Makalah Kualitatif Hukum Ekonomi Suariah

Oleh Noor Falah

90,9 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Kualitatif Hukum Ekonomi Suariah

Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Oleh Gania Suci Febriyanti Gania.sfabriyanti21@gmail.com Ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia yang ditunjukkan dengan makin banyaknya perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang menggunakan prinsip syariah. Salah satu pendukung berkembangnya ekonomi syariah adalah politik hukum ekonomi syariah oleh pemerintah. Lebih dari dua puluh tahun, lembaga keuangan syariah secara nasional terus berkembang. Berawal dari kelahiran Baitul Maal wat Tamwiil tahun 1984, yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman melalui pembentukan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah, yang diberdayakan oleh ICMI. BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam. BMT terus berkembang dan berproses untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. Kelahiran BMT merupakan cikal bakal kelahiran perbankan syariah di Indonesia. Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan ekonomi syariah pertama di Indonesia baru mulai berdiri pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Pada dekade pertama, tidak terjadi perkembangan signifikan pada sektor perbankan syariah ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat. Perkembangan yang positif baru terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pesatnya perkembangan Bank Syariah tidak lepas dari kelebihan yang dimiliki dan ditawarkan oleh Bank Syariah. Secara istilah, politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik. Kebijakan diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk 1 mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusanurusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Pada tataran empiris, politik hukum telah digunakan oleh Mahfud MD dalam memahami relasi antara hukum dan politik. Mahfud MD menghadirkan sebuah pendekatan yang berbeda dalam memahami sebuah fenomena hukum, dalam hal ini berbeda dengan pendekatan klasik yang melihat hukum dari sisi yuridis normatif ansich, Mahfud MD melihat hukum dari sisi yuridis sosio politis, yang menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Mahfud MD berkesimpulan bahwa proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukum berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis. Dalam hal ini dipahami bahwa kebutuhan pembangunan hukum harus sejalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian politik hukum adalah proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah hukum yang dibangun dan ditegakkan. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Kendatipun secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Regulasi ekonomi syariah diarahkan untuk memberi dukungan yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi syariah. Dalam fungsinya 2 sebagai regulator, pemerintah memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi syariah dengan menciptakan lingkungan usaha kompetitif dan sehat. Selain itu, penataan regulasi ekonomi syariah dilakukan dalam rangka menyeimbangkan pengawasan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Tujuan utama regulasi ekonomi syariah ialah mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, praktik usaha yang berdasar syariah, dan memberi perlindungan kepada pelaku bisnis, nasabah dan lembaga keuangan syariah. Menurut sejarah keuangan syariah di Indonesia, berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah lebih banyak diusahakan oleh kelompok profesional muslim yang lebih berorientasi pada praktik. Namun secara teori keuangan pada umumnya belum terdapat kesepakatan dikalangan akademisi. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya dikawal oleh Dewan Syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah. Jika menilik dari fase perkembangan keuangan Islam di Indonesia, maka kita akan menemui berbagai aturan yang muncul dari inisiatif tokoh agama dan profesional muslim. 3

Judul: Makalah Kualitatif Hukum Ekonomi Suariah

Oleh: Noor Falah


Ikuti kami