Peranan Asean Dalam Mengatasi Konflik Malaysia-indonesia Terkait Sengketa Sipadan-ligitan Oleh: Fari...

Oleh Fariza Ayu Saskia

312,3 KB 14 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Peranan Asean Dalam Mengatasi Konflik Malaysia-indonesia Terkait Sengketa Sipadan-ligitan Oleh: Fariza Ayu Saskia 20180510376 Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

PERANAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK MALAYSIA-INDONESIA TERKAIT SENGKETA SIPADAN-LIGITAN OLEH: FARIZA AYU SASKIA 20180510376 PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2019 PERAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK MALAYSIA-INDONESIA TERKAIT SENGKETA SIPADAN-LIGITAN Abstract Sipadan-Ligitan was a dispute between Malaysia and Indonesia as the two parties who claimed ownership of those two islands. The factor of the dispute is due to the lack of clarity on the boundaries of the land and sea territories of ASEAN member countries. The mechanism of conditional resolution offered by ASEAN in the Sipadan-Ligitan dispute through the 1976 Treaty of Amity and Cooperation (TAC), it is the friendly negotiation stage which includes negotiation, dialogue and consultation by refraining from using violence. Sipadan-Ligitan was also submitted to the International Court of Justice (ICJ) which was later won by Malaysia with a vote difference of 16 and 1 for Indonesia. This paper discusses how the role of ASEAN in overcoming the Sipadan-Ligitan dispute that occurred between Malaysia-Indonesia. Keywords: ASEAN, TAC, ICJ, dispute settlement mechanism, MalaysiaIndonesia dispute, A. PENDAHULUAN Sengketa Sipadan-Ligitan merupakan perselisihan atas kepemilikan terhadap pulau Sipadan dan pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia. Persengketaan ini muncul pada tahun 1969, ketika diadakannya pertemuan teknis perbatasan hukum laut oleh Tim Teknis Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang membahas terkait batas dasar laut diantara kedua negara. Adapun Pulau Sipadan dan Ligitan ini dalam Peta Malaysia tertera sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No.4 Tahun 1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. Dengan ditemukan fakta demikian, Indonesia pun merasa perlu untuk membuat bukti tambahan untuk bisa mengklaim Sipadan dan Ligitan menjadi milik Indonesia. Disaat yang bersamaan, Malaysia turut juga mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai milik mereka dengan memaparkan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta-fakta yang mereka punya. Akibat dari kedua negara yang saling menyatakan atas kepemilikan Sipadan dan Ligitan, kedua pulau tersebut kemudian dinyatakan sebagai “status quo” atas persetujuan kedua belah pihak. Selang 10 tahun setelah munculnya sengketa, tahun 1979 Malaysia secara sepihak mengeluarkan sebuah peta baru dengan Sipadan-Ligitan dan Batu Puteh sebagai wilayah milik negara mereka. Hal ini menimbulkan tindakan protes dari pihak Indonesia selaku pihak lawan juga diprotes oleh Singapura. Indonesia dibawah Presiden Suharto pada saat itu menolak atas terbitnya peta baru Malaysia yang ditujukan ke Perdana Menteri Datuk Hussein Onn, dan mendiskusikannya pada 26 Maret 1980 (Irewati, 2014, p. 50). Respon dari Presiden Suharto kemudian melakukan pertemuan secara rutin dengan Mahathir Muhamad -Perdana Menteri Malaysia yang baru pada saat itu- pada tahun 1992, 1993, dan 1994. Penyelesaian sengekat Sipadan-Ligitan secara bilateral intensif ini kemudian ditingkatkan lagi menjadi petemuan tingkat teknis seperti Senior Official, Joint Commision, dan Joint Working Group (JWG). Masing-masing Kepala Negara juga turut menunjuk perwakilan khusus untuk melakukan penjajagan adanya peluang dalam menyelesaikan sengketa kedua pihak. Namun, upaya JWG maupun perwakilan khusus tidak memberikan hasil apapun terhadap penyelesaian kasus tersebut. Hingga pada Oktober 1996, kedua pihak sepakat untuk mengajukan kasus