Rumusan Masalah A. Apa Pengertian Potensi Ekonomi Pesantren? B. Apa Saja Macam-macam Potensi Ekonomi...

Oleh Saebani Himawan

10 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Rumusan Masalah A. Apa Pengertian Potensi Ekonomi Pesantren? B. Apa Saja Macam-macam Potensi Ekonomi Pesantren? C. Bagaimana Model-model Pengembangan Ekonomi Pesantren

RUMUSAN MASALAH
A. Apa pengertian potensi ekonomi pesantren?
B. Apa saja macam-macam potensi ekonomi pesantren?
C. Bagaimana model-model pengembangan ekonomi pesantren?
III.
PEMBAHASAN
A. Pengertian potensi ekonomi pesantren
Pesantren sebagai sebuah “ institusi budaya” yang lahir atas prakarsa dan inisiatif
(tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis
yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren
memposisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak
tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi
berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.
Pengembangan potensi ekonomi di pesantren garut dengan jumlah pesantren ribuan
perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, dengan memanfaatkan SDM
santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu sendiri.
Menurut Wabup, mulai tahun 2010, pemkab akan menggalirkan program ekonomi
kreatif berbasis pesantren. Diharapkan semua potensi khas masing-masing desa bisa
diangkat oleh peran serta para santri dalam mengembangkan ekonominya.
Potensi ekonomi besar Soreang, (PRLM) dengan jumlah pesantren di jawab barat
mencapai 4, 328 buah dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang merupakan raksasa
kekuatan bila dikembangkan. Untuk itu pusat koperasi pesantren (puskopontren) jabar dan
kawil kementrian agama (komenag) jabar menggelar magang usaha bagi 204 saqntri.
Sebanyak 204 santri yang berasal dari 68 pesantren di jawa barat mengikuti
pemagangan santri ponpes selama sebulan. Pemegangan untuk memberikan pelatihan
berusaha sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki para santri dilatih mengelola pusat
informasi bisnis perkulakan dan distribusi barang di sejumlah tempat.
Potensi dan pearan pesantren sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai nilai yang
cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi
peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks
pengembangan ekonomi umat, pesantren di samping berperan sebagai agent of social
change, sekaligus sebagai pelopor kebanggkitan ekonomi umat. Hal ini, terlihat setidaknya
bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya, dengan dibentuknya kelompok
Wirausaha Bersama (KWUB) antarpesantren maupun antarpesantren dengan masyarakat,
dan pembentukan forum komunikasi pengembangan ekonomi kerakyatan (FKPEK), meski
diakui, keberadaan lembaga ini masih dalam tahap permulaan. [2]
Di sisi lain, optimalisasi potensi peran pesantren tersebut akan menyebabkan
pesantren dapat memainkan “peran legislasi” dengan cara memberikan masukan-masukan
konstruktif untuk pertimbangan legislatif daerah dalam perumusan dan penyusunan
kebijakan publik daerah, seprti yang pernah dilakukan oleh beberapa daerah, antara pemkab
dan legislatif Gresik dan Sumenep.
Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi basis legitimasi bagi para pejabat
atau calon pejabat, tetapi juga menjadi penyambung lidah masyarakat untuk
maenyampaikan aspirasi dalam rangka pembangunan daerah.
Kiprah pesantren dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat terutama
dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dari partisipasi pesantren dalam memasyarakatkan
koperasi. Di Indonesia, ide koperasi pertama kali disampaikan oleh Bung Hatta, dan mulai
dikampanyekan secara luas pada tahun 1930-an. Saat itu tidak banyak masyarakat yang

