Keadilan Dalam Teropong Fenomenologi Ekonomi

Oleh Anwari Wmk

582,3 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Keadilan Dalam Teropong Fenomenologi Ekonomi

KEADILAN DALAM TEROPONG FENOMENOLOGI EKONOMI Anwari WMK1 Pada sepanjang garis waktu (time line) kehidupan umat manusia di Planet Bumi, Page | 1 terus-menerus bermunculan perkara besar di seputar ketidakadilan ekonomi (economic injustice). Sebagaimana kemudian terpaparkan dengan sangat gamblang dalam narasi historis kehidupan bumi, ketidakadilan ekonomi berdampak destruktif terhadap kemanusiaan. Eksploitasi manusia atas manusia lain, berdasarkan logika produksi untuk tergapainya keuntungan berskala besar, merupakan penanda paling mencolok dari derita kemanusiaan akibat ketidakadilan ekonomi. Sejalan dengan prinsip dasar keberadaan makhluk berakal (baca: manusia) di bumi, maka terpenuhinya hak-hak ekonomi sama urgennya dengan terpenuhinya hak-hak privat dan dan hak-hak politik. Kemaslahatan hidup kolektif di bumi ditentukan oleh aktualisasi secara ekuivalen hakhak privat, hak-hak politik dan hak-hak ekonomi. Keadilan dalam konteks umum Planet Bumi pun berjalin kelindan dengan terpenuhinya tiga macam hak itu. Hadirnya tiga macam hak inilah sesungguhnya yang lantas melahirkan skema spesifik kehidupan manusia di bumi. Bahwa segala sesuatu yang paling esensial dalam realitas hidup di bumi pada akhirnya membentuk apa yang disebut “watak alamiah” manusia. Dengan demikian lalu terkonstruksi kerangka hukum alam yang mendeterminasi kehidupan manusia. Substansi hukum alam dimaksud tertangarai sebagai hak privat, hak ekonomi dan hak politik. Tak pelak lagi, watak alamiah manusia bertautan erat dengan signifikansi tiga macam hak itu. Sungguh pun demikian, hal mendasar yang patut digarisbawahi adalah terintegrasinya hak privat dan hak politik untuk kemudian turut menentukan terbentuknya hak ekonomi. Hak privat bersifat fleksibel dalam perwujudannya, oleh karena memang terkait erat dengan hayat pada tataran individualitas manusia. Sementara hak politik bersifat rigid dalam perwujudannya, lantaran senantiasa berkelindan dengan puspa ragam struktur yang mendeterminasi relasi antar-individu manusia berdasarkan takaran baik-buruk, patut-janggal. Dan tak dapat dibantah pula, bahwa hak-hak ekonomi tegak di titik pusar antara hak-hak privat yang fleksibel dan hak-hak politik yang rigid. Hak ekonomi mengejawantah melalui mekanisme kultural berupa timbulnya saling pengaruh antara hak privat dan hak politik. Hak politik yang rigid pada satu sisi, berpengaruh terhadap perekonomian dalam hubungannya dengan dinamika produksi. Itulah mengapa, segala dimensi perekonomian yang terkait erat dengan aspek produksi, masuk ke dalam cakupan ilmu pengetahuan. Sementara pada lain sisi, hak privat yang fleksibel berpengaruh terhadap perekonomian dalam 1 Puisikus, Peneliti Filsafat Pendidikan di Sekolah Jubilee, dan Peneliti Filsafat Kebudayaan di Nirvana Komunika Indonesia, serta peminat kajian ekonomi-politik, mukim di Jakarta. hubungannya dengan distribusi. Itulah mengapa, segala dimensi perekonomian yang terkait erat dengan distribusi masuk ke dalam cakupan doktrin peradaban, bukan sekadar teknikalitas perekonomian belaka. Skema filosofis inilah yang dapat menjelaskan, mengapa tampak sangat mencolok segala hal ihwal yang bertali-temali dengan problematika ketidakadilan ekonomi. Baik dalam ranah privat maupun dalam Page | 2 domain politik, ketidakadilan ekonomi sangat bisa dirasakan resonansi dan vibrasinya. Pertanyaan hipotetik yang lantas menarik dilontarkan adalah ini: Apa sesungguhnya faktor fundamental penyebab timbulnya ketidakadilan ekonomi? Mengapa persoalan fundamental tersebut selalu mencari celah dan kesempatan untuk dengan serta-merta menyeruak ke tengah kancah kehidupan umat manusia? Adakah kekuatan besar yang benar-benar digdaya mengakhiri ketidakadilan ekonomi itu? Dari dulu hingga kini, keserakahan dan atau ketamakan segelintir manusia untuk tujuan mengangkangi secara semena-mena sumber-sumber daya produktif yang terhampar luas di bumi merupakan akar penyebab timbulnya ketidakadilan ekonomi. Diakui atau tidak, keserakahan merupakan sebab paling fundamental tercetusnya problem ketidakadilan ekonomi. Terlebih lagi jika ternyata keserakahan bergulir akibat sangat kuatnya dukungan strukturalisme politik dalam spektrum kekuasaan sebuah rezim pada batas-batas teritorial suatu negeri. Dalam reperkusi panjang keserakahan segelintir orang yang terwadahi ke dalam strukturalisme politik itu, maka ketidakadilan ekonomi berpilin-pilin untuk kemudian melahirkan resultan yang amat sangat memiriskan, yaitu bangkit dan menguatnya sistem perbudakan. Tilikan secara filosofis terhadap masalah ini dapat ditelusuri dari hakikat keberadaan bumi itu sendiri dalam hubungannya dengan probabilitas hayat umat manusia yang berdurasi panjang secara lintas generasi. Bahwa sesungguhnya, keterciptaan bumi dalam dekapan arsitektural alam semesta luas tak bertepi justru demi memberikan jaminan ketercukupan hidup makhluk manusia.2 Bumi adalah domain paling layak huni bagi makhluk manusia berdasarkan kerangka logis memadainya ketersediaan berbagai macam sumber daya. Dalam perspektif transenden bahkan teraksiomakan, bahwa bumi benar-benar tersuguhkan sebagai etalase ketersediaan segala aspek kehidupan yang memang relevan dengan keberadaan umat manusia untuk dapat merawat eksistensinya dalam jangka panjang di bumi.3 Tentu saja, ketercukupan sumber daya di bumi itu kontras dengan gejala