Tugas Pengantar Ekonomi By Sufzz

Oleh Kandi Hawa

177,3 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Pengantar Ekonomi By Sufzz

Tugas Pengantar Ekonomi & Bisnis Nama Kelas : RENDY NOVANDRA : XI MARKETING 1 TUGAS PENGANTAR EKONOMI BISNIS K.D 3.8 MENDESKRIPSIKAN REGULASI BISNIS & K.D 4.8 MENYUSUN RENCANA USAHA BISNIS Regulasi Bisnis A. Pengertian Regulasi Bisnis Regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya B. Macam macam Regulasi Bisnis 1. Hukum merek Merk merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam daftar umum merk untuk jangka waktu tertentu. Merk dapat digunakan sendiri/digunakan orang lain atas izin pemilik. Regulasi merk diatur dalam UU No. 15 tahun 2001. merk dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, susunan warna atau kombinasi tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Agar merk memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu harus didaftarkan. a. Prosedur Mendaftarkan Merek 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada Direktorat Jendral HAKI 2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya 3) Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama – sama 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya 5) Dalam hal permohonan diajukan beberapa orang, semua nama pemohon dicantumkan menggunakan salah satu alamat sebagai alamat mereka. b. Merek Yang Tidak Bisa Didaftarkan 1) Bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum 2) Tidak memiliki daya pembeda 3) Telah menjadi milik umum 4) Berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa domohon pendaftarannya. c. Permohonan Merek Yang Ditolak 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis 2) Mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terkenal untuk barang/jasa yang sejenis 3) Menyerupai atau merupakan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang memiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak 2. Perlindungan Konsumen UU No. 8 tahun 1999 yang mengatur tentang Regulasi Perlindungan Bisnis. Yang menjelaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memeberikan perlindungan kepada konsumen. 3. Larangangan Praktek Monopoli Regulasi Larangangan Praktek Monopoli di indonesia diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau sering disebut UU Anti Monopoli. 4. Tujuan Pembentukan UU Anti Monopoli a. Menjaga kepentinga umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi ppelaku usaha besar, pelaku usaha mencegah, dan pelaku usaha kecil c. Terciptannya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 5. Hukum Dagang Hukum Dagang adalah keseluruhan dari aturan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan – perbuatan manusia dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan. Hukum dagang di Indonesia selanjutnya dikembangkan dengan bersumber pada : a) Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan b) KUHD (Kitab UndangUndang Hukum Dagang) atau WKI (Wetboek van Koophandel Indonesia) c) KUHS (Kitab UndangUndang Hukum Sipil) atau BWI (Burgerlijk Wetboek Indonesia) 6. Kewajiban Pengusaha a. Membuat pembukuan diatur Pasal 6 KUHD, Setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan/pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak b. Mendaftarkan perusahaannya diatur UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Setiap orang/badan yang mrnjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985 Menyusun Rencana Usaha Berdasarkan Regulasi Bisnis A. Menyusun Rencana Usaha berdasarkan Regulasi Bisnis Pengertian Rencana Usaha adalah proses penetuan visi, misi dan tujuan, strategi kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. a. Manfaat Rencana Usaha 1) Menunjukan bahwa bisnis itu layak dan menguntukan 2) Mendapatkan pembiyaan bank 3) Mendapatkan dana investasi 4) Mengaturdengan siapa harus bekerja sama 5) Mendaptakn kontrak besar 6) Menarik tenaga kerja inti 7) Memotivasi dan fokus b. Isi rencana Usaha 1) Tampilan Cover 2) Pendahuluan a. Rangkuman kegiatan rencana usaha b. Latar belakang bisnis c. Visi dan misi d. Tujuan dan sasaran 3) Aspek Perizinan dan lokasi Usaha a. Perizinan b. Lokasi usaha 4) Aspek pemasaran 5) Aspek manajemen dan Organisasi a. Manajemen dan organisasi usaha b. Relasi dan jaringan 6) Aspek Produksi a. Deskripsi produk dan jasa b. Proses produksi c. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan d. Bahan baku dan bahan pembantu yang dibutuhkan e. Tenaga produksi f. Biaya produksi 7) Aspek Keuangan a. Proyeksi anggaran usaha b. Analisa kelayakan usaha c. Sumber pendanaan usaha 8) Perencanaan Resiko 9) Penutup SOAL LATIHAN K.D 3.8 MENDESKRIPSIKAN REGULASI BISNIS K.D 4.8 MENYUSUN RENCANA USAHA BERDASARKAN REGULASI BISNIS Pilihan Ganda 1. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya adalah ciri-ciri dari.. a. Prosedur Mendaftarkan Merek d. Proses Pembuatan Merk b. Merek Yang Tidak Bisa Didaftarkan e. Surat Pendaftaran Merk c. Permohonan Merek Yang Ditolak 2. Gambar, nama, kata, huruf, susunan warna atau kombinasi dan juga harus memiliki daya pembeda, adalah hal penting yang harus dimiliki oleh.. a. Regulasi c. Bisnis e. Banner b. Merek d. Planning 3. Membuat pembukuan diatur pasal 6 KUHD, Mendaftarkan perusahaanya diatur dalam UU NO. 3 Tahun 1982 adalah ciri-ciri dari.. a. Hukum Merek d. Tujuan Pembentukan UU Anti Monopoli b. Perlindungan Konsumen e. Kewajiban Pengusaha c. Larangan Praktek Monopoli 4. Keseluruhan dari aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan adalah pengertian dari.. a. Hukum Merek d. Tujuan Pembentukan UU Anti Monopoli b. Perlindungan Konsumen e. Hukum Dagang c. Larangan Praktek Monopoli 5. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya adalah ciri-ciri dari.. a. Prosedur Mendaftarkan Merek d. Proses Pembuatan Merk b. Merek Yang Tidak Bisa Didaftarkan e. Surat Pendaftaran Merk c. Permohonan Merek Yang Ditolak 6. Bertentangan dengan perundag undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, adalah ciri-ciri dari.. a. Prosedur Mendaftarkan Merek d. Proses Pembuatan Merk b. Merek Yang Tidak Bisa Didaftarkan e. Surat Pendaftaran Merk c. Permohonan Merek Yang Ditolak 7. Berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa domohon pendaftarannya adalah ciri-ciri dari.. a. Prosedur Mendaftarkan Merek d. Proses Pembuatan Merk b. Merek Yang Tidak Bisa Didaftarkan e. Surat Pendaftaran Merk c. Permohonan Merek Yang Ditolak 8. Yang mengatur tentang Regulasi Perlindungan Bisnis adalah UU no.. a. UU. No 9 tahun 1999 c. UU. No 8 tahun 1999 e. UU. No 16 tahun 1996 b. UU. No. 3 tahun 1993 d. UU. No 13 tahun 2003 9. Yang menjelaskan bahwa segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah pengertian dari... a. Hukum Merek d. Pembentukan UU Anti Monopoli b. Perlindungan Konsumen e. Hukum Dagang c. Larangan Praktek Monopoli 10. Diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah UU yang mengatur.. a. Hukum Merek d. Pembentukan UU Anti Monopoli b. Perlindungan Konsumen e. Hukum Dagang c. Larangan Praktek Monopoli Aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, adalah pengertian dari.. a. Suatu Bisnis c. Hukum Bisnis e. Statistika Bisnis b. Perencenaan Bisnis d. Regulasi Bisnis 11. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam daftar umum merk untukjangka waktu tertentu disebut.. a. Prosedur Merk c. Daftar merk e. Hukum Merek b. Hak merk d. Permohonan merk 12. Terciptanya efektivitas dari efisiensi dalam kegiatan usaha adalah tujuan dari.. a. Hukum Merek d. Pembentukan UU Anti Monopoli b. Perlindungan Konsumen e. Hukum Dagang urgec. Larangan Praktek Monopoli 13. KUHS (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) atau BWI (Burgerlijk wetboek Indonesia) adalah perkembangan dari.. a. Hukum Merek d. Tujuan Pembentukan UU Anti Monopoli b. Perlindungan Konsumen e. Hukum Dagang c. Larangan Praktek Monopoli 14. Izin pemilik Regulasi merek diatur dalam UU.. a. UU no.15 tahun 2001 c. UU no. 14 tahun 2001 e. UU no.13 tahun 2003 b. UU no. 19 tahun 2002 d. UU no. 16 tahun 2002 Essai 1. Sebutkan ciri-ciri Merek yang tidak bisa didaftarkan jawab : a.) Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. b.) Tidak memiliki daya pembeda c.) Tidak menjadi milik umum d.) Berupa keterangan berkaitan dengan barang atau jasa 2. Sebutkan Manfaat dari Rencana Usaha..! jawab : a.) Menunjukan bahwa bisnis layak dan menguntungkan b.) Mendapatkan pembiayaan bank c.) Mendapatkan dana investasi d.) Mengatur dengan siapa harus bekerja sama e.) Mendapatkan kontrak besar f.) Menarik Tenaga Kerja Inti g.) Memotivasi dan Fokus 3. Jelaskan Secara Singkat Pengertian dari Hukum Dagang..! jawab : Hukum Dagang adalah keseluruhan dari aturan aturan hukum tang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan perbuatan manusia dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan. 4. Jelaskan secara singkat pengertian dari Rencana Usaha..! jawab : Pengertian dari Rencana Usaha adalah proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu. 5. Sebutkan secara singkat 3 Tujuan Pembentukan UU Anti Monopoli..! jawab : 1.) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisensi ekonomi 2.) Mewujudkan Iklim usaha yang kondusif melalui persaingan sehat 3.) Terciptanya efektifitas dan efisiensidalam kegiatan usaha K.D 3.9 MENDESKRIPSIKAN KETENTUAN PERPAJAKAN K.D 4.9 MENGHITUNG PAJAK BERDASARKAN PERPAJAKAN MENDESKRIPSIKAN KETENTUAN PERPAJAKAN A. Pengertian dan Fungsi Perpajakan Nasional a. Pengertian Pajak Apakah pengertian pajak? Apakah pemerintah juga memungut iuran dari masyarakat selain pajak? Apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Berikut ini ada beberapa pengertian tentang pajak. 1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., adalah sebagai berikut : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan surplusnya digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”. 2. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani adalah sebagai berikut : “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 3. Menurut Ray M. Sommer adalah sebagai berikut : “pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung, sehingga daripadanya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial”. 4. Remsky K. Judisseno adalah sebagai berikut: “Pajak adalah suatu kewjiban kenegaraan dan pengapdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara”. 5. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” b. Fungsi Pajak Secara umum pajak memiliki empat peranan / fungsi dalam pembangunan, yaitu : 1. Sebagai Sumber pendapatan Negara Dengan pembayaran pajak, negara akan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pembangunan. 2. Sebagai Alat pemerataan Ekonomi Melalui pajak, pemerintah dapat melakukan subsidi kepada rakyat-rakyat kecil. 3. Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan konsumsi, distribusi, produksi, ekspor dan impor. 4. Sebagai Alat Stabilitas Perekonomian Dengan pajak, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri – industri yang langka, tetapi banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi. . B. Subjek dan Objek Pajak a. Pengertian Subjek Pajak Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat obyektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi subjek pajak. Demikian juga orang gila, anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek atau wajib pajak, tetapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang Menjadi Subjek Pajak Adapun yang menjadi subjek pajak sesuai dengan undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 adalah : a.) Orang Pribadi b.) Badan c.) Bentuk Usaha Tetap 1.) Subjek Pajak Dalam Negeri Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tetentu Subjek dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :  Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan  Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah  Pembukuaanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara 2.) Pajak Luar Negeri a). Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, b.) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b. Objek Pajak a.) Pengertian Objek Pajak Mengenai apa yang dapat dijadikan objek pajak banyak sekali macamnya. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya : a. Keadaan : kekayaan seseorang pada saat tertentu; memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi ; b. Perbuatan : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung ; c. Peristiwa : kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, b.) Objek Pajak Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a.) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. b.) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c.) Laba usaha. d.) Keuntungan C. Macam dan Jenis Pajak a. Macam – macam Pajak 1. Pajak penghasialan (PPh) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang PPh adalah tahun takwim yaitu tahun yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Walaupun demikian, wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. 2. Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN) Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean indonesia yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean indonesia, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Indonesia, atau ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 3. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang di lakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean Indonesia dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPn BM di kenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Pengenaan dan pemungutan PPn BM di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000. 4. Pajak bumi dan bangunan (PBB) bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas pemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pemungutan PBB di Indonesiasaat ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 5. Bea materai Pemungutan bea materai di Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Maksud dari dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak yang berkepentingan, serta dokumen tersebut di tanda tangani pihak yang yang terlibat didalamnya. 6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Dasar hukum pemungutan BPHTB di Indonesia adalah Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2000. b. Jenis - Jenis Pajak 1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung Berdasarkan pihak yang menanggung, ada dua macam pajak, yaitu : a. Pajak Langsung Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB). b. Pajak Tidak Langsung Misalnya : Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Cukai, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM). 2. Berdasarkan Pihak yang Memungut Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi : a. Pajak Negara Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Cukai, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM). b. Pajak Daerah Misalnya : Retribusi Parkir, Pajak tontonan, pajak Reklame, Retribusi Terminal. 3. Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi : a. Pajak Objektif Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Subjektif Misalnya : Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak Penjualan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan Barang Mewah (PPn-BM). Menghitung Pajak Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Menghitung PPN, PPn BM, PPh, PBB dan Bea Materai a. Cara Menghitung PPN dan PPnBM PKP “A” dalam bulan Januari 2001 menjual tunai Barang Kena Pajak kepada PKB “B” dengan harga jual Rp. 25.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “A” = 10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00 PPN sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. PKP “B” dalam bulan Pebruari 2001 melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp. 15.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” = 10% x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00 PPN sebesar RP. 1.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”. Pengusaha Kena Pajak “C” mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar RP. 35.000.000,00 PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp. 35.000.000,00 = Rp. 3.500.000,00 Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp. 50.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20% (dua puluh persen). Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 50.000.000,00 b. PPN = 10% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00 c. PPn BM = 20% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00 Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35% (tiga puluh lima persen). Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya kepada PKP “X” dengan harga jual Rp150.000.000,00 maka penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang adalah: a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 150.000.000,00 b. PPN = 10% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 c. PPnBM =35% x Rp. 150.000.000,00 = Rp. 52.500.000,00 PPN sebesar Rp5.000.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp15.