menyambut gagasan tersebut. Mereka tidak peduli karena masih berada dalam kondisi
ekonomi yang lemah dan terjajah, di samping belum memahami dan mengetahui kelebihankelebihan koperasi.
Akan tetapi, dalam kondisi seperti itu, pesantren menyambut baik gagasan tersebut.
Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan
mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan
manajemen yang amat sederhana. Akan tetapi, lambat laun koperasi pondok pesantren
berkembang perekonomian di lingkungan santri. Contoh konkretnya adalah koperasi
pesantren di pekalongan, Jawa Tengah, yang ikut mendorong perkembangan perdagangan
batik, sehingga sempat mengundang kekaguman Bung Hatta saat itu.
Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pondok
pesantren juga telah berjasa dalam memelopori lahirnya Lembaga Tenaga Pengembangan
Masyarakat (LTPM). Program ini pertama kali dibentuk pada tahun 1997 di pesantren
pabelan, Muntilan, Mgelang, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1979 dengan
program latihan pengenalan jenis-jenis Teknologi Tepat Guna (TTG).
Selain memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan masyarakat dalam arti
fisik misalnya keterampilan pesantren juga berandil besar dalam penggalakan wirausaha.
Di lingkungan pesantren, para santri di didik menjadi manusia yang bersikap mandiri dan
berjiwa wirausaha. Mereka giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa
menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah dan swasta. Para santri
mau bekerja apa saja, asal halal. Tidak pernah terdengar, seorang santri kebingungan
mencari lowongan pekerjaan dan terpaksa jadi penganggur.
Dengan anggapan dasar bahwa tidak semua lulusan atau keluaran pondok pesantren
akan menjadi ulama atau kyai memilih lapangan pekerjaan di bidang ahgama, maka
keahlian-keahlian lain seperti pendidikan keterampilan perlu dibrerikan kepada santri,
sebelum santri itu terjun ke tengah-tengah masyarakat sebenarnya. Di pihak lain, guna
menunjang suksesnya pembangunan diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk pihak
pondok pesantren sebagai suatu lembaga yang cukup berpengaruh di tengah-tengah
masyarakat. Ini merupakan potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren secara historis dan
tradisi.
Pondok pesantren memang dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan
dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan kurikuler dan ikut berpartisipasi aktif dalam
pembangunan masyarakat sekitarnya, tentu saja hal tersebut tidak akan dapat berkembang
dengan baik jika tidak didukung oleh dana-dana tradisional, baik itu wakaf, bantuan
insidental dari pihak wali santri, pemewrintah, swasta dan masyarakat atau donatur yang
lain. Untuk menanggulangi hal yang demikian inilah pentingnya keberadaan unit usaha dan
pengembangan keterampilan di pondok pesantren yang diupayakan dalam menghasilkan
dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pondok pesantren.
Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya pembinaan anak didik
yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan
keterampilan, kemapuan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas serta meningkatkan
kesadaran terhadap alam lingkungannya. Pendidikan yang demikian itu diharapkan dapat
merupakan upaya pembudayaan untuk mempersiapkan warga guna melakuakn sesuatu
pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya dan berguna bagi masyarakat serta mampu
menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di
sekitarnya. Untuk memenuhi tuntutan pembinaan dan pengembangan bangsa yang
demikian luas dan berat itu, kini pemerintah dan masyarakat berusaha mengerahkan segala