kemiskinan, kelaparan dan kontras pula dengan terbentuknya kelompok-kelompok paria yang keberadaannya dapat diandaikan sebagai “bisul” dalam sistem sosial kemasyarakatan manusia. Kemiskinan di tengah ketercukupan sumber daya justru hanya meneguhkan keberadaan bumi sebagai zona layak huni yang bersifat ambigu. Sebagaimana diketahui, kemiskinan dan kelaparan mendera ribuan atau bahkan jutaan 2 Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dari air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu..... (QS. Ibrahim [14]:32) 3 Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup,.... (QS. al-Hijr [15]:20) populasi manusia di bumi. Semestinya, ketercukupan sumber daya di bumi meniadakan segala kemungkinan buruk timbulnya kemiskinan dan kelaparan. Tapi tragisnya, kemiskinan dan kelaparan terus-menerus mewarnai kehidupan umat manusia, sekalipun telah sedemikian rupa terkonfigurasi cadangan berbagai macam sumber daya di bumi. Persoalan ini membawa kita pada satu titik situasi kritis berkenaan dengan terus Page | 3 bertahannya ketamakan sebagai pilihan hidup segelintir manusia. Ketamakan sekelompok kecil manusia justru mengondisikan ribuan atau bahkan jutaan manusia lain hidup dalam situasi penuh kelaparan, miskin dan sekaligus terbelakang. Dengan didukung oleh strukturalisme politik yang digdaya kuat, aktor-aktor kesekarahan dan ketamakan benar-benar leluasa mengorkestrasi kemelut kemanusiaan yang kemudian tertengarai sebagai apa yang disebut “ketidakadilan ekonomi”. Tulisan ini sengaja ditorehkan sebagai upaya saksama memahami hakikat ketidakadilan ekonomi. Dengan berpijak pada cara pandang fenomenologi ekonomi, tulisan ini menelisik persoalan ketidakadilan ekonomi dalam cakupan realitas mutakhir Indonesia. Temuan-temuan penting dalam kaitannya dengan ketidakadilan ekonomi di Indonesia dalam tulisan ini dianalisis berdasarkan cara pandang fenomenologi ekonomi. Pada segmen selanjutnya tulisan ini, hasil analisis fenomenologi ekonomi dimaknai berdasarkan perspektif keadilan sebagaimana termaktub dalam teks-teks suci al-Quran. Tujuan pokok dari tulisan ini mencakup dua hal mendasar: [1] Tersusunnya kerangka baru ekonomi-politik yang relevan dengan upaya tegaknya keadilan, [2] Sebagai tawaran bagi Indonesia dalam hal menjawab problematika ketidakadilan ekonomi. POTRET BURAM KETIDAKADILAN Dalam lanskap perekonomian nasional Indonesia hingga dewasa ini, ketidakadilan merupakan realitas buruk yang menyeruak ke permukaan bukan sebagai aksiden. Justru, ketidakadilan ekonomi mencuat ke permukaan sebagai konsekuensi logis serta tak terelakkan dari upaya-upaya sengaja kalangan free raiders menancapkan ambisinya meruntuhkan kemaslahatan publik. Penting dicatat, bahwa runtuhnya kemaslahatan publik sengaja diupayakan sebagai prasyarat yang dipandang niscaya demi memenangi kepentingan subyektif atas akumulasi kapital. Jujur musti dikatakan, bahwa ketidakadilan ekonomi lahir dari kehendak jahat yang terdesain rapi oleh jejaring kerja ala mafia pada gerak dinamik perekonomian nasional. Dalam jejaring kerja kaum mafioso itu benar-benar terkonstruksi rapi ambisi komersialistik kekuatan kuasa modal yang tragisnya justru bersenyawa dengan kuasa politik. Melalui aksi yang bersifat simultan, kuasa modal dan kuasa politik mendeterminasi seluruh gerak pendulum perekonomian nasional bukan atas dasar otentisitas produk, inovasi dan kreativitas. Melalui upaya-upaya sistematis perburuan rente serta menguatan kartel produksi dan harga, maka kaum mafioso bersimaharajalela merekayasa perekonomian nasional sebagai belantara untuk menggelorakan kesewenang-wenangan berwatak economic animal. Melalui upaya sengaja semacam ini, maka pada satu sisi, kuasa modal dan kuasa politik menangguk keuntungan berskala besar. Pada lain sisi, timbul dampak buruk yang secara langsung mesti dipikul oleh populasi terbesar bangsa ini, dengan lonjakan harga komoditas sebagai penanda utamanya. Tak berlebihan manakala kini dikatakan, bahwa ketidakadilan ekonomi muncul bukan semata disebabkan oleh kepincangan spasial Jawa dan luar Jawa atau kepincangan spasial desa-kota. Di atas segalanya, ketidakadilan ekonomi dalam realitas Page | 4 Indonesia timbul sebagai akibat buruk dari sebab-sebab yang jauh lebih rumit dan kompleks akibat ulah sekelompok kecil orang kuat yang digdaya mendikte garda produksi dan distribusi ekonomi. Apa yang sejauh ini teridentifikasi secara terang benderang sebagai mafia beras, gula, garam, cabai, dan mafia daging, sebenarnya merupakan konfigurasi kuasa modal yang amat sangat digdaya mengorkestrasi lonjakan harga komoditas berdampak inflatoir. Kapan saja kaum mafioso itu berkehendak menaikkan harga komoditas, maka realisasinya hanyalah persoalan waktu belaka. Sementara pada pelataran lain, kuasa politik lumpuh atau terlumpuhkan oleh kuatnya desakan pengaruh kuasa modal. Tragisnya lagi, keadaan buruk ini terus bergulir di atas pelataran waktu berdurasi panjang, dari sejak era otoriter Orde Baru hingga pada era demokrasi liberal pasca-Orde Baru. Dari satu fase historis ke fase historis selanjutnya, perekonomian nasional Indonesia berada dalam keadaan compang-camping. Bukan hal gegabah jika kemudian tercetus kesimpulan kritis, bahwa perekonomian dalam realitas Indonesia sesungguhnya merupakan panggung yang tanpa jeda mempertontonkan reproduksi tanpa henti ketidakadilan.4 Analisis berdasarkan perspektif ekonomi-politik atas persoalan di atas justru membawa kita pada kesadaran tentang keniscayaan untuk menilik secara saksama