sengketa Sipadan-Ligitan ini ke tingkat Internasional melalui International Court of Justice (ICJ). Pada 2 November 1998, baik Malaysia dan Indonesia menyerahkan berkas-berkas kepada ICJ, 4 tahun kemudian tepatnya pada 17 Desember 2002 ICJ mengumumkan bahwa sengketa Sipadan-Ligitan tersebut dimenangkan oleh pihak Malaysia dengan perbandingan 16 suara dan 1 suara untuk Indonesia. Pada dasarnya, negara-negara anggota ASEAN yang saling berbatasan baik wilayah darat maupun laut kerap kali memngalami masalah perbatasan satu sama lain. Tidak hanya kasus Sipadan-Ligitan yang dialami oleh Malaysia-Indonesia, kasus sengketa lainnya turut dirasakan oleh anggota negara ASEAN lainnya seperti perebutan kepemilikan Candi Preah Vihear oleh Thailand-Kamboja, juga perebutan sebuah desa oleh Thailand-Laos yang saling mengklaim sebagai milik negaranya masing-masing. Kedekatan geografis ini sering menimbulkan permasalahan kompleks, baik pelanggaran di wilayah perbatasan atau kedaulatan negara maupun kegiatan-kegiatan ilegal di perbatasan. Belum tuntasnya perundingan tentang kesepakatan garis batas wilayah antarnegara dapat memicu permasalahan dimana setiap negara saling klaim wilayah. Tidak hanya itu, masalah kedaulatan di ASEAN menjadi hal yang sensitif, meskipun Komunitas ASEAN sudah terbentuk. Masalah keadulatan dan prinsip non-intervensi adalah dua hal yang sensitif bagi ASEAN dan sering dipandang sebagai kendala didalam mencapai sebuah integrasi kelompok di Asia Tenggara. Dua hal yang masih terapkan ASEAN selalu menjadi stressing points bagi para kritikus atas eksistensi ASEAN, sehingga tidak sedikit bagi mereka memiliki pandangan curiga atau tidak kepercayaan terhadap organisasi regional ASEAN dalam merangkul anggota negara Asia Tenggara (Irewati, 2014, p. 44). Tulisan ini menyajikan bagaimana posisi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Sipadan-Ligitan perbatasan diantara Malaysia dan Indonesia dengan mekanismemekanisme yang digunakan. Tulisan ini juga akan diawali pemaparan terjadinya sengketa Sipadan-Ligitan serta pandangan para ahli mengenai prinsip ASEAN itu sendiri. B. PEMBAHASAN Penyebab Terjadinya Sengketan Sipadan-Ligitan diantara Malaysia-Indonesia Perlu digarisbawahi, pengertian sengketa internasional menurut Mahkamah Internasional adalah suatu situasi dimana antara dua negara yang terlibat mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian (Adolf, 2004, p. 1). Suatu perselisihan dapat dikatakan sebagai sengketa internasional apabila turut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam belahan dunia yang berlainan dikarenakan adanya ketidakserasian dalam menafsirkan suatu hal, adanya bentuk kesengajaan salah satu pihak untuk melakukan pelanggaran hak atau kepentingan negara lain, pendirian kedua negara yang saling bertentangan, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional (Mauna, 2005, p. 193). Berdasarkan pengertian tersebut, Sengketa Sipadan-Ligitan merupakan perselisihan atas kepemilikan terhadap pulau Sipadan dan pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia yang saling bertentangan. Hingga akhirnya kedua pihak sepakat menyatakan dua pulau tersebut dalam keadaan status quo yang kemudian menuai penafsiran yang berbeda oleh Malaysia dan Indonesia (Rakaditya, 2018). Malaysia mengartikan bahwa status quo berarti dua pulau tersebut tetap berada di bawah kuasa Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan dari pihak Indonesia mengartikan bahwa dua pulau tersebut tidak boleh ditempati atau pun dinyatakan sebagai milik siapapun hingga permasalahannya selesai dan telah mendapat keputusan jelas. Akibatnya muncul permasalahan baru dimana Malaysia membangun resort sebagai lokasi pariwisata di pulau Sipadan dan Ligitan, ditambah beberapa pengusaha Malaysia telah melakukan penambahan jumlah penginapan sebanyak 20 buah. Meskipun jumlah fasilitas pariwisatanya belum memadai, namun tetap saja menuai protes dari Indonesia