sumber dan kemungkinan yang ada agar pendidikan secara keseluruhan mampu mengatasi
berbagai problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa.
Dalam upaya mengerahkan segala sumber yang ada dalam bidang pendidikan untuk
memecahkan berbagai masalah tersebut, maka eksistensi pondok pesantren akan lebih
disorot. Karena masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren yang
memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, keagamaan dan sosial itu dapat
ditingkatkan partisipanya secara lebih aktif lagi dalam rangka pemberdayaan dan
pengembangan masyarakat.
Pesantren pada realitasnya telah mampu menjadi suatu lembaga yang ampuh untuk
melegitimasi otoritas dan kekuasaan kiai. Dengan pesantren itu pula kiai mampu
membangun dan mengembangkan jaringan dengan masyarakat luar.
B. Macam-macam potensi ekonomi pesantren
Pondok pesantren (Ponpes) dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni
oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri ponpes sebagai
sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan ponpes sebetulnya sama dengan
sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah
bangunan beranda yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral.[3]
Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem
pendidkan sekolah umum di indonesia sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional,
ponpes mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, ponpes digolongkan ke dalam
subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih ponpes yang tersebar di
enam puluh delapan ribu desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai
sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis
yang sangat besar bila dikelola secara potensial.
Di samping itu, ketika kita berbicara tentang ponpes, sama sekali tidak bisa
dilepaskan dari figur kiai-ulama yang memimpin ponpes tersebut. Sebab kepemimpinan
kiai-ulama di ponpes adalah sangat unik, di mana mereka memakai sistem para-modern,
yaitu relasi sosial antara kiai-ulama-santri dibangun atas landasan kepercayaan,
sebagaimana dilakukan masyarakat umumnya. Ketaatan santri kepada kiai-ulama lebih
dikarenakan mengharapkan barokah (grace), sebagaimana di pahami dari konsep sufi.
Karena itulah, salah satu daya tarik sebuah ponpes antara lain ditentukan oleh figur
dan kharisma sang kiai-ulama pengasuhnya. Namun demikian disadari, bahwa ada faktor
eksternal yang mempengaruhi hubungan kiai-ulama-santri sehingga mengarah pada pola
patron-klien dengan memposisikan kiai-ulama sebagai “ibu ponpes” yang memperoleh
keuntungan dari a province wide, dan mendapatkan pengaruh dalam sektor ekonomi dan
kepemimpinan politik.[4]
Dalam kaitan itulah, tulisan ini mencoba menggali tiga pilar utama ponpes, yakni
kiai-ulama-, santri, dan pendidikan sebagai sebuah magnet yang sangat potensial menjadi
sumber ekonomi bagi eksistensi dan pengembangan ponpes tersebut.
Dalam kehidupan masyarakat terdapat terdapat pula sistem nilai, baik nilai moral,
keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat
bartanggung jawab untuk melestarikan atau memperbaiki nilai-nilai yang ada karena itulah
kehidupan dan sistem nilai di masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum.
Dengan demikian kebudayaan dan pendidikan merupakan dua unsur yang tidak dapat
dipisahkan karena saling mengikat. Kebudayaan itu hidup dan berkembang karena proses
pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri hanya dalam konteks kebudayaan. Dalam arti

tertentu, kurikulum adalah rekayasa dari pembudayaan suatu masyarakat, sedangkan proses
pendidikan itu pada hakikatnya merupakan proses pembudayaan yang dinamis.
sumber daya Sementara dalam pengembangan pendidikan khususnya madrasah dan
pesantren, memerlukan penangan yang holistil (menyeluruh), ini artinya bahwa pendidikan
madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab sebagai sekolahy umum berciri khas
Islam agar mampu meningkatkan kualitas manusia. Karena menurut Wardiman
Joyonegoro, manusia yang berkualitas itu setidak-tidaknya mempunyai dua kompentensi,
yaitu kometensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan
tekhnologi)
Untuk itu diperlukan beberapa kemampuan sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat
sekarang: a. Kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang
sedang berjalan. b. Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan
ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi. C. Kemampuan untuk menyusun
program penyesuaian diri yang akan ditemph dalam waktu tertentu.
Adanya upaya pengembangan kurikulum yang berprinsip diversifikasi yang
dilakukan olehn sejumlah madrasah dan pesantren baru-baru ini, menandakan sikap
kemandirian keduanya sebagai lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Dan dengan
demikian madrasah dan pesantren mendapatkan angin segar untuk bisa lebih eksis dalam
mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam mencapai mutu pendidikan,
melalui proses belajar mengajar yang didasari kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani
dengan materi lain yang sesungtguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan
pengetahuan dan ketram[ilan di tingkat tersebut.
C. Model-model Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren
Berawal semuanya dari pemikiran para pengurus pondok pesantren (Ponpes) sidogiri
tentang upaya meningkatkan pesan dan fungsi ponpes sidogiri dalam berdakwah sekaligus
membantu kesejahteraan para ustadz dan santri. Dari situ, awal tahun 1961 dibentuklah
wadah penghimpunan impanan dari para ustadz. Wadah ini kemudian disepakati berbentuk
koperasi yang anggotanya terdiri dari para ustadz pondok. Bentuk simpanan yang semula
dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (simpan pinjam) para ustadz ini
kemudian dalam perkembangannya menjadi modal usaha para ustadz tersebut. Pada awal
berdirinya, koperasi tersebut belum terkait secara langsung, baik secara kelembagaan
maupun pemodalan dengan ponpes. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kegiatan
koperasi, dengan memperbaiki sistem keorganisasian sejalan dengan dukungan anggota dan
ponpes, maka disepakati seluruh simpanan anggota koperasi kekayaan ponpes. Saat itulah
laba koperasi (SHU) digunakan untuk kemaslahatan ponpes.[5]
Meski demikian, keberadaan koperasi tersebut belum memiliki badan hukum
koperasi. Baru pada bulan April 1997 M., pemangku Ponpes Sidogiri. KH. A. Nawawi
Thoyyib (alm) menyetujui untuk mengajukan permohonan untuk badan hukum kepada
menteri koperasi dan PKM via kepala kantor Departemen koperasi dan PKM di kabupaten
pasuruan (sekarang Dinas Koperasi dan PKM). Pada tanggal 15 juli 1997, permohonan
tersebut disetujui dan disyahkan menjadi badan Hukum Koperasi Ponpes Sidogiri dengan
nomor: 441/BH/KWK. 13/VII/1997. Dari sinilah awal “kebangkitan” pengembangan usaha
ekonomi ponpes sidogiri.
Selanjutnya, masih dalam tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 4 september 1997
berdiri pula koperasi Baitul Mal wat Tamwil Mashlahah Mursalahlil Ummah (disingkat
BMT MMU) dengan menerapkan simpan pinjam pola syari’ah. BMT MMU menghimpun

dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan
sistem mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli).
Perkembangan berikutnya, didirikan usaha gabungan terpadu sidogiridengan pola
syari’ah yang selanjutnya disebut BMT-UGT. BMT-UGT ini secara resmi berbadan hukum
pada tanggal 22 juli 2000 dengan nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000. Jenis usaha dan
tabungan antara BMT MMU dan BMT-UGT ini relatif sama, yakni jenis tabungan: umum,
pendidikan, idul fitri, ibadah qurban, walimah, dan Ziarah Wisata. Yang membedakan di
sini adalah pendiri, di mana pada dasarnya ketua BMT-MMU didirikan oleh para guru
madrasah Miftahul Ulum (MMU, yang kemudian diabadikan untuk nama, tetapi diganti
kepanjangannya), dan sasaran utamanya adalah para guru di seluruh madrasah cabang.
Sedangkan BMT-UGT melibatkan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat usaha
ini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama dimaksudkan untuk mengikis
habis para rentenir yang keberadaannya sangat meresahkan dan mencekik perekonomian
masyarakat.
Setelah sukses membangun koperasi dan BMT, usaha selanjutnya adalah mendirikan
Bank Syari’ah, dengan mengkonversi BPR Untung Suropati menjadi KBPR Syari’ah.
Usaha ini secara resmi beroperasi pada awal tahun 2002, dan berkantor di jl. Mangga No.
857 Bangil Pasuruan.
Pengembangan ekonomi pesantren dihadapkan pada upaya peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha bersama. Hal ini sesungguhnya
telah menjadi karakteristik pesantren yang selalu mampu mandiri dan swadaya dalam
kegiatan dakwah islam di masyarakat.
Terkait dengan penguat dan pengembangan kelembagaan ekonomi di pondok
pesantren, maka patut kita telaah sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya,
meningkatkan taraf (perekonomian) warga sekitar sebagai bagian dari perang melawan
kemiskinan (jihad) karena kaum muslimin di indonesia sampai sekarang masih
terpinggirkan.
Program penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren pada dasarnya
merupakan replikasi atau penalaran keberhasilan suatu pesantren dalam mengembangkan
kegiatan ekonomi kepada pesantren lain yang memiliki potensi ekonomi, SDM dan
dukungan pimpinan pesantren yang tinggi. Pendampingan dimulai dari kegiatan orientasi
berbasis praktek, pemberian dana pengembangan ekonomi, dan proses penularan atau
replikasi serta bantuan supervisi. Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan
potensi ekonomi pesantren ini menjadi bekal bagi pesantren untuk dapat lebih
mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing pondok pesantren.
Perlu adanya pengembangan ekonomi lebih lanjut melalui program lanjutan tentang
penguatan dan pengembanagan potensi ekonomi pesantren, sehingga mampu
menyempurnakan program ini. Pesantren agar menjadi sebuah lembaga yang banyak
diminati masyarakat yang di dalamnya tidak hanya kewgiatan yang bersifat rohani, tetapi
perlu terus dikembangkan dan dibina dalam penguatan potensi ekonomi pondok pesantren.
IV.