moralitas kuasa politik dan moralitas kuasa modal di negeri ini. Bahwa ketidakadilan ekonomi merupakan resultan dari perpaduan yang nyaris sempurna antara mentalitas korup aktor-aktor dalam lingkup kuasa politik dan mentalitas bejat aktor-aktor dalam lingkup kuasa modal.5 Inilah persenyawaan sumbang dalam konteks runtuhnya martabat dan kedaulatan bangsa ini. Sebagai akibatnya, terbentuk ruang-ruang gelap dalam kancah kuasa politik negeri ini yang pada giliran selanjutnya justru mereproduksi kebijakan ekonomi berwatak parsial-partikular, namun terkemas rapi dalam berbagai macam format tindakan aktor-aktor pengelola negara yang mengatasnamakan dirinya “regulator kemaslahatan publik”. Secara mekanistik, dengan bersembunyi di balik formalisme hukum dan konstitusi negara, kuasa politik terus-menerus melahirkan kebijakan ekonomi. Hanya saja, kebijakan ekonomi diabdikan sebagai pemuas hasrat dominasi kaum kuasa modal untuk tujuan yang tak kepalang tanggung penumpukan kapital demi kepentingan jangka panjang penguasaan sumber-sumber daya produktif. Dengan membentuk jejaring koneksi bersukma kolusi, maka aksi kuasa politik dan kuasa modal bermuara pada terciptanya pola persekongkolan untuk tujuan kejayaan bisnis 4 Deskripsi persoalan berkenaan dengan hal ini lihat “Mafia Pangan, Repotnya Memberantas Para ‘Samurai’ dan ‘Naga’”, Kompas.com, 3 September 2015. 5 Ibid. yang secara substansial justru mengingkari maslahat publik. Masalah kritikalnya, sebagian besar dari sumber-sumber daya produktif terkonfigurasi di tengah kancah sosio-kultural masyarakat. Merujuk pada temuan analisis ekonomi-politik,6 semua ini merupakan faktualitas tentang kegagapan aktor-aktor korporasi pada level perekonomian nasional. Mereka Page | 5 gagal menggebrak dengan apa yang disebut “to move away from connections and become more market-based”. Maka, apa yang lantas penting dicatat di sini adalah ini: Ancaman terbesar yang terus-menerus dihadapi aktor-aktor ekonomi pada level nasional bersilang sengkarut dengan kegagalan sang aktor ekonomi sendiri dalam hal merancang bangun struktur daya saing bisnis yang seutuhnya berpijak pada kerangka kerja knowledge-based economy. Pada titik persoalan ini, terjadi perguliran bola salju kekeliruan strategi korporasi, yaitu tatkala kapasitas bisnis dirancang dengan bertitik tolak dari koneksi-koneksi politik, bukan bermula dari kedahsyatan strategi inovasi berbasis riset dan pengembangan. Dalam proses evolusi bisnis selanjutnya dari skala kecil menuju skala besar—baik yang berkembang secara pesat maupun yang berkembang secara inkremental—koneksi-koneksi politik terlanjur berperan sebagai faktor determinan atas apa yang secara banal disebut “keberhasilan bisnis”. Tatkala kemudian skala bisnis korporasi benar-benar membesar, dan bahkan meraksasa, apa boleh buat, koneksi-koneksi politik tak dapat dihentikan atau tak dapat dicerabut melalui upaya-upaya koreksi secara mendasar, bahkan dengan agenda reformasi politik sekali pun. Tak pelak lagi, persekongkolan kuasa politik dan kuasa modal terus bergulir laksana perguliran bola salju dari puncak ketinggian topografi kebijakan negara untuk kemudian melahirkan vampirisme dalam kancah perekonomian nasional dengan masyarakat luas sebagai tumbal pengorbanannya. Kartel produksi dan harga lalu hadir tanpa bisa dielakkan, bahkan terduplikasi secara luas sebagai pola (pattern) yang diasumsikan niscaya demi memperpanjang nafas bisnis hingga memasuki pelataran waktu masa depan yang diseliputi oleh ketidakpastian situasi. Selama kurun waktu Orde Baru, faktor penyebab ketidakadilan ekonomi dapat ditelisik pada proses penuh dialektik terbentuknya pola relasi patron-client antara kuasa politik pada satu sisi dan kuasa modal pada lain sisi. Ada semacam pakem tak tertulis dalam relasi tersebut, bahwa kuasa politik bertindak sebagai patron, dan kuasa modal terposisikan sebagai client. Sang patron adalah penguasa yang memberi jaminan perlindungan melalui lahirnya berbagai macam kebijakan, dan sang client adalah pengusaha yang posisinya terjamin sebagai sasaran perlindungan. Pola relasi patronclient ini telah sedemikan rupa mencetuskan model pembangunan ekonomi nasional berwatak dominatif, dan karena itu sekaligus zalim, serta hanya mengukuhkan kemerajalelaan kapitalisme semu. Kendati pun muncul senarai pernyataan politik tentang pembangunan ekonomi untuk tujuan memakmurkan dan mensejahterakan 6 Lihat antara lain Marleen Dieleman, The Rhytm of Strategy: A Corporate Biography of of the Salim Group of Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), hlm. 34. rakyat banyak, dalam kenyataan sesungguhnya semua itu hanyalah retorika kosong belaka. Dalam cakupan relasi patron-client, aktor-aktor penguasa dan pengusaha adalah para pihak yang paling diuntungkan oleh proses-proses pembangunan ekonomi Orde Baru. Apa yang dinomenklaturkan sebagai “pengusaha plat merah” tak lain dan tak bukan adalah menguatnya kelompok-kelompok bisnis oleh besarnya jaminan kuasa Page | 6 politik untuk kontinuitas dominasi sumber-sumber daya nasional dalam genggaman tangan kuasa modal. Dari mekanisme relasi patron-client inilah lantas lahir usaha-usaha raksasa berskala konglomerasi, yang gebyar mercusuarnya mewarnai dinamika perekonomian nasional selama dekade akhir 1980-an hingga penghujung dekade 1990an. Antara pengusaha plat merah dan keberadaan kaum konglomerat dengan sendirinya lalu memiliki pertautan sukma selama era Orde Baru. Sukma dimaksud adalah ekonomi rente (rent-seekers economy). Dan