Ilmu Lingkungan Untuk Pengembangan Wilayah Dan Kota

Oleh Fitrawan Umar

108,9 KB 9 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Ilmu Lingkungan Untuk Pengembangan Wilayah Dan Kota

Ilmu Lingkungan untuk Pengembangan Wilayah dan Kota Fitrawan Umar (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan UGM-Alumni Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin) Sekarang ini, ilmu lingkungan sangat dibutuhkan untuk menunjang perencanaan wilayah dan kota. Bahkan, sudah menjadi kemestian ilmu lingkungan dapat terintegrasi dengan disiplin ilmu perencanaan wilayah dan kota. Ilmu lingkungan dapat menjadi modal dasar bagi perencana untuk mewujudkan konsep kota berkelanjutan. Kita semua sadari bersama, salah satu faktor penting penyebab menurunnya kualitas lingkungan perkotaan adalah lemahnya kesadaran dan pengetahuan perencana untuk membangun wilayah dan kota yang berwawasan lingkungan. Soeriaatmadja (1997) mengatakan bahwa banyak gejala penting yang harus dipertimbangkan sewaktu melakukan perencanaan dan perancangan pengembangan wilayah ternyata memiliki akibat ekologi. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mengisyaratkan adanya keharmonisan antara keberlangsungan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang tercetus dari KTT Bumi di Rio, Brazil pada tahun 1992. Menurunnya kualitas lingkungan, sebagaimana yang terjadi belakangan ini, berarti satu ciri dari tidak diterapkannya konsep pembangunan berkelanjutan. Hal demikian terjadi di sebagian besar wilayah perkotaan, baik di luar negeri maupun yang terjadi di dalam negeri. Berikut ini adalah contoh menurunnya kualitas lingkungan perkotaan akibat tidak terintegrasinya ilmu lingkungan dengan perencanaan wilayah dan kota: (1) Kota saat ini merupakan pusat pencemaran udara. Wilayah perkotaan memberi sumbangsih yang cukup besar terhadap meningkatnya polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Pengaruh terbesar yaitu aktivitas industri dan penggunaan energi untuk transportasi. Aktivitas industri dan transportasi sama-sama menghasilkan limbah berupa zat pencemar udara, seperti CO 2 dan semacamnya. (2) Meningkatnya suhu udara di perkotaan. Fenomena ini disebut dengan Urban Heat Island (UHI), di mana suhu udara di wilayah kota lebih tinggi dari pada suhu udara di pinggiran kota atau di desa. Akibat dari fenomena ini, masyarakat kota menjadi tidak nyaman, terjadi pemborosan energi, serta rentan terhadap penyakit-penyakit baru (Tursilowati, 2002). (3) Hilangnya keanekaragaman hayati di perkotaan. Di Amerika, pernah terkenal apa yang disebut dengan The Silence of Spring atau musim semi yang sunyi. Di mana masyarakat menyadari hilangnya suara-suara burung yang selalu berkicau setiap musim semi di kota. Keadaan seperti itu terjadi di hampir seluruh kota, termasuk kota-kota di Indonesia. Kotakota sudah kehilangan keanekaragaman hayatinya. Burung-burung dan spesies-spesies lain telah kehilangan habitatnya, seperti tanaman dan pepohonan, akibat pembangunan kota yang tidak ekologis. (4) Kota rentan terhadap bencana banjir. Penataan ruang yang tidak sehat mengakibatkan daerah resapan air di perkotaan tertutupi oleh bangunan, sehingga limpasan air tertahan di permukaan dan menjadi penyebab banjir. Beberapa contoh di atas setidaknya memberi gambaran betapa ilmu lingkungan perlu menjadi pijakan bagi perencana wilayah dan kota. Berdasarkan undang-undang pun, perencanaan tata ruang sekarang ini diharuskan untuk memasukkan kajian lingkungan hidup strategis sebagai upaya menyelaraskan keberlangsungan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan hidup. 1 Tanpa adanya pengetahuan tentang lingkungan, seorang perencana hanya akan merencanakan kegagalan kota tersebut. Dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, secara jelas disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Menurut A.Hermanto Dardak, Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (2006), adanya degradasi lingkungan bukan disebabkan karena tidak adanya visi lingkungan hidup dalam penataan ruang, melainkan karena faktor lain seperti kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup, terutama dalam tahap implementasi tata ruang. Pernyataan di atas semakin menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai ilmu lingkungan dalam perencanaan wilayah dan kota. Ilmu Lingkungan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya. Ilmu lingkungan mencakup aspek abiotik, biotik, dan culture (sosial). Seorang perencana semestinya dapat memasukkan ketiga unsur lingkungan tersebut ke dalam proses perancangan dan pengambilan kebijakan. Aplikasi ilmu lingkungan dalam perencanaan wilayah dan kota dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Perencanaan wilayah dan kota memperhatikan aspek kesatuan ekosistem, yang menekankan bahwa ekosistem saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kerusakan 2 ekosistem di hulu daerah aliran sungai, akan mempengaruhi ekosistem yang ada di hilir. Pengetahuan mengenai hal ini akan memudahkan seorang perencana untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya banjir di kota. Misalnya kejadian banjir di Jakarta. Dengan pemahaman mengenai ekosistem, maka seharusnya Jakarta tidak sibuk dengan dirinya sendiri untuk mengatasi banjir, akan tetapi memperhatikan hulu sungai yang ada di Bogor. (2) Perencanaan wilayah dan kota memperhatikan nilai jasa ekosistem “barang” biologi. Misalnya pepohonan yang ada di kota. Seorang perencana akan menyediakan ruang yang banyak untuk vegetasi, ruang terbuka hijau, ataupun hutan kota karena menyadari manfaatnya secara ekologis. Seorang perencana yang memahami jasa ekosistem akan dengan mudah mempertimbangkan untung rugi bila lahan terbuka hijau berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Sangat disayangkan, banyak kota di Indonesia yang belum memenuhi syarat Undang-undang Penataang Ruang yakni terwujudnya 30% ruang terbuka hijau di kota. Hal demikian dikarenakan kurangnya pemahaman para perencana kota tentang jasa ekosistem dari ruang terbuka hijau. (3) Perencanaan wilayah dan kota memperhatikan aspek energi yang terbuang di kota. Energi banyak terbuang oleh transportasi di kota. Perencanaan yang ekologis akan memperhatikan pola penggunaan ruang di kota yang dapat menghemat energi perjalanan (Wunas, 2011). Perencanaan yang ekologis akan mendukung terciptanya kota yang ramah pejalan kaki dan pesepeda, serta tersedianya fasilitas transportasi publik yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ilmu lingkungan sangat penting untuk perencanaan wilayah dan kota. 3 Daftar Pustaka Dardak, A.H. 2006. Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan sebagai Upaya Mewujudkan Ruang yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan. Lokakarya Revitalisasi Tata Ruang dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir, Yogyakarta 28 Februari 2006. Soeriaatmadja. 1997. Ilmu Lingkungan. Cetakan Ketujuh. Penerbit ITB: Bandung Wunas, Shirly. 2011. Kota Humanis, Integrasi Guna Lahan dan Transportasi di Wilayah Suburban. Penerbit Brilian Internasional: Surabaya Tursilowati, L. 2002. Urban Heat Island dan Kontribusinya pada Perubahan Iklim dan Hubungannya dengan Perubahan Lahan. Prosiding Seminar Nasional Pemanasan Global dan Perubahan Global. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4

Judul: Ilmu Lingkungan Untuk Pengembangan Wilayah Dan Kota

Oleh: Fitrawan Umar


Ikuti kami