ANALISIS
Potensi dan pearan pesantren sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai nilai yang
cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi
peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Bahkan pesantren
tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi.
Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana.

Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan
mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan
manajemen yang amat sederhana.
Dalam kehidupan masyarakat terdapat terdapat pula sistem nilai, baik nilai moral,
keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat
bartanggung jawab untuk melestarikan atau memperbaiki nilai-nilai yang ada karena itulah
kehidupan dan sistem nilai di masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum.
Menurut Wardiman Joyonegoro, manusia yang berkualitas itu setidaktidaknya mempunyai dua kompentensi, yaitu kometensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa)
dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan tekhnologi). kesejahteraan masyarakat dalam bentuk
kegiatan usaha bersama. Hal ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik pesantren yang
selalu mampu mandiri dan swadaya dalam kegiatan dakwah islam di masyarakat.
pengembangan ekonomi, dan proses penularan atau replikasi serta bantuan supervisi.
Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren ini
menjadi bekal bagi pesantren untuk dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada
di masing-masing pondok pesantren.

V.

KESIMPULAN
Pengembangan potensi ekonomi di pesantren garut dengan jumlah pesantren ribuan
perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, dengan memanfaatkan SDM
santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu sendiri.
Di sisi lain, optimalisasi potensi peran pesantren tersebut akan menyebabkan
pesantren dapat memainkan “peran legislasi” dengan cara memberikan masukan-masukan
konstruktif untuk pertimbangan legislatif daerah dalam perumusan dan penyusunan
kebijakan publik daerah, seprti yang pernah dilakukan oleh beberapa daerah, antara pemkab
dan legislatif Gresik dan Sumenep.
Karena keunikannya, ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam
masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih ponpes yang tersebar di enam puluh delapan ribu
desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan
ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola
secara potensial.
Tujuan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan
penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi
semangat menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, menggajarkan sikap dan
tingkah laku yang jujur dan menyiapkan murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.
sumber daya Sementara dalam pengembangan pendidikan khususnya madrasah dan
pesantren, memerlukan penangan yang holistil (menyeluruh), ini artinya bahwa pendidikan
madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab sebagai sekolahy umum berciri khas
Islam agar mampu meningkatkan kualitas manusia.
Bentuk simpanan yang semula dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
(simpan pinjam) para ustadz ini kemudian dalam perkembangannya menjadi modal usaha
para ustadz tersebut. Pada awal berdirinya, koperasi tersebut belum terkait secara langsung,
baik secara kelembagaan maupun pemodalan dengan ponpes. Akan tetapi seiring dengan
berkembangnya kegiatan koperasi, dengan memperbaiki sistem keorganisasian sejalan
dengan dukungan anggota dan ponpes, maka disepakati seluruh simpanan anggota koperasi
kekayaan ponpes.

VI.

pengembangan kelembagaan ekonomi di pondok pesantren, maka patut kita telaah
sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya, meningkatkan taraf (perekonomian)
warga sekitar sebagai bagian dari perang melawan kemiskinan.
PENUTUP
Demikianlah makalah ini saya buat, saya menyadari dalam penulisan makalah ini
masih banyak kesalahan serta kekurangan, untuk itu saya harapkan kritik dan saran yang
membangun demi makalah ini dan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat
memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi para
pemakalah.
http://somiyatun123.blogspot.co.id/2015/04/pengembangan-ekonomi-pondokpesantren.html diunduh tanggal 19-7-2016

Judul: Rumusan Masalah A. Apa Pengertian Potensi Ekonomi Pesantren? B. Apa Saja Macam-macam Potensi Ekonomi Pesantren? C. Bagaimana Model-model Pengembangan Ekonomi Pesantren

Oleh: Saebani Himawan


Ikuti kami