seirama dengan ritme otoritarianisme rezim Orde Baru, kuasa politik diarahkan menuju fokus yang sangat tajam untuk hanya melindungi eksistensi kuasa modal. Itulah yang dapat menjelaskan, mengapa semarak korupsi pada era Orde Baru seiring sejalan dengan kolusi dan nepotisme yang bersilang sengkarut dengan sepak terjang kuasa modal. Di seberang kedigdayaan ekonomi patron-client yang tiada tara itu, berserak apa yang disebut “ekonomi kerakyatan”. Sebagai lema dalam leksikologi ilmu-ilmu sosial, “ekonomi kerakyatan” merupakan penanda dari terkonfigurasikannya perekonomian nasional yang sepenuhnya digerakkan oleh jutaan rakyat nir-modal dan sekaligus tanpa dukungan negara. Mengingat negara Orde Baru terjebak ke dalam tarian tango relasi patron-client, ekonomi kerakyatan berada di luar spektrum perhatian negara. Ekonomi kerakyatan bergerak dinamis dengan wataknya yang marginal atau periferal, persis sebagaimana yang dengan sangat gamblang tampak mencolok pada munculnya fenomena pedagang kaki lima dan asongan yang rentan tergusur, serta buruh tani dan nelayan yang terdistorsi eksistensinya oleh rendahnya skala ekonomi. Pada titik persoalan ini, mustahil menghapus catatan kelam pada lembaran sejarah perekonomian nasional bangsa ini. Pada satu sisi, melalui pola relasi patron-client, negara berpihak secara total kepada usaha-usaha konglomerasi. Pada lain sisi, negara abai dan tak peduli pada keberadaan ekonomi kerakyatan. Inilah yang pada akhirnya dapat menjelaskan, mengapa potret ketidakdilan ekonomi Indonesia selama era Orde Baru ditandai oleh sangat kentaranya kontras antara ekonomi konglomerasi pada satu sisi dan ekonomi kerakyatan pada lain sisi. Kebijakan negara yang di atas kertas tampak mencolok bercorak afirmatif terhadap ekonomi kerakyataan, yang dalam kenyataan sesungguhnya merupakan rekayasa peredaman konflik, agar konglomerasi versus ekonomi kerakyatan tidak menyeruak ke permukaan menjadi tragedi prahara sosial. Maka, sangat bisa dimengerti pada akhirnya, mengapa strategi pembangunan menetes ke bawah (trickledown effect) diperlakukan sebagai mantra politik oleh rezim kekuasaan Orde Baru. Padahal, trickle-down effect merupakan muslihat politik belah bambu rezim kekuasaan, demi mengangkat yang satu (baca: usaha konglomerasi) dan menginjak yang lain (baca: ekonomi kerakyatan). Saat kuasa rezim Orde Baru tumbang tersapu tsunami reformasi 1998, persenyawaan antara kuasa politik dan kuasa modal terus berlanjut, tanpa ada kekuatan korektif yang mampu mengakhirinya. Bahkan untuk sekadar menginterupsi Page | 7 persenyawaan aneh itu pun, bangsa ini ternyata lumpuh. Reformasi kebangsaan 1998, ternyata, tak cukup digdaya mewaraskan perekonomian nasional dari keadaannya yang sakit parah tergerus patologi rent-seekers economy. Bahkan, rent-seekers economy pada era pasca-Orde Baru berada dalam stadium yang jauh lebih mengerikan. Munculnya kehendak luhur selama gemuruh reformasi kebangsaan 1998 untuk mengupayakan perekonomian nasional berfungsi penuh sebagai pilar bagi tegaknya keadilan, pada akhirnya menghablur sekadar pesona atas harapan-harapan kosong. Publik yang kini berdiri di luar garis demarkasi kuasa politik dan kuasa modal, masih merasakan hal yang sama seperti dirasakan pada era Orde Baru, yaitu belum tegaknya keadilan ekonomi. Tragisnya lagi, prospek ke arah tegaknya keadilan ekonomi itu realisasinya terkendala oleh munculnya pola relasi yang sangat acak antara kuasa politik dan kuasa modal. Pada era pasca-Orde Baru, kuasa politik tak selalu terposisikan sebagai patron. Begitu juga halnya dengan kuasa modal, tak terus-menerus terposisikan sebagai client. Secara sangat acak, acapkali justru terjadi pertukaran posisi. Sehingga, ada semacam chaos pada keseluruhan relasi antara kuasa politik dan kuasa modal. Keadaan chaos ini sangat bisa dirasakan manakala fakta historis ketidakadilan ekonomi era Orde Baru diperlakukan sebagai referensi untuk melakukan kontemplasi kritis terhadap situasi dan panorama ketidakadilan ekonomi pada era pasca-Orde Baru. Pada dimensi waktu tertentu dalam dialektika negara pasca-Orde Baru, kuasa modal berperan besar sebagai patron, dan kuasa politik justru terposisikan sebagai client. Dari sini tercetus konsekuensi yang sama sekali tak sederhana. Aneh bin ajaib, eksistensi jangka panjang kuasa politik—sebagai client—lalu bergantung pada belas kasihan kuasa modal— sebagai patron. Jika pada era Orde Baru relasi kuasa politik dan kuasa modal bersifat patron-client, maka pada era pasca-Orde baru kini relasi kuasa politik dan kuasa modal jutsru cenderung terformasikan sebagai client-patron. Fakta ini dapat dibaca secara saksama pada munculnya fenomena cukong dalam proses-proses liberal pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seantero Nusantara. Figur-figur politikus yang ambisius memenangi Pilkada, misalnya, dapat mewujudkan kehendaknya melalui dukungan finansial kuasa modal—yang telah bermetamorfosis menjadi cukong. Tatkala kemudian sang figur politikus memenangi pertarungan Pilkada, maka timbul keniscayaan balas jasa terhadap cukong. Dalam posisinya sebagai kepala daerah, sang politikus ternicayakan untuk terus-menerus terseret ke dalam kepandiran situasi, yaitu harus senantiasa memenuhi kepentingan subyektif sang cukong. Tak pelak lagi, problem etis yang mewarmai dinamika kekuasaan negara pada era pasca-Orde Baru justru mencuat ke permukaan dalam kaitannya dengan sepak terjang para cukong dalam hal mendukung pemenangan kandidat pengendali kuasa politik