Etika Ekonomi: Economic Of Crime

Oleh Badrotuz Zahro

681,7 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Etika Ekonomi: Economic Of Crime

Economic of Crime Badrotuz Z., Diana K.P., Febri A.M., Putri R., Velenza R.P Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ABSTRAK Economic Crimes mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Economic Criminality. Istilah Economic Crimes lebih menuju kepada kejahatankejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi secara luas, sedangkan Economic Criminality lebih menuju kepada kejahatan konvesional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan atau penipuan. 1. Pendahuluan Perkembangan ekonomi (dunia) tidak terlepas dari perkembangan negara. Sejak masa pemerintahan pada zaman kerajaan sampai dengan pemerintahan yang belandaskan pada negara-bangsa (nation-state) dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang dilandaskan pada kesejahteran bangsa (welfare-state) menunjukkan adanya kaitan erat antara bidang ekonomi dan bidang politik. Dilihat dari kaitan antara kedua bidang tersebut, telah terjadi perkembangan yang bersifat horizontal dan sama pentingnya yang dimulai dengan perspektif merkantilisme, liberalisme dan perpektif marxisme. Sasaran kegiatan ekonomi menurut ketiga perspektif tersebut berbeda satu sama lain. Perspektif merkantilisme bertujuan meningkatkan kepentingan nasional sebesarbesarnya di mana politik menentukan ekonomi. Dalam perspektif liberalisme sasaran kegiatan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sebesar-besarnya dan dalam perspektif marxisme, sasaran kegiatan ekonomi bertujuan meningkatkan kepentingan kelas kelas ekonomi sebesar-besarnya. Ketiga perspektif yang berkembang di dalam ekonomi politik ini dalam praktiknya tidak selalu memberiikan kemaslahatan bagi umat di dunia oleh karena kenyataan perkembangan ekonomi internasional menunjukkan terjadinya kesenjangan yang tajam antara negara kaya dan negara miskin. Kesenjangan ini diperburuk oleh kenyataan dimana negara-negara kaya telah menguasai baik struktur (ekonomi) internasional maupun mekanisme (ekonomi) internasional. Struktur internasional khususnya lembaga (ekonomi) intemasional yang bernaung dibawah PBB. Ketika hal ini terjadi, maka diperlukan sebuah sistem yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang akan terjadi, selain itu setiap tindakan yang dilakukan dimana perbuatan itu keluar dari aturan yang telah disepakati, maka akan diajukan dalam bentuk sanksi. Karena itulah maka dibutuhkan hukum ekonomi dalam aspek pemidanaan. Terdapat perbedaan antara istilah economic crimes, dan istilah economic criminality. Istilah economic crimes atau lebih dekenal dengan white colar crime menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Sedangkan istilah economic criminality atau blue colar crime menunjuk kepada kejahatan konvesional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan atau penipuan. Istilah tindak pidana ekonomi yang telah dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, (Undang-Undang Drt no 7 tahun 1955) dapat dimasukkan ke dalam istilah economic crimes dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansi hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan, bahkan relevansi isi keternuan tersebut masih harus dipersoalkan terutama dalam konteks kegiatan ekonomi era menjelang akhir abad ke 20 ini dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya 2. Economic of Crime Kejahatan ekonomi atau economic of crime, secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi (crime undertaken of economic motives). Secara yuridis, dalam arti sempit kejahatan ekonomi diatur dalam UU.Darurat No.7/Drt/1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Dan dalam artian secara luas yaitu semua tindak pidana di luar UU.Darurat No.7/Drt/1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat (Barda Nawawi Arief, 1992 :152). Dalam istilah asing sering disebut : Economic Crimes, Crime as Bussiness, Bussiness Crime & Abuse of Economic Power. Di dalam Ensiklopedi, Crime and Justice, Vol 2. (1983: 671) ditegaskan bahwa tidak ada kesepakatan pendapat mengenai istilah economic crime. Bahkan ditulis: “no distinct body of literature on the theory and practice of economic crime”. Economic crime didefinisikan sebagai, “criminal activity with significant similarity to the economic 2 activity of normal, non-criminal business” yaitu kegiatan kriminal yang memiliki kesamaan tertentu dengan kegiatan ekonomi pada umumnya, yaitu kegiatan usaha yang nampak non-kriminal. American Bar Association (Hagan, 1989:101) memberikan batasan mengenai economic crime : “any non-violent, illegal activity which principally involved deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention” yaitu setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, atau tindakan curang. Clarke (1990) lebih menggunakan istilah Bussiness Crime. Istilah ini termasuk tindak pidana yang terjadi dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan, keuangan (termasuk kegiatan di dalam pasar bursa), perbankan dan kegiatan perpajakan. Bahkan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah perburuhan dan tenaga kerja. Clarke (1990: 18 – 19) memperluas pengertian Business crime, yaitu suatu kegiatan yang memiliki konotasi legitimate business dan tidak identik sama sekali dengan kegiatan suatu sindikat kriminil. Dengan demikian Clarke menjelaskan dua ciri khas dari bussines crime yaitu: pertama, suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploiatif, dan kedua, sifat kontestabiliti dan kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang ilegal menurut undang-undang dan masih dapat “diperdebatkan” oleh para pelakunya. 2.1 Karekteristik dan Ciri Economic of Crime Edmund W.Kitch (di dalam Ency.of Cr.& J; 1983 : 671) te!ah mengemukakan ada tiga karakteristik atau features of economic crime yaitu: pertama, pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya. Kedua, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan yang terahir, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dan aparatur penegak hukum pada umumnya. Clarke (1990:20-31) mengemukakan Karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam, yakni : - Privacy & Lack of Public order violation 3 Karakteristik ini di dalam perkembangan dunia usaha di negara maju pada umumnya, terutama di Amerika Serikat merupakan karakteristik utama, yang mana mencerminkan semangat individualisme dan liberalisme (privacy). Sedemikian tingginya semangat ini dikalangan masyarakat pengusaha sehingga tampak bahwa kelompok masyarakat ini memiliki kekebalan (hukum) tertentu yang sulit disentuh sekalipun oleh tangan-tangan aparatur penegak hukum. Kekebalan (hukum) ini berasal dan hak pribadi atau the right to privacy yang dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupan masyarakat barat sejak mereka dilahirkan dan karena itu setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan terjadi oleh dan di dalam dunia usaha tidaklah semudah itu diungkapkan sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan umum (publik) [lack of public order violaton]. - Internal detection & Control Suatu perusahaan memiliki organisasi dan di dalamnya sudah terdapat aparat pengawas (dewan komisaris) yang ditugasi mengadakan pengawasan dan monitoring terhadap setiap langkah direktur-direkturnya. Sehingga setiap kejadian yang berupa pelanggaran dalam usaha pengendalian atau pengawasan hanya dapat dibakukan oleh dewan komisaris ini dan tentu dewan komisaris pada umumnya akan memilih sikap lebih banyak ”membenarkan” tindakan para direktur perusahaan daripada sikap yang sebaliknya (internal detection and control). - Limited Role of the Law Dalam contoh diatas jelas peranan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau direktur perusahaannya sangat terbatas, atau dapat dikatakan sangat lemah. Hal ini juga bisa terjadi antara lain karena masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan para ahli hukum yang menyangkut tindakan pengusaha/direktur atau suatu perusahaan yang melakukan pelanggaran atas suatu undang-undang (ex: di bidang pajak, tenaga kerja, asuransi, dan di bidang keuangan, serta di bidang lingkungan hidup dan di bidang impor-ekspor) - Ambiguity of business crime & Business offences as politics 4 Pada umumnya di negara maju persepsi ini masih mendua, yaitu disatu pihak sering ditafsirkan pelanggaran tersebut merupakan masalah keperdataan (civil jurisdiction), menyangkut kepentingan pribadi perusahaan dan dilain pihak masih sering ditafsirkan sebagai masalah kriminil (criminal jurisdiction), menyangkut kepentingan publik. Masalahnya akan bertambah rumit apabila kasus tindak pidana di bidang ekonomi oleh suatu perusahaan ini diangkat menjadi kasus yang berlatar belakang politik atau memiliki kaitan dengan dunia politik (Business offences as politics). Untuk karakteristik Consumerism and business accountability dan private interest and the public good, lebih menitik beratkan pada masalah standardisasi kualitas hasil produksi yang secarà langsung berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keterkaitan antara masalah etika dunia usaha atau “business ethics” dan kepentingan perolehan keuntungan. - Consumerism and business accountability perkembangan dunia usaha di Indonesia sening dilanda masalah ini. Contoh kasus Mie Instant, produk makanan yang kadaluarsa terutama menjelang Hari Raya dan Hari Natal serta produk minyak goreng yang bertuliskan memiliki kadar kolestrol rendah atau dituliskan tidak mengandung kolestrol, terbukti merupakan suatu tindakan yang tidak melindungi konsumen bahkan merupakan pelanggaran yang juga memiliki aspek pidana, tidak hanya aspek keperdataan. Yayasan Perlindungan Konsumen yang kini bergerak di bidang penelitian produk-produk makanan dan minuman serta di bidang yang relevan merupakan sarana pengendalian informal (informal social control) yang penting bagi upaya peningkatan kualitas produksi disatu pihak dan peningkatan kualitas konsumsi di lain pihak. Sehingga dengan demikian pengusaha tidak selalu hanya mementingkan segi keuntungan semata-mata akan tetapi dengan sarana sedemikian mereka juga (dipaksa) meningkatkan mutu produksinya. - Private interest and public goods Masalah ini menitik beratkan pada masalah etika dalam dunia usaha yang sering terlupakan oleh kalangan pengusaha. Hal ini pernah terjadi di Negara 5 maju sekitar akhir abad ke 19 dimana telah terjadi suatu kesenjangan atau konflik antara kepentingan pribadi yang dikejar melalui lembaga dunia usaha dari segi pelayanan dan kalangan pengusaha yang mendahulukan kepentingan masyarakat, kejujuran dan pemerataan keadilan. Jika konflik ini dibiarkan tidak diatasi dikhawatirkan (dan pernah terjadi di Amerika dan negara-negara di Eropa) terjadi kesenjangan yang semakin dalam antara golongan mampu dan golongan tidak mampu secara ekonomis. Tuntutan atas pengurangan biaya produksi, ukuran efisiensi dan penghapusan limbah produksi merupakan ancaman idiologi bisnis terhadap sektor publik disatu pihak dan dilain pihak akan meningkatkan ukuran pola perilaku bisnis melalui peraturan perundang-undangan serta perdebatan umum untuk menciptakan suatu dunia usaha yang cocok dengan cita etika bisnis yang lebih memadai. Konstatasi Soemitro Djojohadikusumo dan Kwik Kian Gie sebagaimana telah diuraikan dimuka merupakan bukti bahwa masalah karakteristik dan economic crimes” ini telah terjadi di Indonesia. Berkaitan erat dengan karakteristik terakhir, masih ada karakteristik lain yang berkembang dalam tindak pidana di bidang ekonomi pada era menjelang akhir abad ke 20 ini dan belum termonitor oleh pakar-pakar kriminologi sebelumnya. Karakteristik ini diketemukan ketika aparatur penegak hukum di negara maju, bertekad dan telah melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas tindak pidana ini. Dalam praktiknya, ternyata cara non-litigasi yang biasa dikenal dengan negosiasi atau cooperation (Braithwaite, 1936) telah mengalami perkembangan yang menyimpang dan tujuan semula dilakukannya upaya pengendalian. Penyimpangan ini dikenal sebagai tndakan kolusi atau collussion (Van den Heuvel, 1992: 129); sehingga persoalannya bukanlah terletak pada kerjasama (cooperation) itu sendiri melainkan dewasa ini pada : bagaimana suatu “cooperation berubah atau bergeser menjadi suatu “collusion”. Bahkan menurut Van den Heuvel, yang (bersifat) kriminal itu bukanlah organisasi atau industrinya melainkan yang bersangkutan, “the interplay between public and private enterprises that can be criminogenic, with share responsibility. 6 Dengan demikian, karakteristik menonjol dan tindak pidana di bidang ekonomi dewasa ini pada umumnya terkait unsur kolusi, yakni: suatu proses kerjasama timbal balik antara aparat birokrasi dengan aktor ekonomi yang memiliki tanggung jawab bersama (renteng) atas kerugian-kerugian (moril atau materil) yang telah diderita pihak ketiga atau pemerintah sebagai akibat tindakan kedua belah pihak tersebut. Untuk ciri penting dari economic crime ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan, beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. 2.2 Jenis Economic of Crime Menurut Ensiklopedi, Crime and Justice (1983) dibedakan tiga tipe tindak pidana di bidang ekonomi (economic crime), yaitu : property crimes, regulatory crimes, dan tax crimes. Property crimes sebagai salah satu tipe tindak pidana di bidang ekonomi memiliki pengertian lebih luas dan pada sekedar tindak pidana pencurian. Property crimes ini meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga yang dikuasai oleh negara. Perluasan ini telah dianut di dalam Model Penal Code [MPC] (pasal 233) Amerika Serikat sebagaimana disarankan oleh the American Law Institute, yang disebut, ‘integraed theft offense’. Integrated theft offense ini kemudian diperkuat oleh pasal 224 MPC sehingga meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut : - Tindakan pemalsuan - Tindakan penipuan yang merusak (the fraudulent destruction) - Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrument yang tercatat atau dokumentasi (removal or concealment of recordable instrument) - Tindakan mengeluarkan cek kosong (passing bad checks) - Menggunakan kartu kredit (credit card) yang diperoleh dari pencuran dan kartu kredit yang ditangguhkan - Praktik usaha curang (deceptive business practices); - Tindakan penyuapan dalam kegiatan usaha (comensial bribery); - Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur atau curang (the rigging of contest) - Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik - Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan 7 - Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit - Penyalahgunaan dari asset yang dikuasakan - Melindungi dokumen dengan cara curang dan tindakan penyitaan. Regulatory Crimes adalah setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Termasuk kedalam regulatory crimes ini pelanggaran atas larangan perdagangan marijuana ilegal atau penyelenggaraan pelacuran atau peraturan tentang lisensi, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dan aktivitas usaha di bidang perdagangan, dan melanggar ketentuan upah buruh dan larangan monopoli di dalam dunia usaha senta kegiatan usaha berlatar belakang politik. Tax Crimes adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggung jawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah di atur di dalam undang-undang pajak. Selain ketiga tipe tindak pidana di bidang ekonomi atau economic crimes sebagaimana telah diberlakukan di dalam sistem hukum pidana di Amerika Serikat khususnya di dalam model penal code. 3. Studi Kasus Economic of Crime 3.1. Kejahatan Korporasi i. Pendahuluan Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuataan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Dalam literature sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk White Collar Crime. Menurut Sutherland kejahatan kerah putih adalah sebuah perilaku keriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dari kelompok yang memiliki keadaan sosio-ekonomi yang tinggi dan dilakukan berkaitan dengan aktifitas pekerjaannya. 