Ekonomi Politik Internasional (acfta Dalam Perekonomian Di Indonesia; Sebuah Studi Ekonomi Politik I...

Oleh Hasayangan Mara

151,5 KB 6 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Ekonomi Politik Internasional (acfta Dalam Perekonomian Di Indonesia; Sebuah Studi Ekonomi Politik Internasional)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Memasuki abad ke-21 arus globalisasi telah merambah seluruh dunia, hal ini terutama berkaitan dengan sektor ekonomi. Sektor ekonomi tersebut tentu saja melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, baik pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, ataupun swasta dengan swasta. Kerja sama dalam bidang ekonomi tersebut terutama melibatkan unsur ekspor-impor yang pada setiap negara memberikan bea masuk barang luar negeri yang berbeda-beda. Hal tersebut menciptakan adanya niatan untuk menyeragamkan bea masuk antar negara, sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Ini membuat WTO, induk perdagangan dunia menginisiasi adanya penyeragaman bea masuk, reduksi biaya, dan bahkan adanya perdagangan bebas dunia. Semua hal tersebut tercantum dalam rencana perjanjian Doha round two. Akan tetapi rancangan perjanjian tersebut tidak kunjung diratifikasi oleh anggota-anggota WTO yang mengikutinya, hal ini menimbulkan deadlock dalam rencana mengadakan perdagangan bebas zona dunia. Hal ini membuat masing-masing negara mengambil inisiatif sendiri untuk mengadakan perjanjian masalah perdagangan bebas dengan negara lain baik antar negara maupun kawasan ekonomi dengan suatu negara. Salah satunya adalah perjanjian antara ASEAN dan Cina, yang terprogram dalam ACFTA. ASEAN terdiri dari sepuluh negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Indonesia, dengan adanya perjanjian tersebut tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian negara-negara tersebut. Salah satu Negara ASEAN tersebut adalah Indonesia, tentu saja adanya perjanjian yang dilakukan oleh ASEAN dengan Cina otomatis membuat Indonesia ikut dalam perjanjian tersebut karena status mereka sebagai anggota ASEAN. Hal ini tentu saja menarik mengingat ekonomi Indonesia sebenarnya belum pulih benar dari krisis ekonomi yang menimpa pada tahun 1998, dan hal ini berdampak pada stabilitas ekonomi mereka yang amat bergantung pada hasil perdagangan mereka. Ini akan menimbulkan pertanyaan seberapa siapkah Indonesia menghadapi perdagangan bebas zona ASEAN – Cina ini. Hal inilah yang membuat kami tertarik unuk menulis makalah mengenai masuknya Indonesia ke dalam zona perdagangan bebas ASEAN – Cina. 1.2. PERUMUSAN MASALAH a) Bagaimana pengaruh ACFTA terhadap perekonomian Indonesia? b) Apa saja dampak ACFTA terhadap pemerintah Indonesia? BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengaruh ACFTA terhadap perekonomian Indonesia Dalam hal ini, terdapat dampak positif dan negatif dari adanya ACFTA yang diberlakukan oleh Indonesia. a) Dampak Negatif Pertama, serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Diproyeksikan 5 tahun ke depan penanaman modal di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (industri kecil menegah). Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% di antaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari Cina (Bisnis Indonesia, 9/1/2010). Kedua, pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan, apalagi perbedaannya besar (Bisnis Indonesia, 9/1/2010). Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah bersikap pragmatis, yakni dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil Cina atau setidaknya pedagang tekstil. Sederhananya, “Buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing? Lebih baik impor saja, murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri.” Gejala inilah yang mulai tampak sejak awal tahun 2010. Misal, para pedagang jamu sangat senang dengan membanjirnya produk jamu Cina secara legal yang harganya murah dan dianggap lebih manjur dibandingkan dengan jamu lokal. Akibatnya, produsen jamu lokal terancam gulung tikar. Ketiga, karakter perekomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk “tetek bengek” seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor- sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia? Keempat, jika di dalam negeri saja kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan Cina? Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke Cina sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor Cina ke Indonesia mencapai 35,09%. Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh Cina yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya. Kelima, peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang. b) Dampak Positif Pertama, ACFTA akan membuat peluang kita untuk menarik investasi. Hasil dari investasi tersebut dapat diputar lagi untuk mengekspor barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta ACFTA. Kedua, dengan adanya ACFTA dapat meningkatkan voume perdagangan. Hal ini di motivasi dengan adanya persaingan ketat antara produsen. Sehingga produsen maupun para importir dapat meningkatkan volume perdagangan yang tidak terlepas dari kualitas sumber yang diproduksi. Ketiga, ACFTA akan berpengaruh positif pada proyeksi laba BUMN 2010 secara agregat, namun disamping itu faktor laba bersih, prosentase pay out ratio atas laba juga menentukan besarnya dividen atas laba BUMN. Keoptimisan tersebut, karena dengan adanya ACFTA, BUMN akan dapat memanfaatkan barang modal yang lebih murah dan dapat menjual produk ke Cina dengan tarif yang lebih rendah pula (pemaparan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja ACFTA dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Rabu (20/1). Porsi terbesar (91 persen) penerimaan pemerintah atas laba BUMN saat ini berasal dari BUMN sektor pertambangan, jasa keuangan dan perbankan dan telekomunikasi. BUMN tersebut membutuhkan impor barang modal yang cukup signifikan dan dapat menjual sebagian produknya ke pasar Cina. 2.2 Dampak ACFTA terhadap pemerintah Indonesia Segala sesuatu memang akan memberi dampak positif dan negarif. Begitu juga dengan ACFTA. Dampak kesepakatan ini memang memiliki implikasi yang cukup luas di bidang ekonomi, industri dan perdagangan. Dari sisi konsumen atau masyarakat, kesepakatan ini memberikan angin segar karena membuat pasar dibanjiri oleh produk-produk dengan harga lebih murah dan banyak pilihan. Dengan demikian akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat sehingga diharapkan kesejahteraan pun dapat ditingkatkan. Namun, kesepakatan tersebut justru membuat industri lokal gelisah. Hal ini dikarenakan industri lokal dinilai belum cukup siap menghadapi serbuan produk-produk China yang berharga murah. Produk-produk dalam negeri masih memiliki biaya produksi yang cukup tinggi sehingga harga pasaran pun masih sulit ditekan. Keadaan ini dikhawatirkan akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan ditutupnya perusahaan dalam negeri akibat kalah bersaing. Masalah yang paling dikhawatirkan adalah pengaruh ACFTA terhadap keberlangsungan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berkonsentrasi pada pasar dalam negeri. Tentu UKM tersebutlah yang paling parah terkena imbas dengan membanjirnya produk-produk China. Produk-produk China yang menguasai pasar Indonesia dapat ditampilkan sebagai berikut: Berdasarkan chart di atas, bisa dilihat produk-produk China berupa mainan anak dan alat rumah tangga marak dibeli oleh masyarakat. Hal ini merupakan tantangan berat bagi UKM yang memproduksi barang-barang tersebut, untuk terus melanjutkan usahanya. Dampak ACFTA juga akan merambah ke sektor pertanian. Mengingat begitu lancarnya hubungan ekspor-impor pertanian antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan China. Data menunjukkan trade balance (neraca perdagangan) produk pertanian dengan ASEAN-Cina pada Januari 2010, Indonesia masih meraih surplus US$ 2,2 