di daerah melalui tarik-menarik kepentingan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya kontestasi Pilkada. Kemampuan para cukong mendukung kemenangan Page | 8 kandidat kepala daerah dalam proses Pilkada terkukuhkan sebagai faktor penentu terbentuknya struktur kuasa politik di daerah. Inilah kenyataan buruk yang sesungguhnya dapat dibaca sebagai tanda semakin kuatnya pendiktean kuasa modal terhadap orientasi dan sepak terjang kuasa politik di negeri ini. Di tengah kancah perekonomian masyarakat, kendali yang tak kepalang tanggung tergenggam di tangan kuasa modal itu pada akhirnya mengubah posisi kuasa politik untuk hanya berkedudukan sebagai kuda tunggangan kepentingan perburuan rente menurut skenario kuasa modal. Bahkan, perburuan rente itu pun lantas memasuki medan laga yang jauh lebih luas skala dan akselerasinya. Bukan saja kebijakan pemerintah daerah bertekuk-lutut di bawah kendali kuasa modal, tetapi juga produksi dan distribusi berbagai macam komoditas yang sangat dibutuhkan oleh hajat hidup rakyat banyak tercakup ke dalam belenggu jejaring kuasa modal.7 Bagan 1 KEADILAN EKONOMI Keadilan Ekonomi Ranah Privat Hak Privat Hak Ekonomi Respons Pengelola Negara Secara skematik, keadilan ekonomi senantiasa berdenyut kencang dalam ranah privat warga negara sebagai suatu bentuk harapan yang kemudian mutlak ditangkap sukmannya oleh seluruh aktor pengelola negara (lihat Bagan 1). Tugas pokok para aktor pengelola negara adalah memenuhi hak-hak politik rakyat melalui upaya saksama mempersambungkan secara semestinya hak-hak privat dan hak-hak ekonomi rakyat. 7 Diskusi tentang hal ini simak Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.), Renegotiating Boundaries: Local politics in post-Soeharto Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2007). Dalam konteks riil kehidupan rakyat, hak-hak politik tegak oleh adanya sinergitas secara harmoni antara hak-hak privat dan hak-hak ekonomi. Sebagai konsekuensinya, para aktor pengelola negara dituntut jujur dalam memahami secara jernih saling hubungan tak terelakkan antara hak privat dan hak ekonomi. Itulah mengapa, kuasa politik dalam rentang kendali aktor-aktor pengelola negara merupakan variabel fungsional untuk Page | 9 menemukan titik koherensi antara ruang privat warga negara dengan dinamika perekonomian di ruang publik. Regulasi negara berada dalam posisi signifikan untuk menyelamatkan ruang privat (baca: rakyat) dari kesemena-menaan ruang publik (baca: kuasa modal penentu gerak dinamik perekonomian). Dalam konteks ini, berlaku sebuah imperatif, bahwa kuasa politik memberi jaminan agar ruang privat tak diluluh-lantakkan oleh seluruh realitas yang berkembang dalam ruang publik. Sayangnya, hingga sejauh ini skema keadilan ekonomi tersebut belum menemukan perwujudan konkretnya di Indonesia. Itu karena, kuasa politik pengelola negara merelakan dirinya untuk hanya melayani seluruh luasan ambisi kuasa modal. Baik pada era Orde Baru maupun pada kurun waktu pasca-Orde Baru keadannya sama saja, keadilan ekonomi masih jauh panggang dari api. Khusus untuk kurun waktu pasca-Orde Baru kini, muncul dan menguatnya ketidakadilan ekonomi bertitik tolak dari kenyataan yang sepenuhnya aneh dan janggal, yaitu kuasa politik yang tanpa tedeng aling-aling terposisikan sebagai jongos kuasa modal. FENOMENOLOGI EKONOMI Secara substansial, “fenomenologi” merupakan studi terhadap struktur-struktur kesadaran dalam haribaan dialektika hidup umat manusia di bumi.8 Sebagaimana diketahui, kesadaran merupakan aspek superkompleks dalam totalitas hidup umat manusia. Kesadaran merupakan salah satu penanda pokok dari keberadaan manusia di bumi. Kesadaran merupakan penanda yang bersifat transenden dari keberadaan manusia di bumi. Dengan kesadaran, masing-masing individualitas manusia mampu memahami secara mandiri posisi dirinya di hadapan individualitas lain pada sebuah ruang-waktu spesifik. Studi dengan pendekatan fenomenologi adalah studi terhadap kesadaran dalam konteks pertautan sang manusia dengan dinamika peradaban dan kebudayaan, bersama manusia lain. Sejauhmana peradaban dan kebudayaan tercerap ke dalam benak kesadaran manusia, merupakan aspek fundamental studi fenomenologi. Maslahat relasi interpersonal serta multiplikasinya terhadap semesta kehidupan yang tercerap ke dalam struktur kesadaran manusia, merupakan bidang kajian fenomenologi. Konflik dan konsensus dalam hayat umat manusia, misalnya, senantiasa bertitik-tolak dari kesadaran atau bermula dari kesadaran. Jika struktur kesadaran dalam diri seorang manusia menyimpulkan bahwa manusia lain mutlak diposisikan sebagai lawan, maka dalam pusaran kesadaran telah terkonstruksi dimensi-dimensi konfliktual. Begitu juga sebaliknya, bilamana kesadaran dalam diri seorang manusia menyimpulkan manusia lain 8 Lihat David Woodruff Smith, “Phenomenology” dalam http://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/. sebagai kawan, maka dari keharibaan kesadaran telah terbentuk dimensi-dimensi konsensus. Terkonstruksinya konsepsi tentang kawan-lawan, pada galibnya merupakan penyikapan yang kongklusinya telah sedemikian rupa terbentuk dalam struktur kesadaran. Tatkala fenomenologi diperlakukan sebagai pendekatan pada keseluruhan proses Page | 10 studi demi menyingkap makna hidup, maka struktur-struktur kesadaran manusia diperlakukan sebagai subyek telaah atau kajian. Pada titik tantangan ini muncul kata kunci yang bersifat signifikan dan sekaligus menentukan relevansi studi fenomenologi. Kata kunci dimaksud