8 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh orang dengan status sosial yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu yang dimilikinya. Dengan kadar keahlian yang tinggi dibidang bisnis untuk mendapatkan keuntungan dibidang ekonomi ii. Jenis Kejahatan Korporasi a. Persaingan Curang Kejahatan persaingan curang yang menggunakan sarana iklan. Karena iklan memegang peranan penting dalam kegiatan suatu perusahaan. Melalui iklan pengusaha mencoba membangkitkan minat konsumen terhadap barang atau jasa yang dipasarkan oleh suatu korporasi. Akan tetapi, bagi konsumen iklan itupun penting, karena dapat membantunya dalam melakukan pilihan. Dengan demikian, iklan itu sebenarnya merupakan alat komunikasi yang cukup efektif korporasi yang menawarkan barangnya dengan konsumen (yang mencari pilihan dari barang yang dibutuhkannya). Didalam kenya¬taan sehari-hari hubungan yang seharusnya saling menguntungkan ini sering kali tidak berlangsung demi-kian. Seringkali suatu pihak ternyata dirugikan dalam hubungan ini, yaitu konsumen. Yang juga banyak terjadi sekarang ini adalah dimana iklan-iklan telah menyampaikan pesan atau informasinya secara menyesatkan. Misalnya mutu, khasiat dan kegunaan barang yang diklankan, tidak sesuai dengan kenyatan. Pada prinsipnya iklan memang dibutuhkan masyarakat, dengan begitu barang-barang yang dihasil¬kan dari berbagai perusahaan, yang semuanya mengandal¬kan produknya yang terbaik, informasi tersebut dapat diperoleh melalui iklan-iklan, tapi yang jadi persoa¬lan, sejauhmana kebenaran informasi iklan yang akan disampaikan. Kejujuran dan rasa tanggung jawab pembuat iklan sangat diharapkan oleh masyarakat karena tidak asanya media yang cukup untuk kontrol dan informasi yang baik bagi masyarakat untuk mengimbangi keberadaan iklaniklan yang ditampilkan televisi. b. Kejahatan Pencucian Uang (Money Loundring) Kejahatan pencucian uang, pada prinsipnya sudah dikenal sejak tahun 1940-an yang paling popular di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh korporasi dibawah koordinasi Mafia (Donald R. Cressey, 1972 : 65). Kejahatan pencucian uang, adalah suatu kejahatan dibidang ekonomi, yang dilakukan oleh kalangan terten¬tu yang 9 menghasilkan uang dari kejahatan, yang kemud¬ian uang tersebut didepositokan dibank dalam negeri atau disimpan dibank luar negeri (yang terkenal saat ini adalah bank di Caymen di kawasan Pasifik Selatanpen), setelah diendapkan beberapa waktu deposito/simpanan tersebut dicairkan, maka nampaklah seolaholah uang tersebut tidak berasal dari perbuatan kejahatan, atau perbuatan ilegal. (Remy Sjahdemi, 1993 : 51). Kejahatan pencucian uang ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Hal ini terjadi jika korporasi, dalam hal ini bank memberikan peluang kepada orang-orang yang memperoleh uang dari hasil kejahatan untuk menggunakan jasa bank menyimpan uang dari hasil kejahatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian bank selaku korporasi diklasifikasikan turut serta melakukan kejahatan pencucian uang. Sarana digunakan oleh bank adalah fasilitas deposito berjangka. Dimasa yang akan datang untuk mengatasi kejahatan pencucian uang tersebut telah dirumuskan dalam pasal 610 dan 611 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. c. Kejahatan Kartu Kredit Usaha kartu kredit adalah merupakan salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Kepres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang diatur butir e, dan lebih lanjut diatur dalam pasal 6 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Yang dimaksud dengan kartu kredit yaitu pembeya¬ran pengganti uang kontan atau cek. Pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit adalah pemegang kartu, penerbit dan penerima pembayaran dengan kartu, biasa¬nya pemilik tempat perbelanjaan, seperti pasal swalay¬an, toko dan hotel restoran, perusahaan jasa. Sedangkan penerbit dapat juga berupa penerbit khusus, dapat juga bank, di Indonesia saat ini yang mengeluarkan kartu kredit adalah bank. Dengan berkembangnya pemegang kartu kredit, maka membawa dampak yang cukup besar dalam persaingan para pengusaha kartu kredit, misalnya saja dengan cara memberikan tingkat suku bunga yang rendah, dan fasilitas bagi pemegang dan pemilik kartu kredit, antara lain pemberian asuransi, bahkan asuransi kerugian merupakan standar bagi setiap pemegang kartu kredit. Selain itu, penerbit (bank) juga menawarkan pelayanan yang paripurna, sebagai fasilitas tambahan bagi peme¬gang kartu kredit. Selain pertambahan jumlah pemegang atan pemilik kartu kredit dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh bank kepada mereka, maka lembaga kartu kredit ini juga 10 mengalami berbagai masalah, yang merugikan pihak pemilik kartu kredit maupun pihak yang menerima pembayaran, masalah yang dimaksud menyangkut kejahaten kartu kredit. Pada kejahatan yang menggunkan kartu kredit ini, biasanya diorganisasikan oleh suatu korporasi salah satunya merupakan induk. Dari korporasi dipecah menjadi sindikat-sindikat yang lebih beroperasi di berbagai daerah. Korporasi pada tingkat ini daerah ini tugasnya mengkoordinasi para pelaku dalam melaksanakan kejahatan. Dalam melakukan aksinya, korporasi bekerja dengan tehnik yang sangat rapih, ditunjang peralatan yang canggih, sehingga hasil pembuatan kartu kredit benar-benar sama dengan aslinya. (info bank, No. 184 Mei 1995). Perangkat hukum untuk mengantisipasi bentuk kejahatan kartu kredit ini perlu mendapat perhatian yang serius, oleh karena sekarang ini, seperti dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/k/Pid/1991, hanya yang dijatuhi hukuman, hanya terbatas pada pelaku yang menggunakan kartu kredit palsu saja, tidak menjangkau pelaku-pelaku dari pihak korporasi yang justru sebenarnya merupakan pelaku intelektualnya. Kasus pemalsuan kartu kredit, yang pernah ditan¬gani oleh Mabes Polri, yakni, pemalsuan kartu kredit Dinners Club (DC), yang merugikan pihak pemilik kartu kredit, dan penerima pembayaran di Jakarta puluhan juta rupiah. (Republika 19 Desember 1994). Sulitnya kejaha¬tan kartu kredit diatasi secara tuntas karena dilaku¬kan oleh pihak korporasi yang bukan saja mempunyai cabang di daerahdaerah, tetapi juga berskala interma¬sional. Jadi untuk keperluan pengusutan kerja sama interpol, karena jaringannya bersifat internasional. Para pelaku pemalsu dan pengguna kredit palsu karena saat ini belum ada ketentuan pidananya yang bersifat khusus, dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. iii. Contoh Kasus Iklan sebuah produk adalah bahasa pemasaran agar barang yang diperdagangkan laku. Namun, bahasa iklan tidak selalu seindah kenyataan. Konsumen acapkali merasa tertipu iklan. Salah satu contohnya terjadi pada April 2012 lalu, dimana seorang konsumen yang merasa dikelabui saat membeli mobil bermerek Nissan March. Konsumen tersebut memutuskan membeli mobil Nissan March karena tertarik dengan jargon “irit”. 