miliar. Nilai surplus terbesar diperoleh dari sektor perkebunan, seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, karet SIR 20, minyak dan lemak dari sayuran, karet lembaran, minyak kopra, biji cokelat (pecah, setengah pecah, dan mentah), serta gaplek iris dan kering sebesar US$ 2.756 miliar. Secara lebih rinci, nilai ekspor Indonesia ke China adalah: 1. Sektor komoditas primer sektor perkebunan, kontribusi terbesar disumbang karet US$ 6,152 miliar, kakao US$ 1,269 miliar, kopi US$ 991 juta, dan kelapa US$ 901 juta. 2. Sektor perkebunan olahan, sumbangan terbesar adalah minyak sawit (US$ 14,11 miliar) dan karet (US$ 1,485 miliar). 3. Subsektor tanaman pangan, kontribusi terbesar disumbang gandum (US$ 252 juta) dan ubi kayu (US$ 36 juta). 4. Subsektor hortikultura disumbang buah, kacang-kacangan, dan tumbuhan awetan (US$ 170 juta). 5. Subsektor peternakan disumbang susu (US$ 187 juta) dan lemak (US$ 377 juta). Sementara nilai impor Indonesia dari China sebagai berikut : 1. Impor terbesar terjadi pada subsektor hortikultura, seperti bawang putih segar, buah apel, pir, serta kwini Mandarin segar, dan komoditas buah lainnya sebesar US$ 434,4 juta; 2. Subsektor pangan berupa benih gandum dan gandum lainnya, gula kasar, kacang kupas, dan komoditas pangan lain sebesar US$ 109,53 juta; 3. Subsektor peternakan yang umumnya berupa impor binatang hidup US$ 17,947 juta (Tempo, 19 Januari 2010). Kebijakan Indonesia Menghadapi ACFTA `Berbagai kebijakan memang harus dibuat agar dampak ACFTA tidak menggerus perekonomian Indonesia. Hal yang paling krusial adalah dalam menekan harga produk lokal sehingga dapat bersaing dengan produk-produk murah dari China. Inilah mengapa perlunya menciptakan biaya produksi rendah. Biaya produksi rendah bagi industri dalam negeri dapat diciptakan dengan pertama, menurunkan suku bunga pinjaman bank. Suku bunga pinjaman yang diterapkan di Indonesia adalah sebesar 13,6 persen. Suku bunga tersebut dianggap terlalu tinggi dan membebani para pengusaha, terutama pengusaha UKM. Bunga yang relatif tinggi memberikan keengganan bagi perusahaan maupun perorangan untuk meminjam uang karena biayanya dianggap masih mahal. Implikasi bunga pinjaman yang tinggi lainnya adalah akan menyebabkan sektor manufaktur sulit bersaiang. Bunga pinjaman tersebut akan membebani ongkos kapital sehingga menaikkan biaya produksi. Dan selanjutnya seperti yang telah disebutkan di atas yakni membuat biaya produksi tinggi dan memaksa harga produk pun menjadi lebih mahal. Dengan demikian diperlukan penurunan suku bunga pinjaman agar meringankan beban biaya produksi dan juga mendorong pembukaan usaha-usaha baru agar terbuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kedua, memperbaiki infrastruktur. Infrastruktur memang tak dipungkiri merupakan variabel yang sangat krusial dalam memacu roda perekonomian. Bahkan Kwiek Kian Gie mengatakan, secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Penurunan kinerja infrastruktur berimplikasi pada terhambatnya distribusi barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan biaya angkut, sehingga biaya produksi meningkat. Hal inilah mengapa perbaikan infrastruktur akan sangat menekan biaya produksi. Selain kedua kebijakan tersebut, di sektor pertanian diperlukan fokus dalam pengembangan komoditas berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Keunggulan di sektor perkebunan perlu mendapat perhatian khusus. Diperlukan pengembangan produk-produk perkebunan bernilai tambah berupa olahan. Sehingga ekspor komoditas perkebunan tidak lagi berupa bahan mentah, namun mempunyai nilai tambah yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Diharapkan dengan kebijakan-kebijakan yang sistematis dan terarah, momen ACFTA dapat memberikan efek laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memunculkan daya saing produk lokal yang unggul, murah, dan memiliki pasar yang luas. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Tim tersebut antara lain : 1. Meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri melalui peningkatan pemberlakukan sejumlah instrumen yang sesuai dengan disiplin perjanjian internasional, seperti standar mutu, HaKI dan perlindungan konsumen, serta mencegah dumping dan lain-lain. 2. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerbitan dan pemanfaatan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk ekspor dan impor. 3. Melakukan penguatan pasar ekspor, seperti Trade Promotion Center. 4. Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri. 5. Penanganan issue domestik lainnya, seperti pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, infrastuktur dan energi, perluasan akses pembiayaan, perbaikan pelayanan publik, dan lain-lain. Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan pembicaraan ulang dengan pihak-pihak terkait. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1. Kesimpulan ACFTA merupakan ajang persaingan global dalam bidang produksi barang maupun jasa yang diadakan sesuai dengan perjanjian Indonesia dan China pada awal januari 2010. Kalahnya strategi persaingan bangsa Indonesia terhadap China mendominasi perekonomian semakin terpuruk. Sikap pesimisme para produsen indonesia mewarnai perang industri ini dan dijadikan estimasi Indonesia untuk kalah bersaing. ACFTA dipandang terlalu agresif untuk melakukan liberalisasi ekonomi Indonesia yang menjadikan keterpurukan Indonesia semakin dalam. ACFTA menimbulkan dampak Positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri dampak negatif dari adanya ACFTA mendominasi akan keterpurukan perekonomian Indonesia yang menjadi Bom Bunuh Diri bagi industri negara ini. Dengan adanya ACFTA mau tidak mau Indonesia harus mengikutinya sebab perjanjian ini telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Perjanjian perdagangan bebas zona ASEAN – Cina ini tentu berdampak besar terhadap perekonomian dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dan masyarakatnya sebenarnya masih belum siap untuk menghadapi perdagangan bebas dengan Cina. 3.2 Saran Pemerintah sepatutnya melakukan langkah antisipatif untuk memberikan kesempatan industri lokal berkembang, peningkatan kapasitas terpasang di seluruh cabang industri manufaktur, deregulasi perizinan, perbaikan infrastruktur listrik, jalan, dan pelabuhan, serta akses intermediasi perbankan yang menarik bagi investor dan peduli terhadap Market Domestic Obligation (MDO). Seperti yang kita ketahui barang-barang impor dari China telah mencemari sektor perdagangan di Indonesia, barang-barang dari China harganya lebih murah dan lebih berkualitas dari barangbarang lokal, oleh sebab itu pemerintah juga seharusnya membatasi jumlah barang impor untuk melindungi barang-barang produksi lokal. UKM (usaha kecil menengah) perlu ditingkatkan guna memajukan daya saing produk yang semakin ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan keringanan terhadap para wirausahawan dalam memperoleh kredit usaha. Pemerintah harus tetap konsisten dengan kewajiban penggunaan bahan baku lokal untuk berbagai sektor infrastruktur. BAB IV DAFTAR REFERENSI Anggraini. 2010. “Dampak ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia”. http://www.scribd.com/documents/25830743. Diakses tanggal 4 November 2012. Isnawati.“Serbuan Produk China Tidak pengaruhi UMKM”. http://suaramerdeka.com/rsssm/index.php/news. Diakses tanggal 4 November 2012 Prabowo,D. dan S.Wardoyo.2004. AFTA Suatu Pengantar. Cetakan I. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta MAKALAH EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS ZONA ACFTA Oleh : 1. Brian Anardy F1D009013 2. Denif Harsaswanto F1D009030 3. Mara Hasayangan F1D009039 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK PURWOKERTO 2012

Judul: Ekonomi Politik Internasional (acfta Dalam Perekonomian Di Indonesia; Sebuah Studi Ekonomi Politik Internasional)

Oleh: Hasayangan Mara


Ikuti kami