adalah “pengalaman” dan “intensionalitas menghayati pengalaman”. Asumsi filosofisnya adalah ini: Individualitas manusia hidup di bumi melalui persentuhan dengan puspa ragam pengalaman. Kelahiran dan tumbuhkembang manusia di bumi, diwarnai oleh perjumpaan sang manusia dengan aneka ragam pengalaman. Dialektika hidup pada tataran individualitas manusia bahkan dideterminasi oleh akumulasi berbagai macam pengalaman. Itulah mengapa muncul realitas yang tak terelakkan, bahwa dalam garis waktu kehidupan umat manusia, pengalaman demi pengalaman terkategorisasi sedemikian rupa untuk dapat dimaknai secara saksama. Dalam kategorisasi itu, tercakup pengalaman yang sangat berkesan, serta tercakup pula pengalaman yang hanya dirasakan secara sekilas pintas. Terhadap pengalaman yang berkesan, manusia melakukan intensionalitas penghayatan, kontemplasi dan perenungan. Pengalaman yang amat mengesankan tercerap oleh struktur kesadaran manusia sebagai apa yang secara filosofis difrasakan sebagai “guru kebajikan” atau sebagai “sumber kebijaksanaan” atau sebagai “dasar kewaskitaan” demi melanjutkan keterlibatan secara aktif pada kancah dialektika kehidupan bumi. Personalitas yang diperlakukan sebagai subyek studi fenomenologi adalah manusia yang diasumsikan secara filosofis memiliki perspektif pertama tentang realitas kehidupan pada batas-batas tertentu. Misalnya sebagai contoh ilustrasi, studi fenomenologis terhadap kesadaran pedagang asongan yang terkonsentrasi di kawasankawasan urban dan sekaligus mempertegas timbulnya dualisme perekonomian, antara formal dan nonformal. Dalam konteks ini, tugas pokok studi fenomenologis adalah menguak singkap dua hal signifikan, yaitu: (1) Personalitas pedagang asongan yang kesadarannya diperlakukan sebagai perspektif pertama dalam hal memahami realitas dunia, (2) Lingkungan sosio-ekonomi sang pedagang asongan yang secara kasat mata merupakan domain dinamis realitas dunia. Dengan ilustrasi persoalan ini, maka jelas kedudukan fenomenologi ekonomi,9 yaitu studi terhadap substansi humanisme yang bersemayam dalam struktur kesadaran personalitas (baca: pedagang asongan). Sementara, struktur kesadaran dimaksud tercipta oleh proses dialektik yang bersifat kontinum dalam kepelikan spektrum sebuah realitas. Apa persepsi sang pedagang asongan ihwal dunia yang terus-menerus dia hadapi hingga kemudian membentuk 9 Untuk diskusi lebih lanjut tentang fenomenologi ekonomi, lihat Till Duppe, The Phenomenology of Economics: LifeWorld, Formalism, and the Invisible Hand (Rotterdam: Erasmus University, 2009), disertasi doktoral. kesadaran hidup, merupakan poin pokok studi fenomenologi ekonomi. Dan demi menjawab kemendesakan tegaknya keadilan, arti penting studi fenomenologi ekonomi terkait erat dengan dua hal mendasar berikut ini. Pertama, konservatisme politik rezim kekuasaan mutlak dipertimbangkan sebagai latar belakang studi fenomenologi demi menyingkap kesahihan sebuah faktualitas Page | 11 berkenaan dengan absennya keadilan ekonomi. Persis sebagaimana dapat disimak hingga dewasa ini, rezim-rezim kekuasaan di Indonesia rendah sensibilitasnya dalam hal merespons tuntutan tegaknya keadilan.10 Dengan merujuk pada konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, rakyat telah sedemikian rupa menggelorakan berbagai macam tuntutan untuk tujuan tegaknya keadilan ekonomi. Gerakan protes yang muncul secara sporadis di berbagai penjuru Nusantara, dari dulu hingga kini justru mengkonfirmasi fakta bahwa keadilan ekonomi masihlah fatamorgana belaka. Di podium-podium politik, keadilan ekonomi memang tersuarakan dan terdengungkan secara retoris. Tapi pada level praksis kehidupan rakyat, keadilan ekonomi teralienasi dari tugas-tugas yang sesungguhnya mutlak ditunaikan oleh rezim-rezim kekuasaan. Bersamaan dengan itu, media sosial dan media mainstream turut serta menggemakan tanpa henti tegaknya keadilan ekonomi, meski sejauh itu pula tidak berbuah keberhasilan. Dari titik persoalan ini lantas muncul problem psikologi-politik, bahwa besarnya harapan terhadap rezim-rezim baru kuasa politik hanyalah berdurasi jangka pendek, sebab yang muncul kemudian pesimisme bersukmakan kekecewaan. Inilah konservatisme politik yang menghantui kehadiran setiap rezim kekuasaan di negeri ini. Konservatisme politik ini pula yang menorehkan cacat dan cela pada postur politik rezim-rezim kekuasaan. Sebagai sengkarut persoalan dalam rentang kendali rezim kekuasaan, konservatisme politik itu berkarat dalam jangka waktu panjang, antara lampau dan kini, bahkan sangat besar probabilitasnya untuk terus bergulir hingga ke masa depan. Dan implikasi buruk yang ditimbulkan adalah hilangnya trust rakyat terhadap kapasitas rezim-rezim kekuasaan dalam hal mewujudkan keadilan ekonomi. Pembacaan secara fenomenologis menunjukkan, bahwa konservatisme politik ini bermula dari orientasi politik aktor-aktor pengelola negara dan pemerintahan, yang keliru memahami posisi dirinya. Pada satu sisi, termaktub kesadaran umum di kalangan aktor pengelola negara dan pemerintahan, bahwa upaya perwujudan keadilan ekonomi terus-menerus diperhadapkan pada kompleksitas persoalan teramat pelik. Ini karena, upaya saksama perwujudan keadilan ekonomi menohok kemapanan proses akumulasi kapital kaum vested interest yang berpijak pada banalitas free raiders perburuan rente. Pada lain sisi, aktor-aktor pengelola negara dan pemerintahan berwatak ambisius dalam hal menangguk keuntungan berskala besar dari seluruh gerak dinamik perekonomian nasional, hingga sepenuhnya abai dan lalai mewujud-konkretkan segala imperatif untuk tegaknya keadilan ekonomi. 