11 Tapi baru sebulan memakai mobil tersebut, si konsumen merasakan keganjilan karena ia merasa jargon “irit” dalam iklan tidak sesuai kenyataan. Bahkan yang terjadi sebaliknya, mobil tersebut boros bahan bakar. Konsumen mencoba melakukan penelusuran dengan menghitung jarak tempuh kendaraan dan bensin yang terpakai. Hasil penelusuran konsumen menemukan kenyataan butuh satu liter bensin untuk pemakaian mobil pada jarak 7,9 hingga 8,2 kilometer (km). Hasil deteksi mandiri itu ditunjukkan ke Nissan cabang Warung Buncit, tempat konsumen membeli mobil dan ke Nissan cabang Halim. Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi serupa terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah konsumen berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai sehari-hari. Setelah pemberitahuan konsumen tersebut, Pihak Nissan melakukan tiga kali pengujian. Konsumen tersebut hanya ikut dua kali proses pengujian. Lantaran tak mendapatkan hasil, ia meminta dilakukan tes langsung di jalan dengan mengikutsertakan saksi. Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta. Konsumen yang merasa dirugikan tersebut meminta tanggung jawab PT Nissan Motor Indonesia (NMI). Perjuangannya berhasil. Putusan BPSK 16 Februari 2012 lalu memenangkan pihak konsumen. BPSK menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. NMI diminta membatalkan transaksi, dan karenanya mengembalikan uang pembelian Rp150 juta. Tak terima putusan BPSK, NMI mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonan keberatannya, NMI meminta majelis hakim membatalkan putusan BPSK Jakarta. Kuasa hukum konsumen berharap majelis hakim menolak keberatan NMI. Ia meminta majelis menguatkan putusan BPSK. Ia memaparkan bahwa kliennya kecewa dengan iklan produsen yang tak sesuai kenyataan. Sedangkan kuasa hukum pihak NMI menepis tudingan pihak lawannya. Menurutnya, tidak ada kesalahan dalam iklan produk Nissan March. Iklan dimaksud sudah sesuai prosedur, dan tidak membohongi konsumen. Tapi pada akhirnya kasus ini tetap dimenangkan pihak konsumen. 12 iv. Cara Mencegah Tindakan Pandangan masyarakat pada bentuk kejahatan korporasi sangat berbeda dengan pandangan mereka pada kejahatan jalanan. Hampir pada setiap kejadian, efek dari kejahatan korporasi selalu lebih merugikan, memakan biaya lebih besar, berdampak lebih meluas, dan lebih melemahkan daripada bentuk kejahatan jalanan. Keinginan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum/kejahatan korporasi. Korporasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. Untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh badan hukum ini perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya pencegahan merupakan metode yang dialkukan agar tidak terjadi adanya suatu kejahatan atau menihilkan adanya suatu perbuatan. Sehingga berbagai aspek yang dapat memunculkan kejahatan/kejadian tersebut harus ditekan semaksimal mungkin sehingga berpengaruh pada tiadanya suatu kejahatan. Pertama, pelaku kejahatan korporasi yang dilakukan oleh badan hukum, karena dalam pembahasan makalah ini dibatasi pada pelaku badan hukum. Agar pelaku yakni badan hukum tidak melakukan pelanggaran seperti disebutkan diatas yakni pelanggaran administratif, pelanggaran tata ruang, pelanggaran dibidang keuangan, pelanggaran dibidang ketenaga kerjaan, pelanggaran dibidang manufacturing dan praktek-praktek tidak jujur. Untuk menekanya diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan aparat hukum. Pemerintah dan aparat hukum harus memberikan pengawasan yang ketat kepada badan hukum dan mengambil tindakan yang tegas bila sampai terjadi kejahatan korporasi. Pengawasan/control yang ketat akan mempersempit ruang gerak dari suatu badan hukum untuk melakukan pelanggaran. Tindakan yang tegas juga merupakan suatu bentuk pencegahan yakni pencegahan bagi badan hukum yang lain yang akan melakukan pelanggaran. Kejahatan korporasi selalu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan 13 lingkungan, bahkan dapat mengacaukan perekonomian negara. Jika hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi tidak memiliki keberartian, perilaku buruk korporasi dengan melakukan aktivitas yang illegal tidak akan berubah. Korporasi diharapkan tidak lagi melarikan diri dari tanggung jawabnya, dalam hal ini tanggung jawab pidana. Kedua, korban kejahatan korporasi, seperti yang dijelaskan bahwa korban kejahatan korporasi oleh Hagen yang dikutip Prof Koesparmono adalah individu, pekerja dan korporasi yang lain. Ketiga komponen ini harus berusaha untuk mengindari dari perilaku korporasi yang melakukan kejahatannnya. Artinya individu dalam mengahadapi korporasi harus selalu memahami dan mewaspadai kemungkinan yang timbul dari kegiatanya adalah bentuk kejahatan contohnya produk palsu, penggelapan pajak, dan lainya. Para pekerja dapat menjadi korban korporasi misalnya pembayaran gaji yang tidak sesuai, kontrak yang setengah hati dan pelanggaran yang berhubungan dengan kesehatan pekerja, keamanan pekerja. Sehingga hal ini harus dihindarkan untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Ketiga, Lingkungan korporasi, yakni peran serta dan kepedulian masyarakat sekitar lokasi badan hukum melakukan aktivitasnya. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya diluar lingkungan korporasi tapi masyarakat yang berada di dalam korporasi. Menurut Gobert dan Punch, hal paling utama untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi adalah dengan adanya pengendalian diri dan tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan dan masyarakat di mana tanggung jawab tersebut berasal dari korporasi itu sendiri maupun individu-individu di dalamnya. Kadang, kontrol yang dilakukan pengambil kebijakan tingkat korporasi tidak cukup untuk menghentikan terjadinya skandal, apalagi hanya lewat kontrol prosedural teknis. Pada gilirannya, skandal keuangan lebih menyangkut perkara politik tingkat tinggi yang melibatkan pemain-pemain kelas kakap yang sulit ditunjuk batang hidungnya. Semuanya gelap karena tiap indikasi ditepis dengan kemampuan berkelit yang luar biasa. Selain dipengaruhi faktor makro kejahatan korporasi juga amat ditentukan oleh aneka perangkat mikro yang diciptakan dalam kontrol manajerial (managerial control). Terutama, korporasi akan dibebani oleh lebih banyak tanggung jawab moral dan sosial untuk memperhatikan keadaan dan keamanan lingkungan kerjanya, termasuk penduduk, budaya, dan lingkungan hidup. 14 Keempat, kerjasama dari perbagai pihak yakni pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan korporasi. Bentuk kerjasama yang dimaksud adalah saling mendukung adanya program yang diselenggarakan seperti pemerintah membuat suatu peraturan perundangan harus adanya sosialisasi, sehingga sosialalisasi itu sendiri memerlukan adanya kerjasama perbagai pihak termasuk kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan adanaya bantuan dari elemen masyarakat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi, perlu diadakan aturan dan penindakan yang tegas dan kontrol yang ketat. Namun penerapan kontrol ketat saja mungkin juga tidak efektif karena pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus memonitoring setiap aktivitas korporasi, sementara korporasi berusaha untuk mengambil celah agar aktivitas kejahatannya tidak terpantau oleh mereka. Dengan demikian, cara yang paling baik untuk melawan kejahatan korporasi adalah dengan mencegahnya sebelum terjadi yang dapat dilakukan dengan lebih banyak tanggung jawab moral dan sosial untuk memperhatikan keadaan dan keamanan lingkungan kerjanya, termasuk penduduk, budaya, dan lingkungan hidup. 