yang masih mengklaim bahwa kedua pulau tersebut masih menjadi milik Indonesia dan meminta agar menghentikan segala aktifitas pembangunan disana selama masih dalam kasus persengketaan. Pada dasarnya, negara-negara anggota ASEAN yang saling berbatasan baik wilayah darat maupun laut kerap kali memngalami masalah perbatasan satu sama lain. Dalam menyelesaikan konflik di antara negara anggotanya, ASEAN cenderung menerapkan prinsip yang non-intervensi negara anggota. Mekanisme kerja sama dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara demikian didasari atas adanya gagasan non intervency diplomacy, saling menghormati, konsensus, dialog dan konsultasi, juga larangan dalam menggunakan persenjataan. Sayangnya, sistem ini justru menampakkan bahwa ASEAN dalam menangani konflik negara-negara anggotanya cenderung pasif. Dalam perkembangannya, ASEAN sebenarnya tidak sekaku dan sepasif dengan makna prinsip yang diterapkan. Terkait permasalahan demokrasi dan pelanggaran HAM di Myanmar, pencemaran lingkungan seperti efek kebakaran hutan di Indonesia tentunya tidak lepas dari perhatian dan sikap kritis negara-negara ASEAN. Bahkan dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, bantuan teknis diberikan untuk mengatasi dampak kabut asap di Sumatera serta titik asap lainnya. Hal demikian diperkuat dengan pernyataan dari mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, Rodolfo C. Severino (Irewati, 2014):“..that non-interference is not a doctrine that is adhered to and applied on dogmatic or ideological ground. It springs from a practical need to prevent external pressure from being exerted against the perceived national interest – or the interest of the regime. Essentially arising from pragmatic considerations, ASEAN’s practice of non interference has not been absolute”. Tentunya prinsip nonintervensi yang diterapkan ASEAN atas dasar kepentingan praktis untuk mencegah adanya tekanan luar terhadap kepentingan nasional. Kemudian, ketika ASEAN terbentuk melalui Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) pada tahun 1967, belum ada ketentuan didalamnya tentang pentingnya sebuah mekanisme penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi di dalam ASEAN. Pada saat itu, apabila terjadi sengketa antarnegara ASEAN akan diselesaikan di bawah kondisi dan kesepakatan bersama berdasarkan aturan hukum dan mengacu pada prinsip-prinsip piagam PBB. Seiring dengan perjalanan dan perkembangan organisasi ASEAN, sudah dimiliki tiga mekanisme penyelesaian sengketa yang dikembangkan ASEAN, pertama melalui mekanisme Treaty of Amity and Cooperation 1976; kedua melalui Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Protocol on Dispute Settlement Mechanism) dibentuk 1996 khusus menangani perselisihan ekonomi; dan ketiga melalui Piagam ASEAN 2007. Dalam penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan ini ASEAN menawarkan mekanisme Treaty of Amity and Cooperation 1976 dengan penyelesaian berdasarkan tahapan-tahapan yang tercantum di dalamnya. Mekanisme dalam Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan Mekanisme penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan diawali dengan diadakannya perundingan secara bilateral antara Malaysia dan Indonesia. Perundingan itu dimulai tahun 1969 dengan keputusan Indonesia mendaulat kedua pulau itu berdasarkan Konvensi 1891 (Irewati, 2006). Perundingan sempat terhenti lama, hingga tahun 1991 adanya pembentukan Komite Bersama Indonesia-Malaysia. Sehubungan perundingan di tingkat ini juga tidak menghasilkan kemajuan, pada akhirnya masingmasing pimpinan negara menunjuk perwakilan pribadi, dengan harapan kedekatan pribadi bisa lebih mudah memberi hasil perundingan yang lebih jelas. Perundingan persengketaan ini kemudian oleh pemimpin masing-masing negara menunjuk Menteri/Sekretaris Negara Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim untuk sebagai perwakilan negara sebagai disposisi. Namun, dalam