Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Oleh Aprilia Dwi Fatah

108,1 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Kondisi Hukum Indonesia saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan azaz hukum yang berkeadilan. Hal ini dapat dilihat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap dunia hukum di Indonesia. Salah satunya adalah hukum pidana. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat (the absence of justice). Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hokum (diregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) serta adanya penyalahgunaan hukum (misuse of the law).Masalah hokum tersebut antara lain adalah : 1. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial 2. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial 3. Inkonsistensi dalam penegakan hukum 4. Masih adanya intervensi terhadap hukum 5. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat 6. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum 7. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum 8. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu pada kepentingan the powerfull daripada the needy. Reformasi hukum di Indonesia dibahas dalam 3 masalah yaitu masalah pelaksanaan hukum, masalah pencabutan perundangan-undangan yang tidak demokratik, dan masalah impunity (kebebasan/ bebas dari tuntutan) dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1). 1. Masalah pelaksanaan hukum (Law enforcement) di Indonesia tidak dijalankan secara lugas sehingga keadilan belum bisa diwujudkan. Fakta- fakta pendukung antara lain adalah lambatnya penanganan kasus pelanggaran hukum serius, khususnya kejahatan kemanusiaan. Bermacam-macam kasus KKN Suharto (kasus korupsi Jamsostek yang diloloskan Suharto saat masih berkuasa.). Penanganan kasus korupsi Suharto yang terkesan diperlambat karena masalah kesehatan. Pada masa Orba disebabkan karena rezim Suharto mendominasi semua lembaga Negara termasuk lembaga penegak hukum dan tidak berlakunya rule of law. Di era reformasi disebabkan masih ada kekuatan status quo buktinya makin banyak KKN yang merajalela di pemerintahan. 2. Masalah pencabutan perundangan- undangan yang tidak demokratik Pemerintah telah berhasil menetapkan berbagai aturan hukum yang bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi, HAM dan keadilan. Salah satunya adalah pencabutan TAP MPR no.XXV/1966 yang diusulkan oleh Abudrahman Wahid yang saat itu menjabat presiden. Selain itu dalam UUD 45 amandemen I pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa presiden ialah orang asli Indonesia. Karena belum ada undang–undang yang menetapkan kriteria orang Indonesia asli. Sehingga pasal tersebut perlu diamandemen karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. 3. Masalah impunity (kebebasan/ bebas dari tuntutan) dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1) “Bahwasanya seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”. Demikian petikan bunyi pasal 28 I UUD 45 amandemen kedua. Dalam ilmu hukum dinamakan prinsip hukum non-retroaktif. Prinsip tersebut bersumber dari azas legalitas von Feuerbach : “tidak ada tindak pidana, tanpa adanya peraturan yang mengancam pidana lebih dulu” seperti yang tercantum dalam pasal 1 KUHP. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM? Melalui penyempurnaan produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapkan kedepannya akan mampu menciptakan aturan main yang jelas dan transparan bagi masyarakat dan penyelenggara negara dalam menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Pembenahan dari segi produk hukum tersebut juga perlu dilengkapi dengan peningkatan sarana dan prasarana hukum serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga mampu membentuk suatu budaya hukum yang sehat. apabila hal ini dapat dicapai maka otomatis akan tercipta tidak hanya suatu pemerintahan yang efektif (good governance), namun juga masyarakat yang menghormati dan menaati hukum (law abiding people), yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat, dimana situasi yang sangat kondusif bagi iklim penanaman modal yang akan mempercepat pemulihan dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika melihat kondisi hukum yang terpuruk saat ini, maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas oleh bangsa ini. kegiatan reformasi hukum harus perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut, antara lain :             penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara; tidak adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan; aparatur penegak hukum yang profesional; penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan; pemajuan dan perlindungan HAM; partisipasi publik; mekanisme kontrol yang efektif; penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas; peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum; pengikutsertaaan rakyat dalam penegakan hukum ( dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek / neccessary condition); pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum; serta penerapan konsep Good Goverment.

Judul: Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Oleh: Aprilia Dwi Fatah


Ikuti kami