10 Tentang arti penting sensibilitas untuk tujuan tegaknya keadilan, lihat John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999 [1971]), terutama Bab 7, hlm. 397-449. Pembacaan secara fenomenologis atas persoalan ini justru membawa kita pada satu titik kesadaran kritis. Bahwa konservatisme politik merupakan akibat langsung dari disorientasi rezim kekuasaan berhadapan dengan fakta keterpurukan rakyat menurut takaran dan parameter ekonomi. Aktor pengelola negara dan pemerintahan lebih memilih banalitas peran sebagai makelar, serta menolak peran sosiologis sebagai Page | 12 agensi. Idealnya, aktor-aktor pengelola negara dan pemerintahan bertindak sebagai agen yang mempersambungkan kehendak rakyat dan imperatif substantif konstitusi, dengan keadilan ekonomi sebagai indikator keberhasilannya. Faktanya, gerak laju rezimrezim kekuasaan ditentukan oleh kehadiran aktor-aktor pengelola negara dan pemerintahan yang tak lebih hanyalah himpunan personalitas bermental makelar belaka. Maka, dari pembacaan secara fenomenologis, tak berlebihan manakala disimpulkan, bahwa makelarisme merupakan penyebab pokok timbulnya disorientasi aktor-aktor pengelola negara dan pemerintahan yang berdampak langsung pada timbulnya masalah konservatisme rezim kekuasaan. Situasi patologis ini terus bergulir hingga pada kurun waktu mutakhir tatkala demokrasi liberal dijadikan dasar tata kelola aspirasi rakyat. Kedua, masalah kemapanan teori-teori ekonomi mutlak dipersoalkan dalam kaitan makna dengan keniscayaan tegaknya keadilan. Studi fenomenologis terhadap persoalan ketidakadilan ekonomi bisa dengan sangat mudah membawa kita untuk melakukan perjumpaan dengan para informan riset yang mendedahkan pengucapan penuh keluh kesah terhadap perekonomian nasional yang kosong dari paradigma dan aksi keadilan. Di berbagai pelosok Nusantara, informan riset semacam ini dapat dikenali secara mudah. Dalam tilikan fenomenologis, para informan riset ini merupakan representasi kritis bangsa ini terhadap aksi dan orientasi rezim kekuasaan. Catatan yang lantas penting dikemukakan, studi fenomenologis tidak membutuhkan pendasaran teoretik ilmu ekonomi secara ketat. Sebab, melalui anotasi secara mendalam dan komprehensif, studi fenomenologis terhadap struktur kesadaran dapat dilakukan sebagai kekuatan penyingkap atas anasir-anasir impresi dan persepsi rakyat dalam hal menyorot secara kritis ketidakadilan ekonomi. Seluruh pengucapan dan pengakuan rakyat dianotasikan untuk menghasilkan kerangka dan skema baru paradigma keadilan ekonomi. Seperti dikemukakan melalui ilustrasi pada bagian sebelumnya tentang struktur kesadaran pedagang asongan, studi fenomenologi benar-benar bebas dari determinasi pengaruh teori-teori yang telah mapan. Studi fenomenologis terhadap kesadaran personalitas pedagang asongan, seperti dicontohkan pada ilustrasi di atas, tidak bertitik tolak dari teori-teori mainstream yang telah terbakukan secara mapan dalam buku-buku teks ilmu ekonomi. Bahkan lebih jauh lagi dari itu, asumsi-asumsi filosofis yang mendasari studi fenomenologi ekonomi justru bersifat subversif terhadap teori-teori ekonomi yang telah mapan. Hal mendasar yang penting dicatat lebih lanjut adalah studi fenomenologis sebagai momentum untuk melahirkan teori-teori baru. Sebuah asumsi filosofis patut dan layak dipertimbangkan, yaitu ketidakmampuan mewujudkan keadilan ekonomi merupakan bukti kegagalan teori-teori ekonomi. Kemapaman teori-teori ekonomi tumbang oleh fakta tidak adanya keadilan ekonomi dalam realitas hidup masyarakat. Kegagalan ini bisa berada dalam cakupan karapuhan body of knowledge teori-teori ekonomi itu sendiri, tapi bisa pula terkait erat dengan format kebijakan ekonomi rezim Page | 13 kekuasaan. Hanya saja, di mana pun letak titik lemah penyebab kegagalan itu, absah munculnya asumsi filosofis, bahwa ketidakmampuan mewujud-konkretkan keadilan ekonomi merupakan bukti yang sangat gamblang kegagalan teori-teori ekonomi. Studi fenomenologi relevan diberlakukan justru untuk merumuskan epistemologi kemanusiaan yang mendasari lahirnya pandangan dunia (Weltanschauung) tentang martabat keadilan, dan dari Weltanschauung tersebut lantas lahir teori-teori baru ekonomi. MASALAH DAN SOLUSI Dalam perspektif fenomenologi ekonomi, keadilan dikonseptualisasi dengan mengacu pada amanat penderitaan rakyat. Rancang bangun keadilan tidak dilandaskan pada permainan kata-kata yang bersifat tautologis belaka. Keadilan mutlak dikonstruksi aspek ontologis, epistemologis dan aksiologisnya melalui penyingkapan secara saksama terhadap apa yang secara langsung tercakup ke dalam pergumulan hidup kaum marginal dari waktu ke waktu, dari rezim ke rezim. Keadilan dalam perspektif fenomenologi ekonomi, dengan demikian, tegak di atas landasan pijak pemahaman terhadap hati nurani rakyat lapis bawah negeri ini. Bukan saja pada akhirnya relasi antara kuasa politik dan kuasa modal niscaya untuk ditelisik secara saksama, establishment teori-teori ekonomi pun mutlak untuk didekonstruksi secara kritis. Dalam konteks Indonesia, makna signifikan studi fenomenologi terkait erat dengan situasi dan perkembangan ekonomi berdurasi jangka panjang hingga ke masa depan. Jujur musti dikatakan, bahwa perekonomian nasional bangsa ini masih bakal terus dikangkangi oleh ambisi besar kuasa modal untuk menghegemoni tanpa batas sebaran pada level nasional sumber-sumber daya produktif. Historisitas perekonomian nasional telah