rentang waktu yang begitu lama, hasil perundingan di tingkat inipun tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Akhirnya upaya pendekatan diserahkan kembali kepada masing-masing pimpinan negara. Kedua pimpinan negara ini, akhirnya sepakat mengusulkan masalah ini untuk dibawa ke International Court of Justice (ICJ). Alasan mengapa sengketa Sipadan-Ligitan ini tidak diajukan ke tingkat regional terlebih dahulu ke ASEAN High Council dikarenakan menurut pandangan Malaysia apabila sengketa ini diajukan ke High Council maka dewan juri yang duduk dalam dewan itu tentu merupakan negara-negara ASEAN yang mana hampir semuanya memiliki masalah perbatasan dengan Malaysia. Adanya ke-subjektivitas dalam keputusan yang dihasilkan dikhawatirkan pihak Malaysia bias saja berkemungkinan terjadi. Sementara Indonesia, berdasarkan faktor kedekatan Soeharto dengan Mahathir menyetujui sengketa ini dibawa langsung ke tingkat Internasional. Setelah sengketa Sipadan-Ligitan diajukan ke tingkat internasional, ICJ harus memeriksa dan melakukan pengkajian terkait berkas-berkas kedua negara yang saling mengklaim bahwa dua pulau yang sedang diperdebatkan adalah miliknya. Keyakinan Indonesia atas dua pulau ini didasarkan pada Konvensi 1891, utamanya pada pembukaan konvensi “…of defining the boundaries between the Netherlands possessions in the Island of Borneo and the States in that Island which are under British protection”. Namun faktanya, ICJ tidak mendasarkan pengambilan keputusannya atas dasar isi pasal Konvensi 1891 ini. ICJ menyatakan bahwa ukuran obyektif dalam menentukan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan adalah dengan menerapkan metode effective occupation, yaitu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia (sejak ketika masih dikuasai Hindia Belanda) dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Malaysia (termasuk ketika masih dikuasai Inggris). Effective occupation adalah keputusan adanya cut-off atau critical date dengan disertai bukti-bukti hukum yang ada. Adapun critical date yang ditentukan oleh ICJ adalah tahun 1969, yaitu sebelum pulau Sipadan dan Ligitan ini menjadi sebuah perdebatan oleh kedua negara. Artinya semua kegiatan setelah tahun 1969 seperti pembangunan resort dan lainnya dianggap sama sekali tidak memiliki dampak pada hukum yang ada sekarang ini. ICJ hanya melihat dan mengkaji bukti-bukti hukum di tahun sebelum 1969. Berkaitan dengan hasil efektivitas kedua negara, kemudian ICJ dapat mulai menemukan benang merah kepada siapa Sipadan-Ligitan ini berkepemilikan. Berdasarkan pembuktian efektifitas Indonesia, ICJ menyimpulkan bahwasannya tidak ada bukti yang kuat yang dapat menunjukkan adanya kedaulatan oleh Belanda atau Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Begitu juga tidak ditemukannya dokumen otentik sebagai bukti bahwasannya ada bentuk dan wujud pelaksanaan kedaulatan Indonesia atas kedua pulau yang dimaksud hingga tahun 1969. Adanya Perpu Undang-Undang No.4 tahun 1960 tentang Perairan yang telah ditetapkan pada 18 Februari 1960-an tidak dapat diabaikan mengingat hal itu merupakan produk hukum awal bagi penegasan terkait konsep kewilayahan Wawasan Nusantara, juga tidak memasukkan Sipadan-Ligitan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutkan, ICJ menyimpulkan terkait pembuktian efektifitas dari Malaysia terdapat beberapa dokumen yang diajukan menunjukkan adanya beragam tindakan pengelolaan yang berkesinambungan dan damai yang dilakukan kolonial Inggris sejak 1917. Serangkaian upaya Inggris tersebut: a) pemungutan pajak terhadap kegiatan penangkapan penyu dan pengumpulan penyu sejak 1917; b) penyelesaian sengketa dalam kegiatan pengumpulan telur penyu di Pulau Sipadan pada tahun 1930-an; c) penetapan Pulau Sipadan sebagai cagar burung, dan; d) pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sejak tahun 1962 di Pulau Sipadan dan tahun 1963 di Pulau Ligitan. Berdasarkan bukti-bukti efektifitas