3.2. Kejahatan Dunia Cyber i. Pendahuluan Cyber crime terjadi bermula dari kegiatan hacking yang telah ada lebih dari satu abad. Pada awalnya, kata “hacker” berarti positif untuk seorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah merusak sistem baru telepon Negara dengan merubah otoritasnya. Pada awal 1960, fasilitas universitas dengan kerangka utama computer yang besar menjadi tahapan percobaan untuk para hacker. Awal 1970, John Draper membuat sebuah panggilan telepon jarak jauh secara gratis dengan meniupkan nada yang tepat ke dalam telepon yang memberitahukan kepada sistem telepon agar membuka salurannya. Kemudian dua anggota dari California’s Homebrew Computer Club memulai membuat “blue boxes” alat yang digunakan untuk meng-hack ke dalam sistem telepon. Para anggotanya yang mengadopsi pegangan “Berkeley Blue” (Steve Jobs) dan “Oak Toebark” Wozniak), yang selanjutnya mendirikan Apple computer. 15 (Steve Dalam satu penangkapan pertama para hacker, FBI menggerebek markas 414 di Milwaukee (dinamakan sesuai kode area lokal) setelah para anggotanya menyebabkan pembobolan 60 komputer berjarak dari Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ke Los Alamos National Laboratory. Akhir 1980, penipuan computer dan tindakan penyalahgunaan member kekuatan lebih bagi otoritas federal dinamakan Computer Emergency Response Team dibentuk oleh agen pertahanan Amerika Serikat bermarkas pada Carnegie Mellon University di Pitt Sburgh, misinya untuk menginvestigasi perkembangan volume dari penyerangan pada jaringan computer. Pada oktober 2008 muncul sebuah virus baru yang bernama Conficker yang terkatagori sebagai virus jenis worm.conficker menyerang Windows dan paling banyak ditemui dalam Windows XP. Microsoft merilis Patch untuk menghentikan worm ini pada tanggal 15 oktober 2008. Heinz Haise memperkirakan Conficker telah menginfeksi 2.5 juta PC pada 15 januari 2009, sementara The Guardian memperkiran 3.5 juta PC terinfeksi. Pada 16 januari 2009, worm ini telah menginfeksi hampir 9 juta PC dan menjadikannya salah satu infeksi yang paling cepat menyebar dalam waktu singkat. CyberCrime atau biasa disebut dengan kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah spamming dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai sasarannya adalah akses ilegal (mengelabui kontrol akses), Malware dan serangan DoS. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi online. 16 ii. Ciri dan jenis Cyber Crime Cyber crime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model diatas. Karakteristik unik dari kejahatan didunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut : • Ruang lingkup kejahatan • Sifat kejahatan • Pelaku kejahatan • Modus kejahatan • Jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka cyber crime dapat diklasifikasikan menjadi : a) Cyberpiracy : Penggunaan teknologi computer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. b) Cybertrespass : Penggunaan teknologi computer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. c) Cybervandalism : Penggunaan teknologi computer untuk membuat program yang menganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data di komputer. Sedangkan untuk jenis - jenis cybercrime adalah : a) Cyberstalking: Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. b) Carding : Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. 17 c) Hacking dan Cracker : Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (Denial Of Service). Dos attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. d) Cybersquatting and Typosquatting : Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. iii. Cyber Law Menurut Indonesian Defense University, definisi Cyber Law adalah hukum terkait dengan proses dan resiko teknologi pada cyber space. Dari perspektif teknologi, cyber law digunakan untuk membedakan mana cyber activity yang bersifat legal dan mana yang tergolong tindak kejahatan dunia maya (cyber crime) atau pelanggaran kebijakan (policy violation). Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu. Saat ini Indonesia memiliki satu regulasi terkait dengan transaksi elektronik yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2001 tentang Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut ditetapkan dan disahkan pada tanggal 21 april 2008. Pada undang-undang tersebut terdiri dari 13 BAB & 54 PASAL. Tetapi dikalangan peminat dan pemerhati, masalah hukum yang berkaitan dengan internet di Indonesia masih menggunakan istilah “cyber law”. Dimana hukum yang 18 sudah mapan seperti kedaulatan dan yuridiksi tidak mampu lagi merespon persoalanpersoalan dan karakteristik dari internet dimana para pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan internet tidak lagi tunduk pada batasan kewarganegaraan dan kedaulatan suatu negara. Bedasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut : • The Theory of the Uploader and the Donwloader: berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap oran dalam wilayahnya untuk dowloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian Amerika yang pertama menggunakan yurisdiksi ini. • The Theory of Law of the Server: pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing. • The Theory of International Spaces: ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni Sovereignless Quality. iv. Contoh Kasus Maraknya kasus video porno Ariel “Peterpan” dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut di unggah di internet. Sejak Juni 2010 Kasus ini benar - benar meledak hingga menjadi trending topic di twitter. Nama Ariel Peterpan diplesetkan oleh sebagian netter menjadi Ariel Peterporn (Porn = Porno). Dikarenakan kasus ini benarbenar membahayakan keselamatan negara (generasi muda) maka hakim dengan berani mengambil terobosan keputusan. Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan berdasarkan hukum pidana (tertulis) dan hukum tidak tertulis (normasosial). Terdakwa Ariel Peterpan dengan sengaja menyebarkan video porno yang dibuatnya sendiri dengan menunjukkan kepada rekan-rekannya. Terdakwa Ariel 19 Peterpan memberi peluang pada Reza (Redjoy) editor musiknya untuk menyalin isi hardisk file video porno. Selanjutnya Redjoy memberikan video porno Ariel Peterpan pada Anggit. Sehingga dapat disimpulkan ada kesengajaan penyebaran video porno yang dibuatnya sendiri. Terdakwa Ariel Peterpan tidak mengakui bahwa video porno itu diperankan oleh dirinya. Terdakwa Ariel Peterpan mengakui kalau hardisk yang disalin oleh Redjoy adalah miliknya. Ada kesengajaan dari Terdakwa Ariel Peterpan mendistribusikan video porno yang direkamnya sendiri dengan menunjukkan pada Redjoy. Hukuman untuk Terdakwa Ariel Peterpan adalah 3.5 tahun penjara plus denda 250 juta rupiah. Pengadilan banding hingga Mahkamah Agung tetap pada pendiriannya 3.5 tahun plus denda 250 juta. Cyber pornografi barang kali dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. v. Cara Menanggulangi Salah satu kejahatan Internet yang melibatkan Indonesia adalah pornografi anak. Kegiatan yang termasuk pornografi adalah kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. 