil pemilihan umum 2004 2.3 Badan Yudikatif Badan legislatif lebih bersifat teknis yuridis dan hukum daripada bidang politik, kecuali mereka memainkan peranan politik. Dalam kekuasaan yudikatif tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubunganya dengan kedua kekuasaan lainya (legislatif dan eksekutif) serta dengan hak dan kewajiban. Badan Yudikatif dalam Negara – Negara Demokratis: Sistem Common Law dan Sistem Civil Law Terdapat dua sistem hukum yang ada didalam badan yudikatif, yaitu: Common Law dan Civil Law. Common Law merupakan bentuk aturan – aturan yang telah dikodfisir (dimasukkan dalam suatu kitab undang – undang seperti Code Civil), tetapi merupakan kumpulan keputusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hukum. Jadi, sesungguhnya hakim juga turut menciptakan hukum dengan keputusanya itu. Inilah dinamakan case law atau judge-made law, karakter ini merupakan karakter di sistem hukum Common Law. Menurut C.F. Strong, judgemade low, yaitu keputusan – keputusan para hakim yang terdahulu mengikat hakim – hakim berikutnya dalam perkara yang serupa, biarpun variasi dari keputusan – putusan ini tergantung pula pada waktu. Jadi, itu hanya sebuah pedoman saja. Civil Law merupakan sebuah peraturan – peraturan yang sudah tersusun rapi. Peraturan ini tidak mungkin buatan sengaja para hakim, di Perancis pada zaman Napoleon hakim dilarang membuat case law. Hakim hanya bisa mengadili perkara berdasarkan peraturan hukum yang termuat dalam kodifikasi saja. Apabila peraturan kodifikasi tidak mengatur perkara yang di adili, maka barulah hakim boleh memberikan keputusanya sendiri; akan tetapi putusan ini sama sekali tidak mengikat hakim – hakim yang selanjutnya bila menghadapi perkara yang sama. Semua itu tidak lagi kongkrit karena pada dasarnya hukum dibuat oleh badan legislatif yang memiliki hak untuk merancang undang – undang yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar. Pada hakikatnya hakim dapat melakukan pendekatan teoritis mereka walau mereka menganut di suatu sistem tertentu. Badan Yudikatif di Negara – Negara Komunis Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenang badan yudikatif berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet Legality. Anggapan ini berhubungan erat dengan tahap – tahap perkembangan di Uni Soviet mencapai negara sosialis. Dikatakan bahwa sosial legality secara aktif memajukan masyarakat Soviet ke arah komunisme, dan karena segala aktivitas serta semua alat kenegaraan, termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan yudikatif merupakan prasarana untuk melancarkan pandangan ke arah komunis. Menurut Andrei Y. Vyshinsky dalam The Law of the Soviet State: “sistem pengadilan dan kejaksaan merupakan alat yang kuat dari diktator protelar, dengan makna tercapinya tugas – tugas sejarah dapat terjamin, tata hukum sosialis di perkuat, dan pelanggar – pelanggar Undang – Undang Soviet diberantas. Badan Yudikatif dan Judical Review Dalam negara yang memakai sistem Common Law maupun Civil Law, hak menguji apakah peraturan – peraturan hukum yang lebih renda adri undang – undang sesuai atau tidak dengan undang – undang yang bersangkutan. Wewenang ini disebut juga dengan Judical Review. Maka dengan ini semua keputusan hukum atau penunjukan hakim baru harus di review kembali agar manjadi keputusan yang matang Kebebasan Badan Yudikatif Dalam doktrin Trias politika, terjadi pemisahan kekuasaan agar setiap badan memiliki koridornya masing – masing. Khususnya badan yudikatif yang memiliki fungsi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak – hak manusia. Sebab dengan asas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh badan yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak, berat sebelah, dan semata – mata berpedoman pada norma hukum dan keadilan serta hati nurani hati hakim itu sendiri dengan tidak usah takut bahwa kedudukanya terancam. Dalam perlindungan konstitusional terhadap individu tergantung badan kehakiman yang tegas, bernai, bebas, dan dihormati. Kewajiban dari badan yudikatif itu adalah menafsirkan hukum serta prinsip – prinsip fundamental dan asumsi – asumsi yang berhubungan dengan hal keadilan dan hati nurani. Oleh sebab itu, setiap keputusan – keputusan hakim harus bersifat perspektif hakim itu sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Dalam sistem hukum yang berlaku di indonesua terdapat dualisme sistem hukum, yaitu Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Eropa Barat. Asas kebebasan badan yudikatif terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang – undang tentang kedudukan para hakim”. Tetapi banyak sekali penyelewengan Presiden dalam kebebasan yudikatif pada masa Demokrasi Terpimpin dan masa Orde Baru yang dimana kehakiman dipegang oleh eksekutif. Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi Kekuasaan yudikatif pada masa Reformasi telah mengalami perubahan secara struktural. Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memounyai wewenang menguji UU terhadap UUD 45.  Mahkamah Konstitusi: beranggotakan 9 orang yang mempunyai tugas menguji UUD 45, mengutus sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, memutus perselisihan pemilihan umum dan pemakzulan presiden dan wakil prsiden.  Mahkamah Agung: Mengadili pada tingkat kasasi yang menyelenggarakan kekuasaan peradilan dibidang umum, agama, militer, dan tata usaha.  Komisi Yudisial: Lembaga yang bertujuan untuk menegakkan kehormatan para hakim agung.  Komisi Pemberantasan Korupsi: Lembaga yang mempunyai tugas dalam penegakkan kebijakan yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.  Komisi Hukum Nasional: Lembaga yang bertujuan meweujudkan sistem hukum nasional demi mengekkan supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan melakukan pengkajian masalah – masalah hukum serta penyusun rencana pembaruan di bidang hukum secara obyektif dengan melibatkan unsur – unsur didalamnya.  Komisi Ombudsman Nasional: Instansi – instansi pemerintah yang menerima pengaduann masyarakat. Tujuanya, melalui peran serta masyarakat, membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan lainya meningkatkan perlindungan hak – hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Bab III Penutup 3.1 Kesimpulan Lembaga – lembaga negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki tugas dan fungsinya masing – masing seperti lembaga legislatif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas untuk membuat undang – undang yaitu DPR, bukan hanya membuat tetapi juga mengontrol lembaga eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lembaga eksekutif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas menjalankan undang – undang atau sebagai eksekutor yaitu presiden dan wakil presiden serta jajaran kabinet dalam pemerintahan dan bukan hanya menjalankan undang – undang tetapi sekarang lembaga eksekutif lebih banyak peranya dalam mengusulkan rancangan undang – undang. Lembaga yudikatif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas mengawal perundang – undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang didalam lembaga legislatif ada kepentingan politik makanya dikawal oleh lembaga yudikatif atau juga berperan dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu, MA dan MK. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif badan yudikatif merupakan lembaga yang dalam hal peradilan dan dasar hukum yang digunakan untuk acuan keputusan peradukan adalah produk dari legislatif dan eksekutif, yang saling berhubungan. Dari tiga lembaga ini diharapkan terjadinya adanya koordinasi atau kerja sama antar lembaga – lembaga tetapi tetap berada di dalam koridor setiap lembaga – lembaga ini. Legislatif sebagai pembuat undang – undang yang dimana dari undang – undang ini menjadi landasan eksekutif untuk menjalankan setiap kebijakan yang sudah di tetapkan lalu setiap kebijakan – kebijakan tersebut di awasi oleh lembaga yang bernama yudikatif agar setiap kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat. 3.2 Saran Setiap negara dibuat oleh pemerintah agar apa yang sudah diimpikan dan diinginkan masyarakat agar bisa menjalankan apa yang sudah ditugaskan kepada mereka. Lembaga masyarakat yaitu lembaga legislatif harus netral dan tidak ada campur tangan pihak lain agar dapat menjalankan aspirasi rakyat bukanya aspirasi golongan. Setiap undang – undang yang sudah dibuat harus tepat sasaran yang menjadi fondasi setiap kebijakan yang sudah dibuat oleh eksekutif. Lembaga eksekutif harus bekerja sama dengqan lembaga legislatif demi tercapaunya keinginan rakyat yaitu kesejahteraan, tanpa ada persaingan dan ego masing – masing lembaga. Lembaga eksekutif harus lebih baik menjalankan peranya sebagai memberi batasan agar lembaga legislatif tidak sewenang – wenang menetapkan undang – undang makanya perlu diuji. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harusnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing agar dapat saling berfungsi sesuai tugasnya masing – masing. Karena diharapkan dengan adanya koordonasi dan melaksanakan tugas masing – masing terjadinya sistem kenegaraan yang baik. Bukan hanya itu dengan sistem Trias Politika semua yang berhubungan dengan sistem ini diatur baik pembagian kekuasaan. Legislatif harus menjadi penyalur suara dari rakyat yang sudah memberikan mandat kepadanya. Eksekutif harus menjadi pengatur dan pembuat kebijakan dari apa yang diinginkan rakyat melalui badan legislatif. Yudikatif harus menjadi pengawas di antara kedua ini agar suara rakyat yang sudah diberikan dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya. Daftar Pusaka Budiharjo, Miriam, Prof. 2018. Pengantar Ilmu Politik. Penerbit Gramedia. Jakarta Parmadisme. 2012. Konsep Ilmu Politik

Judul: Makalah Ilmu Politik (eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif)

Oleh: Chandra Argawan


Ikuti kami