kedua negara yang bersengketa, dapat dipahami apabila semua juri dari ICJ yang terlibat sepakat untuk menyatakan Pulau Sipadan-Ligitan memiliki hak kepemilikan oleh Malaysia ditambah posisi kedua pulau tidak begitu jauh dari Malaysia dan terdapat beberapa prasarana pariwisata yang telah dibangun oleh Malaysia. Pada akhirnya ICJ mengeluarkan keputusan tentang kepemilikan SipadanLigitan kepada Malaysia pada 17 Desember 2002. C. KESIMPULAN Sengketa Sipadan-Ligitan merupakan perselisihan atas kepemilikan terhadap pulau Sipadan dan pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia yang saling bertentangan. Hingga akhirnya kedua pihak sepakat menyatakan dua pulau tersebut dalam keadaan status quo yang kemudian menuai penafsiran yang berbeda oleh Malaysia dan Indonesia (Rakaditya, 2018). Malaysia mengartikan bahwa status quo berarti dua pulau tersebut tetap berada di bawah kuasa Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan dari pihak Indonesia mengartikan bahwa dua pulau tersebut tidak boleh ditempati atau pun dinyatakan sebagai milik siapapun hingga permasalahannya selesai dan telah mendapat keputusan jelas. Setelah dilakukannya proses perundingan bilateral yang belum juga memberikan hasil keputusan yang diinginkan, akhirnya kedua negara pun sepakat untuk mengajukan permasalahan sengketa ini ketingkat internasional yaitu kepada International Court of Justice. Pada kenyataannya, ASEAN sebagai organisasi multilateral menurut Amitav Acharya adalah mempunyai pemiikiran multilateral tetapi bertindak secara bilateral (Maksum, 2012). Fenomena tersebut dapat kita lihat dan dibuktikan dengan bagaimana ASEAN merespon dalam sengketa Sipadan-Ligitan pada kasus Malaysia-Indonesia yang menganjurkan untuk membahasnya terlebih dahulu secara bilateral terkait permasalahan kedua negara. Bahkan dalam mekanisme penyelesaian konfliknya pun, ASEAN diibaratkan hanya sebagai fasilitator bagi kedua negara lantaran penyelesaian kasus Sipadan-Ligitan dituntaskan oleh International Court of Justice (ICJ) dan bukan melalui High Council dari ASEAN sendiri. Mekanisme yang ditawarkan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan yaitu mekanisme Treaty of Amity and Cooperation 1976. Walaupun ASEAN masih menerapkan sistem non-intervensi yang ada sekarang ini, sejatinya ASEAN tetap ikut andil dalam penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan dan tidak bersikap pasif sebagaimana yang diinterpretasikan selama ini terhadap organisasi regional Asia Tenggara . Bahkan menurut Menteri luar Negeri, Ali Alatas pernah menyatakan bahwa adanya globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuat negara tidak bisa menutup diri dari dunia luar (Khalik, 2017). Artinya, semua masalah domestik suatu negara menjadi terbuka dan dengan mudah dan cepat bisa diketahui oleh dunia.. DAFTAR PUSTAKA Adolf, H. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Irewati, A. (2006). Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi. Jakarta: P2P-LIPI. Irewati, A. (2014). Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN . Jurnal Penelitian Politik Vol.11 No.1 Juni 2014, 45. Khalik, A. (2017). Sovereignty, non-Interference should not hinder ASEAN Integration. The Jakarta Post. Maksum, A. (2012). ASEAN Regionalism: Challenges and Prospects. Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS). Mauna, B. (2005). Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni. Rakaditya, A. (2018). Sengketa Sipadan Ligitan Indonesia dan Malaysia yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Retrieved from researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/329987920_SENGKETA_SIPADAN_LI GITAN_INDONESIA_DAN_MALAYSIA_YANG_DISELESAIKAN_OLEH_M AHKAMAH_INTERNASIONAL

Judul: Peranan Asean Dalam Mengatasi Konflik Malaysia-indonesia Terkait Sengketa Sipadan-ligitan Oleh: Fariza Ayu Saskia 20180510376 Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh: Fariza Ayu Saskia


Ikuti kami