20 Pada tahun 2008, pemerintah AS menangkap lebih dari 100 orang yang diduga terlibat kegiatan pornografi anak. Dari situs yang memiliki 250 pelanggan dan dijalankan di Texas, AS, pengoperasiannya dilakukan di Rusia dan Indonesia. Untuk itulah, Jaksa Agung AS John Ashcroft sampai mengeluarkan surat resmi penangkapan terhadap dua warga Indonesia yang terlibat dalam pornografi yang tidak dilindungi Amandemen Pertama. Di Indonesia, kasus pornografi yang terheboh baru-baru ini adalah kasusnya Ariel-Luna-Cut Tari. Kasus kejahatan ini memiliki modus untuk membuat situs pornografi. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat situs-situs pornografi yang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis illegal contents. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu (against person). Beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini dari pengalaman negara lain: • Di Swedia, perusahaan keamanan internet, NetClean Technology bekerjasama dengan Swedish National Criminal Police Department dan NGO ECPAT, mengembangkan program software untuk memudahkan pelaporan pornografi anak. tentang Setiap orang dapat mendownload dan menginstalnya ke computer. Ketika seseorang meragukan apakah material yang ada di internet itu legal atau tidak, orang tersebut dapat menggunakan software itu dan secara langsung akan segera mendapat jawaban dari ECPAT Swedia. • Di Inggris, British Telecom mengembangkan program yang dinamakan Cleanfeed untuk memblok situs pornografi anak sejak Juni 2004. Untuk memblok situ situ, British Telecom menggunakan daftar hitam dari Interent Watch Foundation (IWF). Saat ini British Telecom memblok kira-kira 35.000 akses illegal ke situs tersebut. Dalam memutuskan apakah suatu situ hendak diblok atau tidak, IWF bekerjasama dengan Kepolisian Inggris. Daftar situ itu disebarluaskan kepada setiap ISP, penyedia layanan isi internet, perusahaan filter/software dan operator mobile phone. • Norwegia mengikuti langkah Inggris dengan bekerjasama antara Telenor dan Kepolisian Nasional Norwegia, Kripos. Kripos menyediakan daftar situs child pornography dan Telenor memblok setiap orang yang mengakses situ situ. 21 Telenor setiap hari memblok sekitar 10.000 sampai 12.000 orang yang mencoba mengunjungi situ situ. • Kepolisian Nasional Swedia dan Norwegia bekerjasama dalam memutakhirkan daftar situs child pornography dengan bantuan ISP di Swedia. Situs-situs tersebut dapat diakses jika mendapat persetujuan dari polisi. • Mengikuti langkah Norwegia dan Swedia, ISP di Denmark mulai memblok situs child pornography sejak Oktober 2005. ISP di sana bekerjasama dengan Departemen Kepolisian Nasional yang menyediakan daftar situs untuk diblok. ISP itu juga bekerjasama dengan NGO Save the Children Denmark. Selama bulan pertama, ISP itu telah memblok 1.200 pengakses setiap hari. Selain cara penanggulan di atas, ada hal lain yang juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pornografi, dan menigkatkan cyberlaw atau undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan kejahatan, khususnya : cybercrime. 3.3. Kejahatan Money Laundry i. Pendahuluan Secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undangundang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesungguhnya, tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan sebelum undang-undang tersebut lahir namun lingkupnya hanya terbatas pada bank. Urgensi pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsipprinsip pengawasan bank secara efektif sesuai standar internasional. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat : merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaanperusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dananya bukan di negaranegara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi tetapi diinvestasikan 22 kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan utntuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul /dan atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ii. Jenis Pencucian Uang Secara sederhana, kegiatan pencucian uang ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering dan integration. a. Placement : merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melaui sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai dari luar sistem keuangan masuk ke dalam sistem keuangan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut : • Penempatan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito; • Pembayaran angsuran kredit; • Setoran modal secara tunai. • Penukaran uang; • Pembelian polis asuransi; • Pembelian produk sekuritas atau surat-surat berharga b. Layering (pelapisan) : upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 23 • Dana hasil placement, selanjutnya dipindahkan dari suatu rekening atau lokasi tertentu ke rekening atau lokasi lain • Pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan- perusahaan fiktif untuk menerima dana hasil placement dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang. • Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi untuk menghindari pelaporan transaksi tunai (structuring). • Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (smurfing). • Melakukan transaksi dibursa saham dengan menggunakan dana dari hasil placement. c. Integration : upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ’legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang telah dicuci melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk tertentu sesuai aturan hukum. Cara-cara yang lazim dilakukan dalam tahapan ini seperti : • Menggabungkan uang yang telah dicuci dengan uang yang sah untuk kegiatan bisnis atau investasi yang sah. • Melakukan setoran modal bank dengan sumber dana dari perusahaan yang diciptakan untuk menampung hasil uang haram dan sumber dana yang sah. • Sumbangan untuk kegiatan sosial melalui yayasan, seperti rumah sakit, pendidikan, amal, dan pendirian tempat Ibadan dari uang hasil pencucian. • pemanfaatan lain untuk kegiatan tertentu seperti pembelanjaan untuk konsumtif atau pembiayaan kegiatan lain yang tidak legal. 24 Ketiga tahapan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan ”disassociation” antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak pidananya. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Apabila hasil kejatan dapat ditelusuri, maka akan secara mudah diidentifikasi pihak-pihak yang terkait (pelaku tindak pidana) dan pada akhirnya teridentifikasi tindak pidananya. iii. Modus Money Laundering 1. Loan Back, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan. 2. Modus operasi C-Chase, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurirkurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US $ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Floria, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman. 3. Modus transaksi perdagangan internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundrying, berupa 25 membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. 4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu. 5. Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri.Contoh seorang pemilik perusahaan di indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil pejualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia. 6. Modus Real estate Carousel, yakni dengan menjual suatu property berkai-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku Money Laundrying memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan. 7. Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah. 8. Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tingi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices. 26 9. Modus Perdagangan Saham, Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Busra efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. Nussre brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabahnasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yag rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial owner dari rekening tersebut. 10. Modus Pizza Connection. Modus ini dilakukan dengan mnginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss. 11. Modus la Mina, kasus yang dipandang sebagai modus dalam money laundrying terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar onkosongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang. 12. Modus Deposit taking, Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI) Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti chartered bank, trust company dan credit union. Kasus Money Laundrying ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan teasury bills. 13. Modus Identitas Palsu, Yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, 27 menggunakan safe deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilatas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan elektronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu. iv. Contoh Kasus Di Indonesia, kasus pencucian uang masih relatif sedikit baik dari jumlah kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan jumlah uang yang dicuci. Beberapa kasus pencucian uang yang telah diputus yaitu : - Perkara an. Anastasya Kusmiati dan Herry Robert (Bank Lippo Kebumen). Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun. Disebabkan produk tersebut ditawarkan melalui sistem perbankan maka masyarakat percaya dan menempatkan uangnya pada Kavling Serasi yang ditawarkan Terdakwa. Pada kenyataannya Terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet “Kavling Serasi” yang dipalsukan seolah-olah sertifikat Kavling Serasi tersebut adalah benar sertifikat Kavling Serasi yang diterbitkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. Dari kasus ini, Terdakwa berhasil menghimpun dana dari 24 nasabah senilai Rp. 48.175. 000.000,00. Penerimaan uang dari para nasabah oleh Terdakwa tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening Herry Robert dan rekening Tawfik Edy. Oleh Herry Robert uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis. Atas perbuatan ini, Pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” serta melakukan pencucian uang (Pasal 3 (1) huruf b UU RI No. 25 Tahun 2003). - Perkara atas nama Jasmarwan (Bank Lippo Kantor Kas USU). Terdakwa telah membuka beberapa rekening dengan identitas palsu setelah sebelumnya meminta bantuan Nirmala untuk membuat beberapa KTP dengan identitas palsu. Rekening-rekening yang dibuka tersebut antara lain rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk di Bank Lippo Kantor Kas USU Jl. Dr. Mansyur Medan, rekening No.361-10-10723-2 a.n. Hendrik Sihombing di Bank 28 Lippo Kantor Kas USU, Jl. Dr. Mansyur Medan, dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting di Bank Lippo Kantor Kas Ahmad Yani, Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa membuat website di situs Yahoo Online dan berpurapura menawarkan barang berupa lap top (fiktif), dengan memberi syarat bagi yang berminat agar mengirim-kan uang muka (down payment) ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk. Tanggal 22 dan 23 Juni 2004 Terdakwa menerima transfer sejumlah uang sebagai Down Payment pembelian laptop dari pengirim Robert Stitt ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk masing-masing sebesar Rp. 7.334. 850,00 dan Rp. 14.490.000,00, kemudian uang tersebut di-transfer ke rekening No. 361-1010723-2 a.n. Hendrik Sihombing dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting. Selanjutnya dari seluruh rekening tersebut ditarik secara tunai dengan menggunakan ATM. Walaupun Terdakwa telah menerima transfer uang muka dari Robert Stitt tetapi Terdakwa tidak mengirimkan laptop yang dijanjikan. Dari kasus ini, pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, penipuan dan menggunakan surat palsu”, sehingga dijatuhi pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 subsidiair 1 bulan kurungan (Pasal 6 (1) huruf b UU RI No. 25 Tahun 2003). v. Cara Menanggulangi Sebagai langkah awal mewujudkan penanganan pencucian uang di Indonesia dan untuk mengisi kekosongan peraturan sebelum UU Pencucian uang disahkan, Bank Indonesia pada bulan Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) yang diberlakukan bagi Bank Umum. Disamping itu, rekomendasi FATF juga mewajibkan setiap negara agar memastikan bahwa lembaga keuangan di negara yang bersangkutan diatur dan diawasi secara memadai dan menerapkan rekomendasi FATF secara efektif. Disamping mengeluarkan 40 Recommendations on Money Laundering, FATF juga mengeluarkan 9 Special Recommendations, yang antara lain mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan apabila lembaga keuangan tersebut mengidentifikasi adanya dana yang terkait dengan atau digunakan untuk kegiatan terorisme. Kini Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 29 mengatur kegiatan perbankan mengeluarkan sebelumnya pun BI sudah mengeluarkan pertauran mengenai hal tersebut, yaitu PBI No.14/27/PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Proses hukum sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 UU TPPU. Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki kharakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara proses di pengadilan. 1. Pemblokiran : UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang didapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausula Berita Acara pemblokiran 2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank) : Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu : o pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK, o tersangka o terdakwa. Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia. 3. Penyitaan : Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan 30 petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.KEP126/JA/11/1997, No.KEP/10/XI/1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. 4. Pemeriksaan : Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatan oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan Pelapor. Sebisa mungkin yang menjadi saksi adalah orang bagian legal (yang mengerti transaksi) dan bukan orang yang secara langsung menangani transaksi yang sedang diproses. Sesuai penjelasan Pasal 3 UU TPPU, untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU, terhadap unsur “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya Pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab (beban) terdakwa saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 35 UU TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. 