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp. 52.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP ”X”. b. Cara Menghitung PPh Dalam perhitungganya kita setahunkan Penghasilan Bruto = 3.000.000 x 12 = 36.000.000 Dikurangi Biaya Jabatan (5% atau maksimal 6.000.000) = 5% X 36.000.000 = 1.800.000 dikurangi dengan PTKP (K/1) = 28.350.000 ( 24.300.000+2.025.000+2.025.000) Penghasilan Kena Pajak = 36.000.000 – 1.800.000 – 28.350.000 = 5.850.000 PPh pasal 21 setahun = 5% x 5.850.000 = 292.500 PPh pasal 21 sebulan = 292.500 / 12 = 24.375 c. Cara Menghitung PBB Contoh : Kita berandai-andai saja misalnya Ilmusipil.com mempunyai rumah 2 lantai ukuran bangunan 10m x 20m, rumah tersebut dibangun pada sebidang tanah ukuran 10m x 30m, Berapa jumlah pajak PBB yang harus dibayar setiap tahun? mari kita coba hitung disini. - Luas bangunan lt1 + lt2 = (10m x 20m) + (10m x 20m) = 400 m2. - Luas tanah 10m x 30m = 300 m2. - NJOP tanah = 300m2 x Rp.1.000.000,00 = Rp.300.000.000,00 - NJOP bangunan = 400m2 x Rp.3.000.000,00 = Rp.1.200.000.000,00 - NJOP tanah dan bangunan = Rp.1.500.000.000,00 - NJOPTKP = Rp.12.000.000,00 - NJOP untuk perhitungan PBB = NJOP tanah dan bangunan – NJOPTKP = Rp.1.488.000.000,00 - NJKP = 20% x NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.297.600.000,00 PBB = 0,5% x NJKP = Rp.1.488.000,00 Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar setiap tahun adalah Rp.1.488.000,00. sebagai warga negara atau istilah lainya wajib pajak kita mempunyai hak dalam hal PBB ini sehingga dapat digunakan apabila diperlukan, berikut ini beberapa hak wajib pajak PBB : - Mengajukan keberatan atas PBB - Mengajukan banding apabila keberatan tidak diterima. - Mengusulkan pengurangan jumlah pembayaran PBB. - Melakukan Pembetulan Surat ketetapan pajak (SKP) PBB. LATIHAN SOAL K.D 3.9 MENDESKRIPSIKAN KETENTUAN PERPAJAKAN K.D MENGHITUNG PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN PERPAJAKAN 1. “Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraaan dan pengabdian peran aktif warga ngera dan anggota masyrakat lainnya...” adalah pengertian pajak dari.. a. Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H c. Remsky K. Judisseno e. Pasal 1 Angka 1 b. Prof. Dr. P. J. A Adriani d. Ray M. Sommer UU No6 Thn 1983 2. 3. Yang menjadi subjek pajak sesuai UU PPh No.36 tahun 2008 adalh a. Orang,badan,bentuk kegiatan c.Orang, Badan, Bentuk e. Masyarakat b. Badan usaha, bentuk usaha d. Orang, Badan, Bentuk Usaha 4. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa, adalah pengertian dari.. a. Subjek Pajak c. Jenis Pajak e. Objek Pajak b. Fungsi pajak d. Ciri-ciri pajak 5. Kekayaan seseorang, memiliki kendaraan, tv, dsb. Termasuk objek pajak dalam.. a. Keadaan c. Peristiwa e.Rutinitas b. Perbuatan d. Kewajiban 6. Kematian, keuntungan, dsb.. termasuk dalam objek pajak dalam.. a. Keadaan c. Peristiwa e.Rutinitas b. Perbuatan d. Kewajiban 7. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tiada mendapat jasa tumbal....” adalah pengertian pajak dari.. a. Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H c. Remsky K. Judisseno e. Pasal 1 Angka 1 b. Prof. Dr. P. J. A Adriani d. Ray M. Sommer UU No6 Thn 1983 8. Mendirikan Rumah, Gedung, Dsb.. termasuk dalam objek pajak dalam.. a. Keadaan c. Peristiwa e.Rutinitas b. Perbuatan d. Kewajiban 9. Salah satu yang termasuk Objek Pajak penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah.. a. Diagram c. Laba Usaha e.perusahaan b. Gedung d. Waralaba 10. Yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah.. a. Imbalan c. Laba Usaha e.keuntungan b. Hadiah d. Waralaba 11. PPh, PPN, PPn BM, PBB, Bea Materai adalah nama – nama dari.. a. Subjek Pajak c. Jenis Pajak e. Objek Pajak b. Fungsi pajak d. Macam-Macam Pajak 12. Pajak langsung, Pajak tidak langsung, Pajak negara, Pajak daerah, adalah nama dari.. a. Subjek Pajak c. Jenis Pajak e. Objek Pajak b. Fungsi pajak d. Ciri-ciri pajak 13. Laba Usaha adalah salah satu dari.. a. Subjek Pajak c. Jenis Pajak e. Objek Pajak b. Fungsi pajak d. Ciri-ciri pajak “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU..” adalah pengertian pajak dari.. a. Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H c. Remsky K. Judisseno e. Pasal 1Angka 1 b. Prof. Dr. P. J. A Adriani d. Ray M. Sommer UU No6 Thn1983 14. Sebagai sumber negara, sebagai alat pemerataan ekonomi, sebagai pengatur kegiatan ekonomi, sebagai alat stabilitas perekonomian, keempat itu menyangkup dalam.. a. Subjek Pajak c. Jenis Pajak e. Objek Pajak b. Fungsi pajak d. Ciri-ciri pajak 15. Adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang tidak memenuhi syaratsyarat subjektif, adalah pengertian dari.. a. Subjek Pajak c. Jenis Pajak e. Objek Pajak b. Fungsi pajak d. Ciri-ciri pajak ESSAI 1. Jelaskan Pengertian PPN secara singkat ! jawab : Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa ( PPN ) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia. 2. Sebutkan 4 Fungsi Pajak secara umum ! jawab : 1. Sebagai sumber pendapatan negara 2. Sebagai alat pemerataan ekonomi 3. Sebagai pengatur kegiatan ekonomi 4. Sebagai alat stabilitas ekonomi Sebutkan Macam – macam pajak yang ada di Indonesia ( Minimal 5 ) ! jawab : - Pajak Penghasilan ( PPh ) - Pajak pertambahan aatau barang dan jasa ( PPN ) - Pajak penjualan atas barang mewah ( PPn Bm ) - Pajak bumi dan bangunan ( PBB ) - Bea Materai 3. Jelaskan secara singkat pengertian Subjek Pajak! jawab : Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. 4. Jelaskan Pengerian PPh secara singkat ! jawab : Pajak penghasilan ( PPh ) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. K.D 3. 10 MENJELASKAN KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN K.D 4.10 MEMECAHKAN MASALAH KONSUMEN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Menjelaskan Ketentuan Perlindungan Konsumen A. Perlindungan Konsumen Perlindungan kosumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. B. Hukum Perlindungan Konsumen Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas & kaidah-kaidah hukum yang mengatur & melindungi konsumen dalam hubungan & masalahnya dengan para penyedia barang & jasa konsumen. Hukum ini didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 & UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. C. Tujuan Perlindungan Konsumen a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, & kemandirian konsumen untuk melindungi diri. b. Mengangkat harkat & martabat konsumen dgn cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang & jasa. c. Meningkatkan pembedayaan konsumen dalam memilih, menentukan, & menuntut hak-haknya sbg konsumen. d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum & keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur & bertanggung jawab dalam usaha. D. Asas Perlidungan Konsumen a. b. c. d. e. Asas manfaat. Asas keadilan. Asas keseimbangan. Asas keamanan & keselamatan konsumen. Asas kepastian hukum. Memecahkan masalah konsumen terkait dengan perlindungan konsumen A. Hak Konsumen 1). Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nila tukar & kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 2). Hak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. 3). Hak atas informasi yang benar, jelas & jujur mengenai kondisi & jaminan barang atau jasa. 4). Hak untuk mendapat pembinaan & pendidikan konsumen. 5). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar & jujur serta tidak diskriminatif. B. Kewajiban Konsumen a). Membaca atau mengikuti petunjuk informasi & prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan & keselamatan. b). Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. c). Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. d). Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. C. Hak Pelaku Usaha 1). Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi & nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2). Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3). Hak yang melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4). Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. D. Kewajiban Pelaku Usaha a). Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. b). Memberikan informasi yang benar, jelas, & jujur mengenai kondisi & jaminan barang atau jasa. c). Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi & diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. d). Memberi kompensasi, ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, & pemanfaatan barang atau jasa. LATIHAN SOAL PENGANTAR EKONOMI & BISNIS K.D 3.10 MENJELASKAN KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN K.D 4.10 MEMECAHKAN MASALAH KONSUMEN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Meningkatkan kesadaran, mengangkat harkat & martabat, menciptakan sistem perlindungan, dll. Adalah salah satu dari.. a. Perlindungan Konsumen c. Tujuan Perlindungan Konsumen b. Hukum Perlindungan Konsumen Custom d. Asas Perlindungan Konsumen e. 2. Yang tidak termasuk dalam asas perlindungan konsumen adalah.. a. Asas manfaat c. Asas hukuman e. Asas kepastian b. Asas keadilan d. Asas Keseimbangan Hukum 3. Yang tidak termasuk dalam Hak Konsumen adalah.. a. Hak untuk memilih c. Hak atas kenyamanan Dilayani dengan b. Hak untuk menolak d. Hak untuk mendapat pembinaan e. benar 4. Salah satu yang termasuk dalah Hak Konsumen adalah.. a. Hak untuk membeli c. Hak untuk memilih e. Dilayani benar b. Hak untuk membuang d. Hak untuk bertindak Yang tidak termasuk dalam kewajiban pelaku usaha adalah.. a. beritikad baik c. menjamin mutu barang e. Memberikan b. Memberikan informasi d. memberikan distribusi kompensasi 5. Yang termasuk dalam kewajiban pelaku usaha adalah.. a. memberikan distrubsi c. menjamin mutu barang e. Kordinasi konsumen b. Rehabilitasi d. menjami harga barang 6. Yang tidak termasu asas perlindungan konsumen adalah.. a. Asas manfaat c. Asas keseimbangan keamanan b. Asas keadilan d. Asas Kewajiban 7. UU yang benar tentang perlindungan konsumen adalah.. a. UU No 8 Thn 1999 c. UU No 2 Thn 1989 8 Thn 1900 b. UU No 7 Thn 1998 e. UU No 16 Thn 1990 e. Asas e. UU No 8. Yang tidak termasuk tujuan perlindungan konsumen adalah.. a. Meningkatkan kemakmuran c. pembedayaan konsumen e. Kesadaran b. Meningkatkan harkat d.perlindungan konsumen pelaku usaha 9. Yang tidak termasuk dalam materi menjelaskan ketentuan perlindungan konsumen adalah.. a. Perlindungan Konsumen c. Tujuan Perlindungan Konsumen e. Kegiatan b. Hukum Perlindungan Konsumen d.Asas Perlindungan Konsumen konsumen 10. Dibawah ini yang termasuk Hak Pelaku usaha adalah.. a. Hak untuk distribusi c. Hak untuk Rehabilitasi e. Hak reputasi b. Hak untuk reproduksi d. Hak untuk beradaptasi 11. Dibawah ini yang tidak termasuk Hak Pelaku Usaha adalah.. a. Hak untuk distribusi c. Hak perllindungan e. Hak Untuk Rehabilitasi b. Hak untuk menerima d. Hak pembelaan 12. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukun untuk memberi perlindungan kepada konsumen adalah pengertian dari.. a. Perlindungan Konsumen c. Tujuan Perlindungan Konsumen e. Custom b. Hukum Perlindungan Konsumen d. Asas Perlindungan Konsumen care 13. “Keseluruhan asas – asas & kaidah – kaidah hukum yang mengatur & melindungi konsumen dalam hubungan & masalhnya... “ adalah pengertian dari.. a. Perlindungan Konsumen c. Tujuan Perlindungan Konsumen e. Custom b. Hukum Perlindungan Konsumen d. Asas Perlindungan Konsumen care 14. Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dll. Adalah salah satu dari.. a. Perlindungan Konsumen c. Tujuan Perlindungan Konsumen e. Custom b. Hukum Perlindungan Konsumen d. Asas Perlindungan Konsumen care ESSAI 1. Jelaskan dengan singkat Perlindungan Konsumen ! jawab : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 2. Sebutkan dengan singkat tujuan perlindungan konsumen! jawab : - Meningkatkan kesadaran, kemampuan & kemandirian - Mengangkat harkat & martabat konsumen dgn cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang & jasa - Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih - Menciptakan sistem perlindungan konsumen - Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 3. Sebutkan asas – asas perlindungan konsumen! jawab : - Asas manfaat - Asas keadilan - Asas keseimbangan - Asas keamanan & keselamatan konsumen - Asas kepastian hukum 4. Jelaskan pengertian Hukum Perlindungan Konsumen! jawab : keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur & melindungi konsumen dalam hubungan & masalahnya dengan para penyedia barang & jasa konsumen 5. Sebutkan Hak Konsumen secara singkat ! jawab : - Hak untuk memilih barang atau jasa - Hak atas kenyamanan, keamanan, & keselamatan - Hak atas informasi yang benar, jelas & jujur - Hak untuk mendapatkan pembinaan & pendidikan konsumen - Hak untuk diperhatikan atau dilayani

Judul: Tugas Pengantar Ekonomi By Sufzz

Oleh: Kandi Hawa


Ikuti kami