sedemikian rupa menyuguhkan fakta dan kenyataan, bahwa kelompok-kelompok kuasa modal negeri ini kosong dari sensibilitas tegaknya keadilan. Bahkan, kuasa modal justru terkukuhkan sebagai eksponen yang mempertegas serta mempercepat proses tumbangnya keadilan ekonomi melalui berbagai cara, format dan taktik. Tragisnya lagi, generasi baru kuasa modal meneguhkan kenyataan buruk ini melalui aplikasi pola dan strategi borjuasi politik. Persis sebagaimana kita simak secara sangat gamblang kini, generasi baru kuasa modal menerobos lini demi lini pada seluruh ruang kuasa politik negeri ini untuk tujuan menjaga utuhnya borjuasi politik. Bersamaan dengan itu, jejaring kuasa politik telah sedemikian rupa dipecundangi untuk mengamankan posisi strategis kaum penguasa modal. Secara substansial, studi fenomenologi ekonomi untuk tegaknya keadilan mempersoalkan dua perkara yang sangat penting, yaitu: (1) Reperkusi akumulasi kapital kalangan kuasa modal, (2) Piramida pengorbanan rakyat yang tak terperikan. Perkara yang pertama merupakan penyebab timbulnya perkara yang kedua. Dalam kumandang akumulasi kapital, jejaring kuasa modal mengembangkan strategi bertahan yang sesungguhnya bersifat reaksioner. Melalui gerak reperkusi, kuasa modal mempersiapkan benteng pertahanan diri dari upaya-upaya pendongkelan Page | 14 kemapanan oleh “kekuatan yang datang dari arah luar”. Kaum periferal dalam haribaan masyarakat luas dengan segenap derajat kegusarannya yang akumulatif, dipersepsi secara banal sebagai “kekuatan yang datang dari arah luar”. Pada keberadaan kaum periferal diyakini terdapat endapan-endapan hasrat untuk melakukan perlawanan secara amat sengit terhadap kaum kuasa modal. Apa yang lantas diistilahkan sebagai “strategi bertahan korporasi” bukan terutama dalam konteks penguatan dan pendalaman prinsip-prinsip knowledge-based economy untuk lahirnya produk-produk berkualifikasi dunia dan berstandar internasional, tetapi kepiawaian kuasa modal menangkis segala kemungkinnan buruk berupa pendongkelan kemapanan yang mungkin berlangsung secara simultan oleh hentakan dahsyat “kekuatan yang datang dari arah luar”. Akibat logis dari reperkusi ini tercermin pada perlakuan terhadap kaum periferal yang terserak di berbagai kancah centang perenang perekonomian nasional, baik di kawasan-kawasan urban maupun di kawasan-kawasan perdesaan. Pada satu sisi, output usaha-usaha kalangan kuasa modal kian teralienasi dari keberadaan kaum periferal, sehingga perekonomian nasional bertahan bukan sebagai satu kesatuan jejaring yang merajut secara utuh segenap potensi pada level komunitas, lokal dan nasional. Pada lain sisi, pengabaian merupakan sebab pokok dan sekaligus kata kunci bagi kian kentaranya piramida pengorbanan kaum periferal. Tak mengherankan jika keadilan ekonomi benarbenar dirasakan secara sangat terbatas, semata sebagai retorika kosong belaka. Ketidakadilan ekonomi dalam konteks ini muncul ke permukaan bukan by accident, tapi sepenuhnya by designed. Bertitik tolak dari persoalan ini, maka solusi fundamentalnya adalah memahami tantangan Indonesia dalam konteks kerangka ekonomi-politik baru. Dan kerangka ekonomi-politik baru tersebut memiliki pendasaran fenomenologis pada dimensidimensi etik yang bercorak transenden. Pertama, mengubah haluan dan orientasi kuasa modal sebagai garda depan (avant garde) tegaknya keadilan.11 Sudah saatnya negara mempurifikasi segala format regulasi yang berada dalam rentang kendalinya untuk sepenuhnya ditujukan mewujudkan keadilan yang secara faktual dirasakan oleh kaum periferal negeri ini. Kedua, mengubah seluruh situasi dalam jejaring kuasa modal sebagai pelayan untuk tegaknya keadilan justru demi memartabatkan eksistensi kuasa modal itu sendiri.12 Negara dalam hal ini dituntut mampu memasuki kancah pedagogi 11 Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. (QS. al-A’raf [7]:181). 12 Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama baru, bahwa pengorbanan hidup adalah kemuliaan yang tiada tara. Ketiga, memposisikan kuasa modal sebagai tauladan kebajikan bagi tegaknya humanisme dalam maknanya yang substantif.13 Demi menjawab tantangan tersebut, mutlak bagi seluruh kerangka regulasi negara berfungsi untuk mengarahkan keberadaan kuasa modal sebagai sumber lahirnya kemaslahatan hidup rakyat di negeri ini. Di atas segalanya, studi fenomenologi ekonomi relevan untuk jangka panjang keIndonesia-an yang kompleks dan rumit. Sebab, dalam proses implementasinya, tiga solusi yang dikemukakan di atas masih membutuhkan prasyarat yang sesungguhnya tidaklah sederhana. Sejauh para aktor pengelola negara dan pemerintahan menampik peran baru dirinya sebagai pengusung misi profetik tegaknya keadilan menurut perspektif fenomenologi ekonomi, maka sejauh itu pula perekonomian nasional berderap tanpa henti dalam titik pusar kejumudan dan kemandegan yang teramat serius menciderai keadilan. Bilamana itu yang terus terjadi, maka Indonesia mungkin masih ada sebagai sebuah esensi. Tapi sekadar nama, tanpa kejelasan substansi. Laksana zombie, bergentayangan tanpa roh, tanpa sukma. Indonesia yang sungguh mengerikan sosok dan jati dirinya.[] [dimuat dalam JURNAL BAYAN—Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam—Vol.V, No.1, Th.2015; hlm. 59—77] dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. (QS. al-Rum [30]:28). 13 …. dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. (QS. al-Anfal [8]:26). Page | 15

Judul: Keadilan Dalam Teropong Fenomenologi Ekonomi

Oleh: Anwari Wmk


Ikuti kami