3.4. Kejahatan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) i. Pendahuluan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti hak Paten, hak merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebaginya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal1 ayat1) . Hak Cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara 31 eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi". Lingkup hak cipta diatur didalam bab 2 mengenai Lingkup Hak Cipta pasal 2-28: Ciptaan yang dilindungi (pasal 12), Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Ciptaan yang tidak ada Hak Cipta (pasal 13), hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. ii. Contoh Kasus Di Indonesia seseorang dengan mudah dapat memfoto kopi sebuah buku, padahal dalam buku tersebut melekat hak cipta yang dimiliki oleh pengarang atau orang yang ditunjuk oleh pengarang sehingga apabila kegiatan foto kopi dilakukan dan tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Contoh tersebut merupakan contoh kecil dari praktek pelanggaran hak cipta yang sering dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk dari pelanggaran hak cipta. Padahal jika praktek seperti ini diteruskan maka akan membunuh kreatifitas pengarang. Pengarang akan enggan untuk menulis karena hasil karyanya selalu dibajak sehingga dia merasa dirugikan baik secara moril maupun materil. Pengarang 32 atau penulis mungkin akan memilih profesi lain yang lebih menghasilkan. Selain itu kurang tegasnya penegakan hak cipta dapat memotivasi kegiatan plagiasi di Tanah Air. Kita tentu pernah mendengar gelar kesarjanaan seseorang dicopot karena meniru tugas akhir karya orang lain. Mendarah dagingnya kegiatan pelanggaran hak cipta di Indonesia menyebabkan berbagai lembaga pendidikan dan pemerintah terkadang tidak sadar telah melakukan kegiatan pelanggaran hak cipta. Padahal, seharusnya berbagai lembaga pemerintah tersebut memberikan teladan dalam hal penghormatan terhadap hak cipta. iii. Cara Menanggulangi Menanggapi kasus pelanggaran hak cipta diatas, terlihat bahwa kurangnya kesadaran seseorang dalam menghargai hasil karya orang lain dan kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat kita, memungkinkan orang tersebut melakukan pelanggaran dengan cara membajak atau mengcopy sepenuhnya tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Akibat dari pelanggaran hak cipta tersebut adalah merusak kreativitas seseorang yang menciptakan. Pencipta merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil karena hasil karyanya selalu dibajak. Hal ini disebabkan karena ketidaktegasan penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Pemerintah harus dapat memberikan sanksi tegas seperti yang tertulis dalam pasal 72 tentang Undang-Undang Hak Cipta yaitu bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Solusi yang perlu diterapkan yaitu perlunya ditanamkan kesadaran kepada masyarakat agar tidak dengan mudahnya membajak hasil karya orang lain atau pencipta. Kesadaran tersebut tentu tidak akan tumbuh apabila tidak dibarengin dengan sanksi yang tegas dan berat agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya. 33 4. Nilai Etika Economic of Crime Membicarakan suatu konsep kejahatan di bidang ekonomi hanya dengan dasar kehidupan suatu negara hanya menghasilkan sesuatu yang tidak memuaskan, sebab persoalan ekonomi merupakan bagian antar bangsa dalam kerangka globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, kejahatan ekonomi sudah di bicarakan dalam Guiding Principles For crime Prevention and Criminal Justice In the Context of Development and New Economic Order, yang diadopsi oleh the seventh Crime congress, Milan, September 1985 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya Nomor 40/32. Jika dilihat dari karakteristik dan jenisnya, kejahatan di bidang ekonomi ini mencakup tiga unsur, yang pertama perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah. Kedua, perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan induvidual, dan yang terahir perbuatan itu mencakup perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan atau individual lain. Maka terdapat nilai ukur dari kriminalisasi kejahatan tersebut, antara lain : - Perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang ekonomi, dan merugikan serta merusak sistem ekonomi suatu masyarakat, sudah tentu berdampak secara individual kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian. - Melanggar atau menyerang kepentingan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. - Pada dasarnya pelaku tidak merasa melakukan tindak pidana ekonomi, karena mereka sedang melakukan kegiatan bisnis. - Didasarkan pada kesalahan pelakunya, mereka melakukan kejahatan yang melebihi batas pelanggaran etika di bidang ekonomi/bisnis. Etika atau moral menurut Like Wilardo, ialah telaah tentang pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sikap dan/tindakan manusia berdasarkan benarsalah atau baik-buruknya sikap dan/atau tindakan itu. Istilah “etika’ dan “moral” dianggap sama karena maknanya sama, ethos (Yunani) dan mores (Latin) maknanya sama-sama berarti adat kebiasaan. (Liek Wilardjo,1996:4). Adapun Black’s Law Dictionary mendefinisikan Ethic: Of or relating to moral action, conduct, motive 34 character; as ethical emotion, also treating of moral feelings, duties or conduct, containing precepts of morality.(Henry Campbell,1990). Konsep etika bisnis seperti yang diutarakan oleh Sony Keraf, di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut menjadi sebuah “guidelines” di dalam pergaulan bisnis sehari-hari. Etika bisnis secara khusus menyangkut 4 (empat) macam kegiatan, pertama: penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktik-praktik kasus dalam bisnis; kedua: penerapan etika bisnis tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; ketiga: etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu; dan keempat: etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas melampaui bidang etika. (Sony Keraf, 1993:9-12). Sedangkan menurut Keith Davis dan Robert L.Blomstorm seperti yang dikutip oleh Wells, terdapat 7 (tujuh) “Principle of Business Conduct”, yakni: 1. To maintain (memelihara martabat kemanusiaan dan hakekat kemanusiaan) 2. To earn (penghasilan atas dasar fair profit) 3. To merit (menghargai kepercayaan konsumen/pemasok dan juga perusahaan saingan) 4. To support (membantu dan peduli terhadap masalah-masalah sosial) 5. To fulfill (memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara) 6. To require (mencegah dari tindakan yang tercela) 7. To perpetuate (mengabdikan integritas perusahaan) (Wells,1994) 5. Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa Economic Crimes mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Economic Criminality. Istilah Economic Crimes lebih menuju kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi secara luas, sedangkan Economic Criminality lebih menuju kepada kejahatan konvesional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya 35 pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan atau penipuan. Dan secara keseluruhan, Economic of Crime merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma maupun etika dibidang ekonomi atau bisnis. Daftar Pustaka : - abdullohsyahroni.blogspot.com. “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Ekonomi”. (Diakses tanggal 16 mei 2014) - Clinard, Marshall B. 1983. Corporate Ethics and Crime : The Role of Middle Management. Sage Publication. - Clarke, Micahel. 1990. Business Crime: Its Nature and Control. Polity Press. - cszoel.wordpress.com. ”Hukum Korporasi”. (Diakses tanggal 20 Mei 2014). - dedy-kik13.blogspot.com. “Pencegahan Kejahatan Korporasi” (Diakses tanggal 20 Mei 2014). - Edi Setiadi. 2010. Hukum Pidana Ekonomi Cetakan Pertama. Yogyakarta Graha Ilmu. - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. - Loebby Loqman. 2002. Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian. Jakarta. Datacom. - pastime-net.blogspot.com. “Kejahatan Korporasi” (Diakses tanggal 20 Mei 2014). - Supanto. 2010. Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Alumni. - Supriyanta. 2007. Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi. Universitas Slamet Riyadi. Surakarta. - teesasisuseso.blogspot.com. “Kejahatan Korporasi dibidang Perekonomian” (Diakses tanggal 20 Mei 2014) - Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. 36

Judul: Etika Ekonomi: Economic Of Crime

Oleh